STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN (Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 , Pasal 4) MENTERI KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGEN-DALIAN.

Presentasi berjudul: "STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN (Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 , Pasal 4) MENTERI KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGEN-DALIAN."— Transcript presentasi:

1 STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN (Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 , Pasal 4)
MENTERI KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGEN-DALIAN PENYAKIT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASI-AN DAN ALAT KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEM-BANGAN KESEHATAN BADAN PENGEM-BANGAN DAN PEMBERDAYA-AN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan; Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi; Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan; dan Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan STAF AHLI * Terdapat pengurangan 1 (satu) Eselon I, yaitu Staf Ahli Menteri

2 HASIL PEMBAHASAN INTERNAL - 29 JULI 2015
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI HUKUM DAN ORGANISASI KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA KEPEGAWAIAN PERENCANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL UMUM KOMUNIKASI PELAYANAN MASYARAKAT

3 FINAL SUBBAGIAN ANGGARAN BIRO PERENCANAAN DAN BAGIAN APBN II
APBN III TATA USAHA APBN I EVALUASI DAN PELAPORAN KJF STRATEGIS DAN PROGRAM PROGRAM TRANSFER DAERAH FINAL

4 FINAL BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA BAGIAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN SUBBAGIAN AKUNTANSI KEUANGAN I PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEUANGAN II PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA PENATAUSAHAAN PENGHAPUSAN TATA LAKSANA PERBENDAHARAAN PENGADAAN BARANG/JASA LAYANAN SECARA ELEKTRONIK TATA USAHA BIRO KJF FINAL

5 Alternatif 1 BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BAGIAN ADVOKASI DAN IMPLE-
MENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SUBBAGIAN TATA LAKSANA TATA USAHA ORGANISASI DAN PENATAAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI ADVOKASI PERATURAN IMPLEMENTASI I II III PELAYANAN HUKUM PELAYANAN HUKUM I PELAYANAN HUKUM II PELAYANAN HUKUM III KJF PENATAAN JABATAN Alternatif 1

6 AKUNTABILITAS KINERJA
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BAGIAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN DESENTRALISASI KESEHATAN SUBBAGIAN TATA LAKSANA TATA USAHA ORGANISASI DAN PENATAAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI AKUNTABILITAS KINERJA FASILITASI SISTEM DAN PROSEDUR DESENTRALISASI KESEHATA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I II III PELAYANAN HUKUM PELAYANAN HUKUM I PELAYANAN HUKUM II PELAYANAN HUKUM III KJF PENATAAN JABATAN Alternatif 2

7 FINAL BIRO KEPEGAWAIAN BAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI SUBBAGIAN
PERANCANGAN PENGEM- BANGAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANGAN KARIR DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PERATURAN KEPEGA- WAIAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI PENGHARGAAN DAN TATA USAHA PENGADAAN PEGAWAI PENYUSUNAN FORMASI PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGANGKATAN PEGAWAI DENGAN PENUGASAN KHUSUS MUTASI DAN PENILAIAN KINERJA KENAIKAN PANGKAT PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PENILAIAN KINERJA DAN DUKUNGAN INFORMASI KJF FINAL

8 FASILITASI INTERNASIONAL KERJA SAMA KESEHATAN BILATERAL
BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI BAGIAN FASILITASI INTERNASIONAL KERJA SAMA KESEHATAN BILATERAL KERJA SAMA KESEHATAN REGIONAL SUBBAGIAN KERJA SAMA BILATERAL KAWASAN ASIA PASIFIK DAN TIMUR TENGAH FASILITASI LEMBAGA PERSATUAN BANGSA BANGSA FASILITASI LEMBAGA NON PERSATUAN BANGSA BANGSA KERJA SAMA BILATERAL KAWASAN AMERIKA, EROPA , DAN AFRIKA KERJA SAMA ASEAN KERJA SAMA REGIONAL NON-ASEAN TATA USAHA KJF

9 BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT BAGIAN INFORMASI PUBLIK SUBBAGIAN PELAYANAN INFORMASI LAYANAN TERPADU DAN DOKUMENTASI DOKUMENTASI DAN PENERBITAN OPINI PUBLIK DAN PRODUK KOMUNIKASI OPINI PUBLIK HUBUNGAN MEDIA DAN LEMBAGA MASSA DAN MEDIA SOSIAL KJF PRODUK KOMUNIKASI KOMUNIKASI ANTAR LEMBAGA TATA USAHA PENGADUAN MASYARAKAT

10 BIRO UMUM BAGIAN RUMAH TANGGA DAN LAYANAN PENGADAAN SUBBAGIAN TATA USAHA PEMELIHARAAN KEUANGAN, GAJI, DAN TATA USAHA PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEARSIPAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS GAJI TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL TATA USAHA MENTERI DAN STAF AHLI SEKRETARIS JENDERAL PERSURATAN PENGELOLAAN PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA KJF PROTOKOL

11 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
HASIL PEMBAHASAN 18 Agustus 2015 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT KESEHATAN LINGKUNGAN KELUARGA KERJA DAN OLAHRAGA PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GIZI MASYARAKAT KESEHATAN MASYARAKAT

12 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI HUKUM DAN ORGANISASI KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA KEPEGAWAIAN DAN UMUM SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUBBAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DATA DAN INFORMASI PELAYANAN HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA VERIFIKASI DAN AKUNTANSI EVALUASI DAN PELAPORAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA KEPEGAWAIAN PERBENDAHARAAN LAYANAN PENGADAAN KJF

13 18 AGUSTUS 2015 DIREKTORAT PENINGKATAN KESEHATAN KELUARGA
SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT KESEHATAN MATERNAL DAN NEONATAL KESEHATAN BALITA DAN ANAK PRA SEKOLAH KESEHATAN USIA SEKOLAH DAN REMAJA KESEHATAN USIA REPRODUKSI SUBDIREKTORAT KESEHATAN LANJUT USIA DAN PERLINDUNGAN KESEHATAN KELUARGA SEKSI KESEHATAN MATERNAL SEKSI KESEHATAN NEONATAL KELANGSUNGAN HIDUP BALITA DAN APRAS KESEHATAN USIA SEKOLAH DAN REMAJA DI DALAM SEKOLAH AKSES KESEHATAN REPRODUKSI KESEHATAN LANJUT USIA KUALITAS HIDUP BALITA DAN APRAS KESEHATAN USIA SEKOLAH DAN REMAJA DI LUAR SEKOLAH KUALITAS KESEHATAN REPRODUKSI PERLINDUNGAN KESEHATAN KELUARGA KJF

14 HASIL PEMBAHASAN 18 Agustus 2015
DIREKTORAT KESEHATAN LINGKUNGAN SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENYEHATAN AIR DAN SANITASI DASAR PENYEHATAN PANGAN PENYEHATAN UDARA, TANAH, DAN KAWASAN PENGAMANAN LIMBAH DAN DAMPAK KESEHATAN LINGKUNGAN SEKSI PENYEHATAN AIR PENYEHATAN SANITASI DASAR PENINGKATAN HIGIENE DAN SANITASI PANGAN PENYEHATAN UDARA DAN TANAH PENGAMANAN LIMBAH DAN RADIASI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN HIGIENE DAN SANITASI PANGAN PENYEHATAN KAWASAN DAMPAK KESEHATAN LINGKUNGAN KJF

15 KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
DIREKTORAT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA SUBBAGIAN TATA USAHA SUB DIREKTORAT KESEHATAN PEKERJA KESEHATAN OLAHRAGA SUBDIREKTORAT KESEHATAN TENAGA KERJA MIGRAN SEKSI KESEHATAN OKUPASI KAPASITAS PEKERJA KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT KESEHATAN TENAGA KERJA ANTAR DAERAH SURVEILANS KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN KERJA KESEHATAN OLAHRAGA PRESTASI KESEHATAN TENAGA KERJA ANTAR NEGARA KAPASITAS PEKERJA DAN LINGKUNGAN KERJA KJF

16 REVISI UNIT DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBDIREKTORAT PENINGKATAN MUTU DAN KECUKUPAN GIZI KEWASPADAAN GIZI PERBAIKAN MASALAH GIZI PENINGKATAN KONSUMSI DAN SADAR GIZI SEKSI PENINGKATAN MUTU GIZI PENINGKATAN KECUKUPAN GIZI SURVEILANS GIZI GIZI MAKRO PENINGKATAN KONSUMSI GIZI KETAHANAN GIZI GIZI MIKRO PENINGKATAN SADAR GIZI REVISI UNIT KJF

17 REVISI 18 AGUSTUS 2015 DIREKTORAT PROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT MANAJEMEN PROMOSI KESEHATAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI KESEHATAN (KIE) ADVOKASI DAN KEMITRAAN SEKSI PELAKSANA PROMOSI KESEHATAN PENUNJANG PROMOSI KESEHATAN STRATEGI KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI KESEHATAN (KIE) ADVOKASI KESEHATAN PENGORGANISASIAN MASYARAKAT PENYEBARLUASAN INFORMASI KESEHATAN KEMITRAAN KESEHATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT KJF REVISI 18 AGUSTUS 2015

18 DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
FINAL STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR MENULAR LANGSUNG PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOTIK MASALAH KESEHATAN JIWA DAN NAPZA SURVEILANS DAN KARANTINA KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

19 FINAL BAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI HUKUM, ORGANI-
SASI DAN HUBU-NGAN MASYARAKAT KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA KEPEGAWAIAN DAN UMUM SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUBBAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DATA DAN INFORMASI ADVOKASI HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA VERIFIKASI DAN AKUNTANSI EVALUASI DAN PELAPORAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA KEPEGAWAIAN PERBENDAHARAAN LAYANAN PENGADAAN FINAL KJF

20 DIREKTORAT SURVEILANS DAN KARANTINA KESEHATAN SUBBAGIAN TATA USAHA
CATATAN SUBDIT KE 2 DIREKTORAT SURVEILANS DAN KARANTINA KESEHATAN SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT SURVEILANS SUBDIREKTORAT SURVEILANS FAKTOR RISIKO KESEHATAN SUBDIREKTORAT KEKARANTINAAN KESEHATAN SUBDIREKTORAT IMUNISASI SEKSI KEWASPADAAN DINI SEKSI RESPON KLB DAN WABAH SURVEILANS PERILAKU DAN LINGKUNGAN KARANTINA KESEHATAN PELABUHAN DAN BANDAR UDARA IMUNISASI DASAR SURVEILANS BERBASIS RUMAHSAKIT KARANTINA KESEHATAN WILAYAH DAN POS LINTAS BATAS DARAT NEGARA IMUNISASI LANJUTAN DAN KHUSUS Situasi Khusus : Umroh, Haji, Arus Mudik Perbaikan pada Subdit ke dua, paling lambat hari ini diserahkan untuk pembahasan dengan Menpan besok (19 Agsts 15)  Kesehatan situasi khusus terkesan mengakomodir Matra

21 USULAN UNIT USULAN AWAL TIM USULAN TIM 2 USULAN SUBDIT KE-2
SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BARU (PHEIC) SUBDIREKTORAT PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN SUBDIREKTORAT PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO PENYAKIT SEKSI PENGENDALIAN PERILAKU DAN LINGKUNGAN SEKSI PENGENDALIAN PERILAKU DAN LINGKUNGAN SEKSI PENYAKIT MENULAR BARU TIMBUL (NEID) Situasi Khusus : Umroh, Haji, Arus Mudik Perbaikan pada Subdit ke dua, paling lambat hari ini diserahkan untuk pembahasan dengan Menpan besok (19 Agsts 15)  Kesehatan situasi khusus terkesan mengakomodir Matra SEKSI PENYAKIT MENULAR TIMBUL KEMBALI (REID) SEKSI PENGENDALIAN PADA SITUASI KHUSUS SEKSI PENCEGAHAN PENYAKIT BERBASIS INTERVENSI FAKTOR RISIKO KESEHATAN

22 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT TUBERKULOSIS DAN INFEKSI SALURAN PERNAPASAN SUBDIREKTORAT HIV/AIDS DAN PENYAKIT INFEKSI MENULAR SEKSUAL HEPATITIS DAN PENYAKIT INFEKSI SALURAN PENCERNAAN KUSTA DAN FRAMBUSIA SEKSI PENCEGAHAN PENGENDALIAN KJF FINAL, CATATAN SUBDIT KE 4 Ctt : Nomenklatur Seksi agar dipertimbangkan kembali, Tim KemenPAN lebih menyarankan pembagian by obyek

23 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOTIK SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREK-TORAT MALARIA SUBDIREK-TORAT ZOONOSIS SUBDIREK-TORAT FILARIASIS DAN KECACINGAN SUBDIREK-TORAT ARBOVIROSIS SEKSI PENCEGAHAN PENGENDALIAN SUBDIREK-TORAT VEKTOR DAN BINATANG PEMBAWA PENYAKIT KJF FINAL Catatan : Nomenklatur Seksi agar dipertimbangkan kembali, Tim KemenPANRB lebih menyarankan pembagian by obyek Ctt : Nomenklatur Seksi agar dipertimbangkan kembali, Tim KemenPAN lebih menyarankan pembagian by obyek

24 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR FINAL
SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENYAKIT GANGGUAN PARU KRONIK DAN IMUNOLOGI PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH PENYAKIT KANKER, KELAINAN DARAH, DAN GENETIK PENYAKIT DIABETES MELLITUS DAN GANGGUAN METABOLIK SEKSI PENCEGAHAN PENGENDALIAN KJF FINAL Ctt : Nomenklatur Seksi agar dipertimbangkan kembali, Tim KemenPAN lebih menyarankan pembagian by obyek

25 FINAL DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN JIWA DAN NAPZA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT MASALAH KESEHATAN JIWA ANAK DAN REMAJA SUBDIREKTORAT MASALAH KESEHATAN JIWA DEWASA DAN LANSIA MASALAH PENYALAH-GUNAAN NAPZA SEKSI KESEHATAN JIWA ANAK JIWA REMAJA JIWA DEWASA MASALAH PENYALAH-GUNAAN NAPZA DI MASYARAKAT JIWA LANSIA MASALAH PENYALAH-GUNAAN NAPZA DI INSTITUSI

26 USULAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
Hasil Pembahasan 12 Agsts 15 USULAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TRADISIONAL MUTU DAN AKREDITASI PRIMER PELAYANAN KESEHATAN

27 KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA KEPEGAWAIAN DAN UMUM SEKRETARIAT
BAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI HUKUM DAN ORGANISASI KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA KEPEGAWAIAN DAN UMUM SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUBBAGIAN PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ANGGARAN PELAYANAN HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA VERIFIKASI DAN AKUNTANSI DATA, INFORMASI, EVALUASI DAN PELAPORAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA KEPEGAWAIAN PERBENDAHA-RAAN LAYANAN PENGADAAN HASIL PEMBAHASAN 12 AGUSTUS 2015 KJF

28 HASIL PEMBAHASAN 12 AGUSTUS 2015
SEKSI PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN KLINIK SUBBAGIAN TATA USAHA PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN PRIMER SUBDIREKTORAT PUSKESMAS SUBDIREKTORAT KLINIK SUBDIREKTORAT FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA LAINNYA PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS PELAYANAN KESEHATAN KLINIK KJF PELAYANAN KESEHATAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA LAINNYA PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA LAINNYA HASIL PEMBAHASAN 12 AGUSTUS 2015

29 HASIL PEMBAHASAN 12 AGUSTUS 2015
KJF DIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN PELAYANAN PENUNJANG MEDIK PELAYANAN GAWAT DARURAT SEKSI RAWAT JALAN RAWAT INAP DAN INTENSIF LABORATORIUM, RADIOLOGI, DAN STERILISASI FARMASI DAN REKAM MEDIK PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK DAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK SISTEM RUJUKAN DAN PERIJINAN GAWAT DARURAT TERPADU ANTAR RUMAH SAKIT PELAYANAN GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT PENDIDIKAN JEJARING RS PENDIDIKAN PENETAPAN DAN PEMANTAUAN RS PENDIDIKAN HASIL PEMBAHASAN 12 AGUSTUS 2015 Catatan : Subdit RS Pendidikan dipending

30 ALTERNATIF 1 DIREKTORAT STANDARDISASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
SUBDIREKTORAT STANDARDISASI SARANA SEKSI SARANA MEDIK SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI PRASARANA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI PERALATAN KESEHATAN SARANA PENUNJANG PRASARANA MEDIK PRASARANA PENUNJANG PERALATAN MEDIK PERALATAN PENUNJANG CATATAN : Membuat ruang lingkup , bisnis proses KJF

31 ALTERNATIF 2 KJF DIREKTORAT PENGAWASAN PELAYANAN KESEHATAN
SUBDIREKTORAT PENGAWASAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER SEKSI PENGAWASAN PUSKESMAS SUBBAGIAN TATA USAHA PENGAWASAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN SUBDIREKTORAT PENGAWASAN PELAYANAN LABORA-TORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK PENGAWASAN KLINIK PRATAMA DAN PRAKTEK MANDIRI PENGAWASAN KLINIK UTAMA PENGAWASAN RUMAH SAKIT PENGAWASAN LABORATORIUM PENGAWASAN PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK ALTERNATIF 2 ADA KEMUNGKINAN PENAMBAHAN KESTRAD DAN KOMPLEMENTER

32 HASIL PEMBAHASAN 12 AGUSTUS 2015
DIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL SUBDIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS SEKSI TRADISIONAL EMPIRIS RAMUAN SUBBAGIAN TATA USAHA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DAN KOMPLEMENTER KETERAMPILAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DAN KOMPLEMENTER DI FKTP DI FKTL KJF Istilah “pengembangan” tidak bisa digunakan, identik dengan fungsi litbang Subdit : Tradisional Empiris – komplementer – integrasi Tradisonal : turun temurun, sudah 3 generasi Komplemeter : terbarukan , hal baru yang secara analisis ilmiah terbukti Direktorat mengeluarkan NSPK, bukan kajian

33 MUTU PELAYANAN KESEHATAN DAN AKREDITASI
HASIL PEMBAHASAN 12 AGUSTUS 2015 DIREKTORAT MUTU PELAYANAN KESEHATAN DAN AKREDITASI SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT MUTU PELAYANAN DAN AKREDITASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER MUTU PELAYANAN DAN AKREDITASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN MUTU PELAYANAN DAN AKREDITASI FASILITAS PELAYANAN PENUNJANG SEKSI AKREDITASI MUTU PELAYANAN KJF SEKSI MUTU PELAYANAN Nomenklatur Standardisasi apakah bisa digunakan? Seharusnya sudah merupakan tugas struktural untuk standardisasi.

34 DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
FINAL STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT PENGAWASAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA PELAYANAN KEFARMASIAN PENILAIAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KEFARMASIAN DAN

35 FINAL BAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI
HUKUM, ORGANISA-SI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA KEPEGAWAIAN DAN UMUM SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUBBAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DATA DAN INFORMASI ADVOKASI HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA VERIFIKASI DAN AKUNTANSI EVALUASI DAN PELAPORAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA KEPEGAWAIAN PERBENDAHARAAN LAYANAN PENGADAAN

36 FINAL DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENILAIAN KETERSEDIAAN SUBDIREKTORAT PENGENDALIAN HARGA DAN PENGATURAN PENGADAAN SUBDIREKTORAT PENGENDALIAN SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN PASAR SEKSI PERENCANAAN SEKSI PENGENDALIAN HARGA SEKSI PENGENDALIAN OBAT PUBLIK SEKSI PEMANTAUAN PASAR OBAT PUBLIK SEKSI PENILAIAN KETERSEDIAAN SEKSI PENGATURAN PENGADAAN SEKSI PENGENDALIAN PERBEKALAN KESEHATAN SEKSI PEMANTAUAN PASAR PERBE-KALAN KESEHATAN Tugas dan fungsi yang akan diamanatkan untuk dilaksanakan, antara lain : Analisis, merumuskan dan menetapkan standardisasi harga obat sebagai kebijakan pengendalian harga obat dan menyusun pengaturan pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan. Pembinaan terhadap > 500 Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan 853 Rumah Sakit Pemerintah terhadap perencanaan penyediaan obat publik dan perbekalan kesehatan Monitoring tingkat ketersediaan obat dan perbekalan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan, di setiap jenjang administrasi pemerintahan dan di setiap waktu (mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) Pembinaan terhadap pengelolaan obat di > 500 Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan 853 Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah. Pengadaan obat KJF

37 FINAL DIREKTORAT PELAYANAN KEFARMASIAN SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBDIREKTORAT MANAJEMEN DAN KLINIKAL FARMASI SUBDIREKTORAT ANALISIS FARMAKOEKONOMI SUBDIREKTORAT SELEKSI OBAT DAN ALAT KESEHATAN SUBDIREKTORAT PENGGUNAAN OBAT RASIONAL SEKSI MANAJEMEN FARMASI SEKSI ANALISIS FARMAKO-EKONOMI OBAT SEKSI SELEKSI OBAT SEKSI PENINGKATAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL SEKSI KLINIKAL FARMASI SEKSI ANALISIS FARMAKO-EKONOMI ALAT KESEHATAN SEKSI SELEKSI ALAT KESEHATAN SEKSI PEMANTAUAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL KJF

38 FINAL DIREKTORAT PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN
SUBDIREKTORAT OBAT DAN PANGAN SEKSI OBAT SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT OBAT TRADISIONAL DAN KOSMETIKA SUBDIREKTORAT NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI SUBDIREKTORAT KEMANDIRIAN OBAT DAN BAHAN BAKU SEDIAAN FARMASI SEKSI PANGAN SEKSI OBAT TRADISIONAL SEKSI KOSMETIKA SEKSI NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA SEKSI KEMANDIRIAN BAHAN BAKU SEDIAAN FARMASI SEKSI KEMANDIRIAN OBAT FINAL KJF

39 FINAL DIREKTORAT PENILAIAN
ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA SUBDIREKTORAT ALAT KESEHATAN KELAS A DAN B SEKSI ALAT KESEHATAN KELAS A SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT ALAT KESEHATAN KELAS C DAN D SUBDIREKTORAT PRODUK DIAGNOSTIK DAN ALAT KESEHATAN KHUSUS SUBDIREKTORAT PRODUK PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA DAN PRODUK MANDIRI KELAS B ALAT KESEHATAN KELAS C ALAT KESEHATAN KELAS D DAN PRODUK RADIOLOGI PRODUK DIAGNOSTIK ALAT KESEHATAN KHUSUS SEKSI PRODUK PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA SEKSI PRODUK MANDIRI FINAL KJF

40 DIREKTORAT PENGAWASAN ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA SUBDIREKTORAT PEMBAKUAN DAN SERTIFIKASI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI SEKSI PEMBAKUAN SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENGAWASAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI SUBDIREKTORAT PENGAWASAN PRODUK SERTIFIKASI PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI DAN EKSPOR IMPOR SEKSI PENGAWASAN PRODUK ALAT KESEHATAN SEKSI PENGAWASAN PRODUK PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA FINAL KJF

41 STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL
HASIL PEMBAHASAN 7 JULI 2015 FINAL STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT IV II III I SUBBAGIAN TATA USAHA INVESTIGASI KJF Catatan : bisa menggunakan nomenklatur Inspektorat investigasi / Khusus

42 SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL BAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI
ANALISIS DAN PELAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN KEUANGAN DAN BMN TATA USAHA, HUKUM, DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL SUBBAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN ANALISIS DAN PELAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN I EVALUASI, INFORMASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT ANALISIS DAN PELAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN II SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI PENGELOLAAN BMN DAN RUMAH TANGGA PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI TATA USAHA DAN HUKUM

43 FINAL SEKRETARIAT BADAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PENDIDIKAN PELATIHAN PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

44 FINAL SEKRETARIAT BADAN BAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI KEUANGAN DAN BMN
HUKUM, ORGANISASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT KEUANGAN DAN BMN KEPEGAWAIAN DAN UMUM SEKRETARIAT BADAN SUBBAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN PERATURAN PERUNDAN-UNDANGAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI VERIFIKASI DAN AKUNTANSI EVALUASI DAN PELAPORAN ADVOKASI HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI PERBENDAHARAAN UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI KJF

45 FINAL PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN SUBBAGIAN
TATA USAHA BIDANG PERENCANAAN SDM KESEHATAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN DALAM NEGERI PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN LUAR NEGERI SUBBIDANG PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN NASIONAL PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN DAERAH KHUSUS PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN INDONESIA KE LUAR NEGERI PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING FINAL KJF

46 FINAL PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SUBBAGIAN
TATA USAHA BIDANG FASILITASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEMITRAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FASILITASI AKREDITASI DAN PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN SUBBIDANG KEMITRAAN FASILITASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN FASILITASI TEKNIS PENDIDIKAN FASILITASI PENUNJANG PENDIDIKAN PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN FINAL KJF

47 FINAL PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SUBBAGIAN
TATA USAHA BIDANG KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SDM KESEHATAN TEKNIS PENDIDIKAN SDM KESEHATAN FASILITASI AKREDITASI DAN PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN SDM KESEHATAN SUBBIDANG KEMITRAAN FASILITASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN FASILITASI TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FASILITASI PENUNJANG PENDIDIKAN PENGENDALIAN MUTU FINAL KJF

48 FINAL PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SUBBAGIAN
TATA USAHA BIDANG ANALISIS KOMPETENSI DAN KEBUTUHAN PELATIHAN BIDANG PENGEMBANGAN PENGENDALIAN MUTU PELATIHAN SUBBIDANG ANALISIS KOMPETENSI PEMETAAN KEBUTUHAN PELATIHAN PENGEMBANGAN PELATIHAN TEKNIS PENGEMBANGAN PELATIHAN FUNGSIONAL AKREDITASI PELATIHAN AKREDITASI INSTITUSI PELATIHAN KJF FINAL

49 PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
FINAL PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SUBBAGIAN TATA USAHA BIDANG FASILITASI STANDARDISASI DAN PROFESI TENAGA KESEHATAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL SUBBIDANG FASILITASI STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI TENAGA KESEHATAN FASILITASI PROFESI TENAGA KESEHATAN PENDIDIKAN BERKELAN-JUTAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN PROFESI KESEHATAN ANALISIS DAN PEMETAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL KJF

50 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
HASIL PEMBAHASAN 13 JULI 2015 FINAL STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN SEKRETARIAT BADAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA DAN MANAJEMEN KESEHATAN SUMBER DAYA DAN PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT BIOMEDIS DAN TEKNOLOGI DASAR PENGEMBANGAN KESEHATAN

51 FINAL SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN BAGIAN
PROGRAM DAN INFORMASI BAGIAN HUKUM, ORGANISASI, DAN KEPEGAWAIAN BAGIAN UMUM, DOKUMENTASI, DAN JEJARING KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN SUBBAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SUBBAGIAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI JEJARING DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DATA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN DOKUMENTASI, PERPUSTAKAAN DAN PUBLIKASI SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAYANAN PENGADAAN KJF FINAL

52 FINAL PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIOMEDIS DAN TEKNOLOGI DASAR KESEHATAN BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KERJA SAMA SUBBAGIAN KEUANGAN, KEPEGA-WAIAN, DAN UMUM BIDANG BIOMEDIS TEKNOLOGI DASAR KESEHATAN SUBBIDANG BIOMEDIS PENYAKIT MENULAR BIOMEDIS PENYAKIT TIDAK MENULAR PRODUK BIOLOGI INSTRUMEN DAN PRODUK DIAGNOSTIK KJF FINAL

53 FINAL PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA DAN PELAYANAN KESEHATAN BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KERJA SAMA SUBBAGIAN KEUANGAN, KEPE-GAWAIAN, DAN UMUM BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN SUBBIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DAN PENUNJANG FINAL KJF

54 FINAL PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KERJA SAMA SUBBAGIAN KEUANGAN, KEPE-GAWAIAN, DAN UMUM BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SUBBIDANG GIZI DAN KESEHATAN KELUARGA KESEHATAN KOMUNITAS PENYAKIT MENULAR PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA FINAL KJF

55 FINAL PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUMANIORA DAN MANAJEMEN KESEHATAN BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KERJA SAMA SUBBAGIAN KEUANGAN, KEPE-GAWAIAN, DAN UMUM BIDANG HUMANIORA KESEHATAN MANAJEMEN KESEHATAN SUBBIDANG HUKUM, SOSIAL DAN BUDAYA INTELIGENSIA PEMBIAYAAN ANALISIS KEBIJAKAN KJF FINAL

56 STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DI BAWAH MENTERI KESEHATAN
HASIL PEMBAHASAN 30 JULI 2015 STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DI BAWAH MENTERI KESEHATAN PUSAT SINKRONISASI DAN INTEGRASI KEBIJAKAN KESEHATAN PEMBIAYAAN DAN JAMINAN HAJI DATA DAN INFORMASI MENTERI SEKRETARIAT JENDERAL KRISIS

57 FINAL PUSAT DATA DAN INFORMASI BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI SUBBIDANG ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI ANALISIS DATA PENGELOLAAN APLIKASI DAN DATA BASE SUBBIDANG STANDARDISASI SISTEM INFORMASI DISEMINASI INFORMASI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN BMN KEPEGAWAIAN DAN UMUM PROGRAM DAN EVALUASI KJF

58 FINAL PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN BAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN INFORMASI DAN PELAPORAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM PERENCANAAN BIDANG EVALUASI PEMBIAYAAN KESEHATAN SUBBIDANG ANALISIS BIAYA MANFAAT DAN EFEKTIVITAS ADVOKASI DAN SOSIALISASI PEMBIAYAAN KESEHATAN PERHITUNGAN BIAYA ANALISIS BELANJA STANDAR PELAYANAN DAN MANFAAT ANALISIS PEMBIAYAAN DAN KEPESERTAAN KJF

59 FINAL PUSAT KRISIS KESEHATAN BIDANG
PENCEGAHAN, MITIGASI DAN KESIAPSIAGAAN EVALUASI DAN INFORMASI SUBBIDANG PENCEGAHAN DAN MITIGASI SUBBIDANG EVALUASI SUBBIDANG KESIAPSIAGAAN PEMANTAUAN DAN INFORMASI FASILITASI PENANGGU-LANGAN KRISIS KESEHA-TAN DAN EVALUASI FASILITASI TANGGAP DARURAT FASILITASI PEMULIHAN AWAL BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN BMN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM PROGRAM KJF FINAL

60 FINAL PUSAT KESEHATAN HAJI BAGIAN TATA USAHA BIDANG
FASILITASI PELAYANAN KESEHATAN HAJI PEMBIMBINGAN DAN PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN HAJI SUBBIDANG FASILITASI PEMERIKSAAN DAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PENYULUHAN DAN PEMBIMBINGAN KESEHATAN FASILITASI PERAWATAN DAN PENGOBATAN PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO SUBBAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI KESEHATAN HAJI SUBBAGIAN KEUANGAN DAN BMN KEPEGAWAIAN DAN UMUM KJF FINAL

61 SINKRONISASI DAN INTEGRASI KEBIJAKAN KESEHATAN
PUSAT SINKRONISASI DAN INTEGRASI KEBIJAKAN KESEHATAN BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI SUBBAGIAN KEUANGAN BIDANG SINKRONISASI KEBIJAKAN KESEHATAN INTEGRASI KEBIJAKAN KESEHATAN SUBBIDANG SINKRONISASI KEBIJAKAN REGIONAL DAN GLOBAL SINKRONISASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH INTEGRASI KEBIJAKAN STRATEGIS KESEHATAN INTEGRASI KEBIJAKAN UPAYA KESEHATAN KJF KEPEGAWAIAN DAN UMUM ANALISIS PEMBANGUNAN KESEHATAN ANALISIS DERAJAT KESEHATAN ANALISIS UPAYA KESEHATAN

62 REKAPITULASI JUMLAH STRUKTURAL
NO UNIT KERJA EXISTING HASIL PENATAAN PERUBAHAN Es-1 Es-2 Es-3 Es-4 1 SETJEN 13 48 124 12 46 119 -1 -2 -5 2 BUK 6 29 67 21 51 -8 -16 3 P2PL 28 65 24 57 -4 4 GI-KIA 26 61 5 BINFAR 20 23 55 7 ITJEN PPSDM-K 16 40 8 LITBANG 36 9 SAM - TOTAL 52 189 458 176 432 -13 -26 GRAND TOTAL 712 672 -40 Paparan Sesjen di Kantor Menpan saat pembahasan Usulan OTK Kemenkes tanggal 6 Juni 2015

63 JUMLAH JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BERDASARKAN SOTK BARU