BAB 9 TERBENTUKNYA NEGARA DAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

Presentasi berjudul: "BAB 9 TERBENTUKNYA NEGARA DAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 BAB 9 TERBENTUKNYA NEGARA DAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
TUJUAN PEMBELAJARAN Dengan mempelajari bab ini, kamu diharapkan mampu: mendeskripsikan proses terbentuknya negara dan pemerintahan Republik Indonesia beserta kelengkapannya; mengidentifikasi dukungan dan pembentukan lembaga pemerintahan di berbagai daerah terhadap Indonesia.

2 PETA KONSEP

3 SIDANG PPKI I Sidang PPKI I menghasilkan tiga keputusan penting.
Keputusan-keputusan tersebut adalah pengesahan dan penetapan UUD, pemilihan dan pengangkatan presiden dan wakil presiden, serta pembentukan Komite Nasional Indonesia.

4 SIDANG PPKI II Sidang PPKI II, pada 19 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan untuk menetapkan 12 departemen beserta para pimpinannya (menteri). 4 menteri negara. Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dengan para calon gubernurnya.

5 WILAYAH INDONESIA SAAT PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA

6 SIDANG PPKI III Pada 22 Agustus 1945, PPKI kembali mengadakan sidang yang ketiga. Dalam sidang ini, membahas 3 persoalan penting, antara lain: Pembentukan Komite Nasional Indonesia. Pembentukan Partai Nasional. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Pembentukan BKR ini menimbulkan berbagai tanggapan pro dan kontra dari kalangan pemuda dan laskar yang ada di masyarakat. Untuk meredam gejolak di kalangan militer tersebut pada 5 Oktober 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan Soeprijadi sebagai pimpinan tertinggi.

7 PENGANGKATAN KOLONEL SOEDIRMAN
Kolonel Soedirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR menggantikan Soeprijadi. Tapi Soeprijadi yang tidak muncul, digantikan oleh Kolonel Soedirman.

8 PEMBAHARUAN PEMERINTAHAN
Untuk menunjukkan kepada negara-negara Sekutu bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis dilakukanlah beberapa perubahan. Di antaranya adalah memberlakukan sistem multipartai di Indonesia. Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 mengubah sistem kabinet presidensial menjadi sistem kabinet ministerial atau parlementer. Pembaruan yang lain adalah pengubahan fungsi KNIP. KNIP yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden. Sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 KNIP berfungsi sebagai badan legislatif.

9 DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH
Pada 20 Agustus 1945, Sri Sultan Hemengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengirim surat ucapan selamat atas terpilihnya Soekarno dan Moh. Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Sri Sultan dan Sri Paku Alam juga menyatakan berdiri di belakang kepemimpinan mereka berdua. Pernyataan ini diikuti dengan dikeluarkannya amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII pada tanggal 5 September 1945. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII diikuti dengan berbagai aksi masyarakat. Pada bulan September 1945 terjadi perebutan kekuasaan secara serentak di berbagai tempat di Yogyakarta.

10 DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH
Pada tanggal 19 September 1945 ribuan rakyat Jakarta tanpa takut pada tentara Jepang berbondong-bondong ke lapangan IKADA (sekarang lapangan Banteng). Mereka ingin mendengarkan pidato para pemimpinnya. Bersamaan dengan itu, tentara Jepang juga mengerahkan pasukan ke tempat tersebut. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya bentrok antara rakyat dengan pasukan Jepang, Soekarno dan para pemimpin lainnya akhirnya datang. Soekarno tidak memberi pidato, melainkan hanya minta agar rakyat pulang dengan tenang, berdisiplin, tertib, dan menaruh kepercayaan kepada pemerintah. Ribuan rakyat ternyata mau pulang dengan tertib dan disiplin. Hal ini memberi kesan amat baik pada penguasa Jepang dan Sekutu bahwa Soekarno dipatuhi oleh rakyat Indonesia.

11 DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH
Soekarno memasuki arena rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta pada tanggal 19 September 1945.

12 DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH
Di Palembang, diakui bahwa hanya Republik Indonesia yang berkuasa. Hal ini diumumkan pada saat upacara penyambutan kemerdekaan proklamasi kemerdekaan yang dipimpin oleh Residen Sumatera Selatan, A. K. Gani. Di Sulawesi Selatan, Dr. Sam Ratulangi segera membentuk pemerintahan daerah. Beliau sendiri diangkat sebagai Gubernur Sulawesi dan Mr. Andi Zainal Abidin diangkat sebagai Sekretaris Daerah. Di Manado dibentuk pemerintahan sipil. Sebagai Residen, B. W. Lapisan dipilih. Satuan lokal Tentara Indonesia disusun dengan Ch. Taulu, Wuisan dan J. Kaseger sebagai pimpinan kolektif.

13 DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DI BERBAGAI DAERAH
Ada beberapa alasan yang menyebabkan daerah-daerah tersebut mendukung penuh proklamasi kemerdekaan. Alasan yang utama adalah keinginan untuk merdeka dari tekanan penjajah yang selama ini merugikan mereka. Dukungan ini semakin nyata dengan pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan di daerah. Komite-komite nasional seperti Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk di tingkat provinsi dan karesidenan. Orang-orang Indonesia yang menjadi penasihat pemerintahan (sanyo) dan wakil residen diangkat sebagai pejabat Republik.