PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Presentasi berjudul: "PAJAK BUMI DAN BANGUNAN"— Transcript presentasi:

1 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Presented by: Rika Lidyah,S.E.,M.Si

2 Dasar hukum: Terminologi PBB Bangunan NJOP SPOP SPPT
 UU No.12 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU No 12 tahun 1994 Terminologi PBB Bumi Bangunan NJOP SPOP SPPT Rika Lidyah,S.E.,M.Si

3 Subjek PBB: “orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan yang meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai dan penyewa.” Jika suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa WP-nya maka subjek pajak dapat ditunjuk oleh Dirjen Pajak Rika Lidyah,S.E.,M.Si

4 Objek PBB Bumi : “permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya”
Bangunan:  Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan. Rika Lidyah,S.E.,M.Si

5 Pengecualian Objek PBB
Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum, yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, dll Digunakan untuk perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik Digunakan oleh badan atau perwakilan internasional Rika Lidyah,S.E.,M.Si

6 Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan PBB
Bumi: Letak Peruntukan Pemanfaatan Kondisi Lingkungan dll Bangunan: Bahan yang digunakan Rekayasa Letak Kondisi Lingkungan Dll Rika Lidyah,S.E.,M.Si

7 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
 Rp untuk setiap Wajib Pajak. Apabila seorang WP memiliki beberapa objek pajak, maka yang diberikan NJOPTKP hanya pada salah satu objek pajak yang nilainya terbesar” Rika Lidyah,S.E.,M.Si

8 Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Dasar Pengenaan Pajak  Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 2. Dasar Peghitungan Pajak  Nilai Jual Kena Pajak (NJKP): Nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu % tertentu dari nilai jual sebenarnya. Rika Lidyah,S.E.,M.Si

9 Prosentanse NJKP berdasarkan PP No 25 tahun 2002
Sebesar 40% - NJOP Bumi dan Bangunan yang nilainya = Rp 1 Milyar - Objek Pajak Perkebunan - Objek Pajak Kehutanan Sebesar 20%  untuk objek pajak lainnya Tarif Pajak  0,5% : merupakan tarif tunggal Rika Lidyah,S.E.,M.Si