Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RUANG LINGKUP TANGGUNG GUGAT

Diterbitkan olehFarida Iskandar Telah diubah "6 tahun yang lalu

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "RUANG LINGKUP TANGGUNG GUGAT"— Transcript presentasi:

1 RUANG LINGKUP TANGGUNG GUGAT
Hezron Sabar Rotua Tinambunan

2 TINDAK PEMERINTAHAN HUKUM NYATA PRIVAT PUBLIK SEPIHAK BERBAGAI PIHAK
UMUM INDIVIDUAL KONGKRIT ABSTRAK KONGKRIT ABSTRAK

3 Elemen KTUN menurut Pasal 1 angka 3
Penetapan tertulis Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN Berisi tindakan hukum TUN Konkrit, Individual dan final Menimbulkan akibat hukum Orang/Badan Hukum Perdata

4 RUANG LINGKUP KEABSAHAN (RECHMATIGEHAEID)
WEWENANG Legalitas formal SUBSTANSI presumptio iustae causa PROSEDUR

5 TanggungGugat Maladministrasi pidana Perdata Ombudsman KTUN Prosedur Substansi Wewenang

6 Substansi permasalahan yg menjadi kompetensi Ombudsman (Maladministrasi)
1. Penundaan berlarut 2. Tidak menangani 3. Persekongkolan 4. Pemalsuan 5. Diluar kompetensi 6. Tidak kompeten 7. Sewenang-wenang 8. Penyalahgunaan wewenang 9. Korupsi 10.Kolusi & nepotisme 11. Menyimpang prosedur 12. Melalaikan kewajiban 13. Bertindak tidak layak 14. Pengelapan barang bukti 15. Penguasaan tanpa hak 16. Bertindak tidak adil 17. Intervensi 18. Nyata2 berpihak 19. Pelanggaran UU 20. Perbuatan melawan hukum

Download ppt "RUANG LINGKUP TANGGUNG GUGAT"

Presentasi serupa

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Ketetapan Fiktif Negatif

Ketetapan Fiktif Negatif
Hak Atas Pelayanan Publik

Hak Atas Pelayanan Publik
SELAMAT DATANG.

SELAMAT DATANG.
BANTUAN HUKUM Dan PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh: Krepti Sayeti, SH.

BANTUAN HUKUM Dan PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh: Krepti Sayeti, SH.
Peran Pegawai Pemerintah sebagai Partisipan dalam Membangun Budaya Hukum Bangsa Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung R.I.

Peran Pegawai Pemerintah sebagai Partisipan dalam Membangun Budaya Hukum Bangsa Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung R.I.
RISIKO PELAPORAN KEUANGAN (Bagi Akuntan Publik dan Manajemen) Sesi IV Fasilitator: Marisi P. Purba, S.E., Ak, M.H. (Praktisi pelaporan keuangan dan akademisi.

RISIKO PELAPORAN KEUANGAN (Bagi Akuntan Publik dan Manajemen) Sesi IV Fasilitator: Marisi P. Purba, S.E., Ak, M.H. (Praktisi pelaporan keuangan dan akademisi.
Penyelesaian Sengketa TUN

Penyelesaian Sengketa TUN
TINDAKAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM PUBLIK

TINDAKAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM PUBLIK
PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DEP PU Jakarta, 13 Maret 2009

PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DEP PU Jakarta, 13 Maret 2009
PENGAWASAN Daly Erni 28 April 2008.

PENGAWASAN Daly Erni 28 April 2008.
Impeachment atau Pemakzulan

Impeachment atau Pemakzulan
ASAS HAN 1. ASAS LEGALITAS 2. Larangan Detournement de Pouvoir

ASAS HAN 1. ASAS LEGALITAS 2. Larangan Detournement de Pouvoir
Hukum Administrasi Negara Universitas Medan Area

Hukum Administrasi Negara Universitas Medan Area
PERSAINGAN USAHA GIOFEDI RAUF, SH.,MH..

PERSAINGAN USAHA GIOFEDI RAUF, SH.,MH..
bhn 8 hukum administrasi negara Semester IV Hukum Administrasi Negara

bhn 8 hukum administrasi negara Semester IV Hukum Administrasi Negara
PERANAN OMBUDSMAN RI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

PERANAN OMBUDSMAN RI DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.

LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
Susunan, Kedudukan dan Wewenang PERATUN

Susunan, Kedudukan dan Wewenang PERATUN
UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan Drs. Yanuar Ahmad, MPA

UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan Drs. Yanuar Ahmad, MPA

Presentasi serupa

Iklan oleh Google