POLICY FOCUS AREAS.

Presentasi berjudul: "POLICY FOCUS AREAS."— Transcript presentasi:

1 POLICY FOCUS AREAS

2 ICT and Social Development
Policy Issues Kurangnya kesadaran menggunakan TIK untuk pembangunan sosial. Kurang tersedianya layanan ICT yang terjangkau untuk pembangunan sosial.

3 ICT and Social Development
Policy Objectives Membangun produk ICT dan mensosialisasikan secara rutin. Membangun layanan yang universal untuk tujuan pembanguan sosial.

4 ICT and Social Development
Policy statement Negara menciptakan kesadaran TIK sebagai alat untuk pembangunan sosial. Negara memastikan layanan ICT tersedia dan terjangkau bagi masyarakat.

5 Rural Connectivity and Universal Access/Service Fund
Policy Issue Terbatasnya konektivitas untuk masyarakat miskin dan di pedesaan. Keterjangkauan dan ketersediaan ICT di daerah perkotaan. Kurangnya jaringan berbagi pengetahuan di tingkat bawah (akar rumpun).

6 Rural Connectivity and Universal Access/Service Fund
Policy Objectives Mendirikan layanan yang universal dan layanan penting lainnya untuk tujuan pembangunan sosial. Secara rutin membangun dan mensosialisasikan produk ICT untuk penduduk di daerah pedesaan.

7 Rural Connectivity and Universal Access/Service Fund
Policy statement Negara membangun akses universal untuk sektor ICT. Negara mensubsidi biaya Infrastruktur ICT dan mengembangkannya ke daerah-daerah yang belum terlayani oleh operator. Negara memanfaatkan jaringan komputer untuk mencerdaskan masyarakat.

8 Research and Development in ICT
Policy Issues Terbatasnya R & D untuk melakukan inovasi layanan dan produk ICT. Sumber daya keuangan yang tidak mencukupi dalam R & D. Kurangnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HaKi).

9 Research and Development in ICT
Policy Objectives Membuat peraturan dalam kerjasama antara Publik dan Swasta di sektor R & D. Membuat mekanisme penghargaan (reward) untuk para peneliti yang berprestasi dalam mengembangkan ICT untuk solusi masalah tingkat regional. Membuat standar yang ditetapkan sebagai dasar untuk sertifikasi dan perizinan layanan ICT.

10 Research and Development in ICT
Policy statement Negara mengembangkan strategi untuk mendukung inovasi R & D. Negara membuat mekanisme untuk pembiayaan R & D di bidang TIK. Negara memasukkan mekanisme untuk perlindungan HaKi.

11 Norms and standards Policy Issues Tidak adanya standar
Kapasitas yang terbatas untuk mengembangkan, memantau dan menegakkan standar.

12 Norms and standards Policy Objectives
Membuat parameter ICT untuk mengharmonisasikan bersama semua pemangku kepentingan ICT. Membuat norma-norma untuk monitoring dan evaluasi pelayanan ICT di tingkat daerah.

13 Norms and standards Policy statement
Negara membakukan sistem dan proses bisnis di pemerintahan. Negara memasukkan mekanisme / prosedur untuk mengembangkan, memantau dan menegakkan standar.

14 E-commerce/ e-Transaction
Policy Issues Kurangnya kesadaran tentang E-commerce. Kurangnya privasi dan keamanan dalam hal E-commerce. Tidak dapat mengandalkan jaringan dalam hal pembayaran dan pengiriman.

15 E-commerce/ e-Transaction
Policy Objectives Menetapkan Hak dan kewajiban konsumen. Membangun sistem pembayaran dengan peraturan tersendiri.

16 E-commerce/ e-Transaction
Policy statement Negara membuat mekanisme untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dari peluang yang diciptakan oleh E-commerce. Negara menetapkan kerangka peraturan dan hukum pada setiap Infrastruktur yang diperlukan, guna memastikan Keamanan Cyber dan Perlindungan Data.

17 E-Content Development
Policy Issues Konten lokal yang tidak mencukupi. Terbatasnya akses dan digitalisasi ke konten lokal.

18 E-Content Development
Policy Objectives Membangun kebijakan pada pengembangan E-content. Membangun mekanisme untuk pengumpulan, penyimpanan, pengambilan dan penyebaran konten lokal.

19 E-Content Development
Policy statement Negara membangun mekanisme untuk pengumpulan, penyimpanan, penyebaran dan pelestarian konten lokal. Negara membuat strategi untuk mendukung pengembangan dan penggunaan konten lokal. Negara membentuk kerangka hukum untuk perlindungan karya seni lokal. Negara mengembangkan dan mengelola sumber daya pengetahuan untuk tujuan warisan nasional.

20 Health, Safety and Environment
Policy Issues Kurangnya kebijakan dan kerangka hukum di E-waste. Tingginya biaya manajemen E-waste. Terbatasnya aplikasi ICT untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan mengelola bencana alam. Terbatasnya penggunaan ICT dalam memberikan solusi untuk mengurangi perubahan iklim.

21 Health, Safety and Environment
Policy Objectives Menetapkan kebijakan dan regulasi E-waste. Membuat mekanisme ICT untuk pengelolaan lingkungan.

22 Health, Safety and Environment
Policy statement Negara membuat kebijakan lokasi dan kerangka hukum di E-waste. Negara membuat strategi untuk pengelolaan E-waste. Negara membangun sistem yang menggunakan ICT untuk memberikan solusi, mengurangi dan memantau bencana alam akibat perubahan iklim karena perbuatan manusia.

23 Cyber Security Policy Issues
Belum memadainya kapasitas keamanan untuk mengatasi ancaman di dunia cyber. Kurangnya kesadaran di kalangan pengguna ICT dalam hal keamanan cyber. Terbatasnya kolaborasi antara negara-negara dalam hal keamanan cyber. Terbatasnya lembaga pemerintah yang mengatasi keamanan cyber.

24 Cyber Security Policy Objectives
Pembentukan CERT (Computer Emergency Response Team) nasional dan regional

25 Cyber Security Policy statement
Negara menetapkan kebijakan dan kerangka hukum untuk menangani keamanan cyber. Negara mempromosikan berbagi informasi / kesadaran tentang keamanan cyber. Negara membentuk mekanisme kerjasama Regional dan Internasional tentang cyber security. Negara membuat mekanisme untuk kerjasama di antara lembaga-lembaga nasional yang berurusan dengan cyber security.