Japan under Two Constitution

Presentasi berjudul: "Japan under Two Constitution"— Transcript presentasi:

1 Japan under Two Constitution
Ghulam Ubaidah 09/280403/SP/23195 Nius Pranantha 13/345257/SP/25527 Shinta Dewi Puruhita 13/345734/SP/25564 Annisa Nur Rahmantika 13/349888/SP/25868 Raras Silaningrum 13/353041/SP/25955 M Febrian Ramdani 14/363554/SP/26056 Senandung Luluk Ferdinanda 14/364332/SP/26086 Zulidea Auliya 14/367427/SP/26390 Gde Aditya Widyatama 14/368472/SP/26431 Chapter 3

2 JEPANG DI BAWAH DUA KONSTITUSI
Di awali dengan Konstitusi Meiji: 11 Februari 1889 Menginisiasi munculnya parlemen pertama di Asia: 29 November 1980 Konstitusi Meiji menjadi “immutable fundamental law” sampai 3 Mei sebelum mengalami penggantian Penggantian konstitusi membawa dampak signifikan Apa dampaknya?

3 ORIGINS AND PRINCIPLES OF THE MEIJI CONSTITUTION
Kronologi Awal 1882  Ito Hirabumi pergi ke Berlin dan Vienna untuk mempelajari konstitusi Juli 1884  Membentuk Peerage Act 11 Februari 1889  Konstitusi Meiji diresmikan

4 MEIJI CONSTITUTION Memiliki 7 Bab dan 76 Pasal.
Konstitusi Meiji sangat lekat dengan kekuasaan monarki. Sistem kekaisaran adalah inti dari konstitusi 1st Article Kekaisaran Jepang diperintah oleh garis keturunan kaisar secara turun temurun. Kaisar memiliki supreme power atas banyak hal seperti dalam administrasi, persoalan pengupahan, pemilihan pejabat sipil dan militer, menjadi pemimpin angkatan bersenjata serta memiliki ototitas tertinggi dalam imperial household, keagamaan, dan pemberian penghargaan. Dalam menjalankan pemerintahan Kaisar dibantu oleh dewan penasihat dan staff ahli.

5 KERUNTUHAN DARI KONSTITUSI MEIJI
Kurangnya kebijakan yang menerangkan tentang kewajiban dan kekuasaan yang dimiliki oleh kabinet dan Perdana Menteri. Kebebasan dari pemberi perintah tertinggi Ketidakmampuan dari Imperial Diet, dimana fungsinya terbatas pada persetujuan undang-undang.

6 PERANCANGAN KONSTITUSI BARU JEPANG
Setelah Perang Dunia II, Jepang dihadapi dengan tugas untuk membangun kembali negara yang non-militer dan demokratis. Muncul berbagai ide untuk merevisi Konstitusi Meiji. Jenderal Douglas MacArthur, komandan pasukan sekutu, memimpin jalannya revisi konstitusi. Pemimpin Jepang merasa langkah ini terlalu dini, karena Jepang pada saat itu baru saja mengalami kekalahan.

7 PERANCANGAN KONSTITUSI BARU JEPANG
Pada tahun 1946, Matsumoto Joji, selaku Minister of State saat itu, mengatakan bahwa status dari Kaisar Jepang tidak sepatutnya diubah. Setelah menerima draft yang dibuat oleh Matsumoto Joji, pada 3 Februari 1946, Jenderal MacArthur memerintahkan pihak sekutu untuk membuat draft sendiri untuk revisi konstitusi Jepang. Pada 13 Februari 1946, draft miliki sekutu dipublikasikan ke masyarakat Jepang, dan menuai banyak kontra.

8 PERANCANGAN KONSTITUSI BARU JEPANG
Draft sekutu hampir merombak seluruh isi dari Konstitusi Meiji. Mulai dari posisi dan kekuasaan kaisar, hak dan kewajiban untuk masyarakat, sampai upaya pembentukan sistem parlemen. Jenderal MacArthur diperkirakan melakukan kebijakan tersebut untuk meredam pengaruh Uni Soviet. Akhirnya Konstitusi Baru Jepang ini diberlakukan oleh kaisar pada 3 November 1946, dan efeknya mulai dirasakan pada 3 May 1947.

9 PRINCIPLES OF JAPANESE CONSTITUTION
Kedaulatan dan kaisar sebagai simbol Pasifisme Hak asasi manusia

10 POSITION OF THE EMPEROR
“the emperor shall be the symbol of the state and of the unity of the people, deriving his position from the will of the people with whom resides sovereign power” ( artikel 1) Sebagai kepala kekaisaran dan kekuasaan absolut (artikel 4 konstitusi Meiji) Menjalankan tugas sebagai kepala negara sesuai dengan yang tercantum di konstitusi dan tidak mempunyai kekuasaan di pemerintahan (artikel 4) Dalam menjalankan kewenangannya sebagai kepala negara dibutuhkan approval dari kabinet (artikel 3)

11 TUGAS KAISAR Penetapan Perdana Menteri dan hakim agung
Mengumumkan hukum dan perjanjian Rapat Diet Membubarkan House of Representative Mengesahkan penunjukan dan pemecatan menteri dan duta besar

12 Peringanan hukuman penjara
Penangguhan hukuman mati Restoration of rights Menerima duta besar dan menteri dari negara lain (artikel 6 dan 7)

13 PASIFISME “...determined to preserve our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world.” (pembukaan) “…the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as a means of settling international disputes.” (artikel 9) Tidak akan mempertahankan angkatan darat, laut , udara ataupun potensi perang lainnya.

14 HAK ASASI MANUSIA “the people shall not be prevented from enjoying any of the fundamental human rights” (artikel 11) Hak individu dijunjung tinggi selama tidak bertabrakan dengan public welfare

15 Hal tersebut tidak bertentangan dengan kesejahteraan umum
Maksudnya adalah HAM yang dimiliki oleh setiap golongan masyarakat akan dijamin dibawah payung konstitusi yang ada tanpa terkecuali, SELAMA... Hal tersebut tidak bertentangan dengan kesejahteraan umum

16 HAK FUNDAMENTAL YANG DIJAMIN KONSTITUSI
Beberapa di antaranya adalah : Hak untuk dihormati oleh sesama manusia Hak untuk mendapat perlakuan yang sama di mata hukum Hak untuk memilih dan memberhentikan pejabat publik Hak untuk mengemukakan pendapat

17 KONSTITUSI MENGANUT SISTEM PARLEMENTER
Dalam sistem parlementer ini, terdapat pemisahan kekuasaan menjadi 3 bagian, yakni : Legislatif Eksekutif Yudikatif

18 THE CONSTITUTION UNDER DEBATE : THE TIMELINE
Korean War 1950 Establishment of The National Police Reserve by MacArthur 1952, The National Police Reserve become The National Safety Forces 1954, the recognition of The National Safety Forces Question whether TNSF is unconstitutional or not 1980, clarified the legal status of SDF

19 SIMPULAN Jepang menerapkan Konstitusi Meiji sejak 11 Februari 1889
Keruntuhan Konstitusi Meiji Perancangan Konstitusi Baru Jepang: Revisi Konstitusi Jepang oleh Jendral MacArthur Berlakunya Konstitusi Baru Jepang pada tanggal 3 November 1946

20 TERIMA KASIH Referensi:
Koichi, Kishimoto Japan Under Two Constitution dalam Politics in Modern Japan, 3rd edition. Tokyo: Japan Echo.