Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung R.I dan

Presentasi berjudul: "Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung R.I dan"— Transcript presentasi:

1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung R.I dan
IMPROVING GOVERNANCE WORK Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung R.I dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan

2 Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung
VISI: Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung Menjaga kemandirian badan peradilan Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan MISI FUNGSI PERADILAN : Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan Kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir.  Semua sengketa tentang kewenangan mengadili permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985). Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985) Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

3 Terwujudnya Pengadilan ... yang Agung
VISI: Terwujudnya Pengadilan ... yang Agung Menjaga kemandirian badan peradilan Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan MISI FUNGSI PERADILAN : Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan Kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir.  Semua sengketa tentang kewenangan mengadili permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985). Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985) Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

4 PENGERTIAN REFORMASI BIROKRASI
1 Dasar Hukum : Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Evaluasi PMPRB APA ITU RB? Reformasi Birokrasi (RB) Upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek : 1). Kelembagaan (organisasi), 2). Ketatalaksanaan (business prosess) dan 3). Sumber daya manusia aparatur

5 2

6 KONDISI SEBELUM REFORMASI BIROKRASI
MASIH DIWARNAI DENGAN PRAKTEK KKN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PELAYANAN PUBLIK BELUM SEPERTI YANG DIHARAPKAN KINERJANYA BELUM EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL MENIMBULKAN KETIDAKPUASAN/ KETIDAKPERCAYAAN MASYARAKAT SEHARUSNYA MEMPERLANCAR, MALAHAN MEMPERLAMBAT PROSES PEMBANGUNAN MENGHAMBAT DUNIA USAHA DAN DAYA SAING NASIONAL AKIBAT

7 SASARAN REFORMASI BIROKRASI
8 Area Perubahann Bersih dari KKN Bersih Kapasitas dan Akuntabilitas Meningkat Akuntabel Pelayanan Publik yang Baik Melayani Maraknya KKN Rendahnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja 9 Program Percepatan RB Buruknya Pelayanan Publik

8 LANGKAH – LANGKAH REFORMASI BIROKRASI
Mendapatkan komitmen pimpinan yang kuat Melibatkan seluruh pemangku kepentingan Membentuk tim reformasi birokrasi Menetapkan Road Map dan rencana kerja (8 Area Perubahan) Menerapkan manajemen berbasis kinerja Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk quick wins Melaksanakan monitoring dan evaluasi (PMPRB) Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi

9 PROSES BISNIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PROSES INTERNAL Road Map Perencanaan Proses RB Pelaksanaan Feedback PMPRB Monitoring dan Evaluasi Internal Indeks RB dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Pelaporan dan Rencana Perbaikan EVALUASI EKSTERNAL UPRBN DAN TIM QA

10 FOKUS KE DEPAN Meningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Mendorong peningkatan pelaksanaaan Reformasi Birokrasi di 4 (Empat) Lingkungan Peradilan pada Pengdailan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Mendorong Pengadilan Tingkat Pertama untuk menjadi Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)

11 KENDALA Kurangnya komitmen dari Pimpinan Organisasi,
Kurangnya Pemahaman Tentang Reformasi Birokrasi, Keengganan untuk berubah (mengganggu dari comfort zone ke competitive zone).

12 SASARAN/TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 9 AREA 1. MANAJEMEN PERUBAHAN NO SASARAN/TARGET CAPAIAN KEGIATAN DATA DUKUNG/EVIDENCE 1 Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan reformasi birokrasi Terbentuknya Tim Manajemen Perubahan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi /satuan tugas dan pelaksanaan kegiatan terkait dengan manajemen perubahan SK Tim RB SK Satgas Penyelenggaraan SPIP SK Kelompok Budaya Kerja SK Role Model Budaya KerjaJadwal kegiatan RB Tersusunya Strategi Manajemen Perubahan Menyusun dokumen strategi manajemen perubahan dengan melibatkan pimpinan dan seluruh unit kerja serta tim pokja Reformasi Birokrasi Daftar hadir dan notulen rapat Grand Design Pengembangan Budaya Kerja Draft Road Map RB Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Rencana Kerja Budaya Kerja Pedoman Evaluasi Budaya Kerja Buku Saku Aturan Perilaku Pegawai SK Ketua tentang pemberlakuan roadmap RB satker

13 SASARAN/TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 10 NO SASARAN/TARGET CAPAIAN KEGIATAN DATA DUKUNG/EVIDENCE 2 Tersusunya Strategi Komunikasi Menyusun dokumen strategi keomunikasi dengan melibatkan pimpinan dan seluruh unit kerja serta tim pokja Reformasi Birokrasi Daftar hadir dan notulen rapat Laporan Penyelenggara SPIP (PP 60 thn 2008) Laporan Budaya Kerja Laporan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) Laporan Kompilasi Budaya Kerja Seluruh Indonesia Laporan Pelaksanaan Lomba Budaya Kerja Laporan Kehumasan 3 Terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja : Terbangunnya komitmen, partisipasi dan perubahan perilaku yang diinginkan Melakukan sosialisasi dan implementasi pedoman dan aturan yang terkait dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja Pelatihan Mind Shifting dan Budaya Kerja Pernyataan Kepatuhan terhadap Aturan Perilaku & Pakta Integritas Pelaksanaan Pembinaan Mental dan Akhlak

14 SASARAN/TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 11 NO SASARAN/TARGET CAPAIAN KEGIATAN DATA DUKUNG/EVIDENCE 4 Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan Melakukan analisis risiko dan komunikasi kepada seluruh staf untuk mengurangi tingkat kegagalan dan meningkatkan kepuasan pegawai Survei Kepuasan Pegawai dan Stakeholder (Kuesioner Outcome Budaya Kerja)

15 SASARAN/TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 12 AREA 2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO SASARAN/TARGET CAPAIAN KEGIATAN DATA DUKUNG/EVIDENCE Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Adanya SOP/Pedoman penyusunan Perundang-undangan Menyusun SOP Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Daftar hadir dan notulen rapat Dokumen SOP SOP mengakomodir langkah penyusunan peraturan perundang-undangan yang tepat Pelaksanaan proses pengkajian dan penyusunan peraturan telah didukung laporan/Simpulan Melakukan kajian terhadap Peraturan seluruh peraturan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi dokumen laporan kertas kerja Telah dilakukan pemetaan atas Peraturan Perundang-Undangan yang diidentifikasi tumpang tindih, disharmonisasi, serta multi tafsir, dan hasil identifikasi segera ditindaklanjuti Melakukan kordinasi dengan PN/PA untuk upaya harmonosasi peraturan terkait dengan penetapan besaran panjar perkara dan penetapan radius panggilan SK penetapan panjar biaya perkara SK penetapan radius panggilan

16 SASARAN/TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 13 AREA 2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO0 SASARAN/TARGET CAPAIAN KEGIATAN DATA DUKUNG/EVIDENCE Meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan Arsip dan indeks peraturan telah dikelola secara tertib, lengkap dan informatif Melakukan keegiatan penertiban dan pengeloan seluruh peraturan perundang undangan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Telah terklasifikasi di dalam media website .... Buku Himpunan Peraturan di Lingkungan .... Laporan Daftar Peraturan Tahunan CD Dokumentasi/Kompilasi Peraturan

17 SASARAN/TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 14 AREA 3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI NO0 SASARAN/TARGET CAPAIAN KEGIATAN DATA DUKUNG/EVIDENCE Melakukan Evaluasi Organisasi Pasca Perma No 7 Tahun 2015 Terkait : Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi Melakukan kegiatan evaluasi terhadap ketepatan fungsi, jenjang, tatakerja dan mandat organisasi terhadap Perma No 7 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Dan Organisasi Pengadilan Daftar hadir rapat Notulen rapat Laporan kertas kerja evaluasi terhadap seluruh aspek Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat organisasi

18 SASARAN/TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 15 AREA 4. PENATAAN TATALAKSANA NO SASARAN/TARGET CAPAIAN KEGIATAN DATA DUKUNG/EVIDENCE Terselenggaranya proses bisnis dan prosedur operasional tetap/SOP yang meliputi : Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Menyusun peta proses bisnis sesuai dengan tugas dan fungsi pengadilan Daftar hadir Notulen rapat Bagan peta proses bisnis Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) menyusun drat menyesuaikan SOP yang sesuai dengan peta proses bisnis Dokumen draf SOP Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan Menyusun SOP SOP Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi Melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis dan SOP untuk mengikuti perkembangan tuntutan serta efektifitas dan efisiensi Laporan kertas kerja evaluasi

19 SASARAN/TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI I 16 AREA 4. PENATAAN TATALAKSANA NO SASARAN/TARGET CAPAIAN KEGIATAN DATA DUKUNG/EVIDENCE b. E-Government Melakukan rapat rencana rencana pengembangan e-Government Membuat pengembangan e-Goverment untuk untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat Membuat pengembangan e-Goverment untuk tingkatan transaksional kepada masyarakat Daftar hadir dan notulen rapat Analisys rencana pengembangan e-government Sarana kerja berbasis teknologi informasi/aplikasi Pedoman pemanfaatan TI Sistim transaksi yang digunakan masyarakat misal pendaftaran on-line, pengaduan on-line, pembayaran panjar melalui mesin debet Penggunaan aplikasi dalam proses penerimaan dan penyelesaian perkara Penggunaan aplikasi dalam proses pengelolaan administrasi (sistim pengelolalan surat,simpeg,SAI,BMN dll c. Keterbukaan Informasi Publik Melakukan indentifikasi informasi yang dapat diketahui publik serta mekasismenya sebagai suatu kebijakan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi secara berkala SK Ketua PA tentang penetapan jenis jenis informasi yang dapat diketahui publik dan jenis informasi yang dapat dimohonkan Dokumen Monev dan rencana tindak lanjut Update informasi pada website Laporan kertas kerja evaluasi

20 SASARAN/TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 17 AREA 5. PENATAAN SISTIM MANAJEMEN SDM NO SASARAN/TARGET CAPAIAN KEGIATAN DATA DUKUNG/EVIDENCE Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi Melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja Daftar Hadir Dan Notulen Rapat Dokumen analisys beban kerja Laporan kertas kerja Pengembangan pegawai berbasis kompetensi Melakukan penghitungan kebutuhan pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dokumen kebutuhan pegawai dan uraian tugas jabatan Membuat standar komptensi jabatan Melakukan assesment pegawai untuk kepentingan promosi jabatan Melakukan identifikasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi Daftar hadir dan notulen rapat Dokumen standar kompetensi jabatan Dokumen hasil assesment Dokumen rencana pengembangan pegawai barbasis kompetensi Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai Melakukan sosialisasi kode etik hakim / panitera dan Peraturan Disiplin Pegawai) Menerapkan sanksi secara tegas kepada pelanggaran disiplin/kode etik Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penegakan disiplin Dokumen pelaksanaan sosialisasi dan daftar hadir serta modul kegiatan Daftar pemberian hukuman disiplin Dokumen monitoring dan evaluasi

21 SASARAN/TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 18 AREA 5. PENATAAN SISTIM MANAJEMEN SDM NO SASARAN/TARGET CAPAIAN KEGIATAN DATA DUKUNG/EVIDENCE Terlaksananya Penetapan Kinerja Individu yang meilputi aspek aspek sebagai berikut : Penerapan Penetapan kinerja individu Menetapkan kinerja individu kepada seluruh pegawai Dokumen perajanjian kinerja Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi Melakukan penilaian kinerja pegawai yang disesuaikan dengan kinerja organiasi Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya Melakukan pengukuran kinerja pegawai yang berkaitan dengan kinerja atasannya Instrumen pengukuran kinerja Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik Melakukan pengukuran kinerja kinerja pegawai secara berkala, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan Dokumen pengukuran berkala Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja Laporan kertas kerja monev Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu Melakukan rekapitulasi hasil penilaian untuk bahan pengembangan karir pegawai Dokumen hasil Tim Baperjakat Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja Melakukan pendataan capaian kinerja pegawai untuk data dukung pengamprahan tunjangan kinerja Dokumen amprah remonerasi

22 SASARAN/TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 19 AREA 6. PENGUATAN AKUNTABILITAS NO SASARAN/TARGET CAPAIAN KEGIATAN DATA DUKUNG/EVIDENCE Keterlibatan pimpinan Menyusun Renstra yang dipimpin langsung oleh pimpinan Menyusun Penetapan Kinerja yang dipimpin langsung oleh pimpinan Menyusun Indikator Kinerja Utama yang dipimpin langsung oleh pimpinan Melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala Daftar hadir dan notulen rapat Dokumen Renstra Dokumen PK Dokumen IKU Dkumen evaluasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Mengadakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM petugas penyusun LAKIP Membuat pedoman penyusunan LAKIP Dokumen kegiatan pelatihan dan modul Dokumen pedoman penyusunan LAKIP

23 SASARAN/TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 20 AREA 7. PENGUATAN PENGAWASAN NO SASARAN/TARGET CAPAIAN KEGIATAN DATA DUKUNG/EVIDENCE Penanganan gratifikasi Menyiapkan pedoman cara penanganan gratifikasi SK Pedoman Penanganan Gratifikasi Dokumen pedoman penanganan gratifikasi Membuat pemberitahuan/ pengumuman larangan menerima pemberian Pengumuman/ maklumat tentang pelayanan Melakukan sosialisasi dan mengevaluasi tentang kebijakan pengwasan Dokumen monev Penerapan SPIP ( PP No 60 Thn 2008) Membuat peraturan sebagai SPIP Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan disiplin (KMA 071 tahun, Perma 7 tahun 2016, Perma 8 tahun 2016) Menginformasikan SPIP dan memantau inplementasinya SK penunjukan hakim pengawas bidang Dokumen laporan evaluasi penegakan disiplin Dokumen sosialisasi dan monev

24 SASARAN/TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 21 NO SASARAN/TARGET CAPAIAN KEGIATAN DATA DUKUNG/EVIDENCE Pembangunan Zona Integritas Melakukan pencanangan zona integritas Melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan zona integritas Melaksanakan pelatihan dan pemahaman tentang wawasan yang mendukung terlaksananya zona integritas SK tim Daftar hadir sosialisasi Daftar hadir dan modul pelatihan Standar Pelayanan Menetapkan standar layanan pengadilan sesuai KMA 026/2012 Membuat maklumat tentang jenis standar layanan pengadilan Membuat SOP tentang standar layanan pengadilan Melakukan review SOP dan penyesuaiannya sesuai dengan kebutuhan Bagan Standar Layanan Pengadilan Dokumen tentang jenis standar layanan pengadilan Pengumuman tentang layanan Dokumen SOP Dokumen review AREA. 8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

25 SASARAN/TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 22 NO SASARAN/TARGET CAPAIAN KEGIATAN DATA DUKUNG/EVIDENCE Budaya Pelayanan Prima Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima) Menyiapkan Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media Menerapkan sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar Membuat inovasi pelayanan Dokumen kegiatan dan modul pelatihan Aplikasi pelayanan Bentuk penghargaan dan kompensasi layanan Sistim pelayanan

26 SASARAN/TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 23 NO SASARAN/TARGET CAPAIAN KEGIATAN DATA DUKUNG/EVIDENCE Pengelolaan Pengaduan Membuat media pengaduan pelayanan Membuat SOP pengaduan pelayanan Menunjuk petugas unit yang mengelola pengaduan pelayanan Melakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan Petunjuk tata cara menyampaikan pengaduan dan kotak saran Dokumen SOP SK pengelola Rencana perbaikan layanan Dokumen evaluasi

27 SASARAN/TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 24 NO SASARAN/TARGET CAPAIAN KEGIATAN DATA DUKUNG/EVIDENCE Pengelolaan Kepuasan Terhadap Pelayanan Melakukan survey Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Membuat akses informasi terhadap hasil survey pelayanan Melakukan tindak lanjut hasil survey terhadap pelayanan Dokumen hasil IKM Dokumen informasi Dokumen rencana peningkatan pelayanan (Notulen rapat dan absensinya, rencana perbaikan) Pemanfaatan Teknolgi Informasi Membuat rencana pengembangan teknologi informasi untuk pelayanan Menerapkan sistim teknologi terhadap pelayanan Melakukan evaluasi sistim untuk perbaikan terus menerus Dokumen profosal /TOR pengembangan Dokumen pedoman kerja, SOP Laporan monev dan rencana

28 SASARAN/TARGET CAPAIAN
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 25 MONITORING DAN EVALUASI NO SASARAN/TARGET CAPAIAN KEGIATAN DATA DUKUNG/EVIDENCE Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara efektif Monitoring Evaluasi dilakukan enam bulan sekali Evaluasi menyeluruh dilakukan setahun sekali Laporan monitoring Laporan evaluasi semester Laporan evaluasi tahunan

29 26 Thank you والسلام