Pertemuan I Pendahuluan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.

Presentasi berjudul: "Pertemuan I Pendahuluan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si."— Transcript presentasi:

1 Pertemuan I Pendahuluan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

2 Definisi Kebijakan publik
Dye (1992:2) “whatever governments choose to do or not to do” Edward II dan Sharkansky dalam Islami (1984:18) “what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

3 Apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya
Pengertian kebijakan ini menurut Kartasasmita (1997:142) merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan Apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah Apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya Apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

4 Anderson dalam Islamy (1994:19)
Kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

5 Wahab (1991:13) Kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

6 3 Elemen Sistem Kebijakan (Dye, 1978:9)
Kebijakan publik Pelaku kebijakan Lingkungan kebijakan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

7 Dunn Stakeholders kebijakan Kebijakan publik Lingkungan kebijakan
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

8 Mustopadijaja (1992) Menambah satu elemen sistem kebijakan: Kelompok sasaran kebijakan (target groups) Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

9 Elemen yang terkandung dalam kebijakan : Anderson dalam Islami(1994:20)
Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan Kebijakan publik bersifat positif dan bersifat negatif. Kebijakan publik positif selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

10 Proses Kebijakan Publik (Anderson, 1979)
Agenda setting Policy formulation Policy adoption Policy implementation Policy Assesment/evaluation. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

11 Dye (1992:328) Identification of policy problem Agenda setting
Policy formulation Legitimating of policies Policy implementation Policy evaluation Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

12 Proses kebijakan terkait dengan bagaimana?
Masalah dirumuskan Agenda kebijakan ditentuka Kebijakan dirumuskan Keputusan kebijakan diambil Kebijakan dilaksanakan Kebijakan dievaluasi Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

13 Analisis Kebijakan Publik
Pertemuan 2 Analisis Kebijakan Publik Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

14 Definisi Analisis Kebijakan
Wildasky dalam Leslie A. Pal (1987:9) “Policy analysis is an activity creating problems that can be solved” Dunn “The process of producing knowledge of and in policy process”. Leslie A. Pal (1987:9) “Policy analysis will be defined as the disciplined application of intellect to public problems” Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

15 Ciri Analisis Kebijakan
Analisis kebijakan sebagai aktivitas kognitif Analisis kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan secara kolektif sehingga merupakan hasil aktivitas kolektif. Analisis kebijakan sebagai disiplin intelektual terapan. Analisis kebijakan berkaitan dengan masalah-masalah publik Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

16 Analisis Kebijakan dan Ilmu Pengetahuan
Leslie A. Pal (1987:22), membedakan analisis kebijakan dalam dua macam kategori, yaitu analisis kebijakan terapan (applied policy analysis) dan analisis kebijakan akademis (academic policy analysis) Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

17 3 Elemen dalam proses kebijakan yang bisa jadi sesuai dengan target dari analisis
Terdapat faktor determinan utama dalam setiap kebijakan yang menghasilkan kebijakan. Terdapat isi (content) kebijakan yang bisa jadi termasuk maksud dan tujuan kebijakan, pendefinisian masalah, dan instrumen kebijakan pemerintah. Dampak kebijakan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

18 Academic Policy Analysis Applied Policy Analysis
Focus Theory “Big question” Spesific Policy :Spesific Problems Mode of Analysis Explanation Evaluation Goal Understand policies Change policies Reseach agenda Independent Client determined Duration of analyis Lengthy Short Value orientation Strive for “objectivity” neutrality Accept client values advocate”improvement” Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

19 Gaya Analisis Kebijakan (Styles of Policy Analysis)
Analisis deskriptif (Descriptive analysis) a. Analisis isi (content analysis) b. Analisis sejarah (historical analysis) Analisis Proses (Process analysis) Analisis Evaluasi (Evaluation analysis) a. Evaluasi logika (logical evaluation) b. Evaluasi empiris (Empirical evaluation) c. Evaluasi etis (Ethical Evaluation) Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

20 Model Analisis Kebijakan
Mengkritisi kebijakan (policy analysis) menurut wayne Parson dapat dipelajari melalui dua pendekatan, yaitu analysis of the policy process dan analysis in and for the policy process. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

21 STAGES (FUNCTIONAL ACTIVITIES)
PRODUCT AGENDA SETTING PERCEPTION OF PROBLEM DEFINITION OF PROBLEM MOBILIZATION OF SUPPORT FOR INCLUDING PROBLEM ON AGENDA Produce AGENDA OF GOVERNMENT FORMULATION AND LEGITIMATION OF GOALS AND PROGRAMS. INFORMATION COLLECTION, ANALYSIS, AND DISSEMINATION. ALTERNATIVE DEVELOPMENT. ADVOCACY AND COALITION BUILDING. COMPROMISE, NEGOTIATION, DECISION Allow POLICY STATEMENTS, INCLUDING GOALS FOR ACHIEVEMENT AND DESIGN OF PROGRAMS FOR ACHIEVING THEM, OFTEN IN THE FORM OF A STATUTE PROGRAM IMPLEMENTATION RESOURCE ACQUISITION INTERPRETATION PLANNING ORGANIZING PROVIDING BENEFITS. SERVICES, COERCION Necessitates POLICY ACTION EVALUATION OF IMPLEMENTATION, PERFORMANCE, AND IMPACT POLICY AND PROGRAM PERFORMANCE AND IMPACT Stimulate DECISIONS ABOUT THE FUTURE OF THE POLICY AND PROGRAM Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

22 Model Analisis Kebijakan
Pertemuan 3 Model Analisis Kebijakan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

23 STAGES (FUNCTIONAL ACTIVITIES)
PRODUCT AGENDA SETTING PERCEPTION OF PROBLEM DEFINITION OF PROBLEM MOBILIZATION OF SUPPORT FOR INCLUDING PROBLEM ON AGENDA Produce AGENDA OF GOVERNMENT FORMULATION AND LEGITIMATION OF GOALS AND PROGRAMS. INFORMATION COLLECTION, ANALYSIS, AND DISSEMINATION. ALTERNATIVE DEVELOPMENT. ADVOCACY AND COALITION BUILDING. COMPROMISE, NEGOTIATION, DECISION Allow POLICY STATEMENTS, INCLUDING GOALS FOR ACHIEVEMENT AND DESIGN OF PROGRAMS FOR ACHIEVING THEM, OFTEN IN THE FORM OF A STATUTE PROGRAM IMPLEMENTATION RESOURCE ACQUISITION INTERPRETATION PLANNING ORGANIZING PROVIDING BENEFITS. SERVICES, COERCION Necessitates POLICY ACTION EVALUATION OF IMPLEMENTATION, PERFORMANCE, AND IMPACT POLICY AND PROGRAM PERFORMANCE AND IMPACT Stimulate DECISIONS ABOUT THE FUTURE OF THE POLICY AND PROGRAM Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

24 Siklus pendeknya adalah: 1. Penyusunan agenda pemerintah
Model tahapan kebijakan dari Ripley ini hendak menyatakan dua proses kebijakan publik yang lahir dari siklus pendek dan siklus panjang. Siklus pendeknya adalah: 1. Penyusunan agenda pemerintah 2. Agenda pemerintah 3. Formulasi dan legitimasi kebijakan 4. Kebijakan Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

25 Siklus Panjang Kebijakan
Penyusunan agenda pemerintah Agenda pemerintah Formulasi dan legitimasi kebijakan Kebijakan Implementasi Kebijakan Tindakan Kebijakan Kinerja dan dampak Kebijakan Evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan Keputusan tentang masa depan kebijakan (keputusan baru) Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

26 Fase Penyusunan Agenda
Persepsi masalah publik, yaitu menunjuk bagaimana isu masalah publik dipersepsikan oleh masyarakat. Pendefinisian masalah, yaitu menunjuk adanya pembatasan masalah yang dilakukan oleh publik sendiri. Mobilisasi dukungan untuk masuknya isu/masalah publik menjadi agenda pemerintah, yaitu menunjuk upaya dari masyarakat untuk memasukkan masalah atau isu publik tertentu ke dalam agenda pemerintah. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

27 Fase Formulasi dan Legitimasi
Tujuan dan program, yaitu masing-masing kelompok kepentingan mulai berlomba untuk menginterpretasi masalah publik yang dihadapi dan menciptakan tujuan dan desain program yang dapat diterima sebagai solusi dari masalah publik. Informasi dan Analisis, yaitu untuk dapat mengidentifikasi masalah publik secara cermat, masing-masing kelompok dalam proses politik ini membutuhkan informasi dan analisis dari para ahli. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

28 Fase Formulasi dan Legitimasi
Pembangunan alternatif-alternatif, yaitu tindak lanjut dari pengumpulan informasi dan analisis yang diyakini dapat menjadi solusi dari masalah publik. Advokasi dan Pembangunan koalisi, dimana masing-masing pihak mengembangkan lobi-lobi agar kebijakan yang keluar nantinya dapat mengadopsi seluruh atau sebagian besar ide dari kelompoknya. Kompromi, negosiasi, dan keputusan, masing-masing pihak mulai kompromi, melakukan tawar menawar atas masalah publik yang dihadapi dan kebijakan yang akan diambil. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

29 Model implementasi Kebijakan George C. Edward III
Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implemenatsi. Empat variabel tersebut adalah : Komunikasi Sumber daya Disposisi Struktur Birokrasi Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

30 Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group) Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik SDM maufun SD financial. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Struktur birokrasi, aspek ini mencakup mekanisme dan struktur organissai pelaksana itu sendiri. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

31 Model Implementasi Edward III

32 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn
Model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan, yaitu: Standar dan sasaran kebijakan Kinerja kebijakan Sumber daya Komunikasi antar badan pelaksana Karakteristik badan pelaksana Lingkungan sosial, ekonomi dan politik Sikap pelaksana Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si

33 Model Implementasi Kebijakan-Van Meter dan Van Horn

34 Masalah –Masalah Kebijakan
Pertemuan 4 Masalah –Masalah Kebijakan

35 Masalah? Jones (1984) Kebutuhan manusia yang perlu diatasi atau dipecahkan. Dunn(1995) Nilai,kebutuhan,dan kesempatan yang belum terpenuhi tetapi yang dapat diidentifikasikan dan dicapai dengan melakukan tindakan publik. Anderson(1979) Kondisi dan atau situasi yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan atauketidakpuasan-ketidakpuasan pada rakyat untuk mana perlu dicari cara-cara penanggulangannya.

36 Sifat masalah publik Saling ketergantungan Subyektif Artifisial
Dinamis

37 Metode pengenalan masalah
Analisis Snowball Sampling dan survey Analisis ini menunjuk pada upaya mengenali masalah dengan cara menanyakan kepada stakeholders tentang isu masalah publik tertentu yang telah menjadi masalah formal (masuk dalam agenda pemerintah) untuk diselesaikan dengan kebijakan publik. Analisis Klasifikasi Menunjuk pada upaya untuk mengelompokkan masalah-masalah publik yang hendak dikenali pada kategori-kategori tertentu sehinggamemudahkan analisis.

38 Analisis klasifikasi masalah kerusakan gedung sekolah
Ting-kat Pen-didik-an Kategori Umur Ruang Sekolah Rusak Kateori Kerusakan Ruang Sekolah Jumlah Murid pada Sekolah Rusak Tua (≥20 thn) Sedang (10-20 thn) Baru (≤10 thn) Ringan Sedang Berat Banyak (≥ 3000 siswa) ( ) Sedikit (<1000siswa) SD 25 45 30 60 10 SMP 15 35 20 5

39 Analisis Bertingkat Usaha mengetahui sebab-sebab masalah yang dapat dilihat dari setting permasalahan. Contoh: Masalah secara general Penyebab I Penyebab II Penyebab III Buku Sekolah Mahal Buku tidak disediakan sekolah Bisnis para guru Gaji Guru Kecil Tidak ada anggaran Stok Buku Terbatas Distribusi tidak merata Keterbatasan jaringan pemasaran Penerbit mencetak sedikit Kemampuan cetak dan modal terbatas Biaya Produksi mahal Royalti penulis mahal Harga Kertas mahal

40 Brainstorming Analysis (Analisis curah gagasan)
Tehnik mengidentifikasi masalah dengan mengundang para ahli, stakeholder,akademisi,organ pemerintah dankelompokkepentinganuntuk mengemukakan pendapat tentang suatu masalah publik. Analisis kaya perspektif Upaya mengenali masalah publik yang sedang dihadapi dengancara membandingkan berbagai variasi pendapat dari berbagai macam perspektif.

41 Analisis Benchmarking
Upaya mengenalimasalah publik yang sedang dihadapi dengan cara melakukan kajian-kajian atas masalah sejenis di negara/tempat lain.

42 Teori gunung es Perubahan yang terjadi,baik dilingkungan internal (internal environment) maupun lingkungan eksternal (external environment) dapat menimbulkan dampak, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki. Salah satu metode mengenali (scanning)untuk memahami masalah akibat terjadinya perubahan lingkungan,baik lingkungan internal maupun eksternal berupa teori gunung es (ice berg and level perspective).

43 Unsur-Unsur Pemahaman Masalah
Keterangan 1 Events Peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasyarakat 2 Pattern of Behaviour Adanya kesamaan-kesamaan (kecenderungan) antara peristiwa satu denganperistiwa lain yang terjadi dimasyarakat. 3 Systemic Structure Hubungan antara peristiwa satu dengan peristiwa lainnya yang terjadi dimasyarakat 4 Model Mental Kesimpulan dari hubungan peristiwa satu dengan peristiwa lain yang terjadi dimasyarakat.

44 Unsur-Unsur Pemahaman Masalah
Keterangan 1 Events PKL mengganggu masyarakat 2 Pattern of Behaviour Tempat PKLtidak tertata rapi PKL tumbuh subur PKL produk sampah PKL ganggu keindahan kota Perilaku PKL seenaknya 3 Systemic Structure PKLtumbuh subur, tempat jualan PKL tidak tertata rapi,menghasilkan sampah, dan mengganggu keindahankota, akibatnya aktivitas masyarakat terganggu. 4 Model Mental Perilaku PKL dalam berjualan seenaknya sendiri.

45 Pertemuan 5 AGENDA SETTING

46 Masalah publik sebagaimana dikemukakan sebelumnya,begitu banyak macam, variasi, dan intensitasnya. Oleh karena itu tidak semua masalah publik bisa melahirkan suatu kebijakan publik. Menurut Anderson (1979) hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusinya yang bisa tampil menjadi masalah kebijakan.

47 Manakala menginginkan kebijakan publik mampu memecahkan masalah publik (public problems), masalah publik harus dirumuskan menjadi masalah kebijakan (policy problems) dengan baik dan benar. Kegiatan membuat masalah publik menjadi masalah kebijakan sering disebut dengan penyusunan agenda (agenda setting)

48 Jones (1984), Agenda adalah suatu istilah yang pada umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu isu yang dinilai oleh publik perlu diambil suatu tindakan. Darwin (1995),agenda sebagai suatu kesepakatan umum, belum tentu tertulis tentang adanya suatu masalah publik yang perlu menjadi perhatian bersama dan menuntut campur tangan pemerintah untuk memecahkannya.

49 Proses Penyusunan Agenda
Private problems (masalah privat), Public Problems Issues Systemic Agenda Institutional agenda

50 Masalah privat,merupakan masalah yang mempunyai akibat terbatas.
Masalah publik,merupakan masalah yang mempunyai akibat yang luas. Issu, merupakan perbedaan-perbedaan pendapat di masyarakat tentang persepsi dan solusi terhadap suatu masalah publik. Agenda sistemik,merupakan semua isu yang padaumumnya dirasakan oleh para anggota masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan isu tersebut memang berada dalam yurisdiksi kewenangan pemerintah. Agenda institusional, merupakan serangkaianmasalah (issues) yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang sah/otoritas.

51 Walker (1982) menegaskan bahwa suatu masalah bisa tampil menjadi masalah publik jika:
mempunyai dampakyang besar pada banyak orang. Ada bukti yang meyakinkan agar lembaga legislatif mau memperhatikan masalah tersebut sebagai masalah serius. Ada pemecahan masalah yang mudah dipahami terhadap masalah yang sedang diperhatikan tadi.

52 Jones (1984) mengemukakan masalah publik mudah menjadi kebijakan publik manakala;
Skup dan kemungkinan dukungan terhadap masalah publik (issues) tersebut dapat dikumpulkan. Problem atau isu tersebut dinilai penting. Ada kemungkinan masalah publik (issues) tersebut dapat dipecahkan.

53 Issue akan mudah tampil atau masuk dalam agenda sistemik menurut Cobb dan Edler dalam Jones (1984) jika: Isu itu memperoleh perhatian yang luas atau setidaknya dapat menimbulkan kesadaran masyarakat. Adanya persepsi dan pandangan atau pendapat publik yang luas bahwa beberapa tindakan perlu dilakukan untuk memecahkan masalah itu. Adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah itu merupakan suatu kewajiban dan tanggungjawab yang sah dari beberapaunit pemerintahanuntuk memecahkannya.

54 Agenda Setting No Tataran Masalah 1 Private Problem
VCD porno meresahkan orangtua yang memiliki anak remaja 2 Public Problem VCD porno meresahkan Orang tua yang anaknya remaja Orang tua yang anaknya belum remaja Pasangan suami istri yang belum memiliki anak 3 Policy Issues Menghentikan produksi VCD porno Menata sistem peredaran VCD porno Membentengi diri dan keluarga dengan iman dan takwa 4 Systemic Agenda 5 Institutional Agenda

55 Formulasi Masalah Kebijakan Publik & Mendesain Kebijakan
Pertemuan 6-7 Formulasi Masalah Kebijakan Publik & Mendesain Kebijakan

56 Formulasi Masalah Kebijakan
Dalam merumuskan kebijakan publik (Policy Problem Formulation) sebagaimana dikemukakan sebelumnya diawali oleh perumusan masalah. Jika masalah telah dirumuskan dengan baik dan benar maka kebijakan yang diambil akan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu,dalam merumuskan kebijakan publik, persoalan mendasar adalah merumuskan masalah kebijakan (policy problems)

57 Proses Merumuskan Masalah Kebijakan
Pencarian Masalah Pendefinisian Masalah Spesifikasi Masalah Pengenalan Masalah

58 Tahap perumusan masalah diawali dengan pengakuan atau dirasakannya keberadaan situasi masalah. Situasi masalah dapat dilakukan dengan menemukenali (scanning) terhadap masalah (pengenalan masalah). Dari situasi masalah tadi kemudian dicari masalah. Biasanya yang didapat adalah setumpuk masalah yang terkait. Kumpulan masalah yang saling terkait namun belum terstruktur tadi disebut meta masalah. Setumpukmasalah tersebut, dapat dipecahkan secera serentaknamun harus didefinisikan terlebih dahulu masalah mana yang menjadi masalah publik. Hasil pendefinisian dari setumpukmasalah yang belum terstruktur tadimenghasilkan masalah substantif. Dari masalah substantif tadi kemudian dilakukan spesifikasi masalah dan menghasilkan masalah formal (perumusan masalah kebijakan).

59 Contoh Analisis Proses Perumusan Masalah Kebijakan
No Tahapan Masalah 1 Situasimasalah PKL mengganggu masyarakat 2 Meta Masalah Tempat PKLtidak tertata rapi PKL tumbuh subur PKL produk sampah PKL ganggu keindahan kota Perilaku PKL seenaknya 3 Masalah Substantif tempat jualan PKL tidak tertata rapi Perilaku PKL 4 Masalah formal Perilaku PKL dalam berjualan seenaknya sendiri.

60 Mendesain Kebijakan (Policy Design)
Berdasarkan masalah kebijakan yang telah dirumuskan (masalah formal) kemudian dicarikan solusi berupa kebijakan publik apa yang perlu diambil. Untuk menemukan kebijakan apa yang sebaiknya diambil perlu dilakukan analisis terhadap masalah kebijakan tersebut.

61 7 Tahapan dalam melakukan analisis kebijakan
Tahap pengkajian persoalan Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan Penyusunan model Perumusan alternatif kebijakan Penentuan kriteria pemilihan alternatif kebijakan Penilaian alternatif kebijakan Perumusan Rekomendasi Kebijakan

62 Metode Pengembangan alternatif kebijakan
Analisis eksperimental Analisis survey dan snowball sampling Analisis komparasi Analisis hasil evaluasi Analisis diam Analisis teori Analisis aktor dan dampak Analisis sinektika Analisis analogi

63 Metode Menilai dan Memprediksi Alternatif-alternatif kebijakan
Analisis skor Analisis indeks Analisis gaming dan simulasi Analisis kontra faktual Analisis Brainstroming Analisis delphi

64 Pengembangan Alternatif Kebijakan
Pertemuan 9 Pengembangan Alternatif Kebijakan

65 Analisis Eksperimentasi
Analisis eksperimentasi adalah upaya menciptakan alternatif-alternatif kebijakan dengan menggunakan metode ekksperimen kepada kelompok sasaran yang berbeda dengan karakteristik yang sama. Metode ini juga hampir serupa dengan metode penelitian implementasi comparative before-after.

66 Beberapa hal yang penting dilakukan dalam penelitian ini:
Mengidentifikasi dengan cermat bahwa kelompok sasaran dan kelompok pembanding memiliki karakteristik yang hampir sama. Meyakinkan bahwa kondisi sebelum intervensi program data dua kelompok telah didapatkan. Meyakinkan bahwa kelompok pemvanding tidak mendapatkan intervensi dari pihak ketiga atau program pemerintah yang lain.

67 Analisis Survey dan Snowball
Analisis survey adalah upaya mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan dengan melakukan survey. Analisis survey ini berisi beberapa konten pertanyaan terkait dengan masalah publik yang sedang dihadapi. Selain survey, analisis kebijakan juga dapat melakukan wawancara dengan tehnik snowball sampling untuk mendapatkan beberapa alternatif kebijakan. Wawancara ini melibatkan berbagai tokoh terkait dengan masalah publik yang dihadapi, dan para ahli yang berkompeten di bidang masalah tersebut.

68 Analisis Komparasi Analisis komparasi adalah menunjuk upaya mengembangkan alternatif kebijakan dengan cara membandingkan kebijakan-kebijakan yang pernah ditempuh sebelumnya, membandingkan kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh daerah lain atau negara lain, serta membandingkan dengan kebijakan ideal dengan tujuan untuk memperkaya pengembangan alternatif kebijakan dan bahan untuk merekomendasikan kebijakan terbaik demi menyelesaikan masalah publik yang serupa.

69 Analisis komparasi ini setidaknya dapat dikategorisasi menjadi tiga jenis:
Komparasi kebijakan-kebijakan yang pernah ditempuh sebelumnya. Komparasi kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh daerah lain atau negara lain. Komparasi dengan kebijakan ideal.

70 Analisis Hasil Evaluasi
Pengembangan alternatif dengan analisis hasil evaluasi adalah upaya mengembangkan alternatif kebijakan dengan mendasarkan diri pada evaluasi-evaluasi program/kebijakan yang pernah dijalankan. Pembelajaran atas hasil evaluasi kebijakan/program harus mulai dilakukan. Sebab, selama ini menjadi keluhan para evaluator dan akademisi adalah minimnya pemanfaatan hasil evaluasi sebagai bahan masukan untuk reformulasi sebuah kebijakan atau program pemerintah.

71 Analisis Diam Pengembangan alternatif dengan analisis diam menunjuk upaya mengembangkan alternatif kebijakan dengan diam (not to do atau no-action). Analisis ini menganalisis jika seandainya pemerintah berdiam diri atas masalah publik yang dihadapi.

72 No-action policy biasanya muncul dengan sebab sbb:
Masalah yang muncul adalah masalah sensitif dan apabila pemerintah mengambil kebijakan justru dianggap berpihak kepada salah satu pihak. Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk merespon masalah publik. Pemerintah masih menunggu waktu yang tepat untuk melakukan suatu kebijakan.

73 Analisis Teori Pengembangan alternatif kebijakan dengan analisis teori adalah menunjuk penggunaan teori sebagai sumber dari alternatif-alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah publik. Alternatif kebijakan yang dilahirkan dari analisis teori, setidaknya harus benar-benar disesuaikan dengan konteks masalah yang dihadapi.

74 Analisis Aktor dan Dampak
Pengembangan alternatif kebijakan dengan analisis aktor dan dampak adalah mengembangkan dan menganalisis alternatif kebijakan dengan mempertimbangkan siapakah aktor yang diuntungkan/dirugikan, siapa yang terkena dampak negatif.

75 Analisis Sinektika Pengembangan alternatif dengan menggunakan analisis sinektika adalah menunjuk pada upaya mengembangkan solusi masalah publik dengan pandangan/perspektif baru. Proses sinekstika ini dapat dilakukan dengan mengundang berbagai macam stakeholder dari berbagai macam kelas dan sudut pandang, sehingga analis kebijakan mampu mengembangkan alternatif kebijakan dari banyak perspektif.

76 Analisis Analogi Pengembangan alternatif kebijakan dengan menggunakan alternatif analogi menunjuk pada upaya mengembangkan alternatif kebijakan dengan menggunakan simbol-simbol solusi kebijakan dari masalah yang memiliki latar belakang berbeda.

77 Penilaian dan Prediksi Kebijakan Dinamis
Pertemuan 10 Penilaian dan Prediksi Kebijakan Dinamis

78 Definisi Penilaian dan prediksi kebijakan adalah tahap analisis kebijakan berusaha untuk menilai beberapa alternatif kebijakan dan mengambil satu atau beberapa kebijakan yang diprediksi merupakan pilihan terbaik untuk menyelesaikan masalah publik tertentu, menentukan prioritas program yang direkomendasikan kepada pemerintah untuk dilakukan.

79 Analisis Skor Analisis skor menunjuk proses menilai alternatif kebijakan dengan menciptakan dan menggunakan indikator-indikator untuk menilai (menskoringg) alternatif-alternatif kebijakan yang telah dikembangkan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, dan bila diperlukan memberikan pembobotan pada indikator yang dinilai lebih penting dari indikator yang lain.

80 Tahap-Tahap Analisis Skor
Mengingat masalah kebijakan Mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan Mengidentifikasi indikator-indikator untuk menilai alternatif kebijakan sesuai dengan tujuan-tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Melakukan skoring alternatif-alternatif kebijakan dengan indikator-indikator yang telah ditentukan. Merekomendasikan kebijakan

81 Analisis Indeks Analisis indeks menunjuk proses menilai alternatif kebijakan dengan mencipttakan dan menggunakan indikator-indikator serta indeks.

82 Tahap-Tahap Analisis Indeks
Menentukan sasaran penelitian, dan populasi Menentukan sampel Membuat difinisi konsep Membuat definisi operasional Membuat tehnik analisis data Membuat kuisioner Membuat jadwal penelitian Penelitian lapangan Analisis data

83 Analisis Gaming dan simulasi
Penilaian alternatif kebijakan dengan menggunakan analisis gaming dan simulasi adalah menggunakan tehnik simulasi dan game sebagai tehnik memilih alternatif terbaik. Salah satu yang dipakai adalah menggunakan role-play

84 Analisis Kontra Faktual
Penilaian alternatif kebijakan dengan menggunakan analisis kontra faktual menunjuk menilai alternatif-alternatif kebijakan dengan menggunakan argumen-argumen kontra yang akan muncul seandainya suatu kebijakan diputuskan.

85 Analisis Brainstroming
Penilaian alternatif kebijakan dengan tehnik brainstroming adalah menggunakan hasil diskusi curah gagasan sebagai alternatif kebijakan yang direkomendasikan. Kelemahan analisis curah gagasan ini adalah dimungkinkan muncul sekelompok orang yang lebih dominan dibandingkan kelompok yang lain, dan berpotensi untuk mempengaruhi pihak yang lain karena diskusi bersifat terbuka.

86 Analisis delphi Penilaian alternatif kebijakan menggunakan tehnik delphi merupakan modifikasi dari analisis curah gagasan. Penilaian alternatif kebijakan menggunakan tehnik delphi adalah menggunakan pendapat para pakar, atau stakeholder dengan sistem yang tertutup dan klarifikasi.

87 Rekomendasi kebijakan
Setelah menilai dan memprediksi kebijakan tahap yang harus dilakukan oleh analis kebijakan adalah merekomendasikan kebijakan yang diyakini terbaik untuk dilakukan pemetintah. Dalam kaitan dengan rekomendasi kebijakan, maka analis kebijakan harus berani lebih kreatif, lebih maju, berorientasi kepada masa depan dan menunjukkan komitmen yang tinggi kepada publik.

88 Analisis Proses Implementasi Kebijakan
Pertemuan 11 Analisis Proses Implementasi Kebijakan

89 Definisi Kamus Webster dalam Wahab (1991:50) implementasi diartikan sebagai “to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effects to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.

90 Donald S. Van Mater dan carl E. Va
“policy implementation encompasses those action by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This include both one time efforts to transform decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions”.

91 Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan-tindakan ini berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

92 Aktifitas Implementasi Kebijakan (Jones, 1997)
Organization; The establishment or rearrangement of resources, units, and methods for pitting a policy into effect. Interpretation; The translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives. Application; The routine provision of service, payments, or other agree upon objectives or instruments.

93 Tahap Pengorganisasian
Aktivitas`pengorganisasian merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit, dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan/merealisasikan kebijakan menjadi hasil (outcome) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.

94 Tahap Interpretasi Aktivitas interpretasi (interpretation) merupakan aktivitas interpretasi (penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional.

95 Tahap pengorganisasian:
Pelaksana kebijakan? SOP Sumber daya keuangan dan peralatan Penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan Penetapan jadwal kegiatan Tahap aplikasi

96 Kontrol Pelaksanaan Kebijakan Publik
Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan Kontrol internal Kontrol eksternal Standar prosedur operasi kontrol Kontrol sumber daya keuangan dan peralatan Jadwal pelaksanaan kontrol

97 Model Implementasi Kebijakan Publik (Edward III)

98 Faktor komunikasi Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator (policy maker) kepada komunikan (policy implementors) Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain dimensi transformasi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency).

99 Sumber Daya Sumber Daya Manusia Sumber Daya Anggaran
Sumber Daya peralatan Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

100 Disposisi Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

101 Struktur Birokrasi Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang besangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dsb. Struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi, dan SOP

102 ANALISIS PROSES EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK
Pertemuan 12 ANALISIS PROSES EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

103 Konsep Evaluasi Kebijakan Publik
Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu “fenomena” di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (value judgement) tertentu.

104 Tipe Evaluasi Kebijakan
Tipe evaluasi hasil (outcomes of public policy implementation), merupakan riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Tipe evaluasi proses (process of public policy implementation), yaitu riset evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis)

105 Weiss (1972) The purpose of evaluation research is to measure the effects of a program againts the goals it set out to accomplish as a means of contributing to subsequent decision making about the program and improving future programming. Riset evaluasi bertujuan untuk mengukur dampak dari suatu program yang mengarah pada pencapaian dari serangkaian tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai sarana untuk memberikan kontribusi (rekomendasi) dalam membuat keputusan dan perbaikan program pada masa mendatang.

106 Unsur Evaluasi Kebijakan Publik
Untuk mengukur dampak (to measure effects) dengan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan. Dampak (effects) tadi menekankan pada suatu hasil (outcomes) dari efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan-aturan atau standar. Perbandingan antara dampak (effects) dengan tujuan (goals) menekankan pada penggunaan kriteria yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik. Memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial dari evaluasi.

107 Tujuan riset evaluasi kebijakan publik
Tujuan utama untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan suatu kebijakan program Tujuan sosial untuk memberikaan kontribusi (rekomendasi) pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan program pada masa mendatang.

108 Keputusan tentang masa depan kebijakan (Weiss, 1972)
To continue or discontinue the program. To improve its practices and procedures. To add or drop specific program strategies and techniques. To institute similar programs elsewhere. To allocate resource among competing programs. To accept or reject a program approach or theory.

109 Kebijakan perlu diteruskan atau dihentikan
Kebijakan perlu diteruskan, namun perlu diperbaiki baik prosedur maupun penerapannya. Perlunya menambah atau mengembangkan strategi dan teknik program-program khusus Perlunya menerapkan kebijakan program serupa di tempat lain Perlunya mengalokasikan sumber daya langka diantara program yang saling berkompetitif Perlunya menolak atau menerima teori atau pendekatan kebijakan program

110 Riset Evaluasi (Rossi, 1979)
Research for program Planning and Development Project monitoring Evaluation Research Impact Evaluation Economic Efficiency Evaluation Comprehensive Evaluation

111 Tahapan (Proses) Evaluasi Kebijakan Publik
Mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan kebijkan, program, dan kegiatan Penjabaran tujuan kebijakan, program, dan kegiatan ke dalam kriteria atau indikator pencapaian tujuan. Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan program. Berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan program tadi, dicarikan datanya di lapangan. Hasil data yang diperoleh dari lapangan kemudian dilakukan pengolahan, dan dikomparasi dengan kriteria pencapaian tujuan.

112 Identifikasi hasil yang diharapkan Memilih ukuran atau indikator
Campbell (2001:2) mengembangkan sistem pengukuran kinerja program menjadi beberapa kegiatan proses pengukuran: Identifikasi hasil yang diharapkan Memilih ukuran atau indikator Menyusun standar hasil dan kinerja Laporan hasil Gunakan laporan untuk membuat rencana, mengelola, dan menyusun anggaran

113 Tahapan riset evaluasi kebijakan
Perencanaan riset evaluasi Menetapkan kebijakan publik Menetapkan kapan hasil riset evaluasi diperlukan Menemukan dan memformulasikan tujuan kebijakan Menetapkan indikator pencapaian tujuan kebijakan Menyusun instrumen penelitian Menetapkan sumber dan tehnik pengumpulan data

114 Pelaksanaan riset evaluasi kebijakan
Tahap editing Tahap coding Tahap tabulating Tindak Lanjut

115 Analisis Evaluasi Kinerja Kebijakan Publik
Mengkritisi kebijakan dapat dipelajari melalui dua pendekatan, yaitu: Analysis of the policy process Analysis in and for the policy process

116 Metode penilaian kinerja kebijakan
Input and output performance model Basic production model Balance score card model

117 Perubahan dan Terminasi Kebijakan
Pertemuan 13-14 Perubahan dan Terminasi Kebijakan

118 Konsep perubahan kebijakan menunjuk pada pergantian satu atau lebih kebijakan dengan satu atau lebih kebijakan lain.

119 3 bentuk perubahan kebijakan (Easton, 1992)
Perubahan sedikit (tambal sulam) dari kebijakan yang telah dievaluasi. Pembuatan statuta baru dalam area kebijakan tertentu Perubahan drastis dari kebijakan publik sebagai konsekuensi dari munculnya pilihan-pilihan baru.

120 Kasus perubahan kebijakan Lester dan Stewart (2000)
Perubahan kebijakan hanya berbentuk linear Penggabungan (merger) beberapa program yang dianggap cocok Pemisahan satu program menjadi dua atau beberapa paket program Perubahan program secara nonlinear

121 3 Alasan perubahan kebijakan di negara barat
Pemerintah memperluas aktivitasnya dalam kebijakan tertentu, sehingga tumpang tindih dengan program yang sedang berjalan. Kebijakan itu sendiri yang menciptakan kondisi yang mensyaratkan perubahan karena ketidakmampuannya menciptakan efek samping sesuai yang diharapkan. Tingkat relativitas keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan implikasi finansialnya menyebabkan suatu kebijakan yang ada kemudian dianggap tidak diperlukan lagi, hanya bersifat pemborosan, dan tidak tepat.

122 3 Model perubahan kebijakan
Tesis Siklikal (The Cyclical Thesis) Model ini menjelaskan bahwa perubahan kebijakan disebabkan adanya suatu pergeseran secara terus menerus dalam keterlibatan secara nasional antara kepentingan publik dan kepentingan swasta

123 Tesis Policy Learning Model ini memandang perubahan kebijakan sebagai suatu fungsi dari tiga faktor: - interaksi dari advocacy coalitions - perubahan-perubahan eksternal terhadap subsistem - Akibat-akibat dari parameter sistem yang stabil.

124 Tesis zig zag Polaini dikarakteristikkan oleh zig zag effect atau stimulus dan respons. Ini bukan merupakan pergeseran besar dari liberal ke konservatisme. Konsep Class strugless atau koalisi masyarakat yang bersaing merupakan suatu cara yang berguna untuk menjelaskan pergeseran-pergeseran.

125 Terminasi Kebijakan Istilah terminasi kebijakan mengarah pada penghapusan agensi, mengarahkan kembali kebijakan dasar, penghapusan program, penghapusan sebagian (agensi, kebijakan dasar, dan program), dan pengurangan anggaran.

126 Munculnya tuntutan politik agar kebijakan diterminasi biasanya disebabkan terkontaminasinya implementasi kebijakan dan komponen-komponennya oleh kepentingan pribadi ataupun kepentingan jangka pendek para aktor yang terlibat. Sehingga, kebijakan atau program menghadapi masalah pembiayaan.

127 Berkaitan dengan itu, kelompok koalisi anti terminasi segera melakukan mobilisasi dan menggunakan segala sumber daya yang dimiliki untuk mempertahankan kebijakan, program, dan organissai yang dituntut untuk diterminasi.

128 Alasan adanya perhatian terhadap terminasi
Beberapa kebijakan dan program ternyata tidak efektiff sehingga perlu untuk dihapuskan Adanya suasana politik yang tidak mendukung pelaksanaan program serta pengurangan fiskal yang biasanya berwujud penyusutan anggaran.

129 Bentuk-bentuk terminasi (Lester dan Stewart, 2000)
Terminasi fungsional, yaitu terminasi yang terarah pada tindakan eliminasi seluruh area kebijakan, meliputi baik organisasi maupun kebijakannya sendiri. Terminasi organisasi, yaitu tertuju pada penghapusan seluruh organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan atau program, akibat dari kegagalannya mencapai tujuan.

130 Terminasi kebijakan, yaitu tertuju kepada penghapusan sebuah kebijakan ketika teori dan pendekatan yang mendukung sudah tidak dipercaya kebenarannya oleh aktor-aktor formal. Terminasi program, dilakukan untuk mengeliminasi program-program spesifik

131 2 Pendekatan dalam studi Terminasi Kebijakan
Terminasi big bang Pihak pemegang otoritas kebijakan mmenetapkan terminasi secara desisif dan dilakukan dalam waktu cepat, sehingga tidak memberikan kesempatan oposisi untuk mengorganisisr kekuatan melawan langkah terminasi.

132 Terminasi Long Whimper
Menunjukkan terminasi sebagai akhir dari proses penurunan sumber daya organisasi dalam waktu yang lama. Proses yang terjadi di sebut juga dekrementalisme.

133 Dari uraian di atas, bahwa terminasi kebijakan tidak sepenuhnya didasarkan pada alasan-alasan rasional dan administratif semata, namun nilai-nilai politik dan ideologi merupakan variabel kunci untuk menjelaskan langkah dilakukannya terminasi kebijakan, pertimbangan-pertimbangan politik lebih mengemuka dibandingkan pertimbangan evaluasi.

134 Strategi untuk melakukan terminasi kebijakan (Robert Behn)
Para terminator disarankan untuk tidak mengumbar infformasi secara dini mengenai terminasi kebijakan tertentu. Terminator akan lebih berhasil menghapus kebijakan jika memperluas para pendukungnya hingga keluar basis pendukungnya secara tradisional Memfokuskan terminasi pada kebijakan atau program yang secara politis tidak merusak.

135 Memanfaatkan ideologi untuk memberi persfektif baru bahwa kebijakan yang akan dieliminasi bersifat merusak. Menciptakan langkah-langkah yang akan menggagalkan terjadinya kompromi berbagai kelompok yang mendukung kebijakan yang dieliminasi. Menggunakan para outsider mengembangkan isu-isu yang tidak menguntungkan kebijakan yang akan di hapus.

136 Menghindari pemungutan suara di lembaga legislatif, karena para legislator biasanya berorientasi pada dukungan bukan pada permusuhan. Para terminator dari birokrasi disarankan untuk menghindari konflik antara kekuatan konstitusional presiden dan legialtif. Menerima peningkatan biaya terminasi dalam jangka pendek. Menawarkan pekerjaan alternatif bagi pekerja yang terlibat dalam program yang dieliminasi, serta memberi biaya pengganti pada organisasi klien yang terlibat dalam program.

137 Menciptakan kasus yang menimbulkan persepsi bahwa kebijakan baru yang lebih baik perlu diadopsi tetapi dengan persyaratan adanya penghapusan kebijakan yang sedang berjalan. Karena terminasi merupakan cara yang sulit, maka supaya tidak counter productive para terminator disarankan melakukan terminasi tidak sembarangan dan tergesa-gesa.

138 Kebijakan Publik dan Good Governance
Pertemuan 15 Kebijakan Publik dan Good Governance

139 GOOD GOVERNANCE Good governance dapat dimaknai sebagai:
Kinerja suatu lembaga Mengarahkan, mengendalikan, dan mempengaruhi masalah publik

140 Latar Belakang Good Governance
Tuntutan eksternal (pengaruh globalisasi) Tuntutan internal Tuntutan terhadap pemerintahan yang menerapkan nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokrasi.

141 Prinsip Good Governance
Partisipasi Aturan hukum Transparansi Daya tanggap Berorientasi konsensus Berkeadilan Efektif efisien Akuntabilitas Visi strategis

142 Karakteristik Good Governance
Diakuinya semangat pluralisme Tingginya sikap toleransi Tegaknya prinsip demokrasi

143 Implementasi Good Governance dalam Kebijakan Publik
Apakah formulasi kebijakan sudah dilandasi praktek implementasi good governance Apakah implementasi kebijakan sudah dilandasi praktek implementasi good governance Apakah evaluasi kebijakan sudah dilandasi praktek implementasi good governance

144 Matriks Good Governance
No Kebijakan Transpa-ransi Akuntabilitas Fairness Responsi-veness Total Skor 1 Formulasi 2 Implementasi 3 Evaluasi