KEMNAKER RI PAPARAN RAPAT KOORDINASI Ditjen Binalattas Surabaya, 11-12 Oktober 2017.

Presentasi berjudul: "KEMNAKER RI PAPARAN RAPAT KOORDINASI Ditjen Binalattas Surabaya, 11-12 Oktober 2017."— Transcript presentasi:

1 KEMNAKER RI PAPARAN RAPAT KOORDINASI Ditjen Binalattas Surabaya, Oktober 2017

2 STRUKTUR SEKRETARIAT BNSP
MENTERI KETENAGAKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS KEPALA SEKRETARIAT BNSP BAGIAN PERENCANAAN REGULASI DAN UMUM BAGIAN KERJASAMA KELEMBAGAAN SERTIFIKASI BAGIAN SISTEM SERTIFIKASI DAN INFORMASI SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN REGULASI SUB-BAGIAN FASILITAS LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI SUB-BAGIAN SISTEM SERTIFIKASI SUB BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM SUB-BAGIAN FASILITAS PEMBERDAYAAN DAN KERJASAMA LEMBAGA SERTIFIKASI SUB-BAGIAN SISTEM INFORMASI

3 SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
TUGAS DAN FUNGSI (KEP.282/MEN/XII/2004 Percepatan pengembangan sistem sertifikasim kompetensi kerja nasional yang harmonis dan terpadu Percepatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja pada semua bidang profesi di wilayah NKRI Percepatan pengakuan industri/pihak pengguna di dalam negeri dan luar negeri TUGAS Melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. di bidang FUNGSI PERMENAKER NOMOR 18 TAHUN 2015 SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TUGAS Memberikan dukungan administratip dan teknis kepada BNSP FUNGSI Menyusun perencanaan, program dan anggaran; mengelola urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan rumah tangga Memberikan dukungan penyusunan regulasi dan pelaksanaan advokasi Memberikan dukungan pelaksanaan kerjasama kelembagaan sertifikasi, dan Memberikan dukungan pelaksanaan koordinasi sistem sertifikasi dan informasi

4 PAGU DAN REALISASI ANGGARAN SERTA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 -2016
BELANJA ( % ) SISA ANGGARAN SEMULA SETELAH REVISI 41,500,000,000 201,876,054,000 121,951,753,459 (60,41) 79,924,300,541 (39,59) TAHUN 2016 87,716,678,000 53,985,266,000 52,672,332,990 (97,57) 1,312,933,010 (2,43)

5 PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017
BELANJA ( % ) SISA ANGGARAN SEMULA SETELAH REVISI 40,190,719,000 36,954,429,000 17,920,533,363 (48,49) 19,033,875,637 (51,51)

6 KEGIATAN DAN PAGU ANGGARAN SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2018
Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi NO OUTPUT FUNGSI EKONOMI FUNGSI PENDIDIKAN TOTAL Target 1. Peningkatan SDM Bidang Sertifikasi 40 Orang 1.350 Orang 1.390 Orang 2. Promosi Sertifikasi 15 Paket - 3. Lembaga Sertifikasi Terkendali 150 Lembaga 151 Lembaga 301 Lembaga 4. Pelaksanaan Sertifikasi Orang Orang Orang 5. Layanan Tugas Teknis Lainnya 5 Kegiatan 6. Lembaga Sertifikasi Berlisensi 210 Lembaga 7. Skema Sertifikasi Kualifikasi KKNI dan Okupasi 3 Kegiatan 8. Peningkatan SDM Pengelola LSP 6 Kegiatan 9. Pedoman, Norma, Standar, Prosedur dan Keluaran Sistem Sertifikasi 16 Dokumen

7 DATA PENDUKUNG : 1. Komponen Kegiatan NO OUTPUT FUNGSI EKONOMI
FUNGSI PENDIDIKAN Kegiatan Volume 1. Peningkatan SDM Bidang Sertifikasi  Pelatihan Asesor Kompetensi  Sertifikasi MasterAsesor Kompetensi 20 org Pelatihan Auditor Sistem Manajemen Mutu RCC Asesor/Master Asesor Pelatihan Penerapan Pendokumentasian Manajemen Mutu LSP Pelatihan Asesor Kompetensi Bimtek Pengembangan Skema 40 org 1.150 org 60 org 2. Promosi Sertifikasi  Pameran  Penyelenggaraan Website BNSP 3 Kgt 12 Kgt 3. Lembaga Sertifikasi Terkendali  Advokasi Pada 12 Sektor Prioritas  Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi  Pengendalian, Monitoring danEvaluasi Program 20 Lbg 100 Lbg 30 Lbg Surveilan (untuk surveilan 100 lbg luar Jakarta dan 50 lbg dalam kota) 150 Lbg

8 Dasar Instruktur Otomotif BBLKI Bandung Dasar Instruktur BBLKI Cevest
 Pelaksanaan Sertifikasi BBLKI Bandung Serang Medan  Pelaksanaan Sertifikasi BLK 8.800 org 6.048 org org 2.624 org  BBLKI Bandung BBLKI Semarang BBLKI Serang BBLKI Medan BLK Surakarta Pelaksanaan Sertifikasi Sektor 4.800 org 1.600 org 3.200 org org Surakarta  Pelaksanaan Sertifikasi BBLKI Semarang  Pelaksanaan Sertifikasi Diklat Dasar Instruktur Otomotif BBLKI Bandung Dasar Instruktur BBLKI Cevest 3.200 org 16 org Bekasi  Upgrading Instruktur BLKI Serang Jurusan LAS  Upgrading Instruktur BBLKI 16 org 4. Pelaksanaan Sertifikasi Bandung Jurusan Teknologi Manufacture  Upgrading Instruktur BLKI Cevest Jurusan Elektronika  Upgrading Instruktur Metodologi ILPP  Upgrading ILPS Kejuruan Multimedia  Instruktur Metodologi ILPS  Upgrading ILPS Jurusan Las  Pelaksanaan sertifikasi Instruktur Metodologi Portofolio  Upgrading Instruktur Jurusan 16 org 40 org 240 org 20 org 60 org

9 Kementerian/Regulator
Pariwisata BLK Aceh BLK Sorong BLK Makassar BLK Lombok Timur BLKTernate BLKBantaeng BLKSamarinda BLKAmbon BLKPadang PelaksanaanSertifikasiSektor PelaksanaanSertifikasiPeserta Pemagangan 240org 3.520org 1.472org 320org 288org 192org 720org 640org 960org org 1.000org 5. LayananTugasTeknisLainnya DiseminasiPedomandan PeraturanBNSP HarmonisasiSertifikasidengan Kementerian/Regulator PelaksanaanKerjasamaLuar NegeridalamrangkaKerjasama Internasional PenerapanASEANGuiding Principle(QualityInsurance) PeningkatanKapasitasSDM 10kgt 2kgt 6Neg 3kgt 1kgt 6. LembagaSertifikasiBerlisensi PenyiapanLSP Berlisensi/Apreisasi Asesmen 60lbg 150lbg 7. SkemaSertifikasiKualifikasi KKNIdanOkupasi VerifikasiSkema PemetaanSkemaSertifikasi 8. PeningkatanSDMPengelola LSP PelatihanAsesorLisensi UpgradingAsesorLisensi 4kgt

10 Informasi Sertifikasi dan Data Base BNSP-LSP
 Kaji Ulang/Penyusunan Peraturan BNSP 10 Pdmn Pedoman, Norma, Standar,  Pengembangan Standar 3 kgt 9. Prosedur dan Keluaran Sistem Pelayanan Minimum Sertifikasi  Pengembangan Sistem Informasi Sertifikasi dan Data Base BNSP-LSP 3 kgt

11 KEBIJAKAN SERTIFIKASI TAHUN 2018
Melakukan percepatan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional yang harmonis dan terpadu, melalui : Pengembangan harmonisasi sistem sertifikasi kompetensi kerja lintas sektoral khususnya untuk peserta magang. Pengembangan keterpaduan pelatihan, sertifikasi kompetensi kerja dan penempatan tenaga kerja baik didalam maupun di luar negeri.

12 Lanjutan ….. Percepatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja lulusan BLK Alokasi dana dekonsentrasi program sertifikasi di UPTP Mendorong terbentukanya LSP pihak ke 2 di UPTP Percepatan terbentuknya infrastruktur LSP di UPTP antara lain : Pelatihan Penerapan dan Pendokumentasian Sistem Manajemen Mutu; Pelatihan Asesor Kompetensi; Pelatihan Auditor Sistem Manajemen Mutu Mendorong terbentuknya TUK di UPTD

13 Lanjutan ….. Percepatan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja khususnya pada 12 Sektor Prioritas/ Reguler pada semua wilayah NKRI Tersusunnya skema sertifikasi pada 12 Sektor Prioritas/Reguler, baik skema kualifikasi, okupasi ataupun klaster Mendorong tercetaknya Master Asesor Kompetensi pada 12 Sektor Prioritas/Reguler di Daerah Mendorong persebaran Asesor Kompetensi 12 Sektor Prioritas/reguler di Daerah Mendorong terbentuknya TUK di 12 Sektor Prioritas/Reguler di Daerah

14 Lanjutan …. 4. Percepatan pengakuan industri/pihak pengguna di dalam negeri dan di luar negeri, difokuskan pada: Pengembangan regulasi dan sistem insentif untuk pemberlakuan sertifikat kompetensi dalam manajemen SDM Pengembangan kerja sama saling pengakuan kesetaraan (MRA) dengan negara-negara lain

15 KENDALA DAN HAMBATAN TAHUN 2017
Masih belum meratanya sebaran lembaga sertifikasi, TUK, asesor kompetensi Koordinasi dan sinergi program pengembangan SDM antar Kementerian/lembaga masih belum efektif

16 HARAPAN PELAKSANAAN TAHUN 2018
Sertifikasi lulusan BLK dapat dilaksanakan oleh LSP 2 dilingkungan Lattas Program pelatihan yang diselenggarakan di UPTP binaan sesuai dengan skema yang dikembangkan oleh LSP 2. Jumlah asesi tersedia sesuai dengan skema sertifikasi LSP 2 di seluruh UPTD binaan TUK dikembangkan diseluruh UPTD binaan, sesuai dengan skema yang ada

17 DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Nomor PER.19/MEN-SJ/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sitem Pelatihan Kerja Nasional Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

18 DUKUNGAN SDM SEKRETARIAT BNSP
No. JABATAN JUMLAH KET 1. Struktural 10 2. Fungsional Umum 22 TOTAL 32

19 DUKUNGAN SDM ANGGOTA BNSP
No. JABATAN JUMLAH KET 1. Ketua 1 2. Anggota 21 TOTAL 22

20 VISI DAN MISI BNSP Visi : Terwujudnya SDM yang kompeten, profesional, bersertifikat kompetensi profesi dan berintegritas tinggi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Misi : Mengembangkan kelembagaan sertifikasi agar dapat diakses masyarakat seluruh Indonesia; Memberikan pelayanan lisensi untuk menjamin mutu dan kredibilitas sertifikasi profesi di Indonesia; Memberikan pelayanan sertifikasi kompetensi profesi yang menjadi hak bagi warga negara Indonesia; Harmonisasi sertifikasi untuk memastikan saling pengakuan kompetesi profesi lintas sektor dan lintas negara; Mengembangkan sistem informasi sertifikasi untuk memastikan link and match antara pencari kerja dan peluang pasar dalam hal kualifikasi dan kompetensi; Pengendalian mutu sertifikasi untuk menjamin mutu, imparsialitas dan peningkatan berlanjut. 

21 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
RENSTRA BNSP Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Kerja INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Realisasi Target Indikator Kinerja 1 : Jumlah LSP terlisensi 142 350 180 100 322 110 250 120 130 Indikator Kinejra 2 Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi Indikator Kinerja 3 Jumlah skema sertifikasi kualifikasi KKNI dan Okupasi 400 20 388 25 148 30 51 35 40 Indikator Kinerja 4 Jumlah asesor yang ditingkatkan kompetensinya 5.000 3,500 7,433 1,000 13.057 1.000 8351 Indikator Kinerja 5 Jumlah kualifikasi MRA yang diterapkan - 8 12 4 56 27

22 PROSES PELATIHAN DAN ASESMEN ASESOR KOMPETENSI
CALON PESERTA ASESOR PERSYARATAN: Memiliki Sertifikat Teknis dari LSP Penididikan minimal D3 Menguasai prog Office 1 LSP Pengajuan Sebagai Asesor LSP Pengajuan namai peserta pelatihan dan sertifikasi asesor metodologi / pelatihan mandiri 2 BNSP 6 Verifikasi oleh tim teknis Penerbitan SK Penerbitan sertifikat Penyerahan sertifikat asesor Rekomendasi Asesor Penguji 5 Menunjuk Master Asesor 3 4 PELAKSANAAN ASESMEN ASESOR PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI 40 JP Menunjuk Master Asesor Penguji

23 LSP PROSES GENERIK ASESMEN KOMPETENSI PESERTA UJI KOMPETENSI
MEMBENTUK 6 LSP REKOMENDASI 7 MENGAJUKAN PERMOHONAN 1 MENUNJUK ASSESSOR 3 LAPORAN ASSESSMEN 5 SURVAILEN 9 PEMBERIAN SERTIFIKAT KOMPETENSI 8 10 KOMITE TEKNIK TIM ASSESSOR KOMPETENSI ASSESSMEN 4 PESERTA di TUK Memilih TUK 2 PESERTA UJI KOMPETENSI

24 Sertifikasi Profesi Sertifikasi terhadap kompetensi profesi: dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Personil/Profesi, berlaku apabila masih kompeten. Sertifikasi untuk mendapat status profesi: dilakukan organisasi profesi, biasa disebut juga lisensi/registrasi profesi. Sertifikat pelatihan: oleh lembaga pelatihan, biasa disebut juga Certificate of attainment, berlaku selamanya

25 √ PROSES LISENSI LSP MELALUI PROSES AKREDITASI MEMBENTUK 5 REKOMENDASI
6 MENGAJUKAN PERMOHONAN 1 MENUNJUK ASSESSOR 2 SURVAILEN 8 PEMBERIAN AKREDITASI 7 LAPORAN ASSESSMEN 4 KOMITE TEKNIK* TIM ASSESSOR LISENSI ASSESSMEN/ RE-ASSESSMEN 3 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

26 Jumlah Asesor Kompetensi
NO SUMBER DANA 2006 s/d 2016 TAHUN2017 Jumlah 2017 TOTAL Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des 1. Asesor Kompetensi Mandiri 45.598 940 1.484 674 413 1.370 827 856 1.013 - 7.577 2. BNSP 40 132 57 19 9 257 1.524 806 470 1.389 836 7.834 53.432

27 Jumlah Sertifikasi NO SUMBER DANA 2006s/d 2016 TAHUN 2017 Jumlah 2017
TOTAL Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 1. Dana Mandiri 30.849 26.473 18.658 40.585 51.767 22.657 23.951 - 2. BNSP 35.732 Catatan : Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) tahun 2017 adalah sebanyak orang, sedang dalam pelaksanaan.

28 Data Sertifikasi Per Sektor
NO SEKTOR Jumlah2006 s/d2016 TAHUN2017 Jumlah 2017 TOTAL Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 1. TeknologiInformatikadanKomunikasi (KemenKominfo) 66.656 432 515 376 2.111 2.894 867 1.476 8.671 75.327 2. PariwisatadanKebudayaan(Kemen Pariwisata) 581 1.828 2.578 3.719 8.978 4.157 8.404 30.245 3. Ketenagakerjaan(TKI) 10.759 9.000 2.980 4.960 6.400 3.744 5.540 43.383 4. Ketenagakerjaan 46.729 377 1.082 189 1.184 2.949 2.130 1.636 9.547 56.276 5. Industri 717 2.757 1.012 2.885 4.900 650 1.985 14.906 6. PerbankandanJasaKeuangan 585 1.395 1.774 242 2.265 5.421 551 12.233 7. Perkoperasian 8.035 704 - 287 991 9.026 8. ESDM 35.111 180 138 142 232 351 680 402 2.125 37.236 9. Perhubungan 10.789 533 441 48 222 295 182 416 2.137 12.926 10. Kesehatan 8.965 2.361 24 63 187 8.529 229 11.393 20.358 11. KecantikandanSPA 31.790 1.461 517 1.207 933 4.118 35.908 12. DalamNegeri 1.492 86 1.578 13. Keamanan 2.644 253 22 344 640 1.259 3.908 14. AnekaJasaLainnya 41.079 729 93 752 433 537 496 421 3.461 44.540 15. KelautandanPerikanan 49.806 4.868 6.552 352 396 2.612 250 15.734 65.540 16. Kehutanan 2.587 73 60 28 990 52 236 16 1.455 4.042 17. Perdagangan 1.333 114 34 17 53 20 311 1.644 18. PekerjaanUmum 1.594 - 147 16 96 70 6 335 1.929 19. Pertanian 30.411 4.224 23 34 214 442 11 5.044 35.455 20. PendidikandanKebudayaan 37.498 2.151 1.528 8.297 21.412 9.220 3.169 1.729 47.506 85.004 TOTAL 30.849 26.473 18.658 40.585 51.767 22.657 23.951

29 Daftar LSP Terlisensi BNSP
NO TAHUN LSP PIHAK 1 LSP PIHAK 2 LSP PIHAK 3 JUMLAH 1 38 4 100 142 2 2015 137 8 35 180 3 2016 263 14 45 322 2017 198 24 27 249 636 50 207 JUMLAH KESELURUHAN LSP SAMPAI 18 SEPTEMBER 2017 893

30 TERIMA KASIH