KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT"— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN DIREKTORAT RUMAH SWADAYA Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Disampaikan dalam pada acara Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh di 30 Kabupaten/Kota Prioritas Jakarta, 5 September 2017 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN DIREKTORAT RUMAH SWADAYA

2 rumah yang dibangun atas prakarsa
dan upaya masyarakat Rumah SWADAYA ? BSPS stimulan bagi MBR untuk meningkatkan keswadayaan dalam pemb./ peningkatan kualitas rumah beserta PSU

3 DEFINISI BSPS 1. BSPS sebagai bantuan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. 2. BSPS sebagai pengungkit keswadayaan masyarakat. 3. Penerima bantuan adalah MBR yg sudah berkeluarga 4. Penerima bantuan membentuk kelompok 5. Besar bantuan stimulan: - PK Ringan 7,5 juta, Sedang 10 Juta, Berat 15 Juta - PB 30 Juta 6. Penyaluran melalui bank/ pos penyalur; BSPS tanpa pungutan biaya. Kegotongroyongan dan keberkelanjutan kegiatan. 9. Penerima bantuan sebagai pelaku utama; 10. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sebagai pendamping masyarakat. 7. Penerima bantuan menerima bahan bangunan (2 tahap); 8. Pembayaran langsung ke toko bahan bangunan dalam (2 tahap). Tidak melewati tahun anggaran. Tepat sasaran, tepat waktu, tepat pemanfaatan, dan akuntabel.

4 KRITERIA PENERIMA BSPS
WNI Penghasilan maksimal sebesar UMP Sudah berkeluarga Memiliki atau menguasai tanah Belum memiliki rumah atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni Belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah Didahulukan yang memiliki rencana pembangunan/peningkatan kualitas rumah, dibuktikan dengan: Memiliki tabungan bahan bangunan Telah memulai pembangunan rumah sebelum memperoleh bantuan Memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS Memiliki tabungan uang yang dijadikan dana tambahan BSPS Bersungguh-sungguh mengikuti Program BSPS Dapat bekerja secara berkelompok

5 Rumah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
Tingkat Kerusakan RTLH Rumah yang tidak memenuhi persyaratan teknis Keselamatan bangunan Rusak Ringan Peningkatan kualitas ringan Rusak Sedang Peningkatan kualitas sedang Rusak Berat Peningkatan kualitas berta Rusak Total Pembangunan baru Kesehatan Pencahayaan Penghawaan Sanitasi Kecukupan Ruang Tidak Memenuhi TINGKAT KERUSAKAN BESAR BANTUAN Kerusakan Ringan Rp ,- KerusakanSedang Rp ,- Kerusakan Berat Rp ,- Pembangunan Baru Rp ,- Besaran Bantuan

6 PROSEDUR PENGUSULAN BSPS UU No. 1 /2011 ttg PKP
KONREG KEMENT. PUPR Pemerintah Pusat, Provinsi & Kab/Kota: Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman UU No. 1 /2011 ttg PKP USULAN PROVINSI GUBERNUR/SKPD Yes VERIFIKASI OLEH SKPD PROVINSI No USULAN BUPATI / WALIKOTA Yes VALIDASI OLEH SKPD KAB/KOTA No HASIL PENDATAAN RTLH KABUPATEN/kOTA BASIS DATA TERPADU (TNP2K)

7 OUTPUT RUMAH LAYAK HUNI OUTCOME RUMAH TERHUNI UU No. 1 /2011 ttg PKP:
Kab/Kota memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pemb. rumah swadaya OUTCOME RUMAH TERHUNI UU No 23/2014 ttg Pemda: Sertifikasi & registrasi bagi orang / badan hokum yang melaksanakan perancangan & perencanaan rumah serta perencanaan PSU umum tingkat kemampuan menengah (Pemprov) & kecil (Pemkab./Kota)

8 Pemberdayaan Kelompok
BSPS PROSES Pemberdayaan Kelompok Keswadayaan Pembuatan Proposal Kemampuan Teknis

9 PROGRAM BSPS I. A. B. C. II. Peningkatan Kualitas RTLH
Reguler di pedesaan dan perkotaan Dukungan penanganan kawasan kumuh ( ) Dukungan pengenmbangan kawsan destinasi wisata nasional Pembangunan Baru Pengganti RTLH I. A. B. C. II.

10 BSPS DI KAWSAN KUMUH Ketidak Teraturan bangunan Kepadatan Bnagunan
Kualitas bangunan tidak memenuhi persyaratan Air minum, drainase, air limbah, pengelolaan sampah, proteksi kebakaran Ditjen PnP Peningkatan kualitas rumah melalui BSPS Ditjen CK Penataan lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, drainase, pengelolaan sampah, pedestrian, dan proteksi kebakaran BSPS DI KAWSAN KUMUH

11 Penangan Permukiman Kumuh
Kolaborasi Penangan Permukiman Kumuh CK dan PnP menetapkan lokasi-lokasi prioritas untuk pelaksanaan KOTAKU (Strategis dan lokasi-lokasi program K/L) CK (NUSP/Kotaku) menyiapkan rencana penataan kawasan, termasuk mendata rumah-rumah yang terdampak program ddan rumah-rumah yang perlu ditingkatkan kualitasnya Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan rencana penanganan RTLH (Program BSPS, Program Pemerintah Provinsi, Program Pemerintah Kota, DAK, CSR, dsb) agar tidak terjadi tumpang tindih Koordinasi dalam perencanaan pelaksanaan

12 PENANGANAN BSPS TAHUN 2015-2016 MENDUKUNG PERMUKIMAN KUMUH PRIORITAS

13 LOKASI BSPS DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN KUMUH TAHUN 2017
Kota Pontianak 268 unit Kota Banjarmasin 271 unit Kota B. Lampung 202 unit Kota Malang TOTAL 1.116 unit 150 unit Kota Yogyakarta 225 unit

14 untuk mendukung Penanganan Kumuh
Lokasi BSPS TA 2017 untuk mendukung Penanganan Kumuh KOTA PONTIANANK KOTA BANJARMASIN

15 untuk mendukung Penanganan Kumuh
Lokasi BSPS TA 2017 untuk mendukung Penanganan Kumuh BANDAR LAMPUNG KOTA YOGYAKARTA

16 untuk mendukung Penanganan Kumuh
Lokasi BSPS TA 2017 untuk mendukung Penanganan Kumuh KOTA MALANG

17 BSPS UNTUK PENANGANAN KUMUH KELURAHAN KARANGWARU
KECAMATAN TEGAL REJO KOTA YOGYAKARTA 53 unit Rumah untuk Rumah terdampat normalisasi sungai segmen4, di lokasi penataan lingkungan Karangwaru; RTLH di lingkungan sekitar lokasi penataan Disain rumah terdampak sudah dibuat oleh Konsultan Kotaku Penghuni rumah terdampak siap untuk berswadaya

18 SEBARAN ALOKASI DAK PERUMAHAN (MENDUKUNG PENANGANAN KUMUH)
DAK REGULER mendukung penanganan kawasan kumuh (KOTAKU) 110 Kab/Kota KEPRI Kota 1 Kab. BABEL Kota 1 Kab. - KALBAR Kota 1 Kab. KALTENG Kota 1 Kab. - KALSEL Kota 1 Kab. 5 KALTARA Kota - Kab. KALTIM Kota 1 Kab. 2 SULTENG Kota - Kab. GORONTALO Kota - Kab. 1 SULUT Kota 1 Kab. 2 MALUT Kota 2 Kab. - Rp jt ACEH Kota 2 Kab. 6 MALUKU Kota - Kab. SUMUT Kota 3 Kab. 2 PABAR Kota - Kab. SUMBAR Kota 3 Kab. 2 RIAU Kota 2 Kab. - JAMBI Kota - Kab. BENGKULU Kota - Kab. 2 JATENG Kota - Kab. 13 SUMSEL Kota 3 Kab. 1 LAMPUNG Kota 1 Kab. 2 BANTEN Kota 1 Kab. JABAR Kota - Kab. 5 DIY Kota - Kab. 2 JATIM Kota - Kab. 18 BALI Kota - Kab. 2 NTB Kota 1 Kab. 3 SULBAR Kota - Kab. 2 SULSEL Kota 1 Kab. 4 NTT Kota 1 Kab. 3 SULTRA Kota 1 Kab. PAPUA Kota 1 Kab. - 18 Direktorat Rumah Swadaya

19 DAK PERUMAHAN TAHUN 2017 MENDUKUNG 30 LOKASI PRIORITAS PERMUKIMAN KUMUH
Total Anggaran Rp. 64,87 Miliar Total Unit 140 unit PB 3.563 Unit PK

20 RENCANA ALOKASI BSPS TA 2018
PB : unit PK : unit TOTAL : unit Penanganan Rumah Tidak Layak Huni untuk perdesaaan dan perkotaan : unit Dukungan Penanganan Kawasan Kumuh : unit Dukungan Pengembangan Destinasi Wisata Wisata : unit

21 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN KUMUH
SEBARAN BSPS TA 2018 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN KUMUH 69.800 PK: 1.000 PK: 1.150 PK: 1.700 PK: 600 PK: 3.150 PK: 1.550 PK: 1.750 PK: 1.000 PK: 800 PK : 1.600 PK:1.900 PK : 2.900 PK: 500 PK: 2.100 PK: 800 PK: 1.000 PK: 900 PK: 900 - PK: 7500 PK: 300 PK: 1.700 PK: 1.500 PK: 1.100 PK: 1.800 PK: 1.450 PK: 2.250 PK: 7.800 PK: 9.000 PK: 6.950 PK: 2.200 PK: 1.850 PK: 3.000 PK: 4.000

22 100.000 Unit dengan Anggaran Rp. 2 Triliun
USULAN ANGGARAN DAK PERUMAHAN TA.2018 DAK REGULER DAK AFIRMASI Usulan Alokasi Anggaran: Unit PK Rp. 1,062 Triliun 5.900 Unit PB Rp. 0,193 Triliun Usulan Alokasi Anggaran: Unit PK Rp. 0,373 Triliun 5.650 Unit PB Rp. 0,197 Trliun 750 Rusus Rp. 0,175 Triliun Prioritas DAK Reguler untuk penanganan Kumuh Perkotaan Unit Rp. 1,255 Triliun Unit Rp. 0,745 Triliun Unit*) Rumah Swadaya dengan Anggaran Rp. 1,825 Triliun*) 750 Unit Rumah Khusus dengan Anggaran Rp. 0,175 Triliun Unit dengan Anggaran Rp. 2 Triliun ? *) Kenaikan Unit untuk Rumah Swadaya sebesar 74% terhadap unit TA 2017 sebanyak Kenaikan Angggaran untuk rumah Swadaya sebesar 75% terhadap TA 2017 sebanyak Rp. 1,038 Triliun

23 USULAN DAK PERUMAHAN TA.2018 DI 30 LOKASI PRIORITAS PERMUKIMAN KUMUH
DARI TOTAL 180 KAB/KOTA KOTAKU YANG MENGUSULKAN DAK PERUMAHAN, HANYA 20 KAB/KOTA YANG SAMA DENGAN 30 KAB/KOTA LOKASI PRIORITAS PERMUKIMAN KUMUH

24 Sekian & terima kasih Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Ditjen Penyediaan Perumahan Direktorat Rumah Swadaya Gedung G lt. 5 Jl. Pattimura No. 20, Jaksel Telp ,

25 CONTOH PELAKSANAN BSPS

26 Kondisi Awal (0%) Keadaan 100%
CONTOH PROGRES PEMBANGUNAN Nama : A. Busiri No BNBA : 026 Besar Bantuan : Alamat : Jl. Selat Panjang Gg. Iman Desa : Iman Kecamatan : Pontianak Utara Kota : Pontianak Kondisi Awal (0%) Keadaan 100%

27 Kondisi Awal (0%) Keadaan 100%
CONTOH PROGRES PEMBANGUNAN Nama : Abdul Haris No BNBA : 0157 Besar Bantuan : Alamat : Barambong Desa : Barambong Kecamatan : Tamalate Kota : Makassar Kondisi Awal (0%) Keadaan 100%

28 Kondisi Awal (0%) Keadaan 100%
CONTOH PROGRES PEMBANGUNAN Nama : Huida No BNBA : 0135 Besar Bantuan : Alamat : Anggalomelai Desa : Anggalomelai Kecamatan : Abeli Kota : Kendari Kondisi Awal (0%) Keadaan 100%

29 LOKASI DAK

30 LOKASI DAK Reguler 2017