PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN

Presentasi berjudul: "PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN"— Transcript presentasi:

1 PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN

2 PERSEDIAAN KSAP Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.(PSAP 05 Par. 4) lampiran I PP No.71 Tahun 2010

3 KSAP CAKUPAN PERSEDIAAN Persediaan merupakan aset yang berupa:
Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah; Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi; Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. lampiran I PP No.71 Tahun 2010

4 KSAP CONTOH PERSEDIAAN Persediaan dapat terdiri dari : Barang konsumsi
Amunisi Bahan untuk pemeliharaan Suku cadang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga Pita Cukai dan leges Bahan baku Barang dalam proses/setengah jadi Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat lampiran I PP No.71 Tahun 2010

5 PENGAKUAN PERSEDIAAN Persediaan diakui :
pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah lampiran I PP No.71 Tahun 2010

6 KSAP PENGUKURAN PERSEDIAAN
Biaya perolehan Harga pokok produksi Nilai wajar Persediaan diperoleh dengan pembelian Persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri Persediaan diperoleh dengan cara lain, misalnya donasi/rampasan = Harga pembelian + biaya pengangkutan + biaya penanganan – potongan harga – rabat Biaya Langsung + biaya tidak langsung Nilai tukar aset secara wajar lampiran I PP No.71 Tahun 2010

7 PENGUKURAN PERSEDIAAN
KSAP Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan: Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis lampiran I PP No.71 Tahun 2010

8 PENGUKURAN PERSEDIAAN
KSAP Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods) Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian persediaan. lampiran I PP No.71 Tahun 2010

9 PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN
KSAP LAPORAN KEUANGAN MENGUNGKAPKAN: Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan, seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang lampiran I PP No.71 Tahun 2010

10 PENCATATAN Metode Perpetual Metode Periodik
Mencatat setiap persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu terupdate dalam pembukuan Memiliki internal kontrol yang lebih baik namun mengharuskan disiplin dalam mencatat  harus dilengkapi sistem terkomputerisasi Metode Periodik Persediaan tidak di-update apabila ada persediaan yang masuk atau keluar. Persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode. Persediaan yang tidak ada pada saat perhitungan stock opname = persediaan yang digunakan (persediaan yang hilang dianggap digunakan, karena tidak ada kontrol pencatatan)

11 METODE PERPETUAL Pembelian persediaan : Dr. Persediaan 5.000
Cr.Kas di Bendahara Pengeluaran Pemakaian persediaan: Dr.Beban persediaan Cr.Persediaan Di akhir periode/saat penyesuaian: Tidak dilakukan penjurnalan Saldo Persediaan – = 2.000

12 METODE PERPETUAL - kehilangan
Di akhir diketahui persediaan tersisa 1500 padahal berdasarkan pencatatan sebesar sehingga ada 500 yang hilang. Penyesuaian: Dr. Kerugian kehilangan barang 500 Cr.Persediaan *jika kegiatan ini rutin terjadi dapat diklasifikasikan sebagai beban persediaan, namun jika jumlahnya material dan jarang terjadi masuk beban non operasional. Jurnal ini juga digunakan untuk mencatat nilai persediaan yang rusak / mengalami penurunan nilai, karena daluwarsa (perlu berita acara yang menyatakan barang persediaan rusak.

13 METODE PERIODIK Pembelian persediaan (pendekatan aset) :
Dr. Persediaan Cr.Kas di Bendahara Pengeluaran Pemakaian persediaan: Tidak dilakukan penjurnalan Di akhir periode/saat penyesuaian: Diketahui persediaan yang tersisa 2.000 Dr.Beban persediaan Cr.Persediaan

14 METODE PERIODIK Pembelian persediaan (pendekatan beban) :
Dr. Beban Persediaan Cr.Kas di Bendahara Pengeluaran Pemakaian persediaan: Tidak dilakukan penjurnalan Di akhir periode/saat penyesuaian: Diketahui persediaan yang tersisa 2.000 Dr.Persediaan Cr. Beban Persediaan Di awal periode dibuat jurnal balik untuk konsistensi Dr. Beban Persediaan Cr. Persediaan

15 MENYUSUN LO DARI CTA Informasi tersedia Persediaan 31/12/20X1 7.000
Belanja Persediaan selama 20X Persediaan 31/12/20X Persediaan yang terpakai – = Nilai beban persediaan dalam LO sebesar Belanja persediaan dalam LRA

16 TRANSAKSI PERSEDIAAN Saldo persediaan 31 Des 20X1 sebesar Entitas pada 1 Feb 20X2 melakukan belanja persediaan sebesar Pada 31 Des 20X2 saldo persediaan Tanggal Finansial Anggaran 1 Feb Persediaan Belanja Barang Kas Perubahan SAL 31 Des Beban Persediaan Tidak ada jurnal Lampiran 1 PP No. 71 Tahun 2010