KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO
STIESS BATANG PERTEMUAN KE 10

2 TEORI MAKRO EKONOMI Teori makro ekonomi menganalisis masalah tentang keseluruhan kegiatan perekonomian. Aspek pertama yang dibahas dalam teori makro ekonomi adalah mengenai penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Analisis ini menerangkan tentang sampai dimana suatu perekonomian akan menghasilkan barang dan jasa. Dalam makro ekonomi juga merinci tentang analisis mengenai pengeluaran agregat kepada 4 komponen yaitu : Pengeluaran rumah tangga ( konsumsi rumah tangga ) Pengeluaran pemerintah Pengeluaran perusahaan ( investasi ) Ekspor dan impor

3 Teori makro ekonomi meliputi juga analisis dalam berbagai aspek berikut :
masalah ekonomi yang dihadapi, terutama pengangguran dan inflasi, dan bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasinya Peranan uang dalam penentuan kegiatan ekonomi Masalah pengangguran dan inflasi Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat, kedua permasalahan ini dapat mewujudkan efek buruk yang bersifat ekonomi, politik dan sosial. Untuk menghindari efek ini berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Peranan kebijakan pemerintah Langkah – langkah pemerintah intuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu: Kebijakan Fiskal Kebijakan Moneter

4 KEBIJAKAN FISKAL Yaitu kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengolah / mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah peneriamaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan Fiskal mempunyai kebijakan yang sama dengan Kebijakan Moneter. Perbedaannya terletak pada isntrument kebijakannya. Jika dalam Kebijakan Moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar, maka dalam Kebijakan Fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan ( T ) dan pengeluaran ( G ).

5 PAJAK Secara hukum Pajak didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal ( berdasarkan undang-undang ), sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum ( misalnya denda atau kurungan penjara ) untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban. Secara Ekonomi Pajak didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan ( dunia usaha ) ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa memberi balas jasa langsung. Besarnya pajak yang diterima pemerintah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sebaliknya pajak dapat mempengaruhi pola produksi atau konsumsi.

6 KLASIFIKASI PAJAK A. Pajak Objektif Adalah pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak. Misalnya pajak pertambahan nilai ( PPN ) B. Pajak Subjektif Adalah pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak. Biasanya bila kemampuan wajib pajak makin besar, beban pajaknya makin besar.

7 c. Pajak Langsung Adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeser kepada wajib pajak yang lain. Misalnya pajak penghasilan ( PPh ) serta pajak bumi dan bangunan ( PBB ) D. Pajak Tidak Langsung Adalah pajak yang beban pajaknya dapat digeser kepada wajib pajak yang lain Misalnya : pajak penjualan ( PPn atau PPnBM )

8 TARIF PAJAK Tarif pajak di bagi menjadi 2 yaitu : a. Pajak Nomianal
Adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan sejumlah nilai nominal tertentu. Misalnya bila pengenaan pajak pendapatan sebesar 50, maka cukup ditulis T=50 b. Pajak Persentase Adalah pajak yang ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari dasar pengenaan pajak. Pajak persentase dapat dibedakan menjadi : Pajak Proporsional, tarif presentasenya tetap. Pajak Progresif, tarifnya makin tinggi bila dasar pengenaan pajaknya makin tinggi. Pajak Regresif, tarif pajak makin rendah pada saat penghasilan meningkat.

9 POLITIK ANGGARAN Politik anggaran dibagi menjadi : a. Anggaran Defisit ( Deficit Budget ) Adalah anggaran yang direncanakan untuk defisit, sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah ( T<G) b. Anggaran Surplus ( Surplus Budget ) Adalah anggaran pemerintah bila penerimaan lebih besar dari pengeluaran ( T>G). Politik anggaran surplus dilakukan bila perekonomian sedang dalam tahap memanas. Melalui anggaran ini pemerintah mengerem pengeluarannya untuk menurunkan tekanan pemerintah atau mengurangi daya beli dengan menaikkan pajak. c. Anggaran Berimbang ( Balance Budget ) Adalah anggaran yang apabila pengeluaran sama dengan penerimaan (G=T atau T=G )

10 Kebijakan Moneter Kebijakan Moneter (istilah lainnya kebijakan uang ketat ) adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan ( lebih baik ) dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi bertumbuh, sekaligus mengendalikan inflasi.

11 INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER
Ada 3 instrumen kebijakan instrumen yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar yaitu : 1. Operasi pasar terbuka ( open market operation ) Yaitu kebijakan pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. Di Indonesia operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). 2. Fasilitas Diskont ( Discount Rate ) Salah satu fasilitasnya yaitu adanya tingkat bunga diskont yang maksudnya adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umun yang meminjam ke bank sentral. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah melakukan suatu cara yaitu menurunkan tingkat bunga pinjaman ( tingkat diskont ). Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang yang beredar bertambah dan sebaliknya

12 3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Penetapan ratio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya.

13 Kebijakan moneter dan keseimbangan ekonomi: analisis is-lm
Dalam perekonomian pasar, kenaikan tingkat bunga mengidentifikasikan telah terjadinya kelebihan permintaan investasi. Akibatnya dapat dilihat dari 2 sisi yaitu : Sisi Output Kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan ada beberapa rencana investasi yang dibatalkan, sebagai akibatnya pertambahan kapasitas produksi menjadi kecil. Sisi Biaya Kenaikan tingkat bunga akan menaikkan biaya produksi dikarenakan naiknya biaya modal

14 SELESAI

15 Tugas Kuliah Buatlah makalah dan dipresentasikan tiap minggunya.
Jumlah mahasiswa/mahasiswi dibagi menjadi 5 kelompok Dengan materi : Uang dan bank Perdagangan internasional Ekonomi pembangunan Export import Sejarah perekonomian indonesia Selamat mengerjakan