Perdebatan dan istilah

Presentasi berjudul: "Perdebatan dan istilah"— Transcript presentasi:

1 Perdebatan dan istilah
Neoliberalisme. Perdebatan dan istilah

2 Pengertian. Secara sederhana neoliberalisme adalah penolakan kebijakan tentang campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi,kalau pun ada campur tangan pemerintah diperlukan guna menanggulangi berbagai distorsi atau kegagalan pasar(market failure.).

3 Lanjutan. Namun dari beberapa pengalaman di sejumlah negara baik negara maju maupun negara ber kembang termasuk Indonesia menunjukkan cam pur tangan pemerintah dalam ekonomi juga bisa menimbulkan “kegagalan pemerintah”(gover ment failure). Kegagalan pemerintah ini dampaknya sama juga dengan parahnya “kegagalan pasar” ,karena me nimbulkan distorsi ekonomibaru.Hal ini akibat campur tangan pejabat yg berlebihan atau mem buka peluang bagi kegiatan pemburu rente

4 2 pendekatan penganut neoliberilme..
Diantara para penganut neoliberilme ada 2 (dua) pendekatan terhadap kebijakan ekono mi termasuk kebijakan industri,kebijakan per dagangan dan yg lainnya yg agak berbeda sa tu sama yg lainnya. 1.penganut neoliberalisme murni berpendapat semua pasar –pasar produk dan jasa maupun pasar faktor produk si(modal,tenaga kerja)pada da sarnya bekerja sempurna. Untuk itu tidak perlu campur tangan pemerintah karena akan menyebabkan kegagalan pemerintah.Kegagalan pe merintah hanya akan menimbulkan aneka distorsi dalam alokasi sumber daya produktif yg membawa dampak bu ruk atas efe siensi ekonomi nasional atau akan membuka peluang menguntungkan bagi pemburu rente.

5 Lanjutan. Pendekatan yang lain adalah penganut neoli beralisme moderat .Penganut ini menyadari dan mengakui di negara maju maupun nega ra berkembang ada berbagai “kegagalan pa sar” yang memerlukan campur tangan peme rintah.Campur tangan pemerintah ini bisa me rupakan campur tangan fungsional atau net ral dan campur tangan selektif.

6 Campur tangan fungsional dalam neoliberalisme.
Meski penganut neoliberalisme moderat me nyadari “kegagalan pasar”memerlukan cam pur tangan pemerintah,mereka cende rung mengutamakan campur tangan fungsional atau netral yg menunjang bekerjanya meka nisme pasar secara efesien termasuk misal nya perluasan dan perbaiki mutu pendi dikan dasar ,menengah,tinggi,atau kegiatan peneli tian dan pengembangan yg layak dilakukan utk mendorong pengembangan ke mampuan tehnologi nasional guna meningkatkan daya saing internasional industri ekspor.

7 Lanjutan. Preferensi penganut neoliberalisme moderat memandang utk campur tangan fungsional atau netral didasarkan pengalaman di sejum lah negara berkembang yg menunjukan cam pur tangan pemerintah yg selektif guna me nanggulangi kegagalan pasar di negara ber kembang yg bisa menimbulkan biaya sosial lebih tinggi dari pada biaya sosial yg diakibat kan kegagalan pasar.

8 Lanjutan. Berdasarkan hal tsb penganut ekonomi mode rat amat hati2 dgn menganjurkan campur ta ngan pemerintah yg selektif yakni campur ta ngan pemerintah yg bertujuan mengutama kan mis:suatu industri tertentu, atau perusa haan tertentu(mobnas). Dampak campur ta ngan selektif ini bisa amat mahal bagi negara dan masyarakat.

9 Lanjutan. Pendapat berbeda dgn pendapat neoliberalis me murni dan moderat penganut yg lain yak ni penganut strukturalisme berpendapat kebi jakan ekonomi yg paling tepat bagi negara berkembang seperti Indonesia memerlukan campur tangan fungsional maupun campur tangan fungsio nal selektif guna mencapai tu juan nasional tertentu mis:mendorong per tumbuhan ekonomi yg lebih merata.

10 Sejarah paham neoliberalis me.(Konsensus Washington).
Paham neoliberalisme awalnya bermula dari diskursus yang berkembang di kalangan para ekonom yang berada di Washington DC untuk menyikapi krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Latin pada pertengahan tahun –an, terutama yang menimpa negara besar Meksiko, Brasil,Argentina.