MIKO KAMAL FAKULTAS HUKUM UNIV. BUNG HATTA, 2017

Presentasi berjudul: "MIKO KAMAL FAKULTAS HUKUM UNIV. BUNG HATTA, 2017"— Transcript presentasi:

1 MIKO KAMAL FAKULTAS HUKUM UNIV. BUNG HATTA, 2017
Surat Utang Negara MIKO KAMAL FAKULTAS HUKUM UNIV. BUNG HATTA, 2017

2 Latar Belakang Mobilisasi dana melalui pasar keuangan merupakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat secara optimal dalam program pembiayaan pembangunan nasional melalui mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; penerbitan Surat Utang Negara kepada publik merupakan salah satu potensi pembiayaan untuk mengurangi beban dan risiko keuangan bagi negara di masa mendatang; guna memberikan kepastian hukum kepada pemodal perlu adanya landasan hukum atas komitmen Pemerintah untuk memenuhi kewajiban keuangan serta penyelenggaraan manajemen Surat Utang Negara yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab; Potensi sumber keuangan dalam negeri harus dioptimalkan.

3 Pengertian Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. SUN dikulaifikasikan sebagai surat berharga (dapat diperdagangkan); Pembayaran SUN dijamin oleh negara bila jatuh tempo; SUN dapat diterbitkan dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing.

4 Beberapa Istilah Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang telah dijual di Pasar Perdana.

5 tentang Surat Utang Negara
Dasar Hukum UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara

6 Bentuk dan Jenis SUN Bentuk Jenis
Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Jenis Surat Perbendaharaan Negara. Berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Obligasi Negara. berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto. Yang dimaksud dengan pembayaran bunga secara diskonto adalah pembayaran atas bunga yang tercermin secara implisit di dalam selisih antara harga pada saat penerbitan dan nilai nominal yang diterima pada saat jatuh tempo.

7 Tujuan Penerbitan SUN membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran; mengelola portofolio utang negara.

8 Yang Harus Ada dalam SUN
nilai nominal, tanggal jatuh tempo, tanggal pembayaran bunga, tingkat bunga (kupon), frekuensi pembayaran bunga, cara perhitungan pembayaran bunga, ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Surat Utang Negara sebelum jatuh tempo, ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

9 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Dasar Hukum Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

10 Syarat Formal SBSN Penerbit; Nilai Nominal; Tanggal penerbitan;
Tanggal jatuh tempo; Tanggal pembayaran imbalan; Besaran atau nisbah imbalan; Frekuensi pembayaran imbalan; Cara perhitungan pembayaran imbalan; Jenis mata uang atau denominasi; Jenis barang milik negara yang dijadikan aset SBSN; Penggunaan ketentuan hukum yang berlaku; Ketentuan tentang hak untuk membeli kembali SBSN sebelum jatuh tempo; dan Ketentuan tentang pengalihan kepemilikan;

11 Pembeli SUN Orang perseorangan; Perusahaan; Usaha bersama;
Asosiasi; atau Kelompok yang terorganisasi.

12 Obligasi Ritel Negara Obligasi Ritel Indonesia (ORI) adalah obligasi negara yang dijual kepada individu/perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual dengan volume minimum yang telah ditentukan. ORI diterbitkan untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, mengelola portfolio utang negara dan memperluas basis investor. ORI merupakan investasi yang bebas terhadap risiko gagal bayar, yaitu kegagalan Pemerintah untuk membayar kupon dan pokok kepada investor.