J. Kristiadi (Peneliti Senior CSIS, Jakarta)

Presentasi berjudul: "J. Kristiadi (Peneliti Senior CSIS, Jakarta)"— Transcript presentasi:

1 J. Kristiadi (Peneliti Senior CSIS, Jakarta)
PRINSIP-PRINSIP PENDIDIKAN PEMILIH MASYARAKAT KOTA (….KURANG TERDIDIKNYA WARGA NGR SCR POLITIK, MENYEBABKAN MRK CENDERUNG PASIF, MDH DIMOBILISASI, TAK BISA IKUT MEMPENGARUHI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN….) J. Kristiadi (Peneliti Senior CSIS, Jakarta)

2 MAKNA DEMOKRASI RAKYAT BERDAULAT SEHARI 24 JAM.
DEMOKRASI MODEREN-DEMOKRASI PERWAKILAN. RUANG PUBLIK ADALAH DOMAIN BG MASYARAKAT UTK ANGKAT ISYU-ISYU STRATEGIS OPINI PUBLIK SBG KEKUATAN TANDING

3 PENDIDIKAN = MENANAMKAN NILAI
MELURUSKAN MAKNA POLITIK. PEDIDIKAN POLITIK HRS MENJADI BAGIAN DR PENDIDIKAN PADA UMUMNYA. RAKYAT HARUS AKTIF BERPARTISIPASI. KEMAMPUAN MEMILIH AGENDA PRIORITAS

4 AKTUALISASI REPRESENTASI KEPENTINGAN LOKAL (DEVOLUSI)
MAKNA OTONOMI DAERAH MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EEKTIFITAS PEMERINTAHAN NASIONAL (DEKONSENTRASI) AKTUALISASI REPRESENTASI KEPENTINGAN LOKAL (DEVOLUSI)

5 TUJUAN PEMILUKADA 1. MEMPERDALAM PROSES DEMOKRASI (DEEPENING DEMOCRACY) DI INDONESIA. 2. MENDEKATKAN HUBUNGAN PEMIMPIN DAN RAKYAT. 3. MENINGKATKAN DAYA SAING SESUAI DENGAN KEUNGGULAN MASING-MASING DAERAH

6 KRITERIA KEBERHASILAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH:
HILANG ATAU BERKURANGNYA HAMBATAN-HAMBATAN ADMINISTRATIF DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN, PEMDA AKUNTABEL TERHADAP WARGANYA, PEMDA SEMAKIN RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN-KEBUTUHAN WARGA MASYARAKAT, PELAYANAN MASYARAKAT AKAN SEMAKIN EFEKTIF DAN EFISIEN. KUALITAS PELAYANAN UMUM AKAN SEMAKIN MENINGKAT.

7 LANJUT: BERBAGAI KLMP DLM MASYARAKAT MERASA LBH TERWAKILI KEPENTINGANNYA. KELOMPOK MASYARAKAT DAPAT BERPARTISIPASI SCR PENUH DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DAERAH. KEMAMPUAN MASYARAKAT MENGARTIKULASIKAN KEPENTINGANNYA SEMAKIN MENINGKAT. HAK-HAK KEPEMILIKAN DAERAH (LOKAL) SEMAKIN DIAKUI DAN DILINDUNGI KEBERADAANNYA. AKSES TERHADAP SUMBERDAYA LOKAL LEBIH DIKENDALIKAN DAN DIMANFAATKAN SECARA BERTANGGUNGJAWAB UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH.

8 PERMASALAHAN POLITISASI BIROKRASI POLITIK UANG YG SISTEMIK
GEJALA POLITISASI DAN/ATAU POLITIK UANG PENYELENGGARA PEMILUKADA (PPK, PPS). PARPOL TIDAK MELAKUKAN PERAN DAN FUNGSI SEBAGAIMANAMESTINYA

9 AGENDA MENDESAK REVISI UU 32/2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH
PENYEMPURNAAN REGULASI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH REFORMASI PARTAI POLITIK TRANSPARANSI KEUANGAN PARTAI DAN DANA KAMPANYE

10 TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA SEMUA
PENUTUP TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA SEMUA