Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI
10 Oktober 2017 KOPERTIS Wilayah IX, Makassar Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

2 Kebijakan Kelembagaan Perguruan Tinggi
Posisi Indonesia di Peta Global Bagaimana kondisi pendidikan tinggi di Indonesia? Kebijakan Utama Program Prioritas Terbaru 1 2 3 4

3 1. Posisi Indonesia di Peta Global

4 Global Competitiveness Index 2016/2017

5 ESCAPING MIDDLE INCOME TRAP
Per capita 2000 2005 2010 2015 2025 2035 2045 HIGH INCOME UPPER MIDDLE INCOME LOWER MIDDLE INCOME LOW INCOME COMPETITIVENESS 10% 50% Efficiency-driven stage 40% Efficiency enhancers 30% Innovation-driven stage 20% Innovation and sophistication factors 35% 60% Factor-driven stage Basic recuirement 5% 2045 $ Prediksidan target peningkatan income/kapita Russia $ Spain $ South Korea $ Taiwan $ 2025 $ INNOVATION DRIVEN: Business sophistication R&D Innovation $12.616 Brazil $ China $ Malaysia $ Mexico $ South Africa $ Thailand $ Sulit beranjak meningkatkan income /kapita $4.086 2012 $ 3.592 EFFICIENCY DRIVEN: Higher education and training Goods market efficiency Labor market efficiency Financial market development Technological readiness Market size India $ Indonesia $ Philipines $ Vietnam $ 2010 $ 2.500 $1.036 2005 $ 1.203 FACTOR DRIVEN: Institutions Infrastructure Macroeconomic environment Health and Primary education 2000 $ 657 Sumber: Economist Pocket World in Figures 2014, WEF-GCR 2013

6 Global Competitiveness Indonesia

7 Labor Competitiveness (Pay and Productivity)

8 Pay and Productivity Berikut adalah daya saing tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan negara-negar lain di Dunia. Untuk dapat memperbaiki daya saingnya, tenaga kerja Indonesia nampaknya harus meningkatkan produktivitasnya dan menahan peningkatan upahnya. NEGARA RANKING (138 NEGARA) Malaysia 6 Singapore 2 Thailand 52 Philipina 37 Indonesia 29 India 33 Vietnam 62 Korea 16 China 17 Jepang 24 USA 10

9 Publikasi 11.942 Dosen

10 2. Bagaimana kondisi pendidikan tinggi di Indonesia?

11 Kondisi Pendidikan Tinggi

12 Kondisi Pendidikan Tinggi
Negara APK Pendidikan Tingi Indonesia 31.5 % Malaysia 37.2 % Thailand 51.2 % Singapore 82.7 % Korea 98,4 % Kesimpulan Jumlah perguruan tinggi kita terlalu banyak, tetapi APK kita rendah. Mengapa???

13 Kondisi Pendidikan Tinggi
China Indonesia Jumlah Penduduk 1,4 Milyar 255 Juta Jumlah Perguruan Tinggi 2.824 4.529

14 Akreditasi Perguruan Tinggi (10 Maret 2017)
Kelompok JUMLAH PT (PDDIKTI) Jumlah PT Terakreditasi Belum/TT A B C Total PTAN 78 3 34 19 56 22 PTAS 968 8 154 162 806 PTKL 175 24 4 31 144 PTN 124 28 45 81 43 PTS 3127 16 235 551 802 2325 4472 50 346 736 1132 3340

15 Hasil Pemeringkatan QS
AUR Rank. 2015 2016 WUR 2016 WUR 2017 Perguruan Tinggi 79 67 325 277 Universitas Indonesia 122 86 331 Institut Teknologi Bandung 137 105 Universitas Gadjah Mada 147 190 701+ Universitas Airlangga 199 Universitas Padjadjaran 191 Institut Pertanian Bogor Universitas Diponegoro Institut Teknologi Sepuluh Nopember Universitas Brawijaya

16 Kondisi Pendidikan Tinggi
Negara APK Pendidikan Tingi Indonesia 31.5 % Malaysia 37.2 % Thailand 51.2 % Singapore 82.7 % Korea 98,4 % Kesimpulan Jumlah perguruan tinggi kita terlalu banyak, tetapi APK kita rendah. Mengapa???

17 Kondisi Pendidikan Tinggi
China Indonesia Jumlah Penduduk 1,4 Milyar 255 Juta Jumlah Perguruan Tinggi 2.824 4.529

18 Kesimpulan Kondisi Pendidikan Tinggi
Jumlah PT Terlalu banyak Jumlah PT dipertahankan, kalau bisa dikurangi Sebagian besar PT kecil PT kecil diminta merger Jumlah PT 4.529 Secara umum mutu tidak bagus Pendampingan peningkatan mutu Jumlah PT vokasi dan Institut Teknologi kurang Jumlah Poltek dan Institut Teknologi ditambah Prodi STEM kurang Moratorium prodi non-STEM

19   3. Kebijakan Utama

20 Kontribusi Utama Kemristekdikti yang Diharapkan Pemerintah
Ultimate Impact: Economic Growth Ultimate Outcome: Nation Competitiveness Output: Skilled Labors Output: Innovation

21 C. Prioritas Sasaran Strategis Kemristekdikti tahun 2015 - 2019

22 Prioritas Sasaran Strategis Dikti
AKSES MUTU MUTU RELEVANSI RELEVANSI AKSES DAYA SAING DAYA SAING TATA KELOLA TATA KELOLA Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Merupakan Prioritas Pertama Dari Rencana Strategis Dikti

23 Arah Kebijakan Pengembagan Pendidikan Tinggi 2015 - 2025
MISSION DIFFERENTIATION Jumlah perguruan tinggi di Indonesia sangat banyak dan mempunyai karakteristik yang beda-beda. Untuk itu mereka harus dikembangkan sesuai dengan karakteristik nya. AFFIRMATION/CLOSING THE GAP Indonesia mempunyai sekitar 4300 perguruan tinggi negeri dan swasta. Perbedaan mutu antara perguruan tinggi terbaik dan terjelek sangat lebar. Perbedaan juga terjadi antar wilayak, antara perguruan tinggi di Jawa dan di luar Jawa. Harus ada kebijakan afirmasi untuk mengurangi perbedaan mutu antara perguruan tinggi di Jawa dan di luar jawa INNOVATION Untuk dapat mencapai target-target tridharma pendidikan tinggi yang sangat menantang diperlukan inovasi/terobosan di semua aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. WORLD CLASS Sampai tahun 2025 paling sedikit ada 7 perguruan tinggi Indonesia yang masuk 500 perguruan tinggi terbaik dunia. DEREGULATION Untuk bisa melaksanakan inovasi, mengimplementasikan program-program untuk mencapai world class dan melaksankan program afirmasi perlu dilakukan deregulasi terhadap aturan-aturan tergait pendidikan tinggi yang menjerat.

24 Akreditasi dan Sertifikasi
Lembaga Akreditasi Nasional (BAN-PT/ LAM-PT) Lembaga (PT/Prodi) Apakah prodinya bermutu? Lembaga Akreditasi Internasional (ABET) Pengakuan Mutu PT Lembaga Sertifikasi Nasional (LSP) Lulusan Apakah lulusannya kompeten? Lembaga Sertifikasi Internasional (IMO)

25 Trayektori Akreditasi dan Sertifikasi Menuju Pasar Global
Sertifikasi Nasional Lulusan Sertifikasi Internasional Lulusan Sertifikasi Lulusan Akreditasi C Akreditasi B Akreditasi A Akreditasi Internasional WCU Akreditasi Prodi/Institusi Akreditasi minimum

26 4. Program Prioritas Terbaru

27 Pengembangan Pendidikan Tinggi
Peningkatan Mutu AKREDITASI B KE A WC PROFESOR REVITALISASI LPTK AKREDITASI INTERNASIONAL Pengingkatan Relevansi INOVASI PUI STP VOKASI Peningkatan Akses PT BARU PJJ Peningkatan Daya Saing WCU Perbaikan Tata Kelola NIDK ONLINE OUTPUT BASE PIN PANDUAN STATUTA PTS

28 Pengembangan Pendidikan Tinggi
A. Kebijakan peningkatan mutu: Pendampingan akreditasi institusi dari B ke A Visiting world class professors Revitalisasi LPTK Program akreditasi internasional B. Kebijakan peningkatan relevansi: Revitalisasi pendidikan vokasi Pembangunan Pusat Unggulan Iptek ( PUI ) Pembangunan Science and Techno Park (STP) Program hilirisasi hasil penelitian

29 Pengembangan Pendidikan Tinggi
C. Kebijakan peningkatan akses pendidikan tinggi: Pendirian perguruan tinggi dan program studi baru Penerapan distance learning di daerah 3 T D. Kebijakan peningkatan daya saing: Program world class university Program penguatan international office di perguruan tinggi Kebijakan perbaikan tata kelola: Penerapan NIDK Penerapan sistem on-line Pertanggung jawaban keuangan penelitian output base Penerapan sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN) Pedoman Penyusunan Statuta PTS

30 KERANGKA REVITALISASI LPTK
Ranking Dunia (PISA, TIMSS) Siswa Indonesia Meningkat OUTCOME Nilai Rata-rata Uji Kompetensi Guru Meningkat Prosentase Lulusan Uji Kompetensi Guru Meningkat OUTPUT Pengembangan Sistem Perekrutan/Seleksi Calon Mahasiswa LPTK (S-1 dan PPG) “Sertifikasi” Kompetensi Dosen PPG Pengembangan Sistem PPL PPG PROGRAM REVITALISI LPTK Peningkatan kualitas microteaching/peer teaching Program PPG Pengembangan Sistem Pendidikan Guru Berasrama Pengembangan Tatakelola Kelembagaan Program PPG Pengembangan Program Penugasan Dosen Ke Sekolah (PDS) Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Sistem Evaluasi (PKP-SE) Pendirian Program Profesi Guru Reguler

31 Pendidikan Profesi Guru Produktif SMK
Kebutuhan Guru Produktif di SMK (Jenis dan Jumlah) (Punya sertifikat kompetensi) Dirjen Guru Pendidikan Profesi Guru 2 semester ( 1 semester workshop, 1 semester penguatan lapangan) Asosiasi Penyelenggaran Pendidikan Guru* * Sudah terbentuk Asosiasi Guru Lulusan Prodi Keguruan Lulusan Prodi Teknik dari Universitas atau Institut Teknologi Lulusan Politeknik

32 KERANGKA REVITALISASI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI
INDUSTRI DAPAT PASOKAN TENAGA KERJA KOMPETEN SEMUA LULUSAN POLTEK DPT PEKERJAAN SESUAI KOMPETENSINYA OUTCOME SEMUA LULUSAN POLTEK BERSERTIFIKAT KOMPETENSI SESUAI KEBUTUHAN INDUSTRI OUTPUT KURIKULUM POLTEK DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI 50% DOSEN POLTEK DARI INDUSTRI, 50% DARI PERGURUAN TINGGI PENERAPAN DUAL SYSTEM (SISTEM 3 – 2 – 1) PEMBANGUNAN TEACHING FACTORY DI POLTEK RETOOLING/ RETRAINING DOSEN POLITEKNIK POLTEK SBG TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) DAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) Nama Jabatan, Kompetensi, jumlah PROGRAM REVITALISI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI PENGEMBANGAN POLITEKNIK MENDUKUNG 14 KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) OLEH KEMENPERIN DAN KEMENPAR PILOT PROJECT REVITALISASI 12+1 (KESEHATAN) POLTEK NEGERI PILOT PROJECT

33 Terima kasih


Download ppt "KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google