LAMPIRAN II SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Presentasi berjudul: "LAMPIRAN II SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR"— Transcript presentasi:

1 LAMPIRAN II SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

2 PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR
ISU STRATEGIS 1 PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR

3 SASARAN Sektor Indikator Kondisi Sekarang Target 2019 Input KPI
Perumahan Rumah tangga kumuh di perkotaan (%) 12,1 Penurunan backlog kepemilikan rumah dari 12,68 juta menjadi 6,76 juta Peningkatan homeownership rate 78,87 90 Pengentasan jumlah rumah tangga yang menempati hunian tidak layak Air Minum dan Sanitasi Akses air minum layak (%) 67,8 60 Penurunan angka kehilangan air (NRW) sebesar 33% menjadi 20% atau setara dengan L/d (melayani 7 juta jiwa) Pemanfaatan idle capacity sebesar L/d (melayani 17,86 juta jiwa) Penambahan kapasitas SPAM Perdesaan sebesar L/d (melayani 81,2 juta jiwa) Penambahan instalasi pengolahan air limbah sistem terpusat 21,2 juta m3/hari (melayani 42,3 juta jiwa) Penambahan instalasi pengolahan air limbah komunal 988 ribu m3/hari (malayani 3,95 juta jiwa) Penyediaan 267 TPA sanitary landfill Penyediaan fasilitas 3R untuk melayani 20,5 juta jiwa Pengurangan genangan seluas Ha di kawasan strategis perkotaan Rasio akses air minum perpipaan (%) 27 20 Rasio kehilangan air (%) 67 85 Akses air minum sesuai SPM (%) Akses sanitasi layak (%) 62,4 100 Ketenagalistrikan Rasio Elektrifikasi (%) 74 Penggunaan per kapita (kwH/capita) 840 1.200

4 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN Pemenuhan Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Standar Layanan Minimum PEMBANGUNAN PERUMAHAN Meningkatkan akses MBR terhadap hunian layak, aman dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai 1 Peningkatan peran fasilitasi Pemerintah dan Pemda dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian Peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (incremental housing). 2 3 4 PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN SANITASI Menyediakan akses universal air minum dan sanitasi bagi seluruh rakyat Indonesia 1 Penyediaan infrastruktur produktif melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi termasuk untuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur terbangun. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi di tingkat nasional, kabupaten/kota, dan masyarakat Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi melalui sinergi dan koordinasi antar pelaku program dan kegiatan mulai tahap perencanaan sampai implementasi baik secara vertikal maupun horizontal 2 3 PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur energi dan ketenagalistrikan 1 Penyelesaian proyek pecepatan MW tahap 1 dan 2 disertai dengan jaringan transmisi, distribusi, gardu induk, dan listrik perdesaan Pembangunan pembangkit energi baru terbarukan skala kecil dan menengah yang disesuaikan dengan potensi wilayah 2

5 PROGRAM AKSI 1: PENINGKATAN PASOKAN RUMAH LAYAK DAN TERJANGKAU UNTUK MBR
“Perumahan merupakan hak dasar yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28(H) sebagaimana pendidikan” Namun belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif). Bahakn LBH pernah berencana melakukan class action. Kegiatan Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya untuk 5,4 juta rumah tangga Penyediaan rumah susun sederhana sewa serta parasarana dan sarana utilitas untuk 500 ribu rumah tangga Fasilitasi dan stimulasi pembangunan rumah susun sederhana milik melalui developer dan masyarakat sebanyak 500 ribu unit Grafik kepemilikan rumah

6 PROGRAM AKSI 2: PENINGKATAN KUALITAS HUNIAN DAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
“Untuk mendukung target RPJPN mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh pada tahun 2020” Kegiatan Fasilitasi Kredit Pemilikan Rumah Swadaya untuk 5,5 juta rumah tangga Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas rumah dan kawasan permukiman berbasis komunitas untuk 7,5 juta rumah tangga Grafik kepemilikan rumah

7 PROGRAM AKSI 3: SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
Pembangunan SPAM Regional sebagai alternatif untuk menangani isu kelangkaan air baku. Kota atau kabupaten dengan ketersediaan air baku yang terbatas akan didukung oleh kota/kabupaten lain yang memiliki air baku. Banjar Bakula Region 1.500 liter/second (Banjarmasin City, Banjar Regency, Banjarbaru City, Barito kuala Regency and Tanah Laut) Pasigala Region 600 liter/second (Palu City, Sigi Regency, and Donggala Regency) Bandung Raya Region 5400 liter/second (Bandung Regency and Bandung City) Mojokerto & Lamongan Region 300 liter/second (Mojokerto Regency and Lamongan Regency) South Bali Region 600 liter/second (Denpasar City, Klungkung Regency, Gianyar Regency, and Badung Regency) Bregas Region 650 liter/second (Brebes Regency, Tegal City and Tegal Regency) Keburejo Region 600 liter/second (Kebumen Regency and Purworejo Regency) Kartamantul Region 500 liter/second (Yogyakarta City, Sleman Regency and Bantul Regency) Menang Mataram Region 650 liter/second (Mataram City, North Lombok Regency) Kupang Region 150 liter/second+in progress (Kupang City, Kupang regency)

8 PROGRAM AKSI 4: PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK 35.000 MW 2015-2019
2014 Kapasitas Pembangkit 2014 adalah 50,7 GW dan Rasio Elektrifikasi 81,5 Persen Kemampuan Investasi PT. PLN adalah Rp 250 triliun dalam 5 tahun Dari alokasi Pinjaman dalam DIPA 2015 sebesar Rp 205,6 triliun, terdapat kekurangan sebesar Rp 339,4 triliun, diharapkan dari anggaran pemerintah, yang sebagian dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman/penerusan pinjaman, agar kondisi keuangan PT. PLN menjadi sehat. Debt Equity Rasio PT. PLN saat kondisinya kronis sekitar 257 %. Investasi yang paling mendesak untuk mengatasi krisis listrik/potensi krisis listrik Diperlukan program penyehatan kondisi keuangan PT. PLN melalui : Penyesuaian tarif dasar listrik mencapai nilai keekonomiannya pada tahun 2017, dengan tarif yang mencerminkan kemampuan investasi PT. PLN secara mandiri (memperhitungkan beban investasi sesuai kondisi demografi dan geografi yang ada serta beban sasaran bauran energi) Peningkatan injeksi PMN sekitar Rp 134 Triliun ( ). Subsidi yang semakin tepat sasaran (hanya untuk pengguna dibawah 60 KWh) per bulan Fasilitasi pemerintah dalam mengatasi hambatan (bottleneck) investasi, berupa: (a) penjaminan pemerintah untuk investasi; (b) Percepatan persetujuan PKLN; (c) fasilitasi pembebasan lahan; (d) mempermudah perijinan (e) penyesuaian harga jual beli listrik IPP yang lebih menarik terutama energi terbarukan; (f) fasilitasi penyediaan gas untuk pembangkit listrik: serta (g) perlindungan hukum bagi pelaksana proyek. Pertumbuhan Ekonomi 6-7 persen 2019 Kapasitas pembangkit sekitar 85,7 GW dan Rasio Elektrifikasi 96,6 persen Oleh PLN: Pembangkit: 16,8 GW ( berikut Transmisi 50 ribu kms; Jaringan Distribusi 150 ribu kms) Oleh Swasta: Pembangkit 18,2 GW (berikut transmisi 360 kms) Kebutuhan Investasi : PT. PLN 545 triliun dan Swasta Rp 435 triliun KEBUTUHAN PENDANAAN INFRASTRUKTUR DASAR KETENAGALISTRIKAN PLN 16,8 GW; IPP 18,2GW 8

9 PROGRAM AKSI 5: PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK 35
PROGRAM AKSI 5: PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK MW Diutamakan untuk mengatasi krisis listrik/potensi krisis Listrik : Mempercepat Penyelesaian beberapa pembangkit listrik percepetan MW yang belum selesai sekitar sekitar MW (PLTU Adipala, PLTUTanjung Awar-Awar, PLTUPangkalan Susu, PLTUTenayan, PLTUBangka Baru, PLTUBelitung, PLTUParit Baru, PLTU Bengkayang, PLTU Pulang Pisau, PLTUTeluk Balikpapan, PLTU Anggrek Gorontalo, PLTU Bima, PLTU Lombok, PLTU Ende, PLTU Kupang, PLTU Tidore, PLTU Ambon dan PLTUJayapura) Pembangunan PLTU combyne/Close Cycle PLTGU Muara Karang, Muara Tawar, Tanjung Priok, dan PLTGU Grati Pasuruan dengan total kapasitas sekitar MW Melakukan percepatan pembangunan PLTU skal besar di Jawa yaitu Jawa Barat (Bojonegara), Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mencapai sekitar MW mencapai sekitar MW (termasuk PLTU Cilacap (5x1000 MW) Mempercepat pembangunan PLTU Mulut Tambang 8,9, 10 (termasuk transmisi HVDC Jawa-Sumatera 500 kV), PLTU Indramayu 1000 MW, PLTU Batang Jateng 2x1000 MW Mempercepat Pembangunan beberapa PLTU ekstension Cirebon 1000 MW dan Suralaya 1000 MW Mempercepat pembanguna berbagai PLTU lainnya yang telah direncanakan (PLTU, PLTP, PLTA) dll Beberapa kondisi/fasilitasi Pemerintah yang Diperlukan : Memilih lokasi yang tanah relatif mudah/tersedia Jaminan Pemerintah melalui Kepres Mempercepat proses persetujuan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) 9

10 PENINGKATAN KETAHANAN AIR DAN PANGAN
ISU STRATEGIS 2 PENINGKATAN KETAHANAN AIR DAN PANGAN

11 Sasaran Sektor Indikator Kondisi Sekarang Target 2019 Input KPI
Air Baku Kapasitas Air Baku 56 M3/detik 109,54 M3/detik Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan, dan industri Air Irigasi Areal yang dilayani waduk 11% 20% Meningkatnya keterjaminan sumber air irigasi dari waduk Waduk Peningkatan Volume Waduk 14 Milyar M3 17 Milyar M3 Pembangunan waduk sebanyak 49 buah termasuk di Papua dan Maluku

12 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN Ketahanan Air, Pangan, dan Energi
KEBIJAKAN PENGAIRAN DAN IRIGASI 1 Percepatan peningkatan dan pelestarian kapasitas waduk, embung dan sumber-sumber air lainnya untuk meningkatkan keterjaminan pasokan air dan meningkatkan pemanfaatannya sebagai sumber energi Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa untuk mendukung ketahanan pangan nasional yang antara lain melalui Peningkatan cakupan pemenuhan dan kualitas layanan air baku secara optimal, berkelanjutan, adil, dan merata Melindungi kawasan strategis nasional, pusat pertumbuhan ekonomi, dan pulau-pulau terdepan dari dampak daya rusak air Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air 2 3 4 5

13 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN Ketahanan Air, Pangan, dan Energi
STRATEGI PENGAIRAN DAN IRIGASI Percepatan persiapan dan pelaksanaan pembangunan tampungan-tampungan air skala kecil/menengah pada daerah-daerah krisis dan wilayah-wilayah strategis; Penyelesaian hambatan perizinan, pembiayaan, penyediaan lahan kehutanan, dan penanggulangan masalah sosial penduduk; Perkuaran Unit Pengelolaan Bendungan baik dari sisi hardware, software, dan sumber daya manusia-nya; Rehabilitasi waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya untuk mengembalikan fungsi dan kapasitas tampung Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang mempertimbangkan jaminan ketersediaan air, dan memperhatikan kesiapan petani penggarap baik secara teknis maupun kultural, serta membangun daerah irigasi baru khususnya di luar pulau Jawa sebagai langkah mempertahankan luasan daerah irigasi, Rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah utama penghasil pangan dan mendorong keandalan jaringan irigasi kewenangan daerah melalui penyediaan dana alokasi khusus (DAK) maupun bantuan pengelolaan dari pemerintah pusat, Mendorong dibentuknya manajer irigasi sebagai pengelola pada satuan daerah irigasi; Peningkatan peran petani secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi termasuk operasi dan pemeliharaan seperti melalui sistem out- contracting; Efisiensi pemanfaatan air irigasi dengan teknologi pertanian hemat air seperti System of Rice Intensification/SRI, menggunakan kembali air buangan dari sawah (water re-use); Internalisasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP) dalam Dokumen Perencanaan Daerah

14 Ketahanan Air, Pangan, dan Energi
STRATEGI PENGAIRAN DAN IRIGASI pembangunan saluran pembawa air baku untuk meningkatkan akses air bersih, termasuk mendorong partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunannya pada kota besar dan industri; pengendalian pencemaran air ke sumber-sumber air dan pembangunan talang atau siphon pada perlintasan sebidang untuk menjaga kualitas air; penerapan prinsip-prinsip efisiensi dan ekologi pemanfaatan air melalui reduce, reuse, dan recycle sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya air berbasis lingkungan berkelanjutan (eco-sustainable water infrastructure) mendorong penetapan kebijakan biaya jasa pengelolaan air; serta mendorong peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan mata air dan sumber-sumber air lainnya. Perluasan ruang untuk sungai (more room for river) melalui pembebasan lahan dan relokasi penduduk serta penataan garis sempadan sungai Percepatan penyusunan Flood Risk Map sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap wilayah sungai Mengurangi laju erosi dengan membangun pengendali sedimen Pembangunan dan Revitalisasi Pantai Terpadu dengan mempercepat pelaksanaan NCICD dan memprakarsai kegiatan inisiasi untuk wilayah pesisir lainnya melengkapi peraturan perundangan turunan UU No. 7/2004 serta penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) sebagai pedoman teknis pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan sumber daya air menyelenggarakan upaya pengelolaan sumber daya air dengan sistem kemitraan antara pemerintah dan masyarakat

15 PROGRAM AKSI 1: KETAHANAN AIR, PANGAN, DAN ENERGI
Terobosan percepatan pembangunan PLTA Karangkates IV&V , Kesamben dan Lodoyo Pengembalian kapasitas mampu PLTA yang mengalami derating ke kapasitas terpasang melalui pengerukan (dredging) dan/atau refurbishment komponen PLTA Rapid assessment potensi kapasitas PLTA dari 239 waduk milik Kementerian PU Membantu percepatan perizinan pembangunan waduk-waduk dan PLTA yang sedang berjalan PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PLTA Pembangunan NCICD untuk melindungi Ibu Kota dari Banjir, menambah penampungan air baku, menambah ruang baru, dan membantu menyelesaikan masalah konektivitas (jalan, rel, dan deep sea port) PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PENINGKATAN KETAHANAN AIR PERLINDUNGAN DAYA RUSAK AIR Pembangunan Bendung Sei Padang di Sedang Bedagai, Aceh; Pembangunan Bendung Randangan di Gorontalo, Pembangunan Bendung Gerak Jabung di Lampung; Pembangunan Bendung Tami dan DI Koya di Jayapura; Lanjutan Pembangunan Bendung Wariori di Manokwari Papua Barat Pembangunan Waduk Krueng Keureuto di NAD, Waduk Teririp di Balikpapan, Waduk Karalloe di Sulsel, Waduk Tugu di Trenggalek Jatim, Waduk Tukul di Pacitan, Waduk Gongseng di Bojonegoro, Waduk Kuningan di Jabar, dan Rababaka Kompleks di NTB Pembangunan NCICD, Pembangunan Bendung Gerak Sembayat di Gresik, Jatim, Pembangunan Waduk Logung di Kudus, Pembangunan Sudetan Ciliwung, Normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter Pembangunan Jaringan Air Baku Kawasan Bregas (Brebes, Tegal, Slawi – Jateng), Pembangunan Siphon Bekasi, Pembangunan Bendung dan Jaringan Air Baku Manokwari Pembangunan Pengendali Lahar/Sedimen Gunung Berapi

16 PROGRAM AKSI 2: PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR YANG ADAPTIF
ADAPTIVE MANAGEMENT ASPECT : TECHNOLOGY : dams, desalination, SRI, hydroponic plant, etc HUMAN BEHAVIOR : demand control, efficiency, social capital, awareness, etc ECOSYSTEM : natural capacity, restoration, conservation, etc INSTITUTIONAL : WRM Plan, Synchronization, Law Enforcement, etc FINANCIAL : water pricing, BJPSDA, etc Water Quality and Health Problem Sea water intrusion Drought, Food Security Change in Planting Season Flood and Land Slide CLIMATE CHANGE Pic Source : wema.org Water Security dan MDG’s target Agar system dapat beradaptasi terhadap perubahan dan mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut serta siap terhadap ketidakpastian perubahan masa depan, diperlukan: – ketersediaan informasi terbaru dan kemampuan untuk memproses informasi tersebut. – Kemampuan system untuk beradaptasi beradasrkan informasi yang diproses tersebut. (Pahl-Wostl, 2006)

17 PROGRAM AKSI 3: SINKRONISASI PERENCANAAN : SPATIAL PLAN, FORESTRY PLAN AND WATER RESOURCES MANAGEMENT PLAN National Policy on Water Resources Local Policy on WR SID on River Catchment Area Water Resources Management Pattern Water Resources Inventory Water Resources Planning Based on RCA SPATIAL PLANNING WR program priority Non WR activities WR activities Conservation Forestry Protected Forestry Production Forestry PROTECTED AREA CULTIVATION AREA Peat Land, low land, critical land, etc. Production Area Forestry National Planning Sinkronisasi pada sektor-sektor ini sangat penting untuk memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi dampak perubahan iklim, terutama untuk mengontrol curah hujan dan debit limpasan air di daerah tangkapan air.

18 PROGRAM AKSI 4: PENINGKATAN PENGELOLAAN HIDROLOGI PERKUATAN DATABASE DAN REALTIME MODEL UNTUK PENGELOLAAN YANG ADAPTIF Data Feed Telemetry Flood Time River discharge accuration decreases Lead Time Detections Run-off analysis Warning Response Flood forecasting Present condition NWP Satellite Radar Source: Putuhena, William Membangun jaringan hidrologi secara real time yang dapat mengukur aliran sungai dan sedimennya Model terbaru harus dikembangkan dengan mengkombinasikan perubahan iklim secara regional dengan model hidrologi, serta mengembangkan model statistical downscaling dan bias-correction method untuk konversi data dari large climate grids kepada small hydrological grids

19 Usage for Housing/Public Facility
PROGRAM AKSI 5: PERCEPATAN PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR UNTUK ENERGI Hydro Potency for Utilize in Indonesia NO Energy Unit Capacity (MW) Usage for Housing/Public Facility 1 Hydro Energy 910 7.572 2 Solar Energy 42,78 63.537 3 Wind Energy 54 1,33 1.483 4 HYBRID 19 0,54 805  T O T A L 7.616,652 HEPP development could reduce generation of CO2 emission Source:: Ditjen LPE & Distamben, EBTKE, PT. PLN (2013) NO Island Potency (MW) % 1 Sumatra 15.600 20,8% 2 Jawa 4.200 5,6% 3 Kalimantan 21.600 28,8% 4 Sulawesi 10.200 13,6% 5 Bali,NTT,NTB 620 0,8% 6 Maluku 430 0,6% 7 Papua 22.350 29,8% TOTAL 75.000 100,0% Potency for HEPP development Di sisi yang lain ternyata potensi hydro power di Indonesia cukup besar, namun terkendala juga dengan fakta bahwa hydro power tidak transportable. Sebagai contoh, Papua yang memiliki potensi MW merupakan sekitar 30% dari total potensi namun kebutuhan listrik di Papua juga sangat kecil, hanya 414 MW di tahun 2027, atau sebesar 0,3 % dari total kebutuhan. Source:: Ditjen LPE & Distamben, EBTKE, PT. PLN (2013) Sejak 1998 – 2012, potensi MW hidropower baru dikembangkan sebanyak 10% (7.572 MW di 2013) 239 eksisting Waduk Kementerian Pekerjaan Umum memiliki potensi yang besar untuk pembangkit listrik.

20 PROGRAM AKSI 6: RENCANA PENGAMANAN AIR MINUM (RPAM)
Perbaikan kualitas layanan air minum dan sanitasi telah dimandatkan pada: PP 16/2005 (pasal 1): kewajiban pemenuhan air minum yang memenuhi syarat UU SDA 7/2004: pengembangan SPAM harus terpadu dengan pengembangan sanitasi Kegiatan Fasilitasi optimasi bauran sumber daya air domestik di 27 kota metropolitan dan kota besar Fasilitasi penyusunan RPAM di 38 PDAM sehat di kota metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil Pembangunan SPAM di kawasan MBR, IKK, desa, 628 kawasan khusus, dan 25 kawasan regional Pengentasan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) melalui promosi sanitasi dan hygiene Penambahan instalasi pengolahan air limbah sistem terpusat dan komunal 22,2 juta m3/hari (melayani 46,2 juta jiwa) Penyediaan 267 TPA sanitary landfill, disertai upaya 3R Pengurangan genangan seluas Ha di kawasan strategis perkotaan 1 Jaga Air pengarusutamaan 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan) peningkatan kesadaran masyarakat akan hygiene dan sanitasi Peningkatan cakupan akses sanitasi layak 2 Simpan Air Menjaga ketersediaan dan kuantitas air melalui konservasi sumber air baku air minum 3 Hemat Air Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah ada melalui: pengurangan kebocoran air hingga 20%, pemanfaatan idle capacity Perwujudan Keseimbangan-Neraca Air Domestik 4 Daur Ulang Air Memanfaatkan air yang telah terpakai melalui: secondary water uses water reclaiming

21 PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL
ISU STRATEGIS 3 PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL

22 SASARAN Sektor Indikator Kondisi Sekarang Target 2019 Input KPI
Jalan Raya Kondisi mantap Jalan Nasional (%) 94% 100% Pembenahan jalan nasional (4%) serta jalan daerah (21%) Pelebaran (47%) jalan nasional Meningkatkan jumlah jalan nasional (5,200 km) dan jalan daerah (214,000 km) Jalan Propinsi (%) 54% 75% Jalan Kabupaten /Kota 45% 60% Waktu rata-rata (no./100 km) 2,6 jam 1,5 jam Perkereta-apian Jumlah pangsa pasar barang (%) 2% 6% Penambahan fasilitas perkeretaapian: Jalur kereta api (1,660 km) Jalur kereta perkotaan (760 km) Gerbong lokomotif (1,720 unit) Gerbong kereta (12,220 unit) Gerbong barang (9,625 unit) Gerbong kereta kota (2,631 unit) Penumpang jabodetabek (ribu/hari) 600 1.200 Transportasi Udara Kapasitas Bandara Kota Besar >100% 95% Pengembangan dan Pembangunan Bandara Baru dalam Coverage area (Jangkauan Pelayanan) untuk mengatasi kepadatan arus penumpang. Waktu Pelayanan 70% Sistem Intra dan Suprastruktur Bandara termasuk IT dan Control System Bandara. *) tidak semua pembanding tersedia

23 SASARAN Sektor Indikator Kondisi Sekarang Target 2019 Input KPI
Transportasi Laut Jumlah Armada Nasional (pengangkut) 10% 20% Penambahan armada dalam negeri untuk mengangkut barang dalam negeri untuk ekspor dan impor Berkurangnya kapal berumur >25 thn 70% 50% Peremajaan kapal –kapal tua dengan scrapping/ pembangunan kapal baru di galangan kapal indonesia. Pelabuhan Trans Shipment Internasional - 2 Pelabuhan Pembangunan 2 pelabuhan Hub internasional pada sisi barat (ALKI 1) dan sisi Timur (Alki 3) : Pel Kuala Tanjung dan Pelabuhan Bitung. Transportasi Ferry Terkoneksinya pulau-pulau di Perairan Nusantara 65% 95% Menghubungkan pulau-pulau terluar Indonesia untuk memobilisasi masyarakat. Pelayanan kapal pengangkut 35% 85% Jumlah Kapal Pengangkut penumpang dan barang Logistik Menurunnya biaya logistik (terhadap PDB) 27% Terkoneksinya multi moda transportasi. Menurunnya waktu pelayanan sebesar 9% 9% Waktu Pelayanan prima berbasis IT (Information Technology) Telekomunikasi dan Informatika Layanan Pita Lebar Kab/Kota 100% Terhubungnya Kab/Kota dengan jaringan serat optik nasional Tingkat TIK literasi 75% Meningkatnya pemahaman dan kemampuan masyarakat untuk menggunakan TIK secara lebih produktif dan bijak` Jangkauan siaran LPP RRI terhadap populasi 90% Terpenuhinya hak rakyat di seluruh wilayah Indonesia untuk memperoleh informasi Jangkauan siaran LPP TVRI terhadap populasi 88% *) tidak semua pembanding tersedia

24 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan KEBIJAKAN TRANSPORTASI 1 Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendukung Sistem Logistik Nasional 2 3 Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan. 4 Membangun kaitan sistem dan jaringan transportasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Komplek Industri, dan pusat- pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi. KEBIJAKAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI 1 Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Mendorong pembangunan broadband termasuk di daerah perbatasan negara antara lain melalui transformasi USO . Mempercepat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective. Mendorong tingkat literasi dan inovasi TI 2 3 4

25 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan STRATEGI TRANSPORTASI Pengembangan Sistem Transportasi Yang Saling Terintegrasi Antar Moda dengan Pembangunan Terminal Terpadu Untuk Pelayanan Perpindahan Penumpang dan Barang Secara Cepat dan Nyaman. Pembangunan Prasarana Transportasi Terutama Angkutan Laut Untuk Mendukung dan Berorientasi Kepada Fasilitasi Kebutuhan Distribusi Logistik Nasional. Pembangunan Prasarana Transportasi di Daerah Terluar Terdalam dan Perbatasan Dengan Pembangunan Bandara dan Pelabuhan Serta Mengoptimal Subsidi Angkutan Perintis Untuk Daerah Tersebut. Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Transportasi Yang Mendukung Pengembangan Industri dan Pariwisata Nasional Sesuai dengan RIPIN dan KSPN. 1 2 3 4 STRATEGI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI Penataan ulang alokasi frekuensi dan mengeksplorasi pembangunan satelit nasional untuk pertahanan keamanan, penginderaan jauh, pemulihan bencana dsb. Transformasi USO . Melalui melakukan moratorium pembangunan pusat data pemerintah dan mewajibkan penggunaan alamat surel go.id untuk komunikasi aparatur pemerintah. Memastikan seluruh aparatur pemerintah dan siswa paham TIK 1 2 3 4

26 PROGRAM AKSI 1: PENGEMBANGAN TRANSPORTASI MULTIMODA
Target : Pembangunan Jalan akses (tol) dan Jalur Kereta Api akses Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas dan Tanjung Perak. Pembangunan jalan akses (tol) dan Kereta Api Bandara di Kualanamu, Soekarno Hatta.

27 PROGRAM AKSI 2: SISTEM LOGISTIK NASIONAL
Membangun Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung untuk Kawasan Barat Indonesia dan untuk Kawasan Timur Indonesia di Bitung. Pembangunan Pelabuhan Berskala Internasional Pelabuhan Kuala Tanjung (selesai 2017) Pelabuhan Bitung (selesai 2017) Pelabuhan Maloy (selesai 2018) Pelabuhan Pontianak Baru (selesai 2018) Pengembangan Perkeretaapian Nasional: Menyelesaikan Kereta Api Selatan Pulau Jawa Membangun Jalur KA Pulau Sumatera (Aceh, Riau, dan Lampung) Membangun KA Kalimantan dan Sulawesi. Pembangunan Jalur Kereta Api Sumatera km Jawa km Sulawesi km Kalimantan km Total Kebutuhan pendanaan 177 Triliun Pengembangan short sea shipping untuk mengurangi beban angkutan jalan di sisi utara Pulau Jawa

28 PROGRAM AKSI 3: Pembangunan Broadband
Aspek Infrastruktur Aspek Adopsi dan Utilisasi Pembangunan infrastruktur pasif Proyek Ring Palapa Penataan ulang spektrum frekuensi Migrasi ke TV digital untuk mendapatkan spektrum (digital dividend) Peningkatan literasi TIK Fasilitasi dukungan broadband untuk lima sektor prioritas: e-pemerintah, e-pendidikan, e-kesehatan, e-logistik, e-pengadaan 3. Aspek Pendanaan Penyusunan ICT Fund Optimalisasi penggunaan PNBP dan Dana USO Konsolidasi perencanaan dan penganggaran TIK nasional 4. Aspek Kerangka Regulasi dan Kelembagaan Penyelesaian penyusunan RUU Telekomunikasi pengganti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

29 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN
ISU STRATEGIS 4 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN

30 Target Sesuai Middle Income Country*
Sasaran Outcome KPI Input KPI Kondisi Sekarang Target Sesuai Middle Income Country* Indikator Perkereta apian Perkotaan Penumpang jabodetabek (ribu/hari) Meningkatnya frekuensi pelayanan KA Perkotaan Jumlah Kota yang mengembangkan angkutan massal berbasis rel Penambahan fasilitas perkeretaapian Fasilitas perkeretaapian perkotaan MRT (100,000 penumpang/hari) Kota yang membangun Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makasar Jalur kereta perkotaan (1.099 km) Gerbong kereta perkotaan (195 units) 600 100 % 1 Kota 1.200 300 % 9 Kota Penambahan kapasitas Mass Transit Bis BRT (200,000 penumpang/hari) untuk kota metropolitan dan penumpang/hari untuk kota besar Antara lain : Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Gorontalo dan Ambon. Perhubungan Darat Pembagian moda (%) Rata-rata kecepatan (km/h) Penumpang metropolitan (ribu/hari) Jumlah Kota yang mengembangkan angkutan massal berbasis jalan 23% 32% 8.3 20 500 17 Kota 1,200 29 Kota *)tidak semua pembanding tersedia

31 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN Pengembangan Sistem Transportasi Massal Perkotaan
KEBIJAKAN TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN Mengembangan Transportasi Perkotaan – Interaksi Antara Transportasi Dan Tata Guna Lahan Meningkatkan Mobilitas Perkotaan - Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Dan Angkutan Barang Menurunkan Tingkat Kemacetan perkotaan Mengendalikan Dampak Lingkungan Meningkatkan Keselamatan Jalan Perkotaan 1 2 3 4 5 STRATEGI TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN Pembangunan sistem angkutan massal perkotaan berbasis rel dan bus, dengan memperhatikan kebutuhan akses sesuai dengan perencanaan tata ruang perkotaan Penambahan sarana angkutan massal dan angkutan barang serta dengan memberikan insentive ke daerah serta berupa bantuan bus 1 3 Peningkatan Sistem Transportasi Perkotaan dengan Mengurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi diiringi dengan penyediaan sarana transportasi massal serta Penggunaan Teknologi Informasi dalam pengaturan Lalulintas di Kawasan Perkotaan. Menggiatkan penggunaan bahan bakar alternatif baik pada kendaraan umum dan juga kendaraan pribadi. 2 4

32 PROGRAM AKSI 1: PENGEMBANGAN ANGKUTAN MASSAL PERKOTAAN
Pembangunan Angkutan Massal Cepat berbasis Rel: MRT Jakarta (Utara –Selatan dan Barat - Timur) Monorail dan Tram Surabaya Monorail Bandung Pengembangan Kereta Perkotaan di 9 Kota Metropolitan Yaitu : Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makasar. Ruas Periode Stasiun Pondok Jati – Rajawali Pondok Jati – Manggarai Rajawali – Kampung Bandan Manggarai – Tanah Abang – Kampung Bandan Pengembangan BRT di 29 Kota Besar Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak, Samarinda,Balikpapan, Makassar, Gorontalo dan Ambon. Komponen Pengembangan BRT Pembangunan jalur khusus bus Penngadaan armada bus Pembangunan halte Pembangunan sistem kontrol / ATCS

33 ISU STRATEGIS 5 PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMBIAYAAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

34 Strategi Implementasi
Deregulasi dan restrukturisasi sektor Regulasi Debottlenecking Undang-Undang Infrastruktur Pengembangan kapasitas institusi dan SDM Institusi Optimalisasi pengelolaan aset Pemberlakuan manajemen insentif STRATEGI Regionalisasi Pendanaan Creative Financing (Kombinasi Pembiayaan) Rasionalisasi tariff (Nilai Keekonomian) + Subsidi Pemanfaatan investasi swasta lainnya (Insurance/Pensiun) dan swadaya masyarakat Social Engineering Mengubah perilaku pengguna (Prinsip pakai bayar)

35 Strategi Implementasi
KEGIATAN STRATEGIS: PENINGKATAN KONTRIBUSI KPS DAN CREATIVE FINANCING LAINNYA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Strategi Implementasi Dalam rangka merealisasikan penggunaan skema KPS sebagai tulang punggung pembangunan infrastruktur, maka diperlukan strategi kebijakan serta harmonisasi regulasi terkait pembiayaan infrastruktur Peningkatan kapasitas SDM aparatur negara terkait KPS dan creative financing lainnya pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Revitalisasi Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) sebagai clearing house KPS dan berfungsi sebagai champion at the top. Pembentukan Pusat KPS yang berfungsi sebagai gate keeper perencanaan dan pelaksanaan proyek KPS. Pembentukan simpul-simpul KPS pada kementerian sektor dan pemerintah daerah yang belum mempunyai simpul KPS. Penguatan peran lembaga pertanahan agar mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur. Regionalisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Peningkatan kapasitas SDM sektor swasta yang terlibat dalam pelaksanaan KPS seperti kemampuan konsultan lokal pelaksana proyek infrastruktur

36 Kriteria Skema Pembiayaan Infrastruktur
Kelayakan Proyek Skema Pembiayaan Reguler * Layak Secara Ekonomi tetapi Tidak Layak Secara Finansial Pemerintah 1 APBN Pemerintah *Lebih diutamakan untuk wilayah timur, pedesaan dan perbatasan Swasta 2 Layak Secara Ekonomi tetapi Tidak Layak Secara Finansial Hybrid Financing Pemerintah PPP Dengan Dukungan Pemerintah (VGF) atau Creative Financing lainnya seperti PFI, PBAS, Bank Infrastruktur, Bank Tanah, dll) Swasta 3 Layak Secara Ekonomi dan Finansial Marjinal Pemerintah Swasta Creative Financing ** Swasta 4 Layak Secara Ekonomi dan Finansial PPP Reguler Swasta BUMN 5 Layak Secara Ekonomi tetapi Tidak Layak Secara Finansial Penugasan BUMN BUMN ** Lebih diutamakan untuk wilayah barat dan perkotaan Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi

37 Skema Pembiayaan Infrastruktur diluar skema APBN/D dan KPS
Penugasan BUMN (seperti konsep penugasan Hutama Karya dalam proyek Trans Sumatera Highway) yang didukung melalui penyertaan modal pemerintah dan direct-lending yang dijamin oleh pemerintah Infrastruktur swasta (private infrastructure) untuk proyek-proyek yang memiliki kelayakan ekonomi dan finansial baik. Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (community-based infrastructure) khususnya untuk proyek infrastruktur skala kecil. Bank khusus pendanaan infrastruktur (infrastructure bank) untuk mengelola project development revolving fund dan pengelolaan dana dari infrastructure bond maupun dana dukungan pemerintah. Bank khusus pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur (Bank Tanah) MELALUI PENDEKATAN INSTITUSIONAL Infrastructure Bond, obligasi yang penggunaannya dikhususkan hanya untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur Private Finance Initiative (PFI) – pembiayaan multi-year contract selama 15 hingga 30 tahun Performance-Based Annuity Scheme (PBAS) atau Availability Payment untuk menjamin kelangsungan penerimaan investor dalam rentang waktu konsesi Pengenaan tariff/biaya akses penggunaan infrastruktur seperti Electronic Road Pricing (ERP) Asset Sale/Lease back – penjualan aset untuk pendanaan pembangunan atau kontrak-sewa jangka panjang (seperti mengkerjasamakan 10 bandar udara UPBU di Kemenhub) guna peningkatan layanan infrastruktur MELALUI PENDEKATAN KEBIJAKAN

38 Mekanisme Pelaksanaan Bank Khusus Pendanaan Infrastruktur- Infrastructure Bank
PEMBANGUNAN BANK INFRASTRUKTUR Membangun Bank Infrastruktur, sebagai tulang punggung pembiayaan bank terhadap kebutuhan pinjaman infrastruktur jangka panjang. Lesson learn dari pengembangan China Development Bank (CDB) Use of Fund Source of Fund Neraca Bank Infrastruktur Treasury Bond: 40% Long term, productive assets use of funds Long term, interest bearing source of funds Infrastruktur jalan: 30% Government bond: 20% Prasarana pertanian: 30% Corporate bond: 10% Renovasi infrastruktur: 20% Medium Term Note: 10% Proyeks Kelistrikan: 10% Others: 20% Commercial bank bond, short term commercial paper, exim bank loan Others: 10% Industri strategis Equity financing Others asset Dukungan Pemerintah Memberikan prioritas (keberpihakan) terhadap sektor infrastruktur dan sektor-sektor pendukungnya Menciptakan iklim investasi yang sehat, memberikan contoh media investasi jangka panjang (sbg pioneer), transparan sehingga menarik bagi Long Term Investor

39 Mekanisme Pelaksanaan Bank Khusus Tanah
PEMBANGUNAN BANK TANAH Membangun Bank Tanah melalui 2 mekanisme untuk in-flow dan out-flow of land. Buying & Selling Model (traditional land banking instrument) : Bank tanah akan membeli tanah dari pemilik tanah/pemerintah dan menjualnya ke pihak ketiga/pemerintah Leasing Model: Bank tanah akan bertindak sebagai mediator antara pemilik tanah dan pihak ketiga dengan tujuan mendapatkan mobilisasi tanah, mendorong kontrak leasing diantaranya dan memberikan jaminan dalam prosesnya. LAND BANK Private Land Owned State Land Owned Private Entity/Third Party (Lease/Sell) Public Projects Highway Construction Drinking Water Protection, etc Incorporation

40 LAMPIRAN III RINCIAN SEKTOR

41 Rincian Sektor: Jalan Raya
Project/Program Wilayah Nilai (Juta Rupiah) APBN APBD BUMN Swasta Pembangunan Jalan Baru Tersebar 52,221,894 - Pelebaran Jalan 26,902,555 Pemeliharaan Jalan 205,476,163 Penanganan Jalan 40,390,502 Pembangunan Jalan Layang dan Jembatan 14,996,325 Pembangunan Jalan Tol 1,000 KM, Tersebat 264,449,000 64,844,000 199,605,000 Preservasi dan Rehabilitasi Jalan Raya 137,856,091 Anggaran Khusus Daerah Daerah, Tersebar 62,144,000 TOTAL 804,436,529 339,987,439 200,000,091

42 Rincian Sektor: Kereta Api (1/4)
Project/Program Wilayah Nilai (Juta Rupiah) APBN APBD BUMN Swasta Pembangunan Jalur KA Banda Aceh - Lhoksemawe Aceh 6,430,000 Pembangunan Jalur KA Batu Ampar - Bandara Hang Nadim Kepulauan Riau 1,236,300 Pembangunan Jalur KA dan elektrifikasi Medan - Araskabu - Kualanamu Sumatera Utara 3,916,000 Pembangunan Jalur KA Duri -Pekanbaru Riau 2,703,600 Pembangunan Jalur KA Lhoksemawe - Langsa - Besitang 5,597,400 Pembangunan Jalur KA Medan - Belawan - Gablon 838,200 Pembangunan Jalur KA Padang Panjang - Bukit Tinggi Sumatera Barat 500,000 Pembangunan Jalur KA Pekanbaru Muara Lembu- Teluk Kuantan - Muaro 4,919,100 Pembangunan Jalur KA Rantauprapat - Gunung Tua - Padang Sidempuan- Sibolga 567,900 Pembangunan Jalur KA Rantauprapat- Duri - Dumai 7,472,000 Pembangunan Jalur KA Rejosari - Bakauheni Lampung 3,686,100 Pembangunan Jalur KA Shortcut Padang - Solok 1,650,000 Pembangunan Jalur KA Simpang - Tanjung Api Api Sumatera Selatan 4,110,000 Pembangunan Jalur KA Tanjung Uncang - Batam Center 1,153,900 Pembangunan shortcut antara Palmerah dan Karet Lintas Serpong DKI Jakarta 1,448,000 Pembangunan shortcut Lintas Tangerang Banten 1,000,000

43 Rincian Sektor: Kereta Api (2/4)
Project/Program Wilayah Nilai (Juta Rupiah) APBN APBD BUMN Swasta Pembangunan jalur ganda KA dan elektrifikasi antara Maja - Rangkasbitung - Merak Banten 3,440,000 Pembangunan jalur KA antara Tonjong - Pelabuhan Bojonegara 75,000 Reaktivasi jalur KA antara Cilegon - Anyer Kidul 425,000 Reaktivasi jalur KA antara Rangkasbitung - Labuan 1,405,000 Pembangunan double-double track (DDT) antara Cikarang - Cikampek Jawa Barat 1,800,000 Lanjutan pembangunan shortcut antara Cibungur - Tanjung Rasa (track, jembatan, persinyalan, telekomunikasi, stasiun) 619,200 Pembangungan jalur KA antara Cikarang - Pelabuhan Cilamaya 3,400,000 Pembangunan jalur KA antara Cangkring - Pelabuhan Cirebon 573,900 Pembangunan jalur ganda antara Cicalengka - Kroya 6,630,000 Reaktivasi jalur KA antara Rancaekek - Tj. Sari dan pembangunan jalur KA baru antara Tj. Sari - Bandara Kertajati 1,709,000 Reaktivasi jalur KA antara Cirebon - Kadipaten dan pembangunan jalur KA baru antara Kadipaten - Bandara Kertajati 1,775,000 Reaktivasi jalur KA antara Banjar - Cijulang 1,640,000 Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Purwokerto - Kroya Jawa Tengah 2,100,000

44 Rincian Sektor: Kereta Api (3/4)
Project/Program Wilayah Nilai (Juta Rupiah) APBN APBD BUMN Swasta Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Lanjutan Kroya - Kutoarjo Jawa Tengah 1,450,000 Lanjutan elektrifikasi jalur KA antara Yogyakarta - Solo 226,500 Elektrifikasi jalur KA antara Kutoarjo - Yogyakarta 640,000 Pembangunan shortcut Solokota - Solo jebres 93,600 Lanjutan reaktivasi jalur KA antara Kedungjati - Tuntang dan peningkatan jalur KA antara Tuntang - Ambarawa 270,100 Reaktivasi jalur KA antara Yogyakarta - Magelang dan Magelang - Ambarawa 1,984,300 Peningkatan jalur KA menuju Pelabuhan Cilacap 150,000 Reaktivasi jalur KA antara Semarang Gudang - Pelabuhan Tanjung Mas 100,000 Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Solo - Paron Jawa Timur 1,531,120 Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Paron - Madiun 780,000 Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa Madiun - Surabaya 4,980,000 Pembangunan jalur KA antara Tulangan - Gununggangsir 754,800 Pembangunan jalur ganda antara Bangil - Banyuwangi 7,890,000

45 Rincian Sektor: Kereta Api (4/4)
Project/Program Wilayah Nilai (Juta Rupiah) APBN APBD BUMN Swasta Reaktivasi jalur KA antara Jombang - Babat - Tuban Jawa Timur 2,725,000 Reaktivasi jalur KA antara Kalisat - Situbondo - Panarukan 1,750,000 Pembangunan jalur KA antara Kandangan - Pelabuhan Teluk Lamong 210,000 Pembangunan jalur KA antara Makassar - Pare-Pare (track, jembatan, stasiun, persinyalan, telekomunikasi, depo) Sulawesi Selatan 4,840,000 Pembangunan jalur KA antara Manado - Bitung (track, jembatan, stasiun, persinyalan, telekomunikasi, depo) Sulawesi Utara 2,312,000 Pembangunan KA Tanjung-Paringin- Rantau- Martapura- Banjarmasin Kalimantan Selatan 2,453,350 Pembangunan KA Lintas Kalimantan 3,000,000 IMO dan PSO Perkeretaapian Nasional Tersebar 25,000,000 Pengadan Gerbong oleh PT KAI Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi 5,000,000 Puruk Cahu - Bangkuang Coal Railway Kalimantan Tengah 18,000,000 5,400,000 50,000,000.0 Soekarno-Hatta International Airport – Halim Railway Banten, DKI Jakarta 30,840,000 6,168,000 23,000,000.0 Bandung Light Rail Transit (LRT) Jawa Barat 6,754,800 2,026,440 5,629,000.0 Tanjung Enim – Tanjung Api-Api Railway, South Sumatera Sumatera Selatan 35,704,680 29,000,000.0 Integrated of Gedebage Multipurpose Terminal (Railway), Bandung 1,596,000 478,800 1,330,000.0 Development of South Sumatera Monorail 6,600,000 1,980,000 5,500,000.0 Development of Batam Railway Kepulauan Riau 2,604,000 781,200 2,390,000.0 Jakarta Monorel DKI Jakarta 10,500,000 Total 288,660,850 154,907,810 - 11,168,000 127,349,000

46 Rincian Sektor: Transportasi Laut
Project/Program Wilayah Nilai (Juta Rupiah) APBN APBD BUMN Swasta 24 Pelabuhan Strategis Termasuk pengerukan, pengembangan terminal kontainer, serta lahannya 242,796 80,000 75,796 87,000 Short sea shipping Kapal, pelabuhan sumur, Bojanegara, Kenal, Pacitan, Cirebon 7,500 3,000 2,000 2,500 Fasilitas kargo umum dan bulk Rencana induk pelabuhan nasional 40,615 20,615 20,000 Pengembangan pelabuhan non-komersil 1.481 pelabuhan 198,100 Pengembangan pelabuhan komersil lainnya 83 pelabuhan 41,500 21,500 Transportasi multimoda untuk mencapai pelabuhan Jalan akses, kereta pelabuhan, kereta pesisir. Lihat Renstra Dirjen Kelautan 50,000 Revitalisasi industri galangan kapal 12 galangan kapal secara menyeluruh (tidak menentukan) 10,800 3,240 7,560 Kapal untuk 5 tahun ke depan Kapal container, barang perintis, bulk carrier, tug & barge, tanker, dan kapal rakyat 101,740 25,000 26,740 Kapal patroli Kapal patrol dari Kelas IA s/d V 6,048 Program Reguler Pemeliharaan Reguler Nasional 200,901 110,901 90,000 Total 900,000 498,049 - 238,151 163,800

47 Rincian Sektor: Transportasi Udara (1/2)
Project/Program Wilayah Nilai (Juta Rupiah) APBN APBD BUMN Swasta Pengembangan Bandara Tanjung Padan (Hanan Judin) Bangka Belitung 1,676,800 Pengembangan Bandara Depati Amir 520,000 Pengembangan Bandara dan Panjang Runway Depati Parbo Kabupaten Krinci Jambi 352,000 Pengembangan Bandara Sultan Syarif Kasim II Riau 2,236,160 Pengembangan Bandara Sultan Thaha 2,104,320 Pengembangan Terminal di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Sumatera Selatan 250,000 Pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang Jawa Tengah 2,300,000 Pembangunan bandara internasional di Propinsi DI Yogyakarta Yogyakarta 11,750,000 5,875,000 Pembangunan Bandara Kertajati Jawa Barat 10,242,699 7,169,889 2,048,540 1,024,270 Pembangunan Bandara Bali Utara Bali 3,900,000 Pembangunan Terminal 3 dan pengembangan Bandara Soekarno-Hatta Banten 35,000,000 Pengembangan terminal penumpang Bandara Djuanda Jawa Timur 1,352,960 Pembangunan Bandara Banten Selatan 2,360,000 Pembangunan Bandara Singkawang Kalimantan Barat 1,250,000 Pembangunan Bandara Muara Taweh Kalimantan Tengah 200,000 Pengembangan Bandara Syamsudian Noor Banjarmasin Kalimantan Selatan 1,868,800 Pembangunan Bandara Tana Paser Kalimantan Timur 512,000 Pengembangan Bandara Bontang Pengembangan Bandara Samarinda Baru 1,536,000 1,075,200 153,600 307,200 Pengembangan Bandara Juwata-Tarakan Pembangunan Bandara Maratua Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, Bulungan Kalimantan Utara 384,000 Pengembangan Bandara Supadio 8,572,160 6,000,512 1,714,432 857,216 Pengembangan Bandara Internasional Lombok Nusa Tenggara Barat 1,061,120 Rehabilitasi Bandara El Tari Kupang Nusa Tenggara Timur 2,226,432 Pengembangan Bandara Sultan Babullah Ternate Maluku Utara 1,203,120 Pengembangan Bandara Oesman Sadik Labuha 700,000 Perpanjangan Runway Bandara di Tual Maluku 275,000

48 Rincian Sektor: Transportasi Udara (2/2)
Project/Program Wilayah Nilai (Juta Rupiah) APBN APBD BUMN Swasta Pembangunan Bandara Namniwel Maluku 295,000 Pembangunan Bandara Moa 235,000 Pengembangan Bandara Ampana di Kabupaten Tojo Una-una Sulawesi Tengah 220,000 Pengembangan Bandar Udara Amahai Pengembangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin -Pembangunan Terminal II di Kawasan Bandara Lama Sultan Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan 5,950,000 Pengembangan Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir-Luwuk 250,000 Pembangunan Bandara Miangas Sulawesi Utara Pengembangan Bandara Jalaludin Gorontalo 2,112,512 Pembangunan Bandara Pohuwato 500,000 Pengembangan Bandara Mutiara Palu 1,989,120 Pengembangan Bandara Samratulangi 8,094,720 Pengembangan Bandara Sentani Papua 985,861 Pembangunan Bandara Keenyam 450,000 Pengembangan Bandara Domine Eduard Osok Papua Barat 1,149,440 Perpanjangan Bandara Mopah Merauke 1,065,472 Pengambangan Bandara Minangkabau Sumatera Barat 3,400,000 Pengembangan Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh 1,277,184 Pengembangan Bandara Fatmawati Bengkulu 2,850,000 Pengembangan Bandara Pulau Enggano 300,000 Pengembangan Bandara Haluoleo Sulawesi Tenggara 2,650,000 Pengambangan Bandara Rendani 1,056,000 Pengembangan Bandara Kualanamu Sumatera Utara 1,866,240 Pengembangan Bandara Tjilik Riwut Kalimantan Tengah 1,958,000 Pengembangan Bandara Rokot 395,000 Pengembangan Bandara Tampa Padang 1,356,000 Pengadaan Pesawat Perintis Tersebar 7,500,000 Pengembangan Bandara di Daerah Terpencil, Perbatasan 13,500,000 Pengembangan Bandara di Daerah Rawan Bencana 9,000,000 Pembangunan Bandara Baru Bali Bali 6,120,000 Pengembangan Bandara Komodo Nusa Tenggara Timur 583,320 Pengembangan Bandara Raden Inten II Lampung 1,312,440 Pengembangan Bandara Matohara Total 174,552,200 84,537,681 4,602,000 55,726,852 29,685,667

49 Rincian Sektor: Darat dan ASDP
Project/Program Wilayah Nilai (Juta Rupiah) APBN APBD BUMN Swasta Short Sea Shipping Utara Jawa Tersebar 4,000,000 Pengembangan Dermaga Penyeberangan 30,000,000 20,000,000 10,000,000 Pengadaan Kapal Ferry Perintis Perlengkapan Keamanan Jalan 16,000,000 Total 60,000,000 50,000,000 -

50 Rincian Sektor: Transportasi Perkotaan
Project/Program Wilayah Nilai (Juta Rupiah) APBN APBD BUMN Swasta Pengembangan BRT Transjakarta DKI Jakarta 8,737,015 6,680,810 1,261,931 408,272 386,002 Pengembangan Semi BRT Kota Batam Kepulauan Riau 108,875 83,252 15,725 5,088 4,810 Pengembangan Semi BRT Kota Bogor Jawa Barat Pengembangan Semi BRT Kota Yogyakarta Yogyakarta Pengembangan Semi BRT Kota Semarang Jawa Tengah Pengembangan Semi BRT Kota Pekanbaru Riau Pengembangan Semi BRT Kota Bandung Pengembangan Semi BRT Kota Manado Sulawesi Utara Pengembangan Semi BRT Kota Gorontalo Gorontalo Pengembangan Semi BRT Kota Palembang Sumatera Selatan Pengembangan Semi BRT Kota Solo Pengembangan Semi BRT Kota Denpasar Bali Pengembangan Semi BRT Kota Ambon Maluku Pengembangan Semi BRT Kota Tangerang Banten Pengembangan Semi BRT Kota Medan Sumatera Utara Pengembangan Semi BRT Kota Makassar Sulawesi Selatan Pengadaan Sarana Multimoda Bus di Bandara Besar Tersebar 26,800,000 20,492,778 3,870,858 1,252,336 1,184,027 Pengembangan Semi BRT Kota Surabaya Jawa Timur 100,000 76,466 14,444 4,673 4,418 Pembangunan KA Sulawesi Makassar- Parepare dan Manado- Bitung) dan Perkotaan Maminasata 3,242,800 2,479,626 468,374 151,533 143,267 Pembangunan KA Perkotaan Mamminasata Tahap I 1,549,040 1,184,483 223,736 72,385 68,437 Pembangunan KA Sulawesi Manado - Bitung Manado- Bitung) dan Perkotaan Maminasata 2,361,080 1,805,414 341,023 110,331 104,313 Pembangunan KA Lingkar Luar Jabodetabek 13,400,000 10,246,389 1,935,429 626,168 592,014 Pembangunan Elevated Loopline Jabodetabek 6,566,000 5,020,731 948,360 306,822 290,087 Pembangunan MRT North- South Tahap II Kampung Bandan- Lebak Bulus 13,266,000 10,143,925 1,916,075 619,907 586,093 Pembangunan Elektrifikasi Yogyakarta-Solo 200,000 152,931 28,887 9,346 8,836 Pembangunan KA Perkotaan Surabaya 5,800,000 4,435,004 837,723 271,028 256,245 Pembangunan MRT Surabaya (Boyo Rail) 4,299,390 3,287,554 620,982 200,906 189,948 Pembangunan LRT Surabaya (Suro Tram) 1,618,050 1,237,251 233,703 75,610 71,486 Pembangunan KA Perkotaan 1,000,000 764,656 144,435 46,729 44,180 Pengadaan KRL KRDI dan Lokomotif 10,720,000 8,197,111 1,548,343 500,935 473,611 Pembangunan KA Akses Bandara Kertajati 1,500,000 1,146,984 216,653 70,093 66,270 Pembangunan KA Akses Bandara Juanda 1,600,000 1,223,449 231,096 74,766 70,688 Pembangunan KA Akses Bandara Ngurah Rai Pembangunan KA Akses Bandara Syamsoedin Noor Kalimantan Selatan 1,507,500 1,152,719 217,736 70,444 66,602 Pembangunan Jalur Layang KA Bandara Kualanamu 2,500,000 1,911,640 361,088 116,822 110,450 Pembangunan Kereta Perkotaan Bandung 2,700,000 2,064,571 389,975 126,168 119,286 Pembangunan KA Akses Bandara Soetta 5,000,000 3,823,280 722,175 233,645 220,901 Total 117,700,000 90,000,000 17,000,000 5,500,000 5,200,000

51 Rincian Sektor: Sumber Daya Air
Project/Program Wilayah Nilai (Juta Rupiah) APBN APBD BUMN Swasta Pengembangan jaringan irigasi, rawa, dan pengairan Nasional 29,751 Pengendalian Banjir, lahar berapi, dan pengaman pantai 73,520 Peningkata kualitas SDA terpadu 6,643 Pengelolaan dan konservasi waduk, embung, dan situ 37,888 Penyediaan dan pengelolaan air baku 19,266 Operasi dan pemeilharaan infrastruktur SDA 9,803 Rehabilitasi irigasi provinsi dan kabupaten seluas 2.75 juta Ha 25,818 Pembangunan waduk PLTA 20,000 Revitalisasi 184 Waduk 13,104 Dukungan penyediaan tanah untuk waduk 29,703 Dukungan terhadap air baku dan SDA 10,000 Alokasi rehabilitasi jaringan irigasi dan SDA 504 kabupaten, 34 kotamadya 68,000 Konversi 33 waduk PLN menjadi PLTA Lokasi masih ditentukan 57,000 7,000 50,000 Total 400,496 275,496

52 Rincian Sektor: Air Minum dan Sanitasi
Project/Program Wilayah Nilai (Juta Rupiah) APBN APBD BUMN Swasta Sambungan Kota Perumahan dan Penambahan Kapasitas Perkotaan Nasional 159,344 47,803 74,891 19,121 17,527 Desa Dilayani 92,673 27,029 46,722 6,178 12,742 Pelayanan sampah, penyediaan fasilitas 3R terpusat dan komunal, Tempat Pembuangan Akhir 96,345 47,655 26,500 5,500 16,690 Pembangunan drainase pengurangan gengangan di perkotaan 13,000 5,000 8,000 Jaringan Air Limbah Perkotaan Terpusat dan Komunal dan peningkatan fasilitas rumah tangga 138,121 91,345 35,000 5,100 6,676 Total 499,483 218,832 191,113 35,899 53,635

53 Rincian Sektor: Perumahan Rakyat
Project/Program Wilayah Nilai (Juta Rupiah) APBN APBD BUMN Swasta Rusunawa Nasional 115,391 57,890 12,500 45,000 Pembangunan dan Perbaikan Rumah 174,161 112,160 20,000 42,000 Penanganan Kawasan Kumuh 179,797 155,785 24,000 Fasilitas Kredit 55,300 Penyertaan Modal Negara untuk Perumnas dan SMF 2,865 Total 527,500 384,000 44,000 87,000

54 RENCANA BESAR PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK 35.000 MW

55 Konsumsi Listrik per kapita (kWh)
RENCANA BESAR PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK MW Kemampuan Investasi PT. PLN adalah Rp 250 triliun dalam 5 tahun Dari alokasi Pinjaman dalam DIPA 2015 sebesar Rp 205,6 triliun, terdapat kekurangan sebesar Rp 339,4 triliun, diharapkan dari anggaran pemerintah, yang sebagian dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pinjaman/penerusan pinjaman, agar kondisi keuangan PT. PLN menjadi sehat. Debt Equity Rasio PT. PLN saat kondisinya kronis sekitar 257 %. Investasi yang paling mendesak untuk mengatasi krisis listrik/potensi krisis listrik Diperlukan program penyehatan kondisi keuangan PT. PLN melalui : Penyesuaian tarif dasar listrik mencapai nilai keekonomiannya pada tahun 2017, dengan tarif yang mencerminkan kemampuan investasi PT. PLN secara mandiri (memperhitungkan beban investasi sesuai kondisi demografi dan geografi yang ada serta beban sasaran bauran energi) Peningkatan injeksi PMN sekitar Rp 134 Triliun ( ). Subsidi yang semakin tepat sasaran (hanya untuk pengguna dibawah 60 KWh) per bulan Fasilitasi pemerintah dalam mengatasi hambatan (bottleneck) investasi, berupa: (a) penjaminan pemerintah untuk investasi; (b) Percepatan persetujuan PKLN; (c) fasilitasi pembebasan lahan; (d) mempermudah perijinan (e) penyesuaian harga jual beli listrik IPP yang lebih menarik terutama energi terbarukan; (f) fasilitasi penyediaan gas untuk pembangkit listrik: serta (g) perlindungan hukum bagi pelaksana proyek. 2014 Kapasitas Pembangkit 2014 adalah 50,7 GW dan Rasio Elektrifikasi 81,5 Persen Pertumbuhan Ekonomi 6-7 persen 2019 Kapasitas pembangkit sekitar 85,7 GW dan Rasio Elektrifikasi 96,6 persen Oleh PLN: Pembangkit: 16,4 GW ( berikut Transmisi 50 ribu kms; Jaringan Distribusi 150 ribu kms) Oleh Swasta: Pembangkit 18,7 GW (berikut transmisi 360 kms) Kebutuhan Investasi : PT. PLN 545 triliun dan Swasta Rp 435 triliun Konsumsi Listrik per kapita (kWh) 843 1.200 55

56 RINCIAN PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK 35
RINCIAN PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK MW Diutamakan untuk mengatasi krisis listrik/potensi krisis Listrik : Mempercepat Penyelesaian beberapa pembangkit listrik percepetan MW yang belum selesai sekitar sekitar MW (PLTU Adipala, PLTUTanjung Awar-Awar, PLTUPangkalan Susu, PLTUTenayan, PLTUBangka Baru, PLTUBelitung, PLTUParit Baru, PLTU Bengkayang, PLTU Pulang Pisau, PLTUTeluk Balikpapan, PLTU Anggrek Gorontalo, PLTU Bima, PLTU Lombok, PLTU Ende, PLTU Kupang, PLTU Tidore, PLTU Ambon dan PLTUJayapura) Pembangunan PLTU combyne/Close Cycle PLTGU Muara Karang, Muara Tawar, Tanjung Priok, dan PLTGU Grati Pasuruan dengan total kapasitas sekitar MW Melakukan percepatan pembangunan PLTU skal besar di Jawa yaitu Jawa Barat (Bojonegara), Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mencapai sekitar MW mencapai sekitar MW (termasuk PLTU Cilacap (5x1000 MW) Mempercepat pembangunan PLTU Mulut Tambang 8,9, 10 (termasuk transmisi HVDC Jawa-Sumatera 500 kV), PLTU Indramayu 1000 MW, PLTU Batang Jateng 2x1000 MW Mempercepat Pembangunan beberapa PLTU ekstension Cirebon 1000 MW dan Suralaya 1000 MW Mempercepat pembanguna berbagai PLTU lainnya yang telah direncanakan (PLTU, PLTP, PLTA) dll Beberapa kondisi/fasilitasi Pemerintah yang Diperlukan : Memilih lokasi yang tanah relatif mudah/tersedia Jaminan Pemerintah melalui Kepres Mempercepat proses persetujuan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) 56

57 RINCIAN PROYEK-PROYEK KETENAGALISTRIKAN

58 KEBUTUHAN PENDANAAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019 Total RUPTL Kebutuhan Belanja Modal Rp. triliun 85,0444 81,58212 109,9473 147,4207 244,3175 980 Pembangkitan 74,7855 67,355 138,0905 174,9325 291,5245 746,688 Pembangkit PLN 38,9055 39,035 87,9305 69,3565 76,4605 311,688 Pembangkit IPP 35,88 28,32 50,16 105,576 107,544 327,48 Pembangkit Belum Ditentukan 107,52 Transmisi 33,97431 36,68725 42,20393 24,64331 10,94004 148,4488 Distribusi 15,19009 16,57487 17,5834 17,20138 18,31343 84,86317 Kebutuhan Penambahan transmsi ribu kms 14 11 9 5 50 Kebutuhan Penambahan distribusi 29 30 31 150 Jumlah Pelanggan juta 60 63 66 69 71 329 Volume Penjualan TWh 223 242 264 287 310 1.326 Rasio Electrifikasi PLN % 85,18 88,19 91,09 93,90 96,61

59 Pembangunan Ketenagalistrikan
No Propinsi Pulau Distribusi (kms) Trafo (MVA) GI (MVA) Transmisi (kms) 1 Papua 3.445,0 180,0 290,0 642,0 2 Papua Barat 681,0 37,0 60,0 100,0 3 Maluku 1.140,0 35,0 612,0 4 Maluku Utara 1.223,0 140,0 376,0 5 Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara 21.656,0 1.217,0 690,0 774,0 6 Nusa Tenggara Timur 4.805,0 102,0 260,0 876,0 7 Sulawesi Utara Sulawesi 1.696,0 349,0 420,0 216,0 8 Gorontalo 871,0 94,0 120,0 200,0 9 Sulawesi Tengah 1.211,0 365,0 570,0 1.882,0 10 Sulawesi Tenggara 4.891,0 395,0 510,0 1.246,0 11 Sulawesi Barat 2.285,0 314,0 150,0 472,0 12 Sulawesi Selatan 11.355,0 2.070,0 1.430,0 673,0 13 Kalimantan Barat Kalimantan 2.977,0 128,0 820,0 1.970,0 14 Kalimantan Selatan 7.730,0 251,0 680,0 686,0 15 Kalimantan Tengah 8.505,0 264,0 460,0 1.416,0 16 Kalimantan Timur 20.471,0 859,0 930,0 1.742,0 17 Kalimantan Utara 944,0 64,0 80,0 416,0 18 Nangroe Aceh Darussalam Sumatera 6.392,0 ,0 2.780,0 2.308,0 19 Sumatera Utara 3.108,0 461,0 10.040,0 3.813,0 20 Sumatera Barat 7.963,0 212,0 1.590,0 1.213,0 21 Riau 10.383,0 448,0 4.460,0 2.878,0 22 Kepulauan Riau 1.577,0 109,0 340,0 23 Bangka Belitung 3.035,0 105,0 600,0 24 Jambi 1.176,0 194,0 1.214,0 25 Sumatera Selatan 3.145,0 444,0 5.200,0 2.392,0 26 Bengkulu 535,0 87,0 300,0 1.300,0 27 Lampung 2.869,0 396,0 1.986,0 2.045,0 28 DKI Jawa-Bali 8.733,0 829,0 10.687,0 595,0 29 Banten 3.422,0 277,0 4.280,0 1.367,0 30 Jawa Barat 26.061,0 1.467,0 11.670,0 31 Jawa Tengah 20.676,0 2.360,0 6.674,0 1.400,0 32 DIY 2.468,0 255,0 1.240,0 54,0 33 Jawa Timur 13.580,0 557,0 7.177,0 1.569,0 34 Bali 4.197,0 802,0 1.630,0 615,0

60 RINCIAN PEMBANGKIT MW

61

62

63

64

65

66

67