Kebijakan Pengupahan Buruh

Presentasi berjudul: "Kebijakan Pengupahan Buruh"— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Pengupahan Buruh

2 Pengantar Aksi demo buruh yang berlangsung akhir-akhir ini menciptakan beragam polemik di masyarakat dalam diskusi publik dan di media sosial Sebenarnya kebijakan pengupahan kita sudah jelas. Intinya, buruh harus dibayar sesuai dengan ketentuan perundangan Kalo masih lajang dan masa kerja di bawah 1 th, dibayar dgn upah minimum yang ditetapkan di provinsi atau di kabupaten/kota

3 Lanjutan ... Penetapan UM dilakukan oleh pemerintah setelah menerima rekomendasi dari dewan pengupahan tripartit (pemerintah, apindo dan serikat buruh) Rekomendasi tripartit diperoleh setelah mereka melakukan survei terhadap 60 komponen UM seperti: sandang, pangan, perumahan, sosial dan lainnya

4 Pertanyaan Penting Kalau sudah ada sistem, kenapa setiap tahun ada demo, bukankah aspirasi buruh sudah terakomodasi oleh dewan pengupahan tripartit? Jawabannya, mekanisme di atas tidak sepenuhnya terjadi banyak penyimpangan dan pengemplangan. Tingkat cakupannya rendah, begitu juga tingkat kepatuhannya, akibatnya rawan konflik dan tak layak diteruskan

5 Buruh Korban Pertumbuhan Ekonomi
Dalam teori ekonomi, yang diyakini banyak pakar sampai hari ini kegiatan perekonomian sebenarnya digerakkan oleh dua hal, yaitu investasi dan tabungan Pertumbuhan ekonomi hanya mungkin akan terjadi bila ada investasi, karena dengan investasi akan diraih dua hal sekaligus. Pertama, investasi akan menciptakan permintaan tenaga kerja dan dengan begitu akan menimbulkan kekuatan daya beli akibat tingkat pendapatan (gaji) yang diterima oleh pekerja (demand side)

6 Lanjutan ... Kedua, investasi akan menghasilkan barang/jasa yang dilemparkan ke pasar dan ini menjadi dasar dari pendapatan/pertumbuhan ekonomi nasional (supply side). Dengan kata lain, dari investasi inilah akan diperoleh peluang membuka kesempatan kerja, menambah pendapatan dan menciptakan barang/jasa

7 Bagaimana Peran Negara?
Negara, tentu saja akan berusaha sekuat tenaga untuk menggenjot tingkat investasi agar jumlah kesempatan kerja yang bisa dibuka bertambah besar Akhirnya, negara dengan mati-matian akan menyokong setiap pengusaha yang berminat untuk menanamkan modalnya

8 Bentuk Dukungan Pemerintah
Bentuk dukungan pemerintah kepada pengusaha ini biasanya dilakukan melalui dua opsi, yaitu: Pertama, memberikan seluruh fasilitas yang mungkin diberikan asal investor mau menanamkan modalnya dan membuka kesempatan kerja Kedua, menghambat seluruh biaya yang mungkin dapat mengurangi minat orang melakukan investasi, asalkan biaya tersebut tidak berubah menjadi opportunity cost yang hilang dari penyelenggara negara

9 Penjelasan Opsi Pertama
Pada opsi pertama, negara secara meyakinkan telah menyerahkan seluruh kebijakan istimewa yang bisa diberikan, tanpa reserve apapun kepada sekelompok pengusaha yang hendak menanamkan modalnya. Kebijakan semacam pemberian fasilitas monopoli, lisensi, tata niaga, kartel, keringanan pajak, prioritas kredit dan lain-lain diberikan secara cuma-cuma kepada pengusaha besar, bila mereka memang berminat membuka usaha. Tidak ada sebersit pun kekhawatiran, bahwa semua kebijakan istimewa itu akan digunakan oleh pengusaha besar untuk melakukan penjarahan besar-besaran (rent-seeking)

10 Penjelasan Opsi Kedua Pada opsi kedua, seluruh operasi perusahaan harus dijauhkan dari ekonomi biaya tinggi (high cost economy) sehingga mengundang minat investor, baik domestik maupun asing, menanamkan modalnya Secara alamiah untuk operasi perusahaan yang memproduksi barang-barang tertentu, Indonesia sejak dulu memang telah mengundang minat investasi karena sumberdaya alam yang terkandung begitu melimpah

11 Lanjutan ... Tetapi tidak cukup sampai disitu, negara juga masih mengintrodusir penurunan biaya produksi tersebut lewat penekanan upah. Atas relasi segi tiga faktor produksi yakni tanah, modal dan buruh, pemerintah telah meyakinkan bahwa kedua faktor produksi yang pertama bisa saja mahal, tetapi buruh tidak boleh menjadi variabel yang menganggu proses produksi

12 Mengapa Ini Terjadi? Karena komponen biaya dari operasi perusahaan di Indonesia sejatinya lebih banyak berupa ongkos transaksi (transaction cost) dan bukan biaya produksi (production cost) Biaya transaksi ini bisa tersamar sebagai ongkos kolusi guna mengamankan usaha maupun biaya tersurat yang bersinggungan dengan kebijakan pemerintah (pajak/retribusi misalnya) dan manajemen perusahaan

13 Kebijakan Pengupahan Baru
Masalah terbaru adalah dengan menggunakan indikator 60 komponen tadi UMP di beberapa daerah sudah menerima upah di atas KHL, tetapi apakah buruh di daerah itu sudah hidup layak? Jawabnya tidak.. Buruh masih menuntut kenaikan upah hidup layak 50 persen, dengan menambah komponen hidup layak menjadi 84

14 Lanjutan ... Untuk mengakhiri semua kerumitan, kita perlu meniru dari beberapa negara yang sudah lolos dari polemik ini China mampu membuat aturan UM yang pas sehingga hampir 100 % ditaati pengusaha. Penekanannya lebih ke UM sektoral ketimbang regional Penyediaan fasilitas rumah sewa bagi buruh juga telah diterapkan negara China

15 Lanjutan ... China juga memiliki rencana pengupahan nasional yang ditetapkan lima tahun sekali Di Brazil UM disederhanakan hanya dengan dua indikator: tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi Upah riil yang diterima buruh diperjuangkan dengan cara lain, yaitu perundingan buruh dan majikan. UM hanya sebagai jaring pengaman

16 Lanjutan ... Di dua negara tadi, hanya sedikit buruh dibayar dengan upah minimum, mayoritas di atasnya Tidak pernah ada demo menuntut upah minimum Peran serikat buruh pun menjadi sangat penting di tingkat perusahaan saat merundingkan upah Sebaliknya di Indonesia, sistem yang tersedia mempuan UM jadi satu-satunya cara menaikkan upah buruh

17 Masukan Untuk Upah Minimum
Produktivitas Buruh Tingkat inflasi Sterilisasi tuntutan upah sesuai KHL dari para buruh dari produk-produk konsumtif Kebiasaan gaya hidup buruh

18 Produktivitas Buruh Langkah memasukkan komponen tersebut dalam penghitungan UM merupakan langkah perbaikan yang akan memberikan rasa adil pada buruh dan pengusaha Komponen produktivitas akan menjadi faktor utama yang tegas untuk menentukan mana yang menjadi hak dan kewajiban dari para pekerja dan pengusaha

19 Tingkat Inflasi Secara praktik perusahan telah menyesuaikan tingkat upah dengan produktivitas buruh, namun terjadinya inflasi mengakibatkan kenaikan tersebut menjadi kecil atau bahkan minus, bila ternyata melebihi kenaikan upah Akhirnya upah yang diterima mengalami penurunan dari waktu ke waktu meskipun secara nominal upah yang diterimakan mengalami kenaikan

20 Sterilisasi Produk-Produk Konsumtif
Mudahnya mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga keuangan untuk pembelian perangkat elektronik, kendaraan bermotor, rumah dan produk-produk papan lainnya diduga menjadi salah satu sebab membengkaknya pengeluaran seseorang akibat harus membayar cicilan kredit di luar kemampuan wajar

21 Lanjutan ... Kebijakan pemerintah untuk meregulasi kembali syarat penyaluran kredit dari lembaga keuangan untuk tujuan konsumtif merupakan langkah yang tepat guna meminimalisasi terjadinya arus kas yang besar pasak daripada tiang

22 Kebiasaan Gaya Hidup Buruh
Faktor penimbang keempat adalah kebiasaan gaya hidup untuk mengkonsumsi pangan yang bersifat tidak perlu, seperti rokok dll Data yang dilansir BPS menyebutkan, rokok menjadi salah satu komponen pengeluaran rumah tangga harian paling tinggi setelah beras

23 Contoh Kebijakan UMP DKI
Kebijakan Gubernur DKI pasca penetapan UMP juga bisa dijadikan referensi bagi daerah yang lain. Tahun lalu UMP DKI naik 40 persen, tetapi tahun ini naik kurang dari 10 persen. Tampaknya pemerintah provinsi tidak hanya bertumpu pada strategi pengupahan dalam meningkatkan kesejahteraan buruh. Tahun ini Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) sudah berjalan sehingga beban seluruh warga, termasuk buruh berkurang. Jika cara pandang ini dijalankan konsisten dalam kerangka yang lebih luas, bahkan pada level nasional maka akan dapat memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah, pengusaha dan buruh