Rule Of law (PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM) 1.

Presentasi berjudul: "Rule Of law (PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM) 1."— Transcript presentasi:

1 Rule Of law (PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM) 1

2 . HUKUM ADALAH NORMA ATAU KAIDAH YG TELAH
 HUKUM ADALAH NORMA ATAU KAIDAH YG TELAH DILEGITIMASI OLEH LINGKUNGANNYA YG BERISI PERINTAH & LARANGAN, TERHADAP PELANGGARNYA DIJATUHI SANKSI.  OLEH KARENA ITU DEMI TERJAMINNYA SUPREMASI HUKUM PERLU UPAYA PENEGAKANNYA.  SUPREMASI HUKUM ADALAH KEADAAN ATAU KUALITAS HUKUM DLM KEDUDUKANNYA SBG POSISI YG PALING TINGGI & DIJADIKAN REFERENSI DLM PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA & BERNEGARA. 2

3 TUJUAN HUKUM - KEADILAN - KEMANFAATAN. FUNGSI HUKUM - KEPASTIAN
 MENYELESAIKAN PERSENGKETAAN  MEMELIHARA KETERTIBAN  MENJAMIN EFISIENSI, KEHARMONISAN, DAN KESEIMBANGAN  PERLINDUNGAN WARGA NEGARA TERHADAP KEKUASAAN PEMERINTAH YANG BERLEBIHAN/ TIDAK ADIL  PERLINDUNGAN KPD MASYARAKAT THD KEKUASAAN SWASTA YG BERLEBIHAN /TDK ADIL  PENGINTEGRASIAN 3

4 NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM
 NEGARA, TERMASUK DIDALAMNYA PEMERINTAH DAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA DALAM MELAKSANAKAN TINDAKAN APAPUN, HARUS DILANDASI OLEH HUKUM ATAU HARUS DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN SECARA HUKUM  SEGALA WARGA NEGARA BERSAMAAN KEDUDUKANNYA DIDALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN, DAN WAJIB MENJUNJUNG HUKUM DAN PEMERINTAHAN ITU DENGAN TIDAK ADA KECUALINYA  NEGARA MELINDUNGI HAM 4

5 KEJAHATAN DENGAN PENGARUH LINGSTRA  KONVENSIONAL
5 KEJAHATAN DENGAN PENGARUH LINGSTRA  KONVENSIONAL  TERHADAP KEKAYAAN NEGARA  TRANS NASIONAL  BERIMPLIKASI KONTIJENSI PARADIGMA TERJADINYA KEJAHATAN/GAR KUM  NIAT  KESEMPATAN  KEMAMPUAN PARADIGMA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  PRE EMTIF  PREVENTIF  REPRESIVE  REHABILITASI ANCAMAN FAKTUAL REPRESIF  MENYELESAIKAN PERSENGKETAAN  MEMELIHARA KETERTIBAN  MENJAMIN EFISIENSI, KEHARMONISAN, DAN KESEIMBANGAN  PERLINDUNGAN WARGA NEGARA TERHADAP KEKUASAAN PEMERINTAH YANG BERLEBIHAN/ TIDAK ADIL  PERLINDUNGAN KPD MASYARAKAT THD KEKUATAN PREVENTIF KERAWANAN ANCAMAN POTENSIAL PREEMTIF

6 SUBSTANSI PEMBANGUNAN HUKUM
MASALAH MENONJOL  SISTEM PERADILAN YG KURANG INDEPENDEN DAN IMPARSIAL  BELUM MEMADAINYA PERANGKAT HUKUM YG MENCERMINKAN KEADILAN SOSIAL  INKONSISTENSI DLM PENEGAKAN HUKUM  MASIH ADANYA INTERVENSI TERHADAP HUKUM  LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT SUBSTANSI PEMBANGUNAN HUKUM  MATERI HUKUM  APARAT PENEGAK HUKUM  BUDAYA HUKUM MASYARAKAT  SARANA PRASARANA  MENYELESAIKAN PERSENGKETAAN  MEMELIHARA KETERTIBAN  MENJAMIN EFISIENSI, KEHARMONISAN, DAN KESEIMBANGAN  PERLINDUNGAN WARGA NEGARA TERHADAP KEKUASAAN PEMERINTAH YANG BERLEBIHAN/ TIDAK ADIL  PERLINDUNGAN KPD MASYARAKAT THD KEKUATAN 6

7  STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM (NONET & SELZNICK)
MATERI HUKUM  STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM (NONET & SELZNICK) - ORTODOKS, MELAHIRKAN HUKUM YG REPRESIF. CIRI NEGARA DOMINAN - RESPONSIF, PENEKANANNYA HUKUM SBG LEGITIMASI KEINGINAN (NILAI/NORMA) YG HIDUP DLM MASYARAKAT. CIRI MASYARAKAT BERPERAN, NEGARA TIDAK DOMINAN  KONDISI MATERI HUKUM, MASIH TERDAPAT : - KETINGGALAN, TIDAK BERPIHAK PD KEPENTINGAN MASYARAKAT, SEKTORAL, KONTRADIKTIF, TDK APLIKATIF - KOMITMEN DAN PROFESIONALISME LEGISLATOR - KELAYAKAN PROSES DAN UPAYA HUKUM APARAT PENEGAK HUKUM  POLISI, JAKSA, HAKIM, LP, ADVOKAD  INDEPENDEN  KOMITMEN, MORAL DAN PROFESIONAL  SISTEM PEMBINAAN SDM DAN OPERASIONAL  KESEJAHTERAAN 7

8 SARANA PRASARANA HUKUM
 TEMPAT KERJA DAN FASILITAS  PERALATAN OPERASIONAL  DUKUNGAN ANGGARAN PEMBINAAN DAN OPERASIONAL BUDAYA HUKUM  ADA PADA SETIAP SUBYEK HUKUM (GIVEN) PERLU AKTUALISASI KESADARAN HUKUMNYA  BUDAYA UPETI, KKN, BAHKAN PUTUSAN PERADILAN BISA DIJUAL BELIKAN, HUKUM BERFUNGSI SBG SARANG LABA-LABA  BUDAYA MALU DAN KETELADANAN (MALU KEBAWAH, SEGAN KEATAS, SOLIDER KESAMPING)  SISDIKNAS DALAM ARTI LUAS  HUKUM YG RESPONSIF > INSPIRATIF DUKUNGAN PEMERINTAHAN DAN ELIT POLITIK  HINDARI KEPENTINGAN SESAAT  KOMITMEN DAN KEMAUAN KERAS  BERPIHAK KEPADA KEPENTINGAN MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA 8