Pengantar Pajak Bumi dan Bangunan

Presentasi berjudul: "Pengantar Pajak Bumi dan Bangunan"— Transcript presentasi:

1 Pengantar Pajak Bumi dan Bangunan

2 Sejarah Pajak Bumi dan Banguan
Masa Sebelum Penjajahan Masa Penjajahan Masa Kemerdekaan

3 Pengertian PBB Adalah pajak kebendaan atas bumi dan/atau bangunan dikenakan terhadap subyek pajak.

4 Subyek Pajak PBB Adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :
mempunyai hak atas bumi/tanah, dan atau memperoleh manfaat atas bumi/tanah dan atau memiliki, menguasai atas bangunan, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan

5 Obyek PBB Bumi, yaitu Permukaan bumi dan Tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi Tanah,  Perairan pedalaman termasuk rawa-rawa tambak pengairan serta laut wilayah RI. Bangunan, yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

6 Termasuk Dalam Pengertian Bangunan
Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang satu kesatuan dengan  kompleks bangunan tersebut;       Jalan TOL; Kolam renang; Pagar mewah Tempat olah raga; Galangan kapal, dermaga; Taman mewah; Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; Fasilitas lain yang memberikan manfaat

7 Obyek Pajak yang tidak dikenakan PBB
Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan nasional, yang dimaksudkan untuk tidak memperoleh keuntungan. Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu seperti museum. Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Tanah yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak Bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan

8 Penentuan Klasifikasi
Klasifikasi Bumi Letak Peruntukan Pemanfaatan Kondisi lingkungan dll Klasifikasi Bangunan Bahan yang digunakan Rekayasa