KEPALA BPMPD PROVINSI NTB

Presentasi berjudul: "KEPALA BPMPD PROVINSI NTB"— Transcript presentasi:

1 KEPALA BPMPD PROVINSI NTB
KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM BIDANG PELAYANAN SOSIAL DASAR H. RUSMAN, SH. MH KEPALA BPMPD PROVINSI NTB

2 Tujuan UU Nomor 6/2014 tentang Desa
memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; memajukan perekonomian masyarakat Desa (Produksi-Pasar Desa, Kecamatan, dst) serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

3 Landasan PELAYANAN SOSIAL DASAR
Kebutuhan Pengaturan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa UU No. 6 / 2014 ttg Desa PP No. 60/2014 ttg Dana Desa dari sumber APBN PP No. 43/2014 jo. No. 47/2015 ttg Peraturan Pelaksanaan UU Desa Permendesa (No. 1 sd 6), No. 21 dan No. 2/2016 ttg IDM Kebutuhan Jaminan Pemenuhan Hak Warga dan Pelaksanaan Kebijakan PSD di Desa UU No. 23 / 2014 ttg Pemerintahan Daerah UU No. 36/2009 ttg Kesehatan Perpres RPJM Perpu Sektoral (Pelayanan Sosial Dasar, Ditjen PPMD, Kemendesa, PDTT)

4 KESEHATAN PENDIDIKAN SOSIAL
Permendesa, PDT dan Transmigrasi No. 1 th 2015 ttg Kewenangan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa Kewenangan Lokal Berskala Desa Bidang Pembangunan Pelayanan Dasar di Desa KESEHATAN Fasilitasi pengelolaan posyandu; pengelolaan dana sehat; pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga); penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa; penyelenggaraan upaya promosi kesehatan; PENDIDIKAN Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD); pendataan warga buta huruf/aksara , Putus Sekolah dan Siswa Miskin. Bantuan Siswa Miskin SOSIAL Pendataan warga buta huruf/aksara, Putus Sekolah dan Siswa Memfasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;

5 Perkembangan/Tahapan Kegiatan
Tahun Anggaran 2016 (Lokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Kab. Bima dan Dompu) Musyawarah Antar Desa (MAD) sosialisasi, Musyawarah Desa (MD) sosialisasi, Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) I (IST), Musyawarah dusun, FGD, Pelatihan TPMD I (sebagian masih IST) , Rapat perumusan, MAD Alokasi Dana, penyusunan design dan RAB sudah 100%. Tahun Anggaran 2016 (Lokasi Non BLM) DTKS sudah 100% , Rapat Tim Pertimbangan Musyawarah Desa (TPMD) sudah 100 %; Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Des dan Lokakarya Kemitraan tingkat Kecamatan sedang berjalan

6 DOK PELMAS DAN PERENCANAAN
NO KAB ALOKASI REALISASI SALDO % REALISASI PELMAS PERENC 1 BIMA ,- ,- 62 57 2 DOMPU ,- ,- 59 45 JUMLAH ,- ,- 61 51 DANA BLM KEGIATAN NO KAB ALOKASI PENCAIRAN % REALISASI 1 BIMA ,- 2 DOMPU ,- ,- 70 JUMLAH 20 REALISASI PEMANFAATAN DOK DAN BLM TA 2016

7 DOK PENINGKATAN KAPASITAS
NO KABUPATEN ALOKASI DANA REALISASI DANA SALDO % REALI SASI 1 SUMBAWA ,- ,- ,- 31,51% 2 SUMBAWA BARAT ,- ,- ,- 35,90% 3 LOMBOK TIMUR ,- ,- ,- 37,62% 4 LOMBOK TENGAH ,- ,- ,- 44,91% 5 LOMBOK BARAT ,- ,- ,- 35,05% 6 LOMBOK UTARA ,- ,- ,- 65,97% JUMLAH ,- ,- ,- 41,83%

8 Catatan : Sedang dalam pengajuan ke KPPN
DOK PAUD NO KABUPATEN ALOKASI DANA REALISASI DANA SALDO % REALI SASI 1 DOMPU ,- 2 SUMBAWA ,- 3 LOMBOK TENGAH ,- 4 LOMBOK BARAT ,- JUMLAH ,- Catatan : Sedang dalam pengajuan ke KPPN

9 saldo dana multi ta 2014 NO KABUPATEN KESEHATAN PENDIDIKAN DUKLAN
TOTAL 1 Bima 2 Dompu 3 Sumbawa 4 Sumbawa Barat 5 Lombok Timur 6 Lombok Tengah - 7 Lombok Barat 8 Lombok Utara JUMLAH

10 saldo dana multi ta 2015 NO KABUPATEN KESEHATAN PENDIDIKAN DUKLAN
TOTAL 1 Bima 2 Dompu 3 Sumbawa 4 Sumbawa Barat 5 Lombok Timur 6 Lombok Tengah 7 Lombok Barat 8 Lombok Utara JUMLAH

11 Tantangan Manajerial :
Ketidak beradaan MIS, membuat kerja-kerja sekretariat KMP terutama yang berhubungan dengan data dan aplikasi menjadi beban ganda sehingga tidak maksimal. Keberadaaan sekretariat di Kabupaten yang tidak representatif untuk bekerja, sehingga mempengaruhi keefektifan dalam menyelesaikan pekerjaan Perubahan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sehingga menghambat pelaksanaan workshop GSC tingkat Kabupaten (Kasus di Lombok Utara)

12 Tantangan Implementasi
Belum adanya beberapa petunjuk tehnis yang baku terkait dengan perluasan cakupan kerja GSC Non BLM, diantaranya Balai Rakyat, Rumah Desa Sehat, Media Komunitas, Forum multi stakeholder. Kegiatan yang dilakukan oleh WB yang melibatkan pelaksana GSC ditingkat Kabupaten namun tidak berkoordinasi dan berkomunikasi dengan KMP dan Satker Provinsi.(Rakor Pilot PAUD) Regulasi Pengintegrasian dari otoritas baik ditingkat provinsi maupun kabupaten (RAD), walaupun sudah terdapat RAD ditingkat kabupaten (4) tetapi belum di rativikasi

13 Pemilihan Kepala Desa yang serentak dilakukan, menghambat proses penetapan hasil reviu RPJM Desa
Masih adanya kebingungan dari desa terkait IDM (manfaat dan status desa) Masih terdapat desa yang belum kooperatif dalam memberikan dokumen yang dibutuhkan.

14 Tantangan Hubungan dan kerjasama dengan beberapa sektor :
Belum adanya ruang koordinasi dan komunikasi dengan P3MD. Hubungan yang masih terbatas hanya pada sektor terkait (Kesehatan dan Pendidikan). Masih diperlukan koordinasi dan komunikasi dengan BAPPEDA, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial, BKKBN,HIMPAUDI, IGTKI, IGRA. NPUB yang lupa terkawal karena padatnya aktivitas yang harus diselesaikan Masyarakat : Pernikahan Usia Anak yang masih tinggi Temuan data dari kader dan pelaku GSC yang tidak dipergunakan oleh Dinas terkait, contoh kasus Gizi Buruk yang tidak diakui oleh Dikes. Pengalokasian dana pemberdayaan terkait PSD dibeberapa desa masih kecil karena kebijakan ditingkat kabupaten yang memberikan mandat alokasi yang kecil pula.

15 TERIMA KASIH Ayo ……. Bangun Masa Depan Indonesia Bersama Generasi Sehat dan Cerdas