Kebijakan Negara dalam Bidang Komunikasi Pariwisata

Presentasi berjudul: "Kebijakan Negara dalam Bidang Komunikasi Pariwisata"— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Negara dalam Bidang Komunikasi Pariwisata

2

3

4

5 KEBIJAKAN INDONESIA DI BIDANG KOMUNIKASI PARIWISATA
Kebijakan pemerintahan menempatkan PARIWISATA sebagai SEKTOR PRIORITAS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) , target wisatawan 20 juta wisatawan pd 2019

6 10 destinasi utama wisata /Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
 Danau Toba (Sumut)

7 Tanjung Lesung (Banten)

8 Tanjung Kelayang (Bangka Belitung)

9 Kepulauan Seribu (DKI Jakarta)

10 Candi Borobudur (Jawa Tengah)

11 Kawasan Bromo-Tengger (Jawa Timur)

12 Mandalika, Labuan Bajo (NTT)

13 Wakatobi (Sulawesi Tenggara)

14 Morotai (Maluku Utara)

15 Peraturan Pemerintah Indonesia pada sektor PARIWISATA
(1) Peraturan perlindungan wisatawan (utamanya bagi biro perjalanan wisata) Wisatawan diwajibkan membayar uang muka (deposit payment) sebagai jaminan pemesanan jasa seperti transportasi, akomodasi, dsb

16 2. Peraturan keamanan kebakaran
ex: alat-alat pendukung keselamatan 3. Peraturan keamanan makan dan kesehatan Mengatur STANDAR KESEHATAN MAKANAN untuk wisatawan

17 4. Peraturan STANDAR KOMPETENSI PEKERJA yang perlu kompetensi/keahlian khusus ex: pilot, nahkoda, resepsionis, manager hotel, guide, tim medis, dsb Aturan ttg flora & fauna langka, air, tanah, ekosistem lingkungan

18 Beberapa catatan Center of Reform on Economics (CORE) tentang pariwisata Indonesia
Merubah pendekatan BIROKRASI menjadi pendekatan BISNIS Membentuk badan pengembangan pariwisata Pusat & Daerah) Kebijakan bebas visa perlu diikuti langkah2 pro aktif, inovatif, promosi yg kuat dan infrastruktur yang memadai Mendorong wisatawan Indonesia untuk berwisata di dalam negeri.

19 Intermezo... Cari jodoh tu anak pariwisata, turis aja dia buat nyaman, apalagi kamu, u, u, u....