MANAJEMEN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Presentasi berjudul: "MANAJEMEN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS"— Transcript presentasi:

1 MANAJEMEN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
SUATU TINJAUAN EMPIRIS TEORITIK

2 POPULASI ABK Data Direktorat PSLB tahun menyebutkan bahwa jumlah ABK yang sudah mengikuti pendidikan formal baru mencapai 24,7% atau anak dari populasi anak cacat di Indonesia, yaitu anak (Directorat PSLB, 2008).

3 Persentase penyandang cacat berdasarkan jenis kecacatan
Jenis kecacatan Jumlah (%) Jumlah (jiwa) Tuna Netra , ,85 Tuna Rungu 10, ,78 Tuna Wicara , ,09 Tuna Rungu Wicara 3, ,76 Tuna Daksa 33, ,94 Tuna Grahita 13, ,19 Tuna Ganda 7, ,99 Gangguan aspek kejiwaan 8, ,08 Jumlah total , Sumber : Data BPS, Susenas RI 2009

4 Problematika Pendidikan ABK
1. ABK memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan kebutuhannya. 2. Adanya perbedaan dgn anak normal,oleh karenanya pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. 3. Sekolah belum mampu mengakomodasi semua anak. 4. ABK seyogyanya bersekolah di lingkungan sekitar tempat tinggalnya (fenomena inklusi). 5. Pentingya partisipasi masyarakat dlm pendidikan ABK. 6. Pengajaran yang terpusat pada diri anak merupakan inti dari pembelajaran ABK. 7. Fleksibel kurikulum menyesuaikan dengan anak, bukan kebalikannya. 8. Perlu sumber-sumber dan dukungan yang tepat.

5 Problematika 9. Kesadaran OT pentingnya pendidikan bagi harga diri ABK sebagai manusia dan pelaksanaan hak azazi manusia . 10. Layanan pendidikan ABK dalam rangka memberikan manfaat untuk menciptakan masyarakat yang inklusi. 11. Pertimbangan efisiensi dan efektivitas biaya pendidikan (fenomena pendidikan Inklusif). 12. Optimalisasi sekolah umum untuk meminimalisasi sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang terbuka dan inklusif  pendidikan untuk semua. 13. Pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi sehingga menekan biaya untuk keseluruhan sistem pendidikan (fenomena inklusi)

6 Pendidikan Khusus Suatu sistem layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak atau individu yang memerlukan layanan pendidikan khusus

7 Hakikat Individu/Anak dengan Kebutuhan Khusus dahulu dikenal: (stigma) anak cacat, anak tuna, luar biasa, dan berkembang dengan children with special needs, juga difabel Individu yang memerlukan layanan pendidikan khusus adalah mereka yang secara signifikan berada di luar rerata normal (kurva normal), baik dari segi fisik, inderawi, mental, sosial, dan emosi sehingga memerlukan pelayanan khusus, agar dapat tumbuh dan berkembang secara sosial, ekonomi, budaya, dan religi bersama-sama dengan masyarakat di sekitarnya

8 Children with special needs → children with problem in learning (Anak dengan kebutuhan khusus  anak dengan problema dalam belajar) Yang diakibatkan oleh gangguan dan atau hambatan yang bersifat permanen, bukan hambatan temporer

9

10 BENTUK LAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK
YANG MEMERLUKAN PELAYANAN/PENDIDIKAN KHUSUS Least Restrective Environment – Inclusive Reguler Classroom Only (Sekolah Reguler Penuh) m e a n s t r i g Reguler Classroom Teacher Consultant (Sekolah Reguler dengan Guru Konsultan) Reguler Classroom Itenerant Teacher (Sekolah Reguler dengan Guru Kunjung Reguler Classroom Resource Room (Sekolah Reguler dengan R. Sumber Belajar) Part-time Special class (Sekolah Reguler Paruh Waktu) Self Contained Special Classes (Kls Khusus Ttp pd Sek. Reguler s e g r a t i o n Special Day School (Sekolah Khusus Harian) Residential School (Sekolah Berasrama) Residential Institution (Institusi Khusus)

11 Transisi Segregasi Integrasi Inklusi

12 Pendidikan Khusus (Formal) di Indonesia
Sekolah Khusus/ SLB Integratif/ terpadu Inklusif

13 Berbagai Model Layanan Pendidikan Khusus
Sistem persekolahan: Sistem Segregasi (Sekolah Khusus/SLB) Sistem Non Segregasi: Pendidikan Integrasi Pendidikan Inklusi Sistem Non Persekolahan Sistem layanan pendidikan bagi anak yang memerlukan layanan khusus yang diselenggarakan di luar sistem persekolahan, dan dilaksanakan dalam bentuk informal maupun non formal.

14 Special education

15 Integrated Education

16 Inclusive Education Children are different; All children can learn;
Different abilities, ethnic groups, size, age background, gender; Change the system to fit the child.

17 Pendidikan Inklusif di Indonesia
Pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut- sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik.

18 Pendidikan Inklusif 1. Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Sapon-Shevin dalam O’Neil 1994) 2. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil (Stainback, 1980) 18

19 Beberapa Kebaikan Pendidikan Inklusif
Membangun kesadaran dan konsensus hilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif. Mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak.

20 Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
Hal-hal yang harus diperhatikan sekolah 1.Sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keaneka- ragaman dan menghargai perbedaan 2.Sekolah harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual. 20

21 3. Guru harus menerapkan pembelajaran yang interaktif.
Lanjutan… 3. Guru harus menerapkan pembelajaran yang interaktif. 4. Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 5. Guru dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan. 21

22 Terima Kasih