MODERNISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Presentasi berjudul: "MODERNISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK"— Transcript presentasi:

1 MODERNISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Mengapa Modernisasi Konsep dan Tujuan Modernisasi Perubahan Paradigma Perpajakn Implementasi Modernisasi Fasilitas Pelayanan Kode Etik Pegawai Pembentukan Kantor Pusat, Kanwil, KPP Sistem Informasi Survei Kepuasan Pelanggan

2 MENGAPA HARUS MODERN Citra DJP yang harus diperbaiki Tingkat Kepercayaan thd administrasi perpajakan yang harus ditingkatkan Integritas dan Produkstifitas yang harus ditingkatkan

3 KONSEP & TUJUAN MODERNISASI
KONSEP UMUM TUJUAN MODERNISASI

4 KONSEP UMUM Restrukturisasi Organisasi
Penyempurnaan Proses Bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi Penyempurnaan manajemen SDM

5 TUJUAN MODERNISASI Tercapainya Tingkat Kepatuhan yang Tinggi (taxCompliance) Tercapainya tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap administrasi perpajakan Tercapainya tingkat produktifitas pajak yang tinggi

6 PERUBAHAN PARADIGMA PERPAJAKAN
Organisasi berubah dari “Jenis Pajak” menjadi “Fungsi” Sistem dan proses kerja berubah dari “Manual” menjadi “Sistem” Tercapainya tingkat produktifitas pajak yang tinggi Lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada Wajib Pajak dengan adanya “Help Desk” dan “AR” Adanya unit khusus yang menangani keluhan Tuntutan Profesionalisme SDM Adanya Kode Etik Pegawai

7 IMPLEMENTASI MODERNISASI
Kantor Pusat DJP Kantor Wilayah DJP Kantor Pelayanan Pajak

8 FASILITAS PELAYANAN Tempat Pelayanan Terpadu Account Representative
Help Desk Complain Center Call Center Website Pojok Pajak E-System E-Registration E-SPT

9 KODE ETIK Kewajiban yang harus dipenuhi Larangan yang harus dihindari

10 Pembentukan Kantor Pusat, Kanwil dan KPP
- Pembuat Kebijakan - Pengembangan Organisasi - Pendukung Kantor Wilayah : : Kanwil WP Besar : Kanwil Jakarta : Kanwil selain di atas Kantor Pelayanan Pajak : KPP WP Besar : KPPMadya : KPP Pratama

11 SURVEI KEPUASAN PELANGGAN
PELAKSANAAN : - KPP - KANWIL WP BESAR - KOMITE KODE ETIK - AC NIELSEN HASIL SURVEI - INDEKS 81% - RATA-RATA PELAYANAN PUBLIK =75%