Evaluasi Realisasi Fisik dan Pengadaan Barang Jasa APBN Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun Anggaran 2017 Oleh: Ir. RIDWAN MANURUNG (Kepala Biro Administrasi.

Presentasi berjudul: "Evaluasi Realisasi Fisik dan Pengadaan Barang Jasa APBN Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun Anggaran 2017 Oleh: Ir. RIDWAN MANURUNG (Kepala Biro Administrasi."— Transcript presentasi:

1 Evaluasi Realisasi Fisik dan Pengadaan Barang Jasa APBN Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun Anggaran 2017 Oleh: Ir. RIDWAN MANURUNG (Kepala Biro Administrasi Pembangunan) Rapat Koordinasi Teknis Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan di Daerah yang Bersumber dari APBN di Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun Anggaran 2017 dan Persiapan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 Palangka Raya, 18 Oktober 2017 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2 DASAR PELAKSANAAN EVALUASI TERHADAP KEGIATAN PEMBANGUNAN DI DAERAH OLEH GUBERNUR
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

3 DASAR PELAKSANAAN EVALUASI GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TERHADAP KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN TENGAH MELALUI SEKRETARIAT DAERAH Cq. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Paragraf 2 Biro Administrasi Pembangunan, Pasal 96 Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi APBN). BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

4 EVALUASI (SALAH SATU) TUGAS GUBERNUR
Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (UU No. 9/2015 Pasal 91 ayat 1). Antara lain memiliki tugas; mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya; BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

5 EVALUASI (SALAH SATU) TUGAS GUBERNUR
menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-Daerah Kabupaten/Kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya; mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan antar-Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya; dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayahnya. Adapun tata cara pelaksanaanya yaitu dengan melakukan dan memfasilitasi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah, dengan instansi vertikal, dan antarinstansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

6 PELAKSANAAN EVALUASI PEMBANGUNAN DI DAERAH YANG BERSUMBER DARI APBN OLEH GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBN harus memberikan manfaat serta tujuan yang tepat bagi masyarakat setempat dimana pembangunan tersebut dilaksanakan, baik dari segi fisik/infrastruktur maupun non fisik/meningkatnya perekonomian. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi atas hal tersebut, adapun hal-hal yang telah dilakukan Gubernur antara lain: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah meyusun dan menetapakan panduan pelaksanaan kegiatan yaitu Sistem Percepatan Penyerapan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah (SP4A) sejak Mei 2014, yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, termasuk juga penetapan target pelaksanaan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN; BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

7 PELAKSANAAN EVALUASI PEMBANGUNAN DI DAERAH YANG BERSUMBER DARI APBN OLEH GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Penetapan target pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN di Kalimantan Tengah yaitu sebagai berikut; Evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN di Kalimantan Tengah dilakukan setiap Bulan melalui acara Pra-Rapim/Rapim TEPRA, dan Triwulan melalui acara Rakordal; Menyampaikan Surat tentang Permintaan menyampaikan Laporan Realisasi Bulanan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN di Kalimantan Tengah. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

8 PELAKSANAAN EVALUASI PEMBANGUNAN DI DAERAH YANG BERSUMBER DARI APBN OLEH GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Data pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN di Kalimantan Tengah tahun 2017 yang diperoleh dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Laporan SOPD, Kabupaten/Kota Pengelola Dana APBN, serta Aplikasi Monev Online BAPPENAS RI untuk posisi sampai dengan 30 September 2017 yaitu Rp ,28 Miliar (222 Kegiatan), dengan rincian sebagai berikut: Tugas Pembantuan pagu Rp. 399,65 Miliar (56 Kegiatan), dikelola oleh 7 SOPD Provinsi dengan pagu Rp. 321,89 Miliar (31 Kegiatan) dan 13 SOPD di 7 Kabupaten 1 Kota dengan pagu Rp. 77,76 Miliar (25 Kegiatan); BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

9 PELAKSANAAN EVALUASI PEMBANGUNAN DI DAERAH YANG BERSUMBER DARI APBN OLEH GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Urusan Bersama pagu Rp. 35,3 Miliar (8 Kegiatan), dikelola oleh 8 SOPD di 8 Kabupaten yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar ; Dekonsentrasi pagu Rp. 161,53 Miliar (137 Kegiatan), dikelola oleh 20 SOPD Provinsi; Kantor Pusat pagu Rp ,68 Miliar (21 Kegiatan), dikelola oleh 12 Satker Instansi Vetrikal yang melaksanakan pembangunan dengan pagu Rp ,42 Miliar (20 Kegiatan) dan 1 Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Kapuas dengan pagu Rp. 12,25 Miliar. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

10 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

11 FORMAT YANG DIMINTA UNTUK RAKORNIS TABEL REALISASI, SASARAN DAN KENDALA
1. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

12 FORMAT YANG DIMINTA UNTUK RAKORNIS TABEL REALISASI, SASARAN DAN KENDALA
2. SOPD Provinsi Kalimantan Tengah BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

13 FORMAT YANG DIMINTA UNTUK RAKORNIS TABEL REALISASI, SASARAN DAN KENDALA
3. Satker Vertikal yang melaksanakan Pembangunan di Kalimantan Tengah BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

14 1. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah
FORMAT YANG DIMINTA UNTUK RAKORNIS TABEL PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA SUMBER DANA APBN 1. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

15 2. SOPD Provinsi Kalimantan Tengah
FORMAT YANG DIMINTA UNTUK RAKORNIS TABEL PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA SUMBER DANA APBN 2. SOPD Provinsi Kalimantan Tengah BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

16 3. Satker Vertikal yang melaksanakan Pembangunan di Kalimantan Tengah
FORMAT YANG DIMINTA UNTUK RAKORNIS TABEL PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA SUMBER DANA APBN 3. Satker Vertikal yang melaksanakan Pembangunan di Kalimantan Tengah BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

17 Kondisi Saat Ini (Sampai dengan 30 September 2017/ Triwulan III 2017) terhadap Target Realisasi Fisik 85% BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

18 Evaluasi Realisasi Fisik APBN di Kalimantan Tengah Triwulan III T. A
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

19 Evaluasi Realisasi Fisik APBN di Kalimantan Tengah Triwulan III T. A
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

20 Evaluasi Realisasi Fisik APBN, yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Triwulan III T.A. 2017: BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

21 1). Pulang Pisau a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

22 2). Gunung Mas a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa = NIHIL = BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

23 3). Katingan a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa = NIHIL = BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

24 4). Seruyan a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa = NIHIL = BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

25 5). Barito Timur a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

26 6). Barito Utara a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

27 7). Murung Raya a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa = NIHIL = BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

28 8). Kapuas a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

29 9). Lamandau a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

30 10). Kotawaringin Barat a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

31 11). Palangka Raya a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa = BELUM MELAPORKAN = BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

32 12). Sukamara a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa = BELUM MELAPORKAN = BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

33 Evaluasi Realisasi Fisik APBN, yang dikelola oleh SOPD Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III T.A. 2017: BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

34 b). Pengadaan Barang/Jasa
1). Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran a). Realisasi Fisik b). Pengadaan Barang/Jasa BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

35 2). Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa = NIHIL = BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

36 3). Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa = BELUM MELAPORKAN = BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

37 4). Dinas Perpustakaan Dan Arsip a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

38 b). Pengadaan Barang/Jasa = BELUM MELAPORKAN =
5). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu a). Realisasi Fisik b). Pengadaan Barang/Jasa = BELUM MELAPORKAN = BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

39 6). Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi a). Realisasi Fisik
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

40 6). Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi b). Pengadaan Barang/Jasa
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

41 7). Biro Pemerintahan Setda a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa = NIHIL = BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

42 8). Dinas Pendidikan a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa = BELUM MELAPORKAN = BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

43 9). Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa = BELUM MELAPORKAN = BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

44 10). Dinas Sosial a). Realisasi Fisik
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

45 10). Dinas Sosial b). Pengadaan Barang/Jasa
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

46 11). Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan a)
11). Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan a). Realisasi Fisik BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

47 11). Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan b)
11). Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Peternakan b). Pengadaan Barang/Jasa = BELUM MELAPORKAN = BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

48 12). Dinas Pemuda Dan Olah Raga a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa = BELUM MELAPORKAN = BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

49 13). Dinas Kesehatan a). Realisasi Fisik
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

50 13). Dinas Kesehatan b). Pengadaan Barang/Jasa
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

51 b). Pengadaan Barang/Jasa = BELUM MELAPORKAN =
14). Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB a). Realisasi Fisik b). Pengadaan Barang/Jasa = BELUM MELAPORKAN = BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

52 15). Dinas Ketahanan Pangan a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa = NIHIL = BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

53 16). Dinas Kelautan Dan Perikanan a). Realisasi Fisik
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

54 16). Dinas Kelautan Dan Perikanan b). Pengadaan Barang/Jasa
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

55 17). Dinas Perkebunan a). Realisasi Fisik
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

56 17). Dinas Perkebunan b). Pengadaan Barang/Jasa
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

57 17). Dinas Perkebunan b). Pengadaan Barang/Jasa
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

58 18). Dinas Kehutanan a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa = BELUM MELAPORKAN = BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

59 19). BAPPEDALITBANG a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa = BELUM MELAPORKAN = BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

60 20). Dinas Perdagangan Dan Perindustrian a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa = BELUM MELAPORKAN = BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

61 21). Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa = BELUM MELAPORKAN = BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

62 22). Dinas Lingkungan Hidup a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa = BELUM MELAPORKAN = BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

63 Evaluasi Realisasi Fisik APBN, yang dikelola oleh Satker Instansi Vertikal yang melaksanakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III T.A. 2017: BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

64 1). Unit Bina Marga a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa - PJN II Kalteng Melaporkan dalam bentuk file pdf - PJN III Kalteng Melaporkan dalam bentuk file pdf - PJN I Kalteng dan Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Belum Melaporkan BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

65 2). Unit Cipta Karya a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

66 3). Balai Wilayah Sungai II Kalimantan a). Realisasi Fisik
b). Pengadaan Barang/Jasa = BELUM MELAPORKAN = BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

67 b). Pengadaan Barang/Jasa
4). SATKER : SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah a). Realisasi Fisik b). Pengadaan Barang/Jasa BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

68 b). Pengadaan Barang/Jasa = BELUM MELAPORKAN =
5). SATKER : SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air WS.MENTAYA-KATINGAN, WS.BARITO, WS.JELAI-KENDAWANGAN a). Realisasi Fisik b). Pengadaan Barang/Jasa = BELUM MELAPORKAN = BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

69 b). Pengadaan Barang/Jasa = BELUM MELAPORKAN =
5). SATKER : SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS.MENTAYA-KATINGAN, WS.BARITO, WS.JELAI-KENDAWANGAN a). Realisasi Fisik b). Pengadaan Barang/Jasa = BELUM MELAPORKAN = BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

70 Hasil Evaluasi Realisasi Fisik APBN Sampai dengan 30 September 2017/ Triwulan III terhadap Target Realisasi Fisik 85% BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

71 1. Terjadi Deviasi Realisasi (Capaian Realisasi di Bawah Target)
DIPA T.A TERLAMBAT DISERAHKAN MASIH MENUNGGU JUKNIS/JUKLAK DIPA REVISI PAGU/BLOKIR DANA PERUBAHAN NOMENKLATUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KENAPA? PERGANTIAN PIMPINAN SOPD/KETERLAMBATAN SK PENETAPAN KETERLAMBATAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN (TAHUN N-1 MENJADI TAHUN N) TERLAMBAT LELANG/SELEKSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

72 1. Terjadi Deviasi Realisasi (Capaian Realisasi di Bawah Target)
TERLAMBAT DIMANFAATKAN OLEH MASYARAKAT (SASARAN KURANG EFEKTIF) BISA TERJADI PEMOTONGAN ANGGARAN (DAK, TRANSFER DAU, TUGAS PEMBANTUAN, DEKONSENTRASI) DAMPAK TERLAMBAT LELANG/SELEKSI BISA PUTUS KONTRAK LAPANGAN KERJA TIDAK TERSERAP PEREKONOMIAN TIDAK JALAN/TERGANGGU PENUMPUKAN ANGGARAN DI AKHIR TAHUN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

73 2. Langkah-Langkah Percepatan Realisasi Triwulan IV T.A. 2017
TARGET SESUAI RPMJD (TERMASUK RENCANA PEMBANGUNAN) BISA CEPAT LELANG/ SELEKSI, MISAL BULAN NOVEMBER/DESEMBER TAHUN N-1 DAN TANDA TANGAN KONTRAK PADA AWAL TAHUN N PERENCANAAN (DOKUMEN-DOKUMEN) SEBAIKNYA DIBUAT PADA TAHUN N-1 SEGERA PROSES RANCANGAN DOKUMEN KONTRAK DAN DOKUMEN PENGADAAN BAGI PAKET YANG BELUM KONTRAK SEGERA BERKOORDINASI DENGAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

74 2. Langkah-Langkah Percepatan Realisasi Triwulan IV T.A. 2017
ADAKAN EVALUASI KETAT (MINGGUAN) TIME SCHEDULE DIIKUTI/REVISI ADAKAN SHOW CAUSE MEETING (SCM) APABILA KONTRAK MASUK TAHAP KRITIS BAGI PAKET YANG SUDAH KONTRAK HINDARI PUTUS KONTRAK HITUNG ULANG SISA WAKTU DAN SISA PEKERJAAN (HARI EFEKTIF VS HARI KALENDER) HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN/ LIBUR NASIONAL CUACA SDM, MATERIAL, PERALATAN, OPERASIONAL BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

75 2. Langkah-Langkah Percepatan Realisasi Triwulan IV T.A. 2017
TEPAT KUALITAS TEPAT KUANTITAS TEPAT SASARAN/FUNGSI KAIDAH/ ATURAN YANG HARUS DIPENUHI TERTIB ADMINISTRASI EFEKTIFKAN PPHP (PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN) TERTIB PELAPORAN MANUAL ELEKTRONIK (SIMDA, SIMPPD, SIKPA, SISMONTEPRA, MONEV ONLINE BAPPENAS, DLL) BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

76 3. Saran ADA JADWAL/ SCHEDULE UNTUK SEMUA PROSES
PROSES DIPA, SK, DAN LAIN-LAIN TERKAIT PELAKSANAAN ANGGARAN T.A PERLU DIPERCEPAT AGAR KETERLAMBATAN TIDAK TERULANG MANUAL / (HARDCOPY) SELURUH SOPD AGAR AKTIF MENYAMPAIKAN LAPORAN CAPAIAN REALISASI ANGGARAN KEPADA PIMPINAN ELEKTRONIK (APLIKASI, ) MANFAATKAN INOVASI DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA JIKA DIMUNGKINKAN LELANG CEPAT BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

77 4. Kendala Pelaksanaan Evaluasi Realisasi APBN
APBN KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2017 Kurang aktifnya penyampaian laporan Realisasi APBN oleh Pengelola sesuai dengan format dan waktu yang telah ditentukan, terutama pada Satker Instansi Vertikal yang melaksanakan pembangunan di Kalimantan Tengah. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

78 RENCANA AKSI Gubernur Kalimantan Tengah mendorong dan mengingatkan seluruh instansi pengelola APBN di Kalimantan Tengah baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Instansi Vertikal tentang pentingnya pelaporan Realisasi Bulanan APBN secara rutin kepada Gubernur Kalimantan Tengah c.q. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBN, secara rutin baik melalui kegiatan rutin bulanan maupun triwulan terkait capaian terhadap target yang telah ditentukan; Instansi pengelola APBN wajib melaksanakan pelaporan atas realisasi APBN baik fisik maupun keuangan yaitu: a. Secara manual setiap bulan, melalui TEPRA secara berjenjang, mengacu pada Keppres Nomor 20 Tahun 2015 tentang TEPRA, yaitu: 1). SOPD Kabupaten/Kota melaporkan ke TEPRA Kabupaten/Kota; 2). SOPD Provinsi melaporkan ke TEPRA Provinsi; 3). TEPRA Kabupaten/Kota melaporkan ke TEPRA Provinsi; 4). TEPRA Provinsi melaporkan ke TEPRA Pusat. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

79 RENCANA AKSI b. Secara online setiap 3 (tiga) bulan melalui Aplikasi Monev Online APBN yang dikelola oleh Bappenas RI pada mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa kegiatan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBN di Kalimantan Tengah; Meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah, pemerintah daerah dengan instansi vertikal, serta antar instansi vertikal yang melaksanakan pembangunan di Kalimantan Tengah sehingga terwujud sinergi, sinkronisasi dan tidak tumpang tindih pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Tengah baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat; dan Memastikan terlaksananya jalur koordinasi dengan baik, terkait pengusulan seluruh kegiatan-kegiatan dan hal terkait lainnya yang bersumber dana dari APBN oleh Pemerinah Kabupaten/Kota kepada Kementerian terkait, maupun sebaliknya (Bottom to Top atau Top to Bottom) yang harus melalui asistensi Pemerintah Provinsi/Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

80 80 TERIMA KASIH BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

81 Evaluasi Realisasi Fisik dan Pengadaan Barang Jasa APBN Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun Anggaran 2017 Oleh: Ir. RIDWAN MANURUNG (Kepala Biro Administrasi Pembangunan) Rapat Koordinasi Teknis Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan di Daerah yang Bersumber dari APBN di Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun Anggaran 2017 dan Persiapan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 Palangka Raya, 18 Oktober 2017 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH