Utang dalam Kepailitan

Presentasi berjudul: "Utang dalam Kepailitan"— Transcript presentasi:

1 Utang dalam Kepailitan
Hukum Kepailitan

2 Penagihan Utang Upaya Biasa Berdasarkan BW
Upaya Pailit (Penagihan yang tidak lazim) Adanya kepentingan yang wajar (hanya pihak yang mempunyai kepentingan yang memadai yang berhak mengajukan gugatan hukum) (Upaya hukum keduanya merupakan pemaksaan untuk memaksa Debitor memenuhi kewajibannya)

3 BW Pasal 1234. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu. Pasal 1236. Debitor wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada Kreditor bila ia menjanjikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya. Pasal 1239. Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila Debitor tidak memenuhi kewajibannya Pasal 1245. Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, Debitor terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

4 Utang Utang yang lahir karena undang undang
Perbuatan Melawan Hukum (1365 BW) Negotiorum Gestio Pasal 1354. Jika seseorang dengan sukarela, tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. ia juga harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas. Perikatan Bebas Pasal 1359. Tiap pembayaran mengandaikan adanya suatu utang; apa yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan bebas (natuurwke verbindterds), yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.

5 Utang yang lahir karena Perjanjian
Perikatan memberikan sesuatu (Jual beli) Perikatan berbuat sesuatu (Pinjam Uang) Perikatan tidak berbuat sesuatu Servitut (Pengabdian pekarangan)

6 Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
Kewajiban yang telah jatuh waktu Percepatan waktu penagihan Pengenaan sanksi oleh Instansi berwenang Pengenaan Denda oleh instansi berwenang Karena putusan Pengadilan Karena Putusan Arbitrase

7 Utang Menurut UU Nomor 37 2004 Pasal 1 ayat 6
Utang adalah kewajiban yang dinyatakan) atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang Dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, Secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, y Karena perjanjian atau undang-undang Wajib dipenuhi oleh Debitor Bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

8 Apakah “Utang: Tagihan Kartu Kredit Tagihan Listrik, PAM, Telepon
Bunga yang belum dibayar Pekerjaan yang belum dilaksanakan Kerugian yang timbul akibat wanprestasi atau sebab lainnya

9 Makna Utang Kewajiban yang timbul dari perjanjian
Kewajiban yang timbul akibat kerugian Kewajiban yang timbul akibat tagihan

10 Kasus Modernland Realty 03/K/N/1998
Perjanjian jual beli Apartemen Pembangunan Apartemen yang gagal Pembeli sudah membayar uang muka PN : Utang dalam arti luas MA : Utang dalam arti sempit

11 Kasus Kutai Kertanegara Prima Coal 02/K/N/1999
Perjanjian jual beli Saham Penjualan saham tidak terlaksana Pembeli sudah membayar sejumlah uang PN : Utang dalam arti luas MA : Utang dalam Arti luas PK : Utang dalam arti luas

12 Kasus Jawa Barat Indah 04/K/N/1999
Pembelian Satuan Rumah Susun Gagal mendeliveri rumah susun PN : Utang dalam arti las Kasasi : Utang dalam arti luas PK : Utang dalam arti sempit

13 Kasus Surya Tata Nusa Perjanjian Pemborongan
PN : Utang dalam arti luas Kasasi : Utang dalam arti sempit PK : Utang dalam arti luas

14 Obyek Kasus Kepailitan lainnya
Kepailitan Holding Company Kepailitan Badan Hukum yang sudah di likuidasi Tanggung jawab Pembayaran Utang Promissori Notes Tanggungjawab Penerbitan Promissori Notes Kepailitan BUMN Kepailitan Istri Kepailitan Bank Penjadwalan kembali jatuh tempo Utang Dolar atau Rupiah Joint Operation Badan Hukum RUPS dan Permohonan Pailit Obligasi jatuh tempo Tagihan Pajak dll