Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Presentasi berjudul: "Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial"— Transcript presentasi:

1 Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
Kementerian Sosial RI MEKANISME VERIFIKASI-VALIDASI DALAM SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (SIKS)

2 UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2011
Dasar Hukum 1 UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

3 Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

4 Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

5 Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

6 Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

7 Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

8 Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

9 Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI
Dasar Hukum 2 Permensos no. 20 tahun 2015 Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

10 Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

11 Integrasi data bdt, pmks, & psks
Reformasi Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial Integrasi data bdt, pmks, & psks Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

12 Kondisi Pengelolaan Data Program Bansos
Data program Bansos dikelola oleh masing-masing unit terkait secara terpisah (tidak terintegrasi) Penyediaan data untuk program-program kesejahteraan sosial yang tidak komprehensif (exclusion error) dan kurang akurat (inclusion error) Variabel atau atribut data yang tidak sinkron antar KPM program sehingga pengurutan tingkat kesejahteraan peserta program tidak dapat dilakukan Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

13 Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI
BDT 2015 Pemadanan Data Program Kesejahteraan Sosial KKS 2017 BDT 2015 PKH PBI PKH_KKS_ BDT KKS_BDT BDT saja KKS 2017 PBI PKH *dalam satuan keluarga Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

14 Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI
PKH ⊂ KKS ⊂ PBI ⊂ BDT BDT PBI KKS/Rastra PKH Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

15 Cakupan Variabel Program Perlindungan Sosial dan BDT
PKH KKS PBI nokk tglLahir noPbi nik noKks noPengurus #usia subur #anakBalita #bumil jenisAtap jenisLantai asetKulkas asetSepeda jenisDinding namaART namaKRT prop/kab kec/desa PMT Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

16 Cakupan Variabel Ideal Program
KKS #anakbalita nokks #bumil #anaksd PKH tgllahir BDT #anaksma PMT Anak balita: Anak usia 0-5 tahun, berada dalam tahap perkembangan manusia yang disebut masa emas (golden years) Anak terlantar: 1). Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. 2). (UU No. 23 Tahun 2002) anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Anak yang Menyandang Cacat: Anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. (UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah: Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Anak yang terpaksa berkontak dengan sistem peradilan pidana karena, 1)disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, atau 2)telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga /negara terhadapnya atau, 3)telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus: Anak yang mengalami permasalahan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi sebagai akibat kekurangan gizi dan tanpa perumahan yang layak, tanpa bimbingan, sakit dan tanpa perawatan medis, diperlakukan salah secara fisik, eksploitasi Anak Jalanan: Anak yang melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan termasuk di lingkungan pasar, pertokoan dan pusat-pusat keramaian lainnya Anak yang Mengalami Masalah Kelakuan: Anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat. (UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak) Perempuan rawan sosial ekonomi: seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. nopengurus nopbi nik nokk PBI Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

17 Langkah Integrasi Data
Lakukan pemadanan data diantara BDT, PKH, KKS dan PBI Untuk melihat exclusion error (dilakukan berdasarkan BNBA)  Des 2016 – Jul 2017 Bagi peserta yang tidak tercatat di BDT lengkapi atribut PMT-nya dan mutakhirkan BDT Bagi 7 kabupaten di Propinsi Jabar, Jateng, dan Jatim dilaksanakan kegiatan Verivali Pusdatin 2017 (PT. BKI)  2 Juni – 13 Oktober 2017 Bagi kab/kota lainnya akan diadakan Verivali Mandiri Pemda dengan Koordinator Kemensos (Pusdatin & Ditjen PFM)  Sep – Okt 2017 Untuk mengelola data yang telah terintegrasi diperlukan SIKS-NG  15 Agt 2017 (versi 1.0) Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

18 Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI
Pelengkapan Atribut PMT data program Non-BDT Kegiatan Verifikasi dan validasi pusdatin kesos 2017 (2 Juni – 13 Oktober 2017) Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

19 Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI
Tujuan Memeriksa keberadaan keluarga dan anggota keluarga prelist; Memeriksa keakuratan dan kelengkapan data keluarga dan anggota keluarga prelist; Memperbaiki dan melengkapi data keluarga dan anggota keluarga prelist; Menerima usulan baru keluarga dan anggota keluarga penerima manfaat Program Perlindungan Sosial; Melaksanakan validasi atas data usulan baru keluarga dan anggota keluarga prelist; dan Melengkapi data karakteristik rumah tangga dan komunitas dari keluarga penerima manfaat perlindungan sosial. Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

20 Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI
Sasaran Prelist penerima program perlindungan sosial baik yg belum maupun yg sudah terdaftar dlm BDT serta BDT calon penerima program Total sebanyak keluarga 7 Kabupaten di Provinsi Jabar (Sukabumi dan Garut), Jateng (Brebes dan Cilacap), dan Jatim (Malang, Kediri & Probolinggo) Data usulan baru (tdk terdaftar di BDT dan prelist) sebanyak 1% Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

21 Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

22 Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

23 Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

24 Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

25 Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

26 Siks-ng dan mekanisme verivali
Menuju Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Berskala Nasional Siks-ng dan mekanisme verivali Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

27 Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) NG
Researchers University Private Sector National & International Community Organization subscription based access 7 FinTech Online Payment PIS Rastra PKH PIP listrik LPG ASPDB ASLUT pupuk rutilahu KUBE realization data Social Welfare Programs for PMKS PKSA 6 musdes/muskel PUSKESSOS Penanganan Keluhan prelist data usulan perubahan VERIVALI MANDIRI (Data PMKS & PSKS) aktif Fasilitator SLRT kunjungan langsung pengesahan kab/kota Pemda prop/kab/kota Kelurahan Desa RT & RW 4 Executive Dashboard Command Center Online Analytical Proc. fully access 8 Dashboard, Analysis & Statistical Tools Integrated Data Service data update SI SLRT SI Verivali BDT SI Lain 3 SI Verivali PSKS SI PKH 2 Standard and Secured Access via SIKS Middleware Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) NG Basis Data PSKS … BNBA Profile Data Warehouse & Big Data engine Basis Data Terpadu (Bansos + PMKS) Link Didukung KPBU (surat Bappenas nomor 3637/D.6/05/2017) keluarga BNBA PKH KKS Ruta BNBA+BDT PBI 1 LPG matching & updating Administrative Data Source Dikbud Himbara ESDM Dukcapil PLN BPJS K/L KPU 5 listrik BNBA+BDT KKS PBI keluarga BNBA SISKADA-SATU matching engine ranking BNBA+BDT PBI Ruta Khusus … 9 Tata-Kelola Verivali & Basis Data Terpadu/PSKS Monev Legal SOP Organisasi SDM Teknologi Budget Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

28 Penjelasan Gambar SIKS-NG
Basis Data Sistem (Basis Data Kesos) yang terdiri dari Basis Data Terpadu dan Basis Data PSKS; Middleware yang mengatur akses ke Basis Data Sistem secara standar dan aman; Aplikasi kesos yang memanfaatkan dan mengelola Basis Data Sistem sesuai dengan kepentingan pengguna aplikasi-aplikasi tersebut; Proses verivali mandiri oleh pemda untuk memutakhirkan Basis Data Sistem secara periodik dengan mekanisme yang baku yang didukung oleh sistem TIK yang handal dan terkini; Sumber Data Administratif yang dikelola oleh K/L lain yang tekoneksi langsung ke sistem; Program-program kesos yang memanfaatkan data kesos yang tersimpan pada Basis Data Sistem; Layanan pemanfaatan data kesos untuk komunitas nasional dan internasional yang menjadi PNBP. PNBP ini digunakan untuk pemeliharaan sistem dan pemutakhiran (verivali) data oleh pemda. Sistem aplikasi Kemensos yang membantu dalam pengambilan keputusan pimpinan dan monitoring kegiatan-kegiatan kesos yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja teknis di Kemensos; Komponen-komponen pendukung sistem dari berbagai sisi, yaitu peraturan, sumber daya manusia, organisasi, dan anggaran. Komponen-komponen ini didukung oleh E-Government yang handal. Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

29 Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI
Ketentuan Penambahan ruta/keluarga/individu baru di suatu program harus berasal dari ruta/keluarga/individu yang sudah terdaftar di BDT Penambahan ini dilakukan berdasarkan ranking PMT yg masuk dlm cakupan desil program Usulan penambahan dengan menyertakan ID BDT ruta baru tersebut Jika ruta/keluarga/individu baru belum terdaftar di BDT, maka pemberi program harus mengajukannya ke Pemda untuk disahkan oleh Pemda Pemda melakukan verivali data beserta melengkapi variabel PMT berkoordinasi dgn Kemensos Ruta/keluarga/individu baru yang akan didaftarkan ke BDT diserahkan oleh Pemda ke Kemensos Penghitungan nilai PMT diperlukan utk ruta yang baru yang dilakukan oleh Kemensos/TNP2K Program dapat mengupdate data KPM sesuai dgn kondisi di lapangan yg meliputi Kematian, pindah alamat, status KPM (mampu), penambahan anggota keluarga baru (BBL), dll Update data KPM dari program akan dimasukkan ke penetapan BDT selanjutnya. Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI

30 Pusat Data dan Informasi Kesos Kementerian Sosial RI