Faktor pendorong timbulnya studi perbandingan sistem pemerintahan:

Presentasi berjudul: "Faktor pendorong timbulnya studi perbandingan sistem pemerintahan:"— Transcript presentasi:

1 Faktor pendorong timbulnya studi perbandingan sistem pemerintahan:
Berkembang pesatnya perhatian para sarjana ilmu politik barat terhadap negara-negara baru di luar Eropa dan Amerika, karena kehidupan politiknya berlainan. Negara-negara tersebut sebagai wilayah-wilayah baru sehingga studi ini sering disebut studi wilayah-wilayah baru (studi kawasan). Timbulnya pendekatan tingkah laku (behavioural approach) dalam ilmu politik yang bersifat empiris TUJUAN: Untuk memahami bekerjanya berbagai sistem pemerintahan melalui model-model yang dinilai cukup mewakili sistem pemerintahan tertentu yang memiliki pengaruh besar terhadap negara-negara yang ada saat ini. Untuk memahami latar belakang asas-asas yang melandasi kelemahan-kelemahan atau keuntungan-keuntungan dari masing-masing sistem politik. Untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan diantara pelbagai sistem pemerintahan. Melalui studi ini dapat dikembangkan dan dibina suatu sistem pemerintahan yang benar sesuai dengan waktu, ruang dan lingkungan yang ada di sekitar kita dan sesuai dengan kepribadian kita.

2 MANFAAT: UKURAN PERBANDINGAN (TOLOK UKUR):
PSP sebagai suatu pendekatan mendorong para ilmuwan akademik untuk menyusun teori (kerangka pemikiran) dalam memperbandingkan berbagai sistem pemerintahan sehingga dihasilkan tolok ukur perbandingan yang universal. Memungkinkan orang untuk mengenal dan memahami sistem pemerintahannya sendiri. Mendapatkan studi penunjang yang akan dikembangkan melalui studi aneka ragam sistem pemerintahan yang ada di dunia. Memudahkan orang melakukan penelitian dan pengajaran secara multidisipliner. UKURAN PERBANDINGAN (TOLOK UKUR): Untuk membandingkan sustu sistem pemerintahan diperlukan adanya ukuran-ukuran tertentu. Yang diukur adalah tingkat diferensial strukturil dan spesialisasi fungsional dari masing-masing sistem politik/pemerintahan. Pamudji mengemukakan empat ukuran dalam memperbandingkan sistem pemerintahan, yaitu: a. Kediktatoran versus Demokrasi b. Negara Kesejahteraan (Welfare State) c. Pendekatan perkiraan d. Parlementer versus Presidential

3 Upaya membandingkan (Gabriel A. Almond):
Tahap I, mencari informasi ttg sistem pemerintahan yang berlaku yang menjadi sasaran penelahaan (deskriptif) Tahap II, memilah-milah informasi berdasarkan klasifikasi tertentu (mis: partai politik, pemilu, tipe sistem pemerintahan, birokrasi dll) Tahap III, penganalisaan terhadap informasi yang terklasifikasi (pada tahap II) shg terlihat keteraturan dan hubungan diantara berbagai variabel dalam masing-masing sistem pemerintahan. Cara membandingkan: Metode Deduktif Metode Induktif

4 DAVID EASTON GABRIEL A. ALMOND
Menelaah beberapa sistem politik berdasarkan ciri-ciri dasar seperti: Unit-unit yang membentuk sistem itu dan luasnya batas-batas pengaruh sistem itu “input” dan “output” dari sistem yang tercermin dalam keputusan-leputusan yang dibuat dan proses pembuatan keputusan di dalam sistem tersebut Jenis dan tingkat diferensiasi dalam sistem tersebut Tingkat integrasi sistem politik yang mencerminkan tingkat efisiensinya SISTEM POLITIK INP UT OUT P L I N G K U N G A N UMPAN BALIK GABRIEL A. ALMOND Tahapan dalam analisa perbandingan: Tahap mencari informasi tentang sistem politik yang jadi sasaran penelaahan 2. Tahap memilah-milah informasi berdasarkan klasifikasi tertentu (kelompok kepentingan, birokrasi dll) 3. Tahap menganalisa hasil pengklasifikasian itu, sehingga diketahui keteraturan dan hubungan diantara berbagai variabel dalam masing-masing sistem politik

5 Almond melihat sebuah sistem politik menggunakan pendekatan ekologis dari masing-masing struktur dan fungsi Lingkungan Internasional Sosialisasi Politik Rekruitmen Politik Komunikasi Politik Lingkungan fisik, sosial & ekonomik domestik KELOMPOK KEPENTINGAN BADAN PERADILAN PARTAI POLITIK BIROKRASI EKSEKUTIF BADAN LEGISLATIF input artikulasi kepentingan agregasi kepentingan pembuatan kebijakan penerapan kebijakan penghakiman kebijakan output dan pengaruh