KEBIJAKAN PUBLIK KULIAH 3

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PUBLIK KULIAH 3"— Transcript presentasi:

1

2 KEBIJAKAN PUBLIK KULIAH 3
Kerangka Analisis Kebijakan Publik (lanjutan) Luas Lingkup Kebijakan Publik Proses Kebijakan Publik Lingkungan Kebijakan Publik Sistem Kebijakan Publik Bahan Bacaan Yeremias: 66, Pasolong: 41, Agustino: 55, Samodra: 13, 20, Dunn: 22, Subarsono: 8, 14, 18, Widodo: 19, Nugroho (2008): 345, Wahab: 2008, 53

3 Luas Lingkup Kebijakan Publik

4 Luasnya Dimensi Kebijakan Publik
Dari berbagai definisi, kebijakan publik memiliki lingkup yang sangat luas. Mengikuti definisi Thomas Dye, misalnya, hampir semua yang diputuskan atau tidak diputuskan oleh pemerintah termasuk dalam definisi sebagai kebijakan.

5 Mengapa Perlu Ada Pembatasan Luas Lingkup?
Jika kebijakan publik mencakup semua aspek maka menjadi sangat sulit bagi analis kebijakan untuk membuat fokus pada level mana, atau kebijakan yang mana yang menjadi fokus bahasannya. Oleh karena itu untuk keperluan analisis kebijakan maka analis perlu membuat suatu pendekatan untuk dapat memetakan luas lingkup suatu kebijakan

6 Bagaimana Cara Membatasi Ruang Lingkup kebijakan
Tidak ada cara tunggal untuk membuat batasan atau klasifikasi suatu kebijakan. Salah satu cara yang dapat dipakai adalah melihat kebijakan dari hierarkinya (secara vertikal) dan berdasarkan substansi yang dibicarakannya (horisontal).

7 Model Umum Perumusan Kebijakan
Aktivitas Kebijakan Pemerintah Lingkungan Aktor Kebijakan di Lingkungan Societal Policy Activity

8 Aktor-aktor dalam perumusan dan implementasi kebijakan
Level Executive officials and organizations Legislative Official and Organizations Bureaucratic Officials and Organizations Nongovernmental Individuals and Organizations Judicials and Organization Federal President Executive Office of the president Staff Congress Congressional staff and support agencies Department and agency heads Staff-civil servants Corporations Labour Union Interest group Advisory body Media (with national focus and impact) Federal judges Law Clerks Marshal Master,expert Federal attorneys State Governor Governor’s staff State legislature Staff and Support agencies Same above (with state focus) State judges Law clerks Miscellaneous state judicial official Local Mayor Country commisioners Other local elected executives City councils, board of commisioners, other local elected officials staff Same above (with local focus) Local Judges Law Clerk Missleneous local judicial official

9

10 Luas Lingkup Kebijakan Publik di Indonesia Secara Vertikal
Hierarki sistem perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 UUD ini telah diamandemen sebanyak 4 kali sejak reformasi tahun 1998 (terakhir pada bulan November 2001 dan Agustus 2002). Beberapa aspek penting yang diamandemen Membentuk KPU Meneguhkan prinsip2 otoda Membentuk sebuah bank sentral yang independent Memasukkan ketentuan HAM sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

11 Luas Lingkup Vertikal…(2)
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Perubahan (Amandemen) UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya (seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK). Dengan demikian MPR kini hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan, yaitu menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, serta memilih Presiden dan Wapres apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama.

12 Luas…(3) Undang-Undang
UU dibuat berdasarkan kesepakatan presiden dan DPR di mana salah satu pihak bisa menjadi pengusul UU dibagi menjadi tiga jenis: Pidana,Perdata, Tata Negara Untuk dapat dilaksanakan suatu UU memerlukan perangkat aturan yang lebih operasional

13 Luas…(4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
Dalam situasi gawat presiden dapat mengeluarkan PP yang punya fungsi atau lingkup yang sama dengan UU PP harus dijadikan UU atau ditolak dalam sidang DPR berikutnya

14 Luas…(5) Peraturan Pemerintah: Merupakan perangkat hukum sekunder yang merupakan peraturan pelaksanaan sebuah UU Keputusan Presiden: Kedudukannya lebih rendah daripada peraturan pemerintah yang merupakan perangkat pelaksanaan UU dan program-program pemerintah Peraturan Daerah: Memiliki kedudukan paling rendah dalam hirarki sistem perundang2an di Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 10/2004 Perda meliputi: Perda provinsi, Perda kabupaten/kota, Peraturan Desa. termasuk pula Qanun yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam, serta Perdasus dan Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat.

15 Luas Lingkup Secara Horisontal
Secara horisontal luas lingkup kebijakan publik dibedakan berdasarkan substansi kebijakan Dalam sistem pemerintahan, substansi ini ditangani oleh Departemen atau Dinas pada level Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

16 Horisontal…(2) Berdasarkan departemenisasinya, maka luas lingkup kebijakan publik di Indonesia adalah: Untuk kewenangan dinas yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dalam PP No. 41/2007. Provinsi sebanyak-banyaknya 18 dinas dan khusus DKI sebanyak-banyaknya 14 dinas. Kabupaten/kota sebanyak-banyaknya 18 dinas *Baca detail PP 41/2007 Pasal 19 s/d pasal 21

17

18

19

20

21 Economic growth Political choice Social justice Human weel-being
Need for Compl. Economic policy Sectoral policy Social policy poverty Living standart protection employment Social protection policy Labour market Policy to adress inequality Policy for basic health Basic education Housing policy Physical security policy Economic growth Political choice

22 Tugas anda... Bertiga... Baca, pelajari dan diskusikan “masalah publik” yang dibuat oleh teman saudara. Batasi masalah publik tersebut, buat logika perumusan kebijakan yang mungkin dibuat untuk menyelesaikan masalah publik tersebut. Pembatasan berdasarkan lingkup vertikal dan lingkup horizontal. Siapa aktor kebijakan ? (State, private, society)

23 Break 5 menit

24 PROSES KEBIJAKAN PUBLIK
Proses KP adalah serangkaian aktivitas intelektual dan aktivitas politis. Aktivitas intelektual terdapat dalam kegiatan: perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan Aktivitas Politik mencakup: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

25

26

27

28 Prosedur analisis pada setiap tahap proses kebijakan
Informasi Kebij Proses Kebijakan Perumusan Masalah Masalah Kebijakan PENYUSUNAN AGENDA Prospek Kebijakan Peramalan FORMULASI kEBIJAKAN Pilihan Kebijakan ADOPSI KEBIJAKAN Rekomendasi Pemantauan Hasil Kebijakan IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENILAIAN KEBIJAKAN Kinerja Kebijakan Evaluasi

29 Tahap Analisis Kebijakan William N Dunn (1994)
Perumusan Masalah Forecasting Rekomendasi Kebijakan Karakteristik : Informasi kondisi yang menimbulkan masalah : Informasi konsekuensi di masa datang dari diterapkan kebijakan : Informasi manfaat bersih dari setiap alternatif

30 Tahap Analisis Kebijakan….(2)
4. Monitoring Kebijakan 5. Evaluasi Kebijakan : Informasi konsekuensi sekarang dan masa lalu alternatif kebijakan : Informasi mengenai kinerja atau hasil dari kebijakan

31 Tahapan Kebijakan Publik Ripley (1985)
Penyusunan Agenda Agenda Pemerintah Formulasi & Legitimasi Kebijakan Kebijakan Implementasi Kebijakan Tindakan Kebijakan Evaluasi Kebijakan Kinerja & Dampak Kebijakan Kebijakan Baru

32 Elemen Sistem Kebijakan
Stakeholder Kebijakan Kebijakan Publik Lingkungan Kebij. Presiden & Kabinet Parlemen (DPR) Organisasi Agama Front/Laskar …. LSM Komunitas Teror Flu Burung Aliran sesat Aborsi tidak aman Prostitusi Undang-undang Penegakan hukum Kebijakan Ekonomi Kebijakan Kota

33 Lingkungan Kebijakan Pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan itu sendiri. Tuntutan terhadap kebijakan dapat dilahirkan karena pengaruh lingkungan dan ditransformasikan kedalam suatu sistem politik. proses perumusan kebijakan publik yang dihasilkan tentu memperhatikan pula faktor lingkungan.

34 Lingkungan Kebijakan Publik…(2)
Variabel Lingkungan : geografi, demografi, struktur sosial, sistem ekonomi Variabel Lingkungan: political culture variable dan Socio economic variable Variabel Lingkungan : domestik dan internasional

35 Dalam kasus kebijakan tertentu perlu diperhatikan pula lingkungan internasional dan kebijakan internasional ( Anderson,1979). Lingkungan sangat berpengaruh terhadap isi kebijakan, sebab dari lingkunganlah pelaku kebijakan dapat menyusun sebuah strategi pembuatan suatu isi kebijakan bagi ruang publik.

36 Kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat sehingga pelaku kebijakan dalam membuat kebijakan publik harus benar-benar memperhatikan lingkungan dimana tuntutan sebuah kebijakan berasal.

37 Sistem Kebijakan Publik
Sistem KP : proses kajian yang mencakup lima komponen ( perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi) dan setiap komponen bisa berubah menjadi komponen lain melalui prosedur metodologi tertentu.

38 Proses Analisis Kebijakan
Kinerja Kebijakan Evaluasi Peramalan Perumusan Masalah Hasil Kebij Terobservasi Perumusan Masalah Masalah Kebijakan Perumusan Masalah Hasil Kebij Diharapkan Perumusan Masalah Monitoring Rekomendasi Kebijakan Terpilih

39 Serangan Idul Fitri, Pemko Kuasai Pasar Inpres II, III dan IV Aksi pedagang mempertahankan diri dari pengosongan Pemko Padang, Rabu (31/08)Padang, Upaya pertahanan pedagang Pasar Inpres II,III dan IV akhirnya bobol. Lewat serangan saat Idul Fitri tanggal 31 Agustus 2011, Pemko Padang yang didukung aparat keamanan berhasil menguasai Pasar Inpres II,III dan IV. "Pasa Inpres alah tapaga (pasar inpres sudah dipagar seluruhnya)," ujar pedagang sesunggukan sedih karena upaya perlawanan yang dilakukan pedagang selama ini, buyar sudah.Pasar yang rusak karena gempa bumi 2009 itu sudah dipagar dan segera dirobohkan untuk dibangun kembali pasar yang baru. Selama ini, hampir setengah tahun lamanya, pedagang Pasar Raya terus menerus berdemo untuk menolak upaya membongkar Pasar Inpres II, III dan IV. Pedagang ingin pasar itu direhab saja karena masih bisa digunakan. Pro kontra ini berlarut-larut hingga berakhir dengan penguasaan pasar oleh Pemko Padangh, Rabu (31/08). Penguasaan Pasar Inpres II, III dan IV dengan dipagar pada saat Hari Raya Idul Fitri 1432 H disesali oleh banyak pihak, apalagi lewat pengerahan aparat baik Satpol PP, Polri maupun TNI. Pedagang yang sebagian tidak mudik karena berusaha mempertahankan pasar tersebut, tapi kalah banyak. Bahkan banyak dari pedagang yang cidera maupun kena gas air mata. "Pedagang ada yang luka-luka," ujar Aris, seorang pedagang

40 Kuis... Jelaskan alur sistem politik menurut david easton
Jelaskan apa yang dimaksud dengan trias politica, beri contoh pelaksanaannya di Indonesia Jelaskan kenapa harus dilaksanakan pemilu ? Dan sistem pemilu apa yang dilaksanakan di Indonesia untuk pemilihan kepala daerah.