Kebijakan Kesehatan Terkait Politik di Indonesia PERTEMUAN 3

Presentasi berjudul: "Kebijakan Kesehatan Terkait Politik di Indonesia PERTEMUAN 3"— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Kesehatan Terkait Politik di Indonesia PERTEMUAN 3
Gisely Vionalita SKM. M.Sc. Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan

2 Kebijakan Kesehatan Merupakan tindakan yang mempunyai efek terhadap institusi, organisasi, pelayanan, dan pendanaan dari sistem pelayanan kesehatan…..(kebijakan kesehatan) penting dalam pemberian pelayanan kesehatan pada: -- public goods -- private goods -- LSM kesehatan

3

4 Konteks : kegiatan, waktu
-- Hal dibicarakan, di formulasikan Aktor : orang yang berpartisipasi -- Mempengaruhi pembuatan kebijakan Proses : tindakan, jalan -- Pengembangan dan implementasi kebijakan Konten : isi, isue -- Menjelaskan tujuan

5 Fenomena Kesehatan Pola penyakit semakin kompleks
Penyakit tidak menular  demand pely kuratif (rawat inap) Sistem pelayanan kesehatan tidak merata Angka kesakitan & kematian klg miskin >> klg kaya Kinerja pelayanan kesehatan sektor publik cendrung  Swasta dominasi pelayanan  Penduduk miskin: pely kesehatan non-medis

6 Pendanaan kesehatan cendrung rendah dan tidak merata
 sebagian besar dana bukan dari pemerintah, dari dana tsb, sbgn besar dr kantong pribadi Munculnya penyakit-penyakit baru  HIV (provinsi tertentu: industri, tambang, turism)  flu burung  flu babi

7 Reformasi Sektor Kesehatan
Desentralisasi

8 Desentralisasi Pemindahan wewenang untuk membuat keputusan, manajemen yang digunakan dan menggunakan sumber-sumber yang ada Perpindahan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah - Administrasi - sub-ordinat unit

9 Tipe Desentralisasi: kekuasaan
Dekonsentrasi (fungsi/integrasi) Sama departemen Delegation to semi-independant agencies Kemandirian dari pemerintah (Privatisation)

10 Figure 1: Functional Deconcentration (example)
Ministry of Health (HQ) Ministry of Agriculture (HQ) Ministry of Education (HQ) Regional Health Office Regional Agriculture Office Regional Education Office District Health Office District Agriculture Office District Education Office Key = main line managerial authority

11 Prime Minister’s Office or Ministry of Interior
Ministry of Health (HQ) Ministry of Education (HQ) Regional Commissioner’s Office Regional Education Office Regional Health Office District Commissioner’s Office District Health Office District Educational Office

12 Figure 3: Delegation (example)
Ministry of Health Semi-autonomous hospital

13 Kenapa Desentralisasi?
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Memberikan kesempatan kepada pemerintahan lokal untuk mengunakan dana pada program yang mereka pedulika/butuhkan ex: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll Meningkatan alur informasi secara cepat, meningkakan efisiensi Memberdayakan masyarakat yang potensial seperti pengusaha lokal

14 Pelaksanaan di Indonesia?
Tahun 2001 Dana 10% pusat  50% daerah  pely kesehatan < responsif thd kebutuhan -- fokus: gaji pegawai & cendrung kuratif, -- preventif & promotif sering terabaikan sehingga pely public goods  pertimbangan ekonomi sering terabaikan  disparitas antar daerah

15 Masalah yang sering di temui
Melemahkan ‘public sector’  pemerintah lokal tidak siap Melemahkan departemen kesehatan??  Perubahan peraturan ‘ineguity’  pemasukan pemerintah lokal tergantung aktivitas ekonomi di kota Konflik  banyak kepentingan Peningkatan pengeluaran administrasi

16 Diskusikan dengan teman, apa saja yang mengalami reformasi dalam sektor kesehatan??