HAM di Indonesia Mahendra P. Utama.

Presentasi berjudul: "HAM di Indonesia Mahendra P. Utama."— Transcript presentasi:

1 HAM di Indonesia Mahendra P. Utama

2 HAM dalam konstitusi Indonesia
Dalam UUD 1945: Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 34. Dalam Konstitusi RIS (27 Desember Agustus 1950): hampir secara bulat mencantumkan deklarasi HAM PBB. UUDS RI 1950: tidak memuat HAM Dekrit Presiden 5 Juli 1959: kembali ke UUD. Pasal HAM diberlakukan kembali PKN/HAM di Indonesia/Mahendra

3 Upaya penegakkan HAM (1968-1971)
MPRS membentuk Panitia: Menyusun rancangan Piagam HAM Hak dan kewajiban warga negara Menemui jalan buntu 1971 Dalam sidang-sidang MPR hasil Pemilu 1971 tidak pernah diagendakan pembahasan mengenai HAM PKN/HAM di Indonesia/Mahendra

4 Perkembangan baru (1988) Rumusan HAM dimasukkan ke dalam TAP MPR No. XVII tahun 1988 HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia: Kodrat Universal Abadi Anugerah Tuhan PKN/HAM di Indonesia/Mahendra

5 Penegakkan HAM (1993) Pembentukan Komnas HAM (Keppres No. 50/1993)
BANYAK KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA KESADARAN HUKUM KESADARAN KEMANUSIAAN KESADARAN POLITIK KELEMAHAN APARAT PELAKSANA BANYAK TERJADI PELANGGARAN KARENA TIDAK TAHU BAHWA TINDAKAN ITU MELANGGAR HAM PKN/HAM di Indonesia/Mahendra

6 Pemantapan penegakan HAM di Indonesia (1998)
GAGASAN TENTANG: HAM WAWASAN NUSANTARA KETAHANAN NASIONAL MASING-MASING MENJADI TAP MPR YANG BERDIRI SENDIRI TAHUN 2000 ISTIMEWA MPR SIDANG PIAGAM HAM MPR NO. V TAHUN 2000 MENJADI TAP PKN/HAM di Indonesia/Mahendra

7 Pelanggaran HAM di Indonesia
Didorong oleh penegakkan HAM di tingkat internasional Mahkamah internasional untuk eks Yugoslavia (1993): Denhaag, Belanda Mahkamah internasional untuk Rwanda (1994) : Rwanda Konferensi internasional HAM (Roma, Juni 1998) International Criminal Court (ICC) telah menyusun Hukum Acara untuk mengadili para pelaku genocida, kejahatan perang, dan agresi Indonesia (?) PKN/HAM di Indonesia/Mahendra