MEMAHAMI HUBUNGAN FATWA DAN MUI

Presentasi berjudul: "MEMAHAMI HUBUNGAN FATWA DAN MUI"— Transcript presentasi:

1 MEMAHAMI HUBUNGAN FATWA DAN MUI
Oleh ABD. RAHMAN DAHLAN FAKULTAS SYARIAH & HUKUM UIN JAKARTA

2 PENGERTIAN FATWA Segi etimologi:
Jawaban atas suatu pertanyaan tentang masalah tertentu Segi terminologi: Jawaban atau penjelasan dari ulama (pribadi atau kelompok) mengenai masalah keagamaan dan berlaku umum

3 FUNGSI MAJELIS ULAMA INDONESIA
FUNGSI ORGANISASI: WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU’AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM SERTA MENJADI PENGAYOM BAGI SELURUH MUSLIM INDONESIA

4 TINGKATAN DAN KEDUDUKAN STRUKTUR MUI
MUI Pusat di Ibukota Negara Indonesia MUI Propinsi di Propinsi MUI Daerah di kota dan kabupaten MUI Kecamatan di kecamatan

5 HUBUNGAN ANTAR TINGKATAN ORGANISASI MUI
KOORDINATIF ASPIRATIF STRUKTURAL ADMINISTRATIF

6 HUBUNGAN MUI DENGAN ORMAS DAN KELEMBAGAAN ISLAM LAINNYA
KONSULTATIF KEMITRAAN MUI TIDAK MEMILIKI STELSEL KEANGGOTAAN MUI BUKAN FEDERASI ORMAS/ KELEMBAGAAN ISLAM

7 LEMBAGA-LEMBAGA MUI KOMISI FATWA KOMISI UKHUWAH ISLAMIYAH
KOMISI DAKWAH DAN PENGEMBANGANMASYARAKAT KOMISI PENDIDIKAN DAN KADERISASI KOMISI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT KOMISI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KOMISI PEREMPUAN REMAJA DAN KELUARGA KOMISI HUKUM DANNPERUNDANG-UNDANGAN KOMISI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN KOMISI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA KOMISI PEMBINAAN SENI BUDAYA ISLAM KOMISI HUB. LUAR NEGERI & KERJASAMA INTERNASIONAL LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA (LPPOM-MUI) DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN-MUI) BADAN ARBITRASI SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) LEMBAGA PEMULIAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM (LPLH-SDA)

8 FATWA MUI MUI DAPAT MENGELUARKAN FATWA MELALUI:
KOMISI FATWA MUI DI TINGKAT PUSAT KOMISI FATWA MUI DI TINGKAT DAERAH IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA MUI DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI MUSYAWARAAH NASIONAL MUI

9 FATWA KOMISI FATWA DASAR PENETAPAN FATWA: ALQURAN, HADIS , IJMA’, QIYAS DAN DALIL LAIN YANG MU’TAGAR PENETAPAN FATWA DILAKUKAN SECARA KOLEKTIF PENETAPAN FATWA BERSIFAT RESPONSIF, PROAKTIF DAN ANTISIPATIF - karena pertanyaan dari masyarakat, pemerintah, lembaga/ormas, atau kalangan MUI sendiri, ataau karena perkembangan dan temuan masalah keagamaan akibat perubahan masyarakat atau kemajuan iptek dan seni

10 KEWENANGAN DAN WILAYAH FATWA MUI
Masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah fikih dan akidah, baik di tingkat nasional maupun daerah Pada dasarnya, fatwa MUI Daerah tidak boleh bertentangan dengan fatwa MUI Pusat MUI Daerah berwenang memfatwakan hukum masalah yang belum diputuskan oleh MUI Pusat

11