NORMA HUKUM PENGANTAR SONY MAULANA S.

NORMA HUKUM PENGANTAR SONY MAULANA S.
INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT NORMA HUKUM PENGANTAR Modul Kuliah Ilmu Perundang-undangan SONY MAULANA S. Fakultas Hukum Universitas Indonesia smarticle/fhui/ilper/2011

INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT smarticle/fhui/ilper/2011
Setiap warganegara yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun harus memiliki Kartu Tanda Penduduk. Pradnya Prameswari, Nomor Pokok Mahasiswa dapat menghadiri National Course in Socio-Legal Studies pada tanggal 29 Maret s.d. 5 April 2010 di Kampus Universitas Indonesia. smarticle/fhui/ilper/2011

Ragam Norma Hukum Sebagai salah satu jenis norma, ragam norma hukum bisa ditinjau berdasarkan 2 (dua) segi pokok yang terkandung dari pengertian norma, yaitu: pihak yang dituju; hal atau perilaku yang ditentukan. Selain kedua hal tersebut, ragam norma hukum bisa pula ditinjau berdasarkan: masa laku; wujud. smarticle/fhui/ilper/2011

Segi Pihak Yang Dituju Didasarkan pada pihak yang dituju oleh ketentuan2-nya, norma hukum bisa dibedakan dalam 2 (dua) macam, yaitu: NORMA HUKUM UMUM Ketentuan2-nya ditujukan pada banyak orang atau beberapa orang yang tidak tertentu (indicated but unnamed). Misalnya: Setiap warganegara yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun harus … NORMA HUKUM INDIVIDUAL Ketentuan2-nya (hanya) ditujukan pada seseorang atau beberapa orang yang tertentu. Misalnya: Pradnya Parameswari, Nomor Pokok Mahasiswa dapat … smarticle/fhui/ilper/2011

Segi Hal atauPerilaku Yang Ditentukan Didasarkan pada hal atau perilaku yang ditentukan oleh ketentuan2-nya, norma hukum bisa dibedakan dalam 2 (dua) macam, yaitu: NORMA HUKUM ABSTRAK Ketentuan2-nya mengenai perilaku yang tidak tertentu (nonrepresentasional). Misalnya: …harus memiliki Kartu Tanda Penduduk. NORMA HUKUM KONGKRIT Ketentuan2-nya (hanya) mengenai perilaku yang tertentu (kasuistik). Misalnya: …dapat menghadiri National Course in Socio-Legal Studies pada tanggal 29 Maret s.d. 5 April 2010 di Universitas Indonesia. smarticle/fhui/ilper/2011

Segi Masa Laku Didasarkan pada masa laku ketentuan2-nya, norma hukum bisa dibedakan dalam 2 (dua) macam, yaitu: NORMA HUKUM TERUS-MENERUS Ketentuan2-nya terus berlaku walaupun seseorang atau beberapa orang telah memenuhinya. Norma hukum ini, misalnya yang mengharuskan memiliki KTP, terus berlaku walaupun telah ada pihak2 yang memenuhi kewajiban itu. NORMA HUKUM SEKALI-SELESAI Keberlakuannya selesai setelah ketentuan2-nya dipenuhi oleh pihak2 yang dituju. Keberlakuan norma hukum ini, misalnya hak yang terkait dengan izin untuk mengikuti suatu lokakarya, selesai setelah diikutinya kegiatan tersebut oleh pihak yang dituju. smarticle/fhui/ilper/2011

Sifat Norma Hukum Agar menjadi norma yang utuh, suatu norma hukum terbangun dari gabungan ragam2 norma hukum. Didasarkan pada pola gabungan ragam2-nya, norma hukum bisa dibedakan dalam 3 (tiga) sifat, yaitu: Norma hukum yang bersifat pengaturan; Norma hukum yang bersifat penetapan; Norma hukum yang bersifat berentang-umum. smarticle/fhui/ilper/2011

… NORMA HUKUM YANG BERSIFAT PENGATURAN Norma hukum yang terbangun dari gabungan ragam norma yang umum, abstrak, dan terus-menerus, yaitu: ditujukan pada banyak orang atau beberapa orang yang tidak tertentu (indicated but unnamed); mengenai perilaku yang tidak tertentu (nonrepresentasional); terus berlaku walaupun seseorang atau beberapa orang telah memenuhinya. Misalnya: Setiap warganegara yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun harus memiliki Kartu Tanda Penduduk. smarticle/fhui/ilper/2011

… NORMA HUKUM YANG BERSIFAT PENETAPAN Norma hukum yang terbangun dari gabungan ragam norma yang individual, kongkrit, dan sekali-selesai, yaitu: ditujukan pada seseorang atau beberapa orang yang tertentu; mengenai suatu perilaku tertentu (kasuistik); selesai berlakuan setelah ketentuan2-nya dipenuhi oleh pihak2 yang dituju. Misalnya: Pradnya Prameswari, Nomor Pokok Mahasiswa dapat menghadiri National Course in Socio-Legal Studies pada tanggal 29 Maret s.d. 5 April 2010 di Universitas Indonesia. smarticle/fhui/ilper/2011

… NORMA HUKUM YANG BERSIFAT BERENTANG-UMUM Norma hukum yang terbangun dari gabungan ragam norma selain kedua pola gabungan tersebut sebelumnya. Misalnya: Pradnya Prameswari, Nomor Pokok Mahasiswa dapat menghadiri kegiatan kemahasiswaan di luar kampus selama menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Sandi Negara. smarticle/fhui/ilper/2011

… LATIHAN: Setiap pegawai baru Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI harus mengikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar di atas dilarang mengikuti perkuliahan Perancangan Peraturan Perundang-undangan pada semester genap tahun ajar 2009/2010. smarticle/fhui/ilper/2011

Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Setiap orang dilarang membunuh. smarticle/fhui/ilper/2011

Segi Wujud Normanya Para drafter dituntut untuk selalu memikirkan kemungkinan efektivitas dari rancangan norma hukum yang disusunnya. Penilaian drafter atas hal ini terlihat dari pilihannya atas wujud norma hukum yang dirancangannya. didasarkan pada wujud norma-nya, terdapat 2 (dua) macam norma hukum, yaitu: Norma Hukum Tunggal; Norma Hukum Berpasangan. smarticle/fhui/ilper/2011

… NORMA HUKUM TUNGGAL Jika merasa yakin bakal dipatuhi, maka drafter menyusun norma hukum yang dirancangnya dengan satu norma (yang berisi perintah berperilaku) kepada pihak yang dituju. Norma hukum yang dibentuk oleh drafter itu adalah norma hukum tunggal, yaitu norma hukum yang bisa berlaku efektif walaupun hanya terdiri dari satu norma. smarticle/fhui/ilper/2011

… NORMA HUKUM BERPASANGAN Sebaliknya, jika merasa tidak yakin akan dipatuhi, maka hukum yang dirancangnya didampingi dengan norma yang lain. Norma hukum yang dibentuk itu oleh drafter itu jadinya adalah norma hukum berpasangan, yaitu norma hukum yang bisa berlaku efektif jika terdiri dari dua norma yang berpasangan. smarticle/fhui/ilper/2011

… Sepasang norma tersebut adalah: Norma Primer, yaitu norma yang berisi perintah berperilaku kepada pihak yang dituju; dan Norma Sekunder, yaitu norma yang berisi ketentuan2 untuk mendorong kepatuhan pihak yang dituju atas norma primer, dan sebagai petunjuk berperilaku bagi lembaga pelaksana bila terjadi pelanggaran atas norma primer. smarticle/fhui/ilper/2011

Hubungan Antara Norma Primer dan Sekunder Suatu peristiwa pidana yang terjadi karena ketidakpatuhan atas norma primer tidak serta-merta mengakibatkan setiap orang yang didakwa melakukan hal tersebut dikenai hukuman, atau dikenai hukuman yang sama. Penerapan norma sekunder akibat dakwaan ketidakpatuhan atas suatu norma primer bukan didasarkan oleh hubungan sebab-akibat melainkan oleh penilaian atas tanggungjawab dari perbuatan (zurechnung) orang yang didakwa melanggar norma primer tersebut. smarticle/fhui/ilper/2011

… norma sekunder yang diterapkan oleh majelis hakim kepada seseorang yang tidak mematuhi norma primer dinilai berdasarkan tanggungjawab orang yang bersangkutan atas perilaku ketidak- patuhannya kepada norma tersebut.. smarticle/fhui/ilper/2011

terima kasih. semoga bermanfaat!
INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT terima kasih. semoga bermanfaat! sony maulana s. bidang studi hukum administrasi negara fakultas hukum universitas indonesia kampus baru ui - depok16424 tel: fax: mobile: smarticle/fhui/ilper/2011

NORMA HUKUM PENGANTAR SONY MAULANA S.

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "NORMA HUKUM PENGANTAR SONY MAULANA S."— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan

Masuk

Otorisasi melalui jaringan sosial:

NORMA HUKUM PENGANTAR SONY MAULANA S.

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "NORMA HUKUM PENGANTAR SONY MAULANA S."— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan