Kebijakan dan Strategi e-Government Dalam Mendukung e-Nawacita

Presentasi berjudul: "Kebijakan dan Strategi e-Government Dalam Mendukung e-Nawacita"— Transcript presentasi:

1 Kebijakan dan Strategi e-Government Dalam Mendukung e-Nawacita
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kebijakan dan Strategi e-Government Dalam Mendukung e-Nawacita Jakarta, 8 September 2015 IMPROVING GOVERNANCE WORK DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA TAHUN 2015

2 LATAR BELAKANG MENGAPA E-GOV
Tekanan Terhadap Pemerintah Globalisasi Harapan Publik Perubahan Sosial Pengelolaan Anggaran ----- Meeting Notes (5/15/13 18:52) ----- birokrat yang berlandaskan peraturan

3 TANTANGAN UTAMA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dunia yang cepat dan massif Globalisasi: Berkembangnya zona-zona perdagangan bebas (Free Trade/Economic Zones), Perpindahan barang dan jasa serta orang antar negara yang berkembang sangat pesat. Terbatasnya sumber daya alam; permintaan akan SDA semakin tinggi namun ketersediaan semakin menurun dan sangat rendah. ----- Meeting Notes (5/15/13 18:52) ----- birokrat yang berlandaskan peraturan

4 TREND PERKEMBANGAN MASYARAKAT DUNIA
PERAN PEMERINTAH DEMOKRASI DAN PASAR TERBUKA: OPEN GOVERNMENT, DECENTRALIZATION, OPEN MARKET COMPETITION KEMAJUAN TIK DAN GAYA HIDUP: PERSONAL COMPUTING, INTERNET, MOBILE PHONES, CLOUD COMPUTING, SOCIAL NETWORKING EKSPEKTASI PUBLIK: TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PUBLIK TREN DEMOGRAPHIC: KELAS MENENGAH YANG BERKEMBANG PESAT, MASYARAKAT YANG LEBIH TERDIDIK, PERAN LEBIH BESAR UNTUK WANITA

5 PERUBAHAN POLA KERJA PEMERINTAH
Membangun Struktur Membangun Peraturan Membuat Prosedur Otoritas Kendali Membangun Konektivitas Membuat Nilai dan Budaya Membuat Inovasi Mengembangkan Pengetahuan Gaya Lama Era Modern

6 Proses Bisnis Pemerintahan yang Adaptif dan Dinamis
URGENSI E-GOVERNMENT Proses Bisnis Pemerintahan yang Adaptif dan Dinamis Fleksibilitas Sistem dan Proses Dalam Interaksi antara Lembaga Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha Reformasi Birokrasi

7 Pelaksanaan eGov yang Masih Silo Based
Setiap Instansi (K/L, Provinsi, Kab/Kota) membangun sistem eGovernment mereka sesuai kepentingan masing-masing. Tidak dilakukan analisa kebutuhan secara cermat. Pulau-pulau Sistem Elektronik Pemerintahan dalam satu instansi, sehingga terjadi pemborosan belanja infrastruktur eGovt

8 Dampak dari Silo Base e-Government
Inefisiensi Duplikasi belanja anggaran, Pemborosan anggaran Utilitas sistem eGovernment rendah Biaya operasional tidak terkendali Manajemen resiko tidak diperhatikan Terjadi ketimpangan sumberdaya TIK, ada yang memiliki sumberdaya besar, ada yang sangat miskin sumberdaya TIK Dominasi pada punishment, miskin rewards Inefektifitas Belanja Infrastruktur tidak terkendali Resiko keamanan informasi Interkoneksi rendah, integrasi antar sistem nyaris tidak terwujud Tidak ada standarisasi & serifikasi kelaikan operasi layanan eGovernment Kualitas layanan relatif rendah

9 Infrastruktur Dasar e-Government
Sinkronisasi investasi TIK nasional Multiyear fiscal policy and multiyear contract Penggunaan komponen lokal untuk industri TIK Kebijakan Memperkuat fungsi TIK pada institusi pemerintahan Kelembagaan Peningkatan Kualitas SDM TIK dengan bekerja sama dengan institusi Reseacrh and Development Peningkatan kualitas SDM industri TIK SDM

10 FAKTOR KEBERHASILAN E-GOVERNMENT
IMPLEMENTOR SUPPORTING: concern Government: Sectoral Government: Regional/Local Policies and Regulations ICT Infrastructure ICT Governance E-Government Good Governance ICT Budget Stakeholders Active Roles E-Government Component G2G G2C G2B G2E B2B B2C C2C

11 Pasal 17 UUD 1945 NAWA CITA Agenda Prioritas No.2 (membangun transparansi tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik) & No.7 (mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional) Membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik MENTERI PANRB MENTERI KOMINFO Perumusan dan Sinkronisasi, Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan e-Government (Suprastruktur/Policy & Konten) Pelaksanaan Pembangunan Sistem & Infrastruktur e-Government OUTCOME UU Perpres

12 HARMONISASI KEBIJAKAN
KEMENTERIAN PANRB HARMONISASI KEBIJAKAN INTEGRASI SISTEM TARGET 2015: PERPRES SPBE DRAFT RUU E-GOV FASE INFORMASI SOSIALISASI KEBIJAKAN TARGET 2019: UU E-GOV RANCANGAN PP FASE OPTIMASI EVALUASI KEBIJAKAN

13 yang menyeluruh dan terpadu”
RENCANA INDUK SPBE VISI: “Terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menyeluruh dan terpadu” MISI MISI MISI G TO G Citizen - Centric G TO B Business - Enablement G TO C Effective - Transparent PROGRAM PROGRAM PROGRAM Government Information Security (Keamanan Informasi Pemerintah) Government Internet Exchange (Jaringan Intra Pemerintah) Government Service Bus (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah) Government Integrated Data Center (Pusat Data Elektronik Terpadu) 5.National Single Window (Sistem Perizinan Nasional Satu Pintu) Citizen Services System (Sistem Portal Layanan Publik) ----- Meeting Notes (5/15/13 18:52) ----- birokrat yang berlandaskan peraturan TUJUAN TUJUAN Tersedianya Layanan Publik Yang Berkualitas Terselenggaranya Layanan Intra Pemerintah yang Efektif dan Efisien Terwujudnya Manajemen dan Tata Kelola yang Baik

14 ROAD-MAP E-GOVERNMENT 2015-2019
Optimasi Terbentuknya sistem pemerintahan yang madani . (Dimana semua G2B, G2C, G2G dan G2E terlayani) 2018 Kolaborasi Kolaborasi antar instansi pemerintah 2017 Transaksi Transaksi antar pemerintah dgn pegawai, publik, bisnis 2016 Interaksi Interaksi antar pemerintah dgn pegawai, publik, dan bisnis 2015 Pembuktian & Informasi Menselaraskan Proses Bisnis Pemerintahan dan Penyediaan informasi dalam bentuk digital & terkonsolidasi

15 TUJUAN AKHIR E-GOVERNMENT
Kepuasan: peningkatan akses; memperpendek proses. Customization: pelayanan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Interaksi proaktif dengan masyarakat dan partisipasi masayarakat dalam decision-making. Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Meningkatkan produktifitas dan keahlian PNS Meningkatkan kolaborasi dan knowledge-sharing diantara berbagai level pemerintahan Mempertajam proses bisnis pemerintahan Reformasi Birokrasi RB untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Meningkatkan kinerja birokrasi

16 Terima Kasih