ETIKA DALAM EKONOMI POLITIK

Presentasi berjudul: "ETIKA DALAM EKONOMI POLITIK"— Transcript presentasi:

1 ETIKA DALAM EKONOMI POLITIK
IRFAN

2 Pendahuluan Etika seringkali disalah-artikan dengan estetika.
Etika sebenarnya lebih tepat bersinggungan dengan konsep moralitas. “…, the terms ethical and moral will be taken as identical in meaning.” Tom L. Beauchamp (1988: 3). Estetika tidak terkait dengan konsep moralitas. Estetika berkenaan dengan keindahan. Adakalanya sejalan dengan moralitas.

3 lanjutan Yang tidak indah, belum tentu tidak ber-moral atau belum tentu tidak etis. Juga sebaliknya yang etis tidak harus indah. Ukuran indah bisa berhubungan atau tidak berhubungan dengan ukuran etika. Ukuran estetis terkait dengan ruang dan waktu yang lebih sempit daripada ukuran etis. Etika memiliki daya jangkau lebih luas daripada estetika.

4 Lanjutan Etika bersumber pada ajaran moral. Ajaran moral antara lain: agama, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan, tertulis maupun tidak tertulis menjadi acuan perilaku untuk membedakan mana yang ‘baik’ dan mana yang ‘buruk’ Etika menjadi cabang filsafat, ketika etika didudukkan sebagai cara refleksi dari berbagai sumber ajaran moral sehingga menjadi acuan perilaku. Sumber moral berbagai agama dapat menjadi acuan etika ketika di-refleksikan dan diperoleh nilai-nilai yang sama. Kita dapat pula menentukan perilaku tertentu dari ajaran agama tertentu tanpa melakukan refleksi apakah sumber ajaran moral lain conform. Pada saat itu, kita baru pada tahap menggunakan ajaran moral tertentu sebagai acuan.

5 Beauchamp (1988: 2) “Morality exists prior to the acceptance (or rejection) of its standards by particular individuals. That is, individuals do not create their morality by making their own rules, and morality cannot be purely a personal policy or code.”

6 BERTENS (2001) Etika bersumber pada ajaran moral. Oleh karena itu etika dapat bersifat umum dalam kehidupan manusia, dan juga dapat bersifat khusus pada berbagai bidang pekerjaan (profesi). Karena semakin kompleks, Etika berkembang menjadi satu cabang dalam FILSAFAT.

7 Lanjutan Jadi etika adalah seperangkat nilai yang menjadi acuan tindakan yang bersumber dari ajaran moral: agama, adat-istiadat, dan lain-lain. Apakah dalam ekonomi politik terdapat etika?

8 EKONOMI-POLITIK Sebagai Fenomena Manusia
Gejala ekonomi menyangkut cara manusia dan atau sekelompok manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Politik menyangkut gejala kehidupan manusia atau sekelompok manusia yang menyangkut cara mengatur hidup bersama. Keduanya ditandai oleh sumber-sumber penghidupan yang langka (terbatas). Manusia adalah homo economic (selalu berupaya survive) dan zon politicon (tidak dapat hidup sendiri). Selama menyangkut gejala kehidupan manusia, maka terdapat ETIKA.

9 lanjutan Etika lahir karena peradaban manusia. Etika juga yang menandai perbedaan antara manusia dan makhluk hidup lain (hewan). Etika menyangkut keyakinan umat manusia mengenai satu hal yang baik dann buruk, berbeda dari ilmu pengetahuan yang menyangkut rasio. “….pervasively acknowledged…in which it is entrenched”. Etika menyangkut nurani.

10 lanjutan Kalau ilmu ekonomi-politik menyatakan manusia menggunakan rasio adalah satu kebenaran, tetapi dalam praktek ekonomi-politik terdapat seperangkat cara dari manusia tersebut apakah yang dilakukannya diyakini baik atau buruk. Jika anda dapat memadukan antara etika dan ilmu pengetahuan, maka anda adalah orang yang sempurna tidak buta dan tidak pincang.

11 Value’s Ekonomi-Politik
Pilihan rasio masing-masing individu dalam ekonomi politik dapat terjebak pada perilaku ‘homo-homini-lupus’ bukan homo socius atau zon-politicon. Akhirnya timbul aliran utilitarian untuk menentukan value ekonomi politik sebagai sesuatu yang baik. Nilai kemanfaatan dan dampak yang ditimbulkan pada mulanya menjadi acuan dalam menentukan mana yang baik dan buruk dalam ekonomi-politik. Jika manfaatnya besar bagi sebanyak mungkin orang, maka itulah hal yang baik dalam ekonomi-politik.---pareto laws.

12 lanjutan Teori public choice mengatakan bahwa apa yang diinginkan oleh para wakil rakyat dalam pengambilan keputusan semestinya sebanyak mungkin adalah ejawantah dari apa yang diinginkan masyarakat. Hasil tarik-menarik berbagai kelompok menghasilkan satu keputusan yang mewakili semua kepentingan.

13 lanjutan Realitasnya seringkali bertolak belakang, bahkan paradoks. Apa yang diputus oleh wakil rakyat bertentangan dengan keinginan publik. Etika utilitarian ini kemudian dikritik oleh pendekatan de-ontologis.

14 Lanjutan Tradisi utilitarian, dalam ekonomi menghasilkan old economic institution yang memiliki asumsi bahwa sistem ekonomi berada dalam kondisi ‘perfect’. Asumsi manusia akan mematuhi berbagai indikator ekonomi. Kritik terhadap tradisi ini menyebabkan terlebih dahulu muncul new economic institution yang menyatakan bahwa ada ‘keterbatasan’ rasio manusia, sehingga tidak mungkin sistem ekonomi berada dalam kondisi ‘perfect’. Harus diubah terus menerus.

15 Aliran de-ontologi Ketidakpuasan kepada pendekatan utilitarian muncul pendekatan deontologi yang berdasar pada prinsip-prinsip moral yang harus ditegakkan karena kebenaran yang ada dalam dirinya dan tidak terikat oleh akibat atau konsekuensi dari keputusan atau tindakan yang dilakukan.

16 Lanjutan Asasnya adalah bahwa ekonomi-politik berlandaskan pada nilai-nilai moral yang mengikat. Fox (1994) mengangkat dua pandangan dalam deontologi ini: (1) pandangan mengenai keadilan sosial; dan (2) tatanan moral universal.

17 Lanjutan Harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial, jika bertentangan sudah pasti ‘tidak etis’ atau a-moral Pandangan moral universal tersebut digali melalui proses refleksi berbagai sumber ajaran moral: agama, adat istiadat, kebiasaan, pandangan baik buruk, tindakan yang dilarang dan dianjurkan agar ditemukan tatanan moral universal---etika umum.

18 lanjutan Beauchamp: “Moral philosophers seek to answer such questions and to put moral beliefs and social practices of morality into a more unified and defensible package of guidelines and concepts…Usually the later effort center on justification (reflection).”

19 lanjutan Amartya Zen, pemenang Nobel Ekonomi tahun 2000 menyatakan dengan tegas bahwa ada gejala makin terpuruknya manfaat ilmu ekonomi terhadap peradaban manusia karena jauhnya etika (moral) dari praktek yang dilakukan umat manusia bersumber pada sumber ilmu pengetahuan. Pakar tersebut menyimpulkan perlunya ajaran moral disisipkan pada ilmu ekonomi.

20 (New) Governance PUBLIC VALUES
GOOD GOVERNANCE

21 Penutup Ekonomi politik pada awalnya harus bersandar pada asas kemanfaatan. Jika tidak terpenuhi rasa keadilan, harus diacu tatanan moral universal. Peradaban manusia ditentukan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan etika. Kehancuran akan terjadi jika keduanya tidak berjalan beriringan. Anda boleh jadi selamat dalam melancarkan strategi ekonomi-politik anda di dunia, tapi kalau tidak etis anda tetap tidak akan selamat di akherat, apalagi jika nilai etika yang dilanggar bersumber pada ajaran moral (agama).