PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN

Presentasi berjudul: "PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN"— Transcript presentasi:

1 PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN
A. Kembali ke NKRI - Pasca Pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949, RIS terdiri dari 7 negara bagian (RI, NIT, Negara Madura, Pasundan, SumTim, SumSel. Jatim) dan 9 Daerah otonomi (Kalbar, Kaltim, Dayak Besar, Banjar,KalTenggara, Bangka, Belitung, Riau, Jateng) - RIS Presiden : Soekarno PM : M. Hatta Presiden RI : Mr. Asaat

2 1. Faktor yang mempengaruhi RIS kembali jadi NKRI
1. Bentuk RIS bertentangan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 2. RIS tidak sesuai dengan kehendak rakyat 3. RIS warisan Belanda,agar dapat dikuasai Kembali oleh Belanda 4. Muncul berbagai masalah politik, sosial, ekonomi dan SDM

3 2. GERAKAN KEMBALI KE NKRI
Awal Feb 1950 rakyat Jabar menuntut pembubaran negara Pasundan Feb 1950 DPR Negara Sumsel mengembalikan mandat kepada pemerintah RIS Akhir Maret 1950 RIS terdiri hanya Kalbar, Sumtim, NIT, RI Mei 1950 RI-RIS berunding menghasilkan kesepakatan: a. RI-RIS sepakat membentuk NKRI b. RI-RIS membentuk panitia perancang UUD NKRI Agustus 1950 presiden RIS membacakan piagam pembentukan NKRI (secara resmi RIS berakhir 17 Agustus 1950)

4 1. Ketidak stabilan politik 2. Gangguan keamanan dalam negeri
B. Demokrasi liberal 1950 – 1959 . Prestasi Politik 1. Sistem Multi Partai 2. Pemilu I 1955 3. KAA . Kemelut politik 1. Ketidak stabilan politik 2. Gangguan keamanan dalam negeri 3. Perdebatan di konstituante

5 1. Sistem Multi Partai . Maklumat Pemerintah No X , 3 November 1945
Pembentukan partai politik . Dampak Positif 1. Demokrasi menjadi hidup 2. Membatasi kekuasaan Presiden 3. Sipil pelaksana kedaulatan rakyat . Dampak Negatif 1. Partai hanya mengutamakan kepentingan golongannya 2. Persaingan tidak sehat

6 2. Pemilu I 1955 . Masa Kabinet Burhanuddin Harahap . Pelaksanaan
1. 29 September 1955, memilih anggota DPR 2. 15 Desember 1955 memilih anggota konstituante . 5 Besar hasil pemilu 1 tahun 1955 1. MASYUMI 2. PNI 3. NU 4. PKI 5. Partai Syarikat Islam

7 Pemilu yang telah dilaksanakan
1955 1971 1977 1982 1987 1992 1997 1999 2004 2009 2014 Insya Allah

8 KONFERENSI ASIA-AFRIKA
latar belakang Persamaan nasib dan sejarah Perang dingin Politik Luar Negeri bebas aktif persiapan Konferensi colombo, 28 April-2 Mei 1954, dihadiri : * Ali Sastroamijoyo (Indonesia) * P.J Nehru (India) * Muhammad Ali Jinnah (Pakistan) * U-Nu ( Myanmar) * Sir John Kotelawala (Srilanka) Konferensi panca negara, Bogor desember 1954, membicarakan : * Tempat dan Waktu Pelaksanaan * Rancangan Agenda * Undangan

9 lanjutan KAA Pelaksanaan Memperkokoh kerjasama Bangsa Asia-Afrika
Waktu April 1955 Tempat gedung Merdeka Undangan 30, hadir 29 Tujuan Memperkokoh kerjasama Bangsa Asia-Afrika Mempertimbangkan masalah yang dihadapi bangsa Asia-Afrika (poleksosbud) Mempertegaskan kedudukan bangsa asia-afrika untuk perdamaian dunia

10 Hasil Dasa Sila Bandung Pengaruh
Sikap bersama menghadapi perang dingin Dukungan bangsa Asia-Afrika terhadap perjuangan merebut kembali Irian Barat Menggalang sikap saling mengerti dalam menyelesaikan masalah Palestina, Indo China, rasialisme

11 C. Kemelut Politik Periode 1950 – 1959 terjadi 7 kali ganti kabinet :
1. Ketidakstabilan Politik Periode 1950 – 1959 terjadi 7 kali ganti kabinet : 1. Kabinet Natsir September 1950-Maret 1951 Jatuh akibat gagal dalam perundingan dengan Belanda mengenai Irian Barat Kabinet Sukiman April 1951-April 1952 Jatuh, akibat dituduh melenceng dari Politik Luar Negeri Bebas Aktif

12 Kabinet Wilopo April 1952-Juni 1953
Lanjutan Kabinet Wilopo April 1952-Juni 1953 Jatuh akibat Peristiwa Tanjung Morawa Kabinet Ali Sastroamijoyo I Juli 1953-Juli 1955 Jatuh akibat kemelut dalam tubuh AD, krisis ekonomi Kabinet Burhanudin Harahap Agustus 1955-Maret 1956 Jatuh akibat kurang mendapat dukngan dari hasil pemilu I 1955 Kabinet Ali Sastroamijoyo II Maret Maret 1957 Jatuh akibat pergolakan di daerah, mundurnya dukungan dari MASYUMI Kabinet Juanda April Juli 1959 Muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959

13 2. DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 Latar Belakang Usul Soekarno
Tugas Konstituante menyusun UUD pengganti UUDS 1950 Mulai bersidang 10 November 1956 – 1958 tidak menghasilkan apapun sebab masing-masing Parpol hanya mengutamakan kepentingan golongannya saja Usul Soekarno 22 April 1959 agar Konstituante menetapkan kembali UUD sebagai UUD negara Konstituante merespon dengan melakukan sidang pada 29 Mei 1959, 2Juni 1959 (tidak memenuhi Qorum) kemudian reses Larangan KASAD 3 Juni 1959 KASAD Letjen AH Nasution melarang semua kegiatan politik Isi Dekrit Pembubaran Konstituante berlaku kembali UUD 1945 dan tidak berlaku UUDS 1950 Membentuk MPRS dan DPAS

14 Dampak Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Positif Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan Memberikan pedoman yang jelas bagi kelangsungan negara Merintis pembentukan MPRS dan DPAS Negatif Memberikan kekuasaan yang besar bagi Presiden Kalangan Militer terjun dalam dunia politik

15 D. MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 5 Juli 1959 - 1966
Menurut UUD 1945 : Kedaulatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Ciri : Kepemimpinan Tunggal Presiden Soekarno

16 Penetapan Presiden no 2 tahun 1959
Pembentukan MPRS Penetapan Presiden no 2 tahun 1959 Terdiri : 61 anggota DPR 94 utusan Daerah 200 wakil golongan Tugas : menetapkan GBHN Sidang Umum ke-1 (10 Nov-7 Des 1960) : Tap no 1/MPRS/1960 : Manifesto politik sebagai GBHN Sidang Umum ke-2 (15-22 Mei 1963) : Tap No 3/MPRS/1963 : Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup Sidang Umum ke-3 (11-16 April 1965) Tap No 5/MPRS/1965 : Pidato Soekarno yang berjudul Berdikari sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri Indonesia

17 pembentukan kabinet kerja
Pembentukan DPAS Berdasar penpres no 3 tahun 1959 Ketua Presiden Soekarno Pembentukan dpr gr Penolakan RAPBN tahun 1960 yang diajukan Presiden Berdasar Penpres no 4 tahun 1959 pembentukan kabinet kerja Dibentuk 10 Juli 1959 Ir Juanda sebagai Menteri Pertama pembentukan front nasional Berdasar Penpres No 13 tahun 1959 Tujuannya menyatukan segala bentuk potensi Nasional Pembentukan Dewan Perancang nasional (DEPERNAS) Bertugas merancang dan mengevaluasi pembangunan dengan ketua Moh Yamin, 1963 diganti menjadi Badan perancang Pembangunan Nasional, ketua Soekarno

18 politik luar negeri masa demokrasi terpimpin
- Banyak ditentukan presiden - Politik LN bebas aktif menjadi konfrontasi yang didasari pandangan adanya dua kekuatan: Oldefo (Old Established Forces) kekuatan lama: negara kapitalis, imperialis Nefo (New Emerging Forces) kekuatan baru, negara baru yg progresif revolusioner anti kolonialisme dan imperisalisme. Kebanyakan negara komunis seperti china, Vietnam Utara korea Utara, Eropa Timur - Langkah yang ditempuh: Mengirim misi safari berdikari ke timur Tengah dan Afrika mencari dukungan utk pelaksanaan konferensi negara-negara NEFO Politik Mercusuar : pembangunan GBK, Jakarta By Pass, Jembatan Ampera, Monas, penyelenggaraan GANEFO

19 - banyak dimanfaatkan PKI untuk mengekspresikan dirinya
Penataan kehidupan politik Pemasyarakatan ajaran NASAKOM (nasionalis, agama, komunis) - banyak dimanfaatkan PKI untuk mengekspresikan dirinya - Maksud membentuk pemahaman yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara - Kelompok kritis dari Kalangan kampus dan ABRI Pemasyarakatan ajaran Resopim (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional) - Maksud memperkuat kedudukan Presiden Soekarno - Akibatnya semua lembaga negara berada dibawah Presiden Soekarno Pembatasan Partai-Partai - Makin memperkuat kedudukan Presiden - Partai yang tidak memenuhi ketentuan

20 Penyimpangan terhadap Pancasila - Pemasyarakatan Nasakom yang membuat
kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lagi berdasar Pancasila tapi Nasakom Penyimpangan terhadap UUD 45 - Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup - Pembentukan MPRS, DPAS, DPR GR - Pembubaran DPR

21 Peristiwa ekonomi indonesia pasca pengakuan kedaulatan
Kondisi ekonomi menjelang pengakuan kedaulatan - Eksploitasi masa pendudukan Jepang - Blokade ekonomi oleh Belanda Kebijakan ekonomi pasca pengakuan kedaulatan - Plan Kasimo : menciptakan swasembada pangan, transmigrasi bagi 20 juta penduduk Jawa ke Sumatera - Gunting Syafrudin : 20 Maret mata uang yang bernilai Rp 2,50 keatas nilainya tinggal setengahnya - Sistem ekonomi gerakan Benteng : Dr. Sumitro joyohadikusumo : perlu ditumbuhkan kelas pengusaha - Nasionalisasi de Javasche Bank : Berdasar UU no 24 tahun 1951 menjadi Bank Indonesia - Sistem Ekonomi Ali-Baba : Mr Iskaq Cokrohadisuryo perlu kerjasama pengusaha pribumi dan Tionghoa

22 D. KEHIDUPAN EKONOMI PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN
Kemerdekaan Ekonomi belum terwujud Perkebunan dan instalasi industri rusak Jumlah penduduk meningkat tajam Utang negara meningkat dan inflasi cukup tinggi Defisit dalam perdagangan internasional Tenaga ahli sangat terbatas Penanaman modal asing sangat minim akibat konflik Irian Barat Terjadi disinvestasi yang tajam akibat konflik Irian Barat