Program Pembinaan SMA Tahun 2016 Direktorat Pembinaan

Presentasi berjudul: "Program Pembinaan SMA Tahun 2016 Direktorat Pembinaan"— Transcript presentasi:

1 Program Pembinaan SMA Tahun 2016 Direktorat Pembinaan
Sekolah Menengah Atas (PSMA) Program Pembinaan SMA Tahun 2016 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015

2 KONDISI PENDIDIKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI DIT.PSMA

3 Kondisi SMA tahun 2009-2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 KONDISI SMA
11.036 SISWA GURU* KONDISI SMA 10.236 SISWA GURU* KONDISI SMA 12.513 SISWA GURU* KONDISI SMA 12.107 SISWA GURU* KONDISI SMA 12.409 SISWA GURU* KONDISI SMA 11.654 SISWA GURU*

4 Intervensi Bantuan Dit. PSMA tahun 2009-2014
Usb= 89 RKB = 2.504 BOS= BSM = Beasiswa= Usb= 31 RKB = 2.100 BOS= BSM = Usb= 52 RKB = 5.175 BOS= BSM = Beasiswa= 441 USB= 10 RKB = 6.570 BOS= BSM = Beasiswa= 394 USB= 15 RKB = 625 BOS= BSM = Beasiswa= 372 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5 Kondisi Sekolah Menengah Atas 2015
No Uraian Jumlah 1. Sekolah 12.879 2. Siswa 3. Rombel 4. Guru 5. Pegawai 62.427 6. Rata-rata siswa per sekolah (orang) 344 7. Rata-rata siswa per rombel (orang) 29 8. Rata-rata rombel per sekolah (rombel) 12 9. Rata-rata guru per sekolah 21 10. Rata-rata jumlah siswa per guru (orang) 16 11. Rata-rata pegawai per sekolah 4,7

6 Profil SMA Sumber : Dapodikmen 30 Nop 2015

7 Kondisi Sarana dan Prasaran SMA 2015
No Sarana Jumlah 1. Perpustakaan 9.751 Unit 2. Lab. Kimia 5.443 3. Lab. Fisika 5.948 4. Lab. Biologi 6.168 5. Lab. Komputer 7.648 6. Media Bahasa (Multimedia) 2.358 7. Komputer untuk Belajar Siswa

8 Sarana Prasarana Sumber : Dapodikmen 15 Okt 2015

9 Arahan Khusus Presiden
Kebijakan Umum Pemanfaatan Anggaran Pendidikan 1 Nawacita 1.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 1.6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 1.8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 1.9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 2 Arahan Khusus Presiden 2.1. Wajib Belajar 12 Tahun. 2.2. Kartu Indonesia Pintar (KIP). 2.3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata dan Kelautan/Maritim. 2.4. Pendidikan di Daerah Perbatasan, Papua, Papua Barat, dan Pedalaman. 3 Program Generik 3.1. Penguatan Kapasitas Aktor Pendidikan. 3.2. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan. 3.3. Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan: Pariwisata. 3.4. Penguatan Tatakelola dan Partisipasi Publik.

10 DIKDASMEN = f ( Akses + Mutu + Tata Kelola )
PROGRAM PRIORITAS DIREKTORAT PEMBINAAN SMA Tahun 2016 DIKDASMEN = f ( Akses + Mutu + Tata Kelola ) Gaji dan Operasional Penguatan Pendataan Pendidikan Menengah Penguatan E-administrasi Penguatan Tata Kelola Peningkatan Akses USB RKB Pembangunan Sekolah Model/Rujukan BOS SMA Bantuan PIP Peningkatan Mutu Sekolah Sebagai Taman Belajar yang menyenangkan Pendampingan Kurikulum 2013 Lab/RPS/RPL Peralatan Praktek Beasiswa Pendidikan Pendidikan Karakter Lomba-lomba

11 Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan SMA Subbag Tata Usaha
Subdit Peserta Didik Seksi Bakat dan Prestasi Seksi Kepribadian Subdit Program dan Evaluasi Seksi Program Seksi Evaluasi Subdit Kurikulum Seksi Pembelajaran Seksi Penilaian Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Seksi Kelembagaan Seksi Sarana Prasarana

12 ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2016

13 Pagu Anggaran APBN 2016 Trilyun Rp

14 Pagu Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016

15 Pagu Anggaran Ditjen Dikdasmen 2016

16 ALOKASI ANGGARAN PSMA TAHUN 2016

17 Pagu Anggaran Per Belanja

18 Alokasi Anggaran Prioritas 2016

19 Rincian Output Dit.PSMA Tahun 2016 (Pusat)

20 Rincian Output Dit.PSMA Tahun 2016 (Dekonsentrasi)

21 BOS SMA TAHUN 2016

22 BOS SMA TAHUN 2016 Pengertian:
Merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada SMA negeri dan swasta untuk membantu memenuhi Biaya Operasional Non-Personalia Sekolah dan pembiayaan lainnya untuk menunjang proses pembelajaran. Besaran dana BOS SMA yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (unit cost) bantuan

23 KRITERIA PENERIMA BOS SMA TAHUN 2016
SMA negeri dan swasta di seluruh Indonesia yang memiliki SK pendirian sekolah (bagi SMA negeri), memiliki izin operasional (bagi SMA swasta), dan SK pengangkatan Kepala Sekolah dari pemerintah daerah (bagi SMA negeri) dan dari yayasan (bagi SMA swasta). Bagi sekolah yang memiliki kelas jauh (filial) atau SMA Terbuka, data siswa harus menginduk ke sekolah induknya. Sekolah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan melakukan entry data secara lengkap dan benar dalam sistem Dapodikdasmen.

24 KRITERIA PENERIMA BOS SMA TAHUN 2016
Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana BOS SMA, sekolah diwajibkan untuk membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa.Bagi sekolah yang berada di kabupaten/kota/propinsi yang telah menerapkan pendidikan gratis, sekolah tidak diwajibkan memberikan pembebasan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin. Semua sekolah yang menerima BOS SMA harus mengikuti Petunjuk Teknis BOS SMA Tahun 2016 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

25 KRITERIA PENERIMA BOS SMA TAHUN 2016
Menerapkan program ramah sosial bagi sekolah yang memungut biaya mahal dengan cara membebaskan biaya pendidikan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Untuk itu, sekolah wajib melakukan identifikasi dalam merekrut siswa yang memiliki minat dan potensi untuk mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Sekolah penerima BOS SMA SMA menerapkan mekanisme subsidi silang dan/atau mencari sumber dana sejenis dari pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat dan sukarela bagi siswa miskin untuk memenuhi tagihan biaya sekolah lainnya yang belum bisa dipenuhi melalui program BOS SMA.

26 KRITERIA PENERIMA BOS SMA TAHUN 2016
Sekolah yang menolak menerima BOS SMA harus membuat surat pernyataan menolak dana BOS SMA dan mendapat persetujuan Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi dengan tetap menjamin kelangsungan pendidikan/membebaskan seluruh pembiayaan bagi siswa miskin di sekolah tersebut.

27 MEKANISME PENYALURAN Sekolah melakukan entri data ke Dapodikdasmen paling lambat per cut off masing-masing semester Tim manajemen BOS Pusat dan Propinsi melakukan rekonsiliasi progres data terkait jumlah siswa yang akan di SK-kan oleh Propinsi Tim manajemen BOS propinsi membuat SK terkait sekolah penerima dana BOS SMA Penyaluran dana BOS SMA dari RKUD ke rekening penerima sekolah

28 PERUNTUKAN DANA BOS SMA TAHUN 2016
Pengadaan Buku Pelajaran dan Buku Bacaan Pembiayaan Pengelolaan Sekolah Pengadaan Alat Habis Pakai Praktikum Pembelajaran Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum Pembelajaran Langganan Daya dan Jasa Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran dan Ekstra Kurikuler Pemeliharaan dan perawatan sarana/prasarana sekolah Kegiatan Penerimaan Siswa Baru Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan Pengelolaan Data Individual Sekolah Melalui Aplikasi Dapodikdasmen Pengembangan Website Sekolah Biaya Asuransi Keamanan dan Keselamatan Sekolah Serta Penanggulangan Bencana Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer Pelaporan BOS SMA

29 ROADMAP UU NO. 23 TAHUN 2014

30 ROADMAP KEGIATAN PENGALIHAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH DARI KAB
ROADMAP KEGIATAN PENGALIHAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH DARI KAB./KOTA KE PROPINSI Oktober 2014 Ditetapkan UU nomor 23 Tahun 2014 1 Agustus - Desember 2015 Pendampingan Inventarisasi P3D dalam bentuk Koordinasi/Bimtek/ Workshop Asistensi dalam 7 region dan 2 tahap: Dinas Pendidikan Provinsi Dinas Kab./Kota Pusat (Kemendikbud dan K/L terkait) Januari – Februari 2016 Validasi dan Pemantauan hasil inventarisasi aset 2 16 Januari 2015 SE Mendagri nomor 120/253/sj tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah ditetapkannya UU 23 Tahun 2014 Maret - 2 Oktober 2016 Pelaksanaan serah terima P2D 3 4 5 6 7 8 28 Mei 2015 Konsolidasi Nasional dengan Dinas Pendidikan Provinsi Seluruh Indonesia Juni – Agustus 2015 Inisiasi Koordinasi oleh Provinsi* 1 Januari 2017 Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Menengah oleh Provinsi 9 16 Oktober 2015 SE Mendagri nomor 120/253/sj tentang Ket:* Inisiasi Koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kab./Kota sudah ada yang memulai sebelum konsolidasi nasional tanggal 28 Mei 2015

31 Terima Kasih