Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

RAPAT KOORDINASI BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TAHUN ANGGARAN 2017
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Surabaya, 11 Oktober 2017 1

OUTLINE STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINALATTAS
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN SERTA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2012 – 2016; PROGRAM, PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017; PROGRAM, KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2018; PENUTUP

STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI DITJEN BINALATTAS
05/06/2018 STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI DITJEN BINALATTAS

STRUKTUR ORGANISASI (Permenaker No 13. 18. 21. DAN 22 Tahun 2015)
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP) 17 UPTP BLK 2 UPTP BPP DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA DIREKTORAT BINA INSTRUKTUR DAN TENAGA PELATIHAN DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN DIREKTORAT BINA PEMAGANGAN DIREKTORAT BINA PRODUKTIVITAS SEKRETARIAT DITJEN BINALATTAS SEKRETARIAT BNSP

TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINALATTAS (Permenaker No 13 Tahun 2015)
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas. Fungsi : Perumusan kebijakan di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja. kelembagaan pelatihan. instruktur dan tenaga pelatihan. pemagangan. dan produktivitas; Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelatihan kerja dan peningkatan mutu pengelolaan lembaga pelatihan;

…lanjutan Penyusunan norma. standar. prosedur. dan kriteria di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja. kelembagaan pelatihan. instruktur dan tenaga pelatihan. pemagangan. dan produktivitas; Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja. kelembagaan pelatihan. instruktur dan tenaga pelatihan. pemagangan. dan produktivitas; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi kompetensi dan pelatihan kerja. kelembagaan pelatihan. instruktur dan tenaga pelatihan. pemagangan. dan produktivitas; Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

05/06/2018 PAGU DAN REALISASI ANGGARAN SERTA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM TAHUN 2012 – 2016

REALISASI ANGGARAN

CAPAIAN PROGRAM DITJEN BINALATTAS 2015 - 2016
NO INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN RENSTRA APBN CAPAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL Target Capaian S.D. 2016 s.d ( %) 1 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Orang 79,408 83,378 100,000 150,000 200,000 612,786 96,327 92,236 84,631 79,666 171,902 28.05 2 Jumlah Lembaga Pelatihan yang Terakreditasi Lembaga 300 380 400 450 470 2,000 415 408 475 455 863 43.15 3 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Sertifikasi Kompetensi 350,000 202,750 208,750 214,750 220,750 1,197,000 152,750 233,908 153,888 231,962 465,870 38.92 4 Jumlah Tenaga Kerja yang meningkat Produktivitasnya 2,180 9,350 9,825 10,025 10,300 41,680 2,645 2,404 8,180 10,584 25.39 Catatan : Capaian PBK 2016 dan LPK terakreditas tahun 2016 jauh berkurang dari target karena adanya self-blocking; Jumlah capaian sertifikasi tiap tahunnya sudah termasuk capaian sertifikasi Mandiri

PAGU DAN REALISASI TAHUN ANGGARAN 2017
05/06/2018 PAGU DAN REALISASI TAHUN ANGGARAN 2017

REALISASI ANGGARAN PER SATKER PER 09 OKTOBER 2017
No Unit Eselon I Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi Keu (%) Fisik (%) Sisa Pagu 1. Ditjen Binalattas 54,10 61,44 REALISASI PER JENIS BELANJA No Jenis Belanja Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi (%) Sisa Pagu 1. Belanja Pegawai (51) 72,15 2. Belanja Barang (52) 55,26 3. Belanja Modal (53) 46,23 Total 54,10 REALISASI PER KEWENANGAN No Kewenangan Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi Keu (%) Sisa Pagu stlh blokir 1. Kantor Pusat 40,18 2. Kantor Daerah 65,23 3. Dekonsentrasi 77,69 Total 54,10

Satuan Kerja Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi Belanja Pegawai Realisasi Belanja Barang Rea;isasi Belanja Modal Realisasi Real. Keu (%) Setditjen Binalattas - 72,22 Dit. Bina Stankomlatker 50,13 Dit. Bina Intala 70,15 Dit. Bina Lemlat 36,01 Dit. Bina Pemagangan 45,51 Dit. Bina Produktivitas 76,97 Set. BNSP 48,78 JUMLAH 40,18 *Font Merah : Realisasi di bawah 54,10% (Total Realisasi Ditjen Binalattas)

Satuan Kerja Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi Belanja Pegawai Realisasi Belanja Barang Rea;isasi Belanja Modal Realisasi Real. Keu (%) BBPLK Bandung 64,88 BBPLK Bekasi 53,50 BBPP 76,29 BBPLK Serang 66,30 BBPLK Medan 49,43 BBPLK Semarang 62,48 BLK Banda Aceh 64,04 BLK Surakarta 73,89 BLK Padang 76,84 BLK Samarinda 79,10 *Font Merah : Realisasi di bawah 54,10% (Total Realisasi Ditjen Binalattas)

Unit Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi Belanja Pegawai Realisasi Belanja Barang Rea;isasi Belanja Modal Realisasi Real. Keu (%) BLK Sorong 80,30 BLK Ternate - 59,10 BLK Makassar 74,06 BLK Kendari 72,43 BLK Ambon 80,43 BPP Kendari 76,97 BLK Lombok Timur 52,84 BLK Bantaeng 65,51 BLK Lembang 63,05 JUMLAH 65,23

Unit Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi Belanja Pegawai Realisasi Belanja Barang Rea;isasi Belanja Modal Realisasi Real. Keu (%) Disnakertrans Jakarta - 52,08 Disnakertrans Jawa Barat 96,21 Disnakertrans Jawa Tengah 88,97 Disnakertrans Yogyakarta 88,44 Disnakertrans Jawa Timur 82,78 Disnakermobduk NAD 53,95 Disnakertrans Sumatera Utara 68,95 Disnakertrans Sumatera Barat 89,10

Unit Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi Belanja Pegawai Realisasi Belanja Barang Rea;isasi Belanja Modal Realisasi Real. Keu (%) Disnakertrans Riau - 70,04 Dinsosnakertrans Jambi 71,34 Disnakertrans Sumatera Selatan 85,93 Disnakertrans Lampung 72,70 Disnakertrans Kalimantan Barat 80,02 Disnakertrans Kalimantan Tengah 83,09 Disnakertrans Kalimantan Selatan 92,38 Disnakertrans Kalimantan Timur 53,28 Disnakertrans Sulawesi Utara 81,43

Unit Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi Belanja Pegawai Realisasi Belanja Barang Rea;isasi Belanja Modal Realisasi Real. Keu (%) Disnakertrans Sulawesi Tengah - 90,90 Disnakertrans Sulawesi Selatan 53,15 Disnakertrans Sulawesi Tenggara 76,98 Disnakertrans Maluku 67,23 Disnakertrans Bali 79,57 Disnakertrans NTB 86,25 Disnakertrans NTT 88,49 Disnakertrans Papua 67,06 Disnakertrans Bengkulu 93,01

Unit Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi Belanja Pegawai Realisasi Belanja Barang Rea;isasi Belanja Modal Realisasi Real. Keu (%) Disnakertrans Maluku Utara - 94,19 Disnakertrans Banten 52,12 Disnakertrans Bangka Belitung 87,57 Disnakertrans Gorontalo 79,02 Disnakertrans Kepulauan Riau 58,18 Disnakertrans Papua Barat 89,25 Disnakertrans Sulawesi Barat 86,89 JUMLAH III 77,69 TOTAL (I+II+III) 54,10

Kurva S Target & Realisasi Ditjen Binalattas Tahun Anggaran 2017

CAPAIAN DITJEN BINALATTAS 2017 (PER 1 OKTOBER 2017)
NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN TARGET 2017* CAPAIAN 2017** SISA (%) 1 Jumlah SKK yang ditetapkan SKK 45 36 9 80,00 2 Jumlah PBK yang ditetapkan Program 25 3 Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat PBK Orang 89.768 60.616 29.152 67,53 4 Jumlah LPKS yang ditingkatkan sarananya LPKS 372 353 19 94,89 5 Jumlah Lembaga Pelatihan yang terakreditasi Lembaga 500 157 343 31,40 6 Jumlah Instruktur Pemerintah yang ditingkatkan Kompetensinya 921 653 268 70,90 7 Jumlah Instruktur Swasta yang ditingkatkan Kompetensinya 220 180 40 81,82 8 Jumlah Tenaga Pelatihan yang ditingkatkan Kompetensinya 210 164 46 70,09 Jumlah Peserta Pemagangan DN 7.820 7.710 110 98,59 10 Jumlah Peserta Pemagangan LN 2.200 3.917 - 178,05 11 Jumlah LSP terlisensi 200 195 97,50 12 Jumlah Asesor Kompetensi 1.080 1.040 96,30 * : Target 2017 adalah target revisi setelah APBNP Pemotongan **: Capaian 2017 per 1 Oktober 2017

CAPAIAN DITJEN BINALATTAS 2017 PER 1 OKTOBER 2017 (lanjutan)
NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN TARGET 2017* CAPAIAN 2017** SISA 13 Jumlah Lulusan Pelatihan yang mendapat Sertifikat Kompetensi Orang 20.380 10.965 9.415 53,80 14 Jumlah Lulusan pemagangan yang mendapat Sertifikat Kompetensi*** 1.000 15 Jumlah Tenaga Kerja yang disertifikasi*** 46.460 2.425 44.035 5,22 16 Jumlah Tenaga Kerja yang meningkat Produktivitasnya 3.725 3.275 450 87,92 17 Jumlah Calon Wirausaha Baru yang dilatih 9.400 8.560 840 91,0 18 Jumlah Perusahaan/Lembaga yang meningkat Produktivitasnya Perusahan/Lembaga 204 198 6 97,06 19 Jumlah tenaga ahli/kader produktivitas yang kompeten 240 100 20 Pengembangan Desa Produktif Desa 50 34 68,00 21 Pelayanan Administrasi dan Teknis kepada Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Binalattas Bulan 12 9 3 75,00 * : Target 2017 adalah target revisi setelah APBNP Pemotongan **: Capaian 2017 per 1 Oktober 2017 *** : Berdasarkan Anggaran Sektor Lainnya

PROGRAM, KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2018
05/06/2018 PROGRAM, KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2018

Sasaran Program Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja untuk Mencetak Tenaga Kerja yang Berdaya Saing

KEBIJAKAN Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi; Harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sector, lintas daerah, dan lintas negara; Pengembangan program kemitraan antara pemerintah Pusat, Pemda dengan dunia usaha/industri untuk peningkatan kualitas tenaga kerja; Pengembangan Pola Pendanaan Pelatihan; Pengembangan Konsep 3 R (Reorientasi, Revitalisasi, dan Rebranding) Peningkatan kualitas sistem tata kelola program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja;

STRATEGI Percepatan Pengembangan dan Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI); Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sarana Pelatihan Kerja; Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta; Pelaksanaan Pelatihan di BLK (UPTP, UPTD), Lemdiklat dan LPK Swasta; Pengembangan Program Pemagangan Dalam dan Luar Negeri; Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi; Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas;

RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018
Program dan Kegiatan Kementerian Ketenagakerjaan PRIORITAS NASIONAL PN:4 PN:7 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Penanggulangan Kemiskinan PROGRAM PRIORITAS PROGRAM PRIORITAS Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Pemenuhan Kebutuhan Dasar Peningkatan Akses Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi 1. Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial 2. Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja 3. Layanan Informasi Pasar kerja 1. Pengembangan Kewirausahaan 2. Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat 3. Penyediaan Layanan Dasar

KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS DITJEN BINALATTAS TAHUN 2018 YANG MENDUKUNG PN 4: PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA No KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL TARGET OUTPUT 1. Pengembangan Pusat Pengembangan Keahlian (Skill Development Center /SDC) 20 Lokasi (6 SDC, 14 Kajian) 2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Bengkel Pelatihan 126 Workshop 3. Pengembangan Sarana Workshop di BLK Kategori Cukup 50 BLK 4. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Tenaga Kerja 5. Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan Pemerintah dan Swasta 1.250 orang 6. Pemagangan Berbasis Standar Kompetensi (standar industri. SKKNI. standar internasional) orang 7. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja 150 SKK 8. Pelatihan Berbasis Kompetensi orang 1. Pengembangan pusat pengembangan keahlian (skill development center) 20 Lokasi terdiri dari 6 Lokasi Pengembangan SDC. dan 14 Lokasi yang dilakukan Kajian dan ditetapkan untuk Pengembangan SDC di tahun 2019 2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Bengkel Pelatihan 126 Workshop di 40 BLK 3. Pengembangan Sarana Workshop di BLK kategori cukup sebanyak 50 BLK

TARGET PAGU ANGGARAN DITJEN BINALATTAS TAHUN 2018
NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN TARGET 2018 PRIORITAS 1 Jumlah SKK yang ditetapkan SKK 150 Nasional 2 Jumlah PBK yang ditetapkan Program K/L 3 Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat PBK Orang 4 Jumlah LPKS yang ditingkatkan sarananya LPKS 600 5 Jumlah Lembaga Pelatihan yang terakreditasi Lembaga 647 6 Jumlah Instruktur Pemerintah yang ditingkatkan Kompetensinya 540 7 Jumlah Instruktur Swasta yang ditingkatkan Kompetensinya 140 8 Jumlah Tenaga Pelatihan yang ditingkatkan Kompetensinya 570 9 Jumlah Peserta Pemagangan DN 8.340 10 Jumlah Peserta Pemagangan LN 1.800 11 Jumlah LSP terlisensi 60 12 Jumlah Asesor Kompetensi * : Target 2017 adalah target revisi setelah APBNP Pemotongan **: Capaian 2017 per 1 Oktober 2017

TARGET PAGU ANGGARAN DITJEN BINALATTAS TAHUN 2018
NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN TARGET 2018 PRIORITAS 13 Jumlah Lulusan Pelatihan yang mendapat Sertifikat Kompetensi Orang 62.880 Nasional 14 Jumlah Lulusan pemagangan yang mendapat Sertifikat Kompetensi 1.000 15 Jumlah Tenaga Kerja yang disertifikasi 16 Jumlah Tenaga Kerja yang meningkat Produktivitasnya 7.850 K/L 17 Jumlah Calon Wirausaha Baru yang dilatih 9.800 18 Jumlah Perusahaan/Lembaga yang meningkat Produktivitasnya Perusahan/ Lembaga 115 19 Jumlah tenaga ahli/kader produktivitas yang kompeten 1.057 20 Pengembangan Kawasan Produktif Kawasan 29 21 Pelayanan Administrasi dan Teknis kepada Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Binalattas Bulan 12 * : Target 2017 adalah target revisi setelah APBNP Pemotongan **: Capaian 2017 per 1 Oktober 2017

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 & 2018
05/06/2018 HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 & 2018

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TAHUN 2017 DAN 2018
Laporan Capaian Mingguan baik Kantor Pusat, Kantor Daerah (UPTP), maupun Dekonsentrasi Laporan Lokus, target dan Capaian Pelatihan BLK yang berada / terdekat dengan Kawasan Desa Tertinggal (Perpres 131 tahun 2015); Laporan Lokus, Target, dan Capaian Pelatihan BLK yang berada di Kawasan Perbatasan Laporan Lokus, Target, dan Capaian Pelatihan BLK yang di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Data Paket Pelatihan Sumber dana APBD di BLK Prov/Kab/Kota tahun 2017 dan 2018 Laporan Bulanan (Permen 32 tahun 2016) sebelum tanggal 10 setiap bulannya; Laporan Online Bulanan seperti Smart DJA sebelum tanggal 10 setiap bulannya Laporan Online Triwulanan Bappenas / PP39 tahun 2006 sebelum tanggal 10 di Bulan April, Juli, November, Januari tahun berikutnya; Inpres Nomor 9, Laporan Data Peserta Pelatihan Lulusan berdasarkan latar belakang Pendidikan Laporan Lokus, target dan capaian BLK yang bekerjasama dengan Dispora / Kemenpora, BNPT (Penanggulangan Terorisme), dan LAPAS; Laporan Penyerapan Penempatan Pelatihan

REKAPITULASI HIBAH DITJEN BINALATTAS PER 06 OKTOBER 2017
PROVINSI YANG BELUM MENGIRIMKAN DOKUMEN HIBAH (DIPA DIT. BINA LEMLAT) : DKI JAKARTA JAWA TIMUR; RIAU; PAPUA BARAT. PROVINSI YANG BELUM LENGKAP DOKUMEN HIBAH (DIPA DIT. BINA LEMLAT) : Hampir Seluruh Provinsi Belum Melengkapi Dokumen Hibah tersebut; Yang sudah lengkap : Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, NTT, Maluku Utara, Papua Barat

TEMUAN BPK TERKAIT PNBP
HASIL TEMUAN BPK RI ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN NO.59C/LHP/VI/05/2017 TGL 18 MEI 2017 BAHWA TERDAPAT KETERLAMBATAN PENYETORAN PNBP KE KAS NEGARA PADA SATKER UPTP SEBESAR Rp ,- PENERIMAAN PNBP WAJIB DI SETORKAN KE KAS NEGARA PALING LAMBAT 24 JAM SEJAK DITERIMA OLEH BENDAHARA PENERIMA DAN TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN SECARA LANGSUNG DENGAN ALASAN APAPUN. TINDAK LANJUT TEMUAN BPK DARI TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 SEBANYAK 16 SATKER DAN YANG SUDAH MENINDAKLANJUTI SEBANYAK 8 SATKER 8 SATKER BELUM SELESAI MENINDAKLANJUTI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BAIK DARI BPK MAUPUN ITJEN AGAR DI TINDAKLANJUTI PALING LAMBAT 60 HARI DARI TANGGAL LHP

TEMUAN BPK TERKAIT PNBP
APRESIASI KEPADA SATKER YANG TELAH SELESAI MENINDAKLANJUT, LHP BPK : DIT BINA STANKOMLATKER SEKRETARIAT BNSP BBPLK SERANG BLK PADANG BLK TERNATE DISNAKERTRANS SULTERA DISNAKERTRANS PROV DKI JAKARTA DISNAKETRANS PROV SULAWESI SELATAN B. LHP ITJEN TEMUAN ITJEN SEBANYAK 58 SATKER, YANG SUDAH MENINDAKLANJUTI SEBANYAK 34 SATKER, SISA SEBANYAK 24 BELUM SELESAI MENINDAKLANJUTI.

LIKUIDASI SATKER SATKER UPTD (BLK/KLK) KAB KOTA IN AKTIF SEBANYAK 293 SATKER DAN SUDAH SELESAI DILIKUIDASI SEBANYAK 108 SATKER, SEBANYAK 180 SATKER MASIH DALAM PROSES DI BIRO KEUANGAN DAN 5 SATKER BELUM PROSES LIKUIDASI ANTARA LAIN : SATKER KETERANGAN DISNAKERTRANS KAB KEPULAUAN SERIBU SATKER DIHILANGKAN BPPD DKI JAKARTA BLK TAKENGON DISNAKER KAB GUNUNG SITOLI DINAS PEMBERDAYAAN MASY KOTA PONTIANAK TIDAK MENGAKUI BAHWA TERIMA ASET

REVISI ANGGARAN TAHUN 2017 BATAS AKHIR PENERIMAAN USULAN DAN PENYAMPAIAN PENGESAHAN REVISI ANGGARAN NO URAIAN BATAS AKHIR 1 2. Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 30 Oktober 2017 30 November 2017

TINGGAL 50 HARI HARI KERJA HINGGA 21 DESEMBER 2017
DITJEN BINALATTAS PUSAT UPTP DEKONSENTRASI KET 59 SATKER 7 SATKER 19 SATKER 33 SATKER PAGU AWAL Rp Rp Rp Rp PAGU – PERUBAHAN Rp Rp Rp Rp REALISASI KEUANGAN S.D 9 OKTOBER 2017 Rp 54,10 % Rp 40,18 % Rp 65,23 % Rp 77,69% HARUS TERSERAP Rp / Hari Rp / Hari Rp / Hari HARUS TERSERAP Rp / Hari

TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan

Masuk

Otorisasi melalui jaringan sosial:

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan