BENTUK KEPATUHAN TERHADAP UU PARPOL DAN UU PEMILU

Presentasi berjudul: "BENTUK KEPATUHAN TERHADAP UU PARPOL DAN UU PEMILU"— Transcript presentasi:

1 BENTUK KEPATUHAN TERHADAP UU PARPOL DAN UU PEMILU
AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK UU NO 32 TH 2002 SETIAP PARPOL MEMILIKI REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE SK KPU NO 676 TH 2003 TENTANG TATA ADMINSITRASI KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PARPOL SERTA PELAPORAN DANA KAMPANYE BENTUK KEPATUHAN TERHADAP UU PARPOL DAN UU PEMILU

2 PARTAI POLITIK Adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk sekolompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta menjaga NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

3 FUNGSI PARTAI POLITIK SARANA KOMUNIKASI POLITIK
SARANA SOSIALISASI POLITIK SARANA REKRUTMEN POLITIK SARANA PENGATUR KONFLIK

4 PERAN DAN FUNGSI AKUNTANSI PARTAI POLITIK
Pihak internal (Ketua, Staff partai politik) Pihak Eksternal (donatur, supplier, Konstituen)

5 SUMBER KEUANGAN PARTAI :
IURAN ANGGOTA SUMBANGAN YANG SAH MENURUT HUKUM (INDIVIDU Rp 1 miliar/tahun, PERUSAHAAN Rp 4 miliar/tahun) BANTUAN DARI ANGGARAN NEGARA/DAERAH

6 Karakteristik PARPOL Berkenaan Pengelolaan dana
Terdapat peraturan yang membatasi jumlah uang yang dapat diterima parpol Terdapat peraturan sumber dana, sebagian besar mengandalkan iuran anggota sebagai sumber dana utama, setelah itu baru sumbangan masyarakat dan perusahaan Pelarangan bagi parpol membuka unit usaha atau menanamkan modal pada perusahaan Pengaturan yang ketat terhadap sumbangan dari organisasi massa dan organisasi non pemerintah

7 Format buku penerimaan & Pengeluaran Kas/Bank Dana Kampanye
Tgl Nmr bukti Uraian Kode akun Debet Kredit Saldo

8 Format daftar Sumbangan Dana Kampanye yang melebihi Rp 5 juta
No Nama penyumbang dan idnetitas Alamat dan nomor telpon klasifikasi Jumlah Rupiah Bentuk Sumbangan keterangan 1 2 3 4 5 Klasifikasi Bentuk Sumbangan Perorangan Uang tunai Barang Jasa Badan usaha bentuk sumbangan lainnya Bendahara Ketua

9 PERBEDAAN KARAKTER ORGANISASI NIRLABA DAN PARTAI POLITIK
UU YAYASAN TIDAK ADA BATASAN PENYUMBANG TIDAK ADA KEWAJIBAN MELAPORKAN DAFTAR PENYUMBANG HASIL KEGIATAN BERUPA JASA PELAYANAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM AKUNTABILITAS BERUPA KEGIATAN YANG SESUAI DENGAN TUJUAN ORGANISASI KINERJA DIUKUR BERDASARKAN RASIO BIAYA TERHADAP KUALITAS JASA BUKAN ORGANISASI PUBLIK PARTAI POLITIK UU PARTAI POLITIK DAN UU PEMILU ADA BATASAN PENYUMBANG ADA BATASAN MAKSIMUM JUMLAH SUMBANGAN DAFTAR PENYUMBANG WAJIB DILAPORKAN HASIL KEGIATAN KEKUASAAN POLITIK AKUNTABILITAS BERSIH DARI POLITIK UANG KINERJANYA DIUKUR DARI RASIO BIAYA DAN JUMLAH SUARA YANG DIDAPAT MERUPAKAN ORGANISASI PUBLIK SEHINGGA KEBUTUHAN PUBLIK UNTUK MENILAI KINERJA PARTAI LEBIH BESAR DIBANDING ORGANISASI NIRLABA

10 JENIS-JENIS LAPORAN KEUANGAN PARPOL
LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN MERUPAKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SECARA PERIODIK. TERDIRI DARI LAPORAN POSISI KEUANGAN, LAPORAN AKTIVITAS, DAN LAPORAN ARUS KAS SERTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN PEMILU MERUPAKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA KEGIATAN PEMILU TERUTAMA PERTANGGUNGJAWABAN DANA KAMPANYE

11 PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN PARPOL
PENGURUS ANGGOTA PEMERINTAH TERMASUK MAHKAMAH AGUNG DAN LEMBAGA PENGAWAS PARTAI POLITIK PENYUMBANG KREDITOR PUBLIK ATAU MASYARAKAT LUAS TERUTAMA KONSTETUAN PARPOL

12 KONTRAVERSIAL STANDAR AKUNTANSI KHUSUS PARTAI POLITIK
Standarisasi Akuntansi dan Pelaporan parpol Pertanggunjawaban keuangan partai politik, akan memberikan informasi kepada publik bagaimana partai memperoleh dana, kecakapannya mengelola dana, dan tertib pembelanjaannya Pencatatan Keuangan yang Transparan Memberikan gambaran kepada publik tentang kualitas dan komitmen partai politik dalam mencegah taktik politik uang (money politic) Laporan Keuangan memberikan gambaran apakah partai politik telah menjalankan mandat rakyat atau justru pada kelompok kepentingan yang memberikan donasi besar

13 AUDIT DANA KAMPANYE PARPOL
GOOD POLITICAL PARTY GOVERNANCE (GPPG) ADALAH SUATU SISTEM TATA KELOLA SUMBERDAYA ORGANISASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI DENGAN PRINSIP TERBUKA DAN DAPAT DIPERTANGGUNJAWABKAN MENGAPA PERLU GPPG ?

14 AGREE UPON PROCEDURE AUDIT
PENERIMAAN DANA MEMERIKSA PENYUMBANG DANA KAMPANYE APA MUNCUL LEBIH DARI SEKALI MELAKUKAN SAMPLING BESARNYA SUMBANGAN KEPADA DONATUR TIDAK ADA UNSUR PAKSAAN MEMERIKSA APAKAH DANA KAMPANYE DIPEROLEH DARI PIHAK ASING MEMERIKSA SUMBANGAN DALAM BENTUK NATURA MEMERIKSA APAKAH SUMBANGAN TERSEBUT TIDAK MENGIKAT PARTAI

15 AGREE UPON PROCEDURE AUDIT
PENGELUARAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN BERDASARKAN KELENGKAPAN DAN KESAHIHAN BUKTI MEMERIKSA SUMBANGAN NATURA ATAU JASA FASILITAS MEMERIKASA APAKAH TIDAK ADA PENGELUARAN YANG BERKAITAN DENGAN BISNIS MELAKUKAN PERHITUNGAN KAS DAN MELAKUKAN REKONSILIASI SALDO BANK MELAKUKAN KONFIRMASI SALDO BANK MELAKUKAN OBSERVASI TERHADAP AKTIVA