Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas

Presentasi berjudul: "Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas"— Transcript presentasi:

1 PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakaerjaan Tahun 2017 di Surabaya Tanggal 11 – 12 Oktober 2017 Oleh : Drs. ASEP GUNAWAN , MM DIREKTUR BINA PEMAGANGAN DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS KEMNAKER RI

2 POKOK BAHASAN 1. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
2. REALISASI KINERJA TAHUN 2015 – 2017 3. KENDALA DAN HAMBATAN TAHUN 2017 4. KEBIJAKAN DAN STRATEGI 5. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018 6. HARAPAN PELAKSANAAN TAHUN 2018

3 POKOK BAHASAN 1. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
2. REALISASI KINERJA TAHUN 2015 – 2017 3. KENDALA DAN HAMBATAN TAHUN 2017 4. KEBIJAKAN DAN STRATEGI 5. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018 6. HARAPAN PELAKSANAAN TAHUN 2018

4 1. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

5 TUGAS POKOK FUNGSI 1. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemagangan Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemagangan di dalam negeri dan luar negeri, pelayanan perizinan dan advokasi serta jejaring pemagangan; Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pemagangan di dalam negeri dan luar negeri, pelayanan perizinan dan advokasi serta jejaring pemagangan; Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemagangan di dalam negeri dan luar negeri, pelayanan perizinan dan advokasi serta jejaring pemagangan; Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pemagangan di dalam negeri dan luar negeri, pelayanan perizinan dan advokasi serta jejaring pemagangan; Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

6 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
2. REALISASI KINERJA TAHUN 2015 – 2017 NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN 2015 2016 2017 (9 Okt 2017) T R % 1 Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan dalam negeri Org 8.310 8.080 97% 8.370 7.660 92% 7.820 7.710 99% 2 Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan mandiri 500 16.387 3277% 550 17.057 3101% 600 6.803 1134% 3 Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemagangan dalam negeri Perush 15 995 6633% 25 1.243 4972% 35 915 2614% 4 Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan luar negeri 2.000 5.478 274% 2.100 6.620 315% 2.200 3.917 178% 5 Jumlah penyelenggara pemagangan luar negeri Lemb 14 20 143% 16 219% 18 27 150% 6 Jumlah lulusan pemagangan yang mendapat sertifikat kompetensi 1.000 0  0%

7 3. KENDALA DAN HAMBATAN TAHUN 2017
Masih banyak perusahaan yang belum memahami penyelenggaraan program pemagangan dalam negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 tahun 2016, khususnya terkait dengan Program (Kursil) dan Perjanjian Pemagangan. Masih terdapat Serikat Pekerja/Buruh yang belum memahami program pemagangan, sehingga kehadiran peserta pemagangan dianggap sebagai pekerja dengan upah murah. Belum semua perusahaan penyelenggara program pemagangan memberitahukan/melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Prov/Kab/Kota. Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan Prov/Kab/Kota terhadap pelaksanaan program pemagangan. Program Pemagangan belum sepenuhnya mengacu kepada SKKNI/Standar Internasional/Standar Khusus, sehingga alumni magang tidak dapat ikut Uji Kompetensi dalam proses sertiikasi kompetensi peserta magang.

8 PENINGKATAN KUANTITAS
4. KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PENINGKATAN KUANTITAS RE-ENGINEERING DAN REVITALISASI PEMAGANGAN DI PERUSAHAAN DAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA Menyusun dan mengembangkan piranti lunak (pedoman, juknis, program dll) Meningkatkan kemampuan SDM stake holder pemagangan Memperkuat kelembagaan pemagangan Membangun sistem monev yang efektif Melaksanakan evaluasi berkala Meningkatkan pelaksanaan pemagangan di Propinsi, Kabupaten dan Kota melalui dana APBN Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pelaksanaan pemagangan melalui dana APBD Mendorong perusahaan untuk melaksanakan pemagangan secara mandiri

9 5. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
NO URAIAN TARGET 1 Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan 100 org 2 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri 32 lokasi 3 Pembentukan FKJP 2 forum 4 Bimbingan Teknis Pembimbing/Pendamping Peserta Pemagangan Mandiri 300 org 5 Bimtek Sistem Informasi Pemagangan 6 Pembukaan Program Pemagangan Mandiri di Kawasan Industri 3 lokasi 7 Harmonisasi Program Pemagangan di Perusahaan 9 program 8 Pengembangan Sistem Informasi Pemagangan 1 kegiatan

10 5. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
NO URAIAN TARGET 9 Koordinasi teknis perusahaan penyelenggara pemagangan 1 keg 10 Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemagangan 200 org 11 Identifikasi Kriteria Penyelenggara Pemagangan 12 Pemagangan Award 1 kleg 13 Penyelenggaraan pemagangan luar negeri 1800 org 14 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri 100 org 15 Mediasi Advokasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri 16 Monitoring dan evaluasi pemagangan luar negeri

11 5. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2018
NO URAIAN TARGET 051 Penerbitan Izin Lembaga Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri 20 lembaga 052 Koordinasi dan Konsolidasi Negara Penerima Pemagangan Luar Negeri 3 Negara Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan Sesuai PP. 39/2006 1 dok Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penyusunan RKAKL 053 Penyusunan Renlakgiat dan Program Kerja 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12 blm

12 6. HARAPAN PELAKSANAAN TAHUN 2018
Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran (APBD) dalam meningkatkan penyelenggaraan program pemagangan. Mengoptimalkan Peran dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Prov/Kab/Kota dalam pembinaan dan pengawasan Program Pemagangan. Mendorong peningkatan penyelenggaraan program pemagangan mandiri di wilayah masing-masing. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi program pemagangan kepada perusahaan-perusahaan di wilayah masing-masing. Penyelenggaraan Program Pemagangan harus berdasarkan jabatan (Okupasi) dan sesuai dengan SKKNI/Standar International/Standar Khusus, serta selaras dengan skema sertifikasi.

13