MK Kebijaksanaan Redaksional Disajikan Oleh Usman Yatim

Presentasi berjudul: "MK Kebijaksanaan Redaksional Disajikan Oleh Usman Yatim"— Transcript presentasi:

1 MK Kebijaksanaan Redaksional Disajikan Oleh Usman Yatim
Kebijakan MK Kebijaksanaan Redaksional Disajikan Oleh Usman Yatim

2 Pengertian Kebijakan Istilah ‘kebijakan’ disepadankan dengan kata bahasa Inggris ‘policy’ yang dibedakan dari kata ‘wisdom’ yang berarti ‘kebijaksanaan’ atau ‘kearifan’.  Ealau dan Prewitt: kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu) (Suharto, 1997).

3 Policy Secara Etimologis
Kata policy secara etimologis berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani (Greek), yang berarti negara-kota. Bahasa latin: policy menjadi politia = negara. Bahasa Inggris lama (Middle English) : politia = policie = sesuatu yang berkaitan dengan urusan perintah atau administrasi pemerintah (Dunn,1981:7).

4 Pengertian Kebijakan (lanjutan)
Kamus Webster : kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Titmuss: kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action-oriented).

5 Pengertian Kebijakan (lanjutan)
Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan adalah ketentuan, keputusan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan diharapkan dapat diikuti oleh anggota yang berada di bawah pengaruh pihak berwenang.

6 Kebijaksanaan dan Kebijakan
Istilah kebijaksanaan = kebijakan , bilamana kedua istilah itu diartikan sebagai keputusan pemerintah yang relatif bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum. Perbedaan kata kebijakan dengan kebijaksanaan berasal dari keinginan untuk membedakan istilah policy sebgai keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengan istilah discretion, yang dapat diartikan “ilah” atau keputusan yang bersifat kasuistis untuk sesuatu hal pada suatu waktu tertentu.

7 Kebijakan dan minta kebijaksanaan
Keputusan yang bersifat kausitis (hubungan sebab akibat) sering terjadi dalam pergaulan. Seseorang minta “kebijaksanaan” seorang pejabat untuk memperlakukan secara “istimewa” atau secara “istimewa” tidak memperlakukan, ketentuan-ketentuan yang ada, yang biasanya justru ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah (public policy).

8 Ilmu Kebijakan ilmu kebijakan = policy science (Dror, 1968: 6-8 ).
William Dunn, Charles Jones, Lee Friedman: istilah public policy = public policy analysis dalam pengertian yang tidak berbeda. Istilah kebijaksanaan atau kebijakan = kata policy: biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah. Pemerintah mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Public , dalam bahasa Indonesia dapat berarti pemerintah, masyarakat atau umum.

9 Ilmu Kebijakan (lanjutan)
Kajian tentang kebijakan dalam arti luas merupakan usaha pengadaan informasi yang diperlukan untuk menunjang proses pengambilan kebijakan. Kajian istilah ini ada sejak manusia mengenal organisasi dan tahu arti keputusan. Kajian ini dilakukan mulai dari cara yang paling sederhana dan irasional sampai dengan cara-cara yang bersifat kombinasi kuantitatif dan kualitatif sekarang ini. Kajian kebijakan sebagai suatu disiplin ilmu diakui kehadirannya sesudah Perang Dunia II.

10 Ilmu dan Analisis Kebijakan
William Dunn: Analisis kebijakan merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu sosial untuk pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Analisis kebijakan sebagai ”ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan yang dipakai dalam memecahpersoalan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kebijakan merupakan perkembangan lebih lanjut dari ilmu-ilmu sosial yang sudah ada. Metodologi yang dipakai bersifat multidisiplin. Hal ini berhubungan dengan kondisi masyarakat yang bersifat kompleks dan tidak memungkinkan pemisahan satu aspek dengan aspek lain.

11 Kebijakan dan Pemerintah
David Easton: kebijakan pemerintah adalah “kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan.” Kewenangan pemerintah meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.

12 Thomas Dye dan Carl Friedrich
Thomas Dye: kebijakan merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever government chooses to do or not to do). Carl Friedrich: suatu kebijakan ditandai adanya tujuan (goal ), sasaran (objektive) atau kehendak (purpose).

13 Lasswell dan Kaplan: kebijakan adalah sarana untuk mencapai tujuan, program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (a projected program of goals, values and practices).

14 Kebijakan = Alat analisis
Heglo: Kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. kebijakan lebih dapat digolongkan sebagai suatu alat analisis daripada sebagai suatu rumusan kata-kata. Isi kebijakan lebih dapat dipahami oleh para analis daripada oleh para perumus dan pelaksana kebijakan itu sendiri.

15 Isi Kebijakan Jones, isi kebijakan meliputi:
Tujuan = sesuatu yang dikehendaki untuk dicapai (the desired ends to be achieved). Tujuan sesuatu yang benar-benar diwujudkan, bukan sekedar diinginkan. Rencana atau proposal = alat atau cara tertentu untuk mencapai tujuan. Program = cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan.

16 Isi kebijakan (lanjutan)
Keputusan = tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program dalam masyarakat. Sumber: (

17 Tahapan Kebijakan Pengkajian persoalan. Penetapan tujuan & sasaran.
Penyusunan model utk solusi. Perumusan alternatif kebijakan. Penentuan kriteria pemilihan alternatif kebijakan. Penilaian alternatif kebijakan. Perumusan rekomendasi kebijakan.