PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Presentasi berjudul: "PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA"— Transcript presentasi:

1 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH RAPAT KOORDINASI UNIT LAYANAN PENGADAAN MATARAM, 5 OKTOBER 2017 DHARMA NURSANI, PHD DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LKPP

2 STRUKTUR DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN & PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA - LKPP

3 ARENA PEMBINAAN & PENGEMBANGAN

4 ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI PENGEMBANGAN
Renstra LKPP Tahun Arah kebijakan dan pengembangan sistem PBJP adalah peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam PBJP Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan dan pembinaan Kelembagaan dan SDM yang profesional : Peningkatan kompetensi dan integritas SDM pengadaan, termasuk penguatan jabatan fungsional pengadaan; Pengembangan mekanisme dan aturan main/tata laksana melalui peningkatan efektifitas ULP dan peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsinya.

5 ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI PENGEMBANGAN
Sasaran Program : Meningkatkan Kompetensi SDM PBJ Mengembangkan Jabatan Fungsional PPBJ Meningkatkan Efektivitas Fungsi Kelembagaan PBJ

6 ULP/UKPBJ SEBAGAI CENTER OF EXCELLENCE PBJ
BENTUK ULP/UKPBJ Unit organisasi K/L/Pemda/I yg bersifat PERMANEN, dapat berdiri sendiri atau melekat di unit yg sudah ada. Center of Excellence PBJ Mampu memberikan PELAYANAN/PEMBINAAN di bidang PBJ TUJUAN PEMBENTUKAN ULP Menjamin pelaksanaan PBJ lebih TERINTEGRASI atau TERPADU sesuai dengan TATA NILAI PENGADAAN; dan Meningkatkan EFEKTIFITAS dan EFISIENSI dalam pelaksanaan tugas & fungsi K/L/Pemda/I.

7 ARAH PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN ULP/UKPBJ
Institusionalisasi fungsi UKPBJ (fungsi pembinaan, fungsi pelaksanaan pengadaan dan fungsi pengelolaan sistem informasi) di dalam kelembagaan yang permanen struktural Konsolidasi para pelaksana PBJP yang terintegrasi di dalam UKPBJ (tidak tersebar di satuan kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pembinaan para pelaksana PBJP yang tidak masuk ke dalam UKPBJ dilakukan oleh UKPBJ (Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) Mendorong agar para pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

8 ARAH PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN ULP/UKPBJ
Mendorong agar UKPBJ melaksanakan self assessement dan menyusun road map tingkat kematangan organisasi, dengan tujuan : Mengetahui kondisi masing-masing ULP/UKPBJ saat ini melalui instrumen pengukuran Menyusun peta jalan untuk meningkatkan kematangan organisasi ULP/UKPBJ-nya Mencapai tingkat kematangan semua ULP/UKPBJ minimal level 3 pada tahun 2019

9 ARAH PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN ULP/UKPBJ
Mendorong agar UKPBJ menyusun dokumen tata kelola dan SOP di lingkungan UKPBJ, antara lain : Pelaksanaan proses pemilihan penyedia dari PPK ke UKPBJ Pelaksanaan advokasi dan pelayanan hukum bagi para pelaksana PBJP (termasuk MOU dengan aparat penegak hukum dan auditor dalam hal terdapat pengaduan dan lain-lain) Manajemen penerimaan personil UKPBJ (termasuk persyaratan personil dan pimpinan UKPBJ) Penilaian kinerja kelembagaan dan SDM UKPBJ Manajemen hubungan dengan para stakeholder (penyedia, masyarakat, dll) Manajemen resiko pelaksanaan PBJP Manajemen akumulasi pengetahuan Dan lain-lain

10 KOORDINASI DENGAN EKOSISTEM PBJ
Kemendagri & KemenPAN-RB (bentuk lembaga & jabatan fungsional) 01 Koordinasi dengan instansi/pihak terkait menuju kelembagaan PBJ yang PERMANEN & menjadi Center Of Excellence Kemenkeu (insentif & pertanggungjawaban keuangan) 02 APH & Auditor (penyamaan persepsi regulasi) 03 Asosiasi penyedia, pers, LSM & masyarakat luas 04

11