RASIONAL PERANAN P.T. DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Presentasi berjudul: "RASIONAL PERANAN P.T. DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN"— Transcript presentasi:

1 PERANAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN/STRATEGI PERPAJAKAN NASIONAL

2 RASIONAL PERANAN P.T. DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN
URGENSI PERAN PAJAK DALAM PEREKONOMIAN KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO RENDAHNYA KESADARAN MASYARAKAT TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

3 URGENSI PERAN PAJAK DALAM PEREKONOMIAN
Sumber utama pendapatan negara (73,6%) Instrumen utama kebijakan fiskal Menentukan kemampuan negara untuk memberikan layanan kepada khalayak Wahana redistribusi pendapatan untuk meningkatkan pemerataan Sarana untuk mempengaruhi neraca perdagangan luar negeri

4 KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO
Secara teoretis kebijakan ekonomi diarahkan untuk: Pertumbuhan ekonomi Pemerataan pendapatan Efisiensi Stabilisasi Kebijakan ekonomi makro di Indonesia: PertumbuhanEkonomi Peningkatan Pendapatan Riil Masyarakat Perkuatan Sumber-sumber Investasi Peningkatan Ekspor Stabilitas Ekonomi Makro Neraca Pembayaran Ketenagakerjaan dan Kemiskinan

5 Kebijakan fiskal Pendapatan:Peningkatan Rasio Perpajakan menjadi sekitar13,5% - 14% terhadap PDB Perbaikan Administrasi dan Pelayanan Perpajakan Pelaksanaan UU Perpajakan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan Pembiayaan dalam negeri dan sumber lain yang murah dan risiko rendah Resiko: Risiko Perubahan Asumsi(sensitivitas) Risiko Belanja Risiko Dukungan Infrastruktur Risiko Utang

6 lanjutan Harmonisasi kebijakan moneter dan fiskal untuk mengoptimalkan pertumbuhan Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Desentralisasi Meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja sebagai stimulus pembangunan Memperbaiki pelaksanaan anggaran didaerah-daerah untuk mendukung percepatan pembangunan Percepatan persetujuan APBD Pelaporan dan penggunaan belanja APBD Peningkatan kepastian hukum dan keserasian peraturan pusat dan daerah diprioritaskan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

7 lanjutan Perubahan orientasi kebijakan fiskal dari konsilidasi ke stimulus dengan tantangan Quality of Spending Prioritas belanja negara Investai, ekspor, kesempatan kerja Revitalisasi sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan pedesaan Pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi Akses dan kuaitas pendidikan dan kesehatan Penanggulangan kemiskinan Korupsi dan reformasi birokrasi Pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri Penanganan bencana, resiko bencana dan penyakit menular

8 RENDAHNYA KESADARAN MASYARAKAT
Rendahnya tingkat pendidikan Rendahnya tingkat pendapatan Kelemahan kultural kelemahan dalam kecintaan kepada negara dan kepedulian sosial Korupsi di kalangan birokrasi Kurang gencarnya kampanye sadar pajak (kontinyuitas dan variasi program)

9 TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT PENELITIAN

10 PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
Mengintegrasikan dan mengintensifkan materi perpajakan dalam kurikulum matakuliah yang relevan dan terkait Peningkatan frekuensi kegiatan akademik yang terkait dengan kampanye perpajakan (seminar, workshop, olimpiade dll) Peningkatan frekuensi kuliah tamu dari kalangan perpajakan Menghasilkan tenaga perpajakan yang handal

11 PENELITIAN Pendirian Pusat Kajian Perpajakan di bawah Lembaga Penelitian Pengembangan topik perpajakan sebagai acuan dalam penyusunan karya penelitian ilmiah mahasiswa (tugas akhir, skripsi, thesis dan disertasi) Pengembangan jurnal penelitian perpajakan Merancang penelitian pengembangan program pendidikan sadar pajak bagi sekolah di berbagai jenjang

12 PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Membangun pusat bantuan layanan perpajakan bagi masyarakat wajib pajak Merancang program-program kampanye sadar pajak bagi masyarakat Memasukkan program kampanye sadar pajak dalam kegiatan KKN mahasiswa Membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah