KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMILU LEGISLATIF

Presentasi berjudul: "KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMILU LEGISLATIF"— Transcript presentasi:

1 KOMUNIKASI POLITIK DAN PEMILU LEGISLATIF
Disampaikan di Aula Kantor Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Eko Harry Susanto Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Banjarmasin, 11 Juni 2013

2 PENDAHULUAN : KEBEBASAN KOMUNIKASI
Kebebasan Mengkritisi Kebijakan Pemerintah Kebebasan Mengkritisi Elite Politik Komunikasi dua arah dan interaktif Komunikasi dalam kesepadanan

3 Pinsip Dasar Demokrasi (Melvin Urofsky, 2001)
Pemerintahan berdasarkan Konstitusi Pemilu yg demokratis Pembuatan UU Sistem Peradilan yang Independen Kekuasaan Lembaga Kepresidenan Peran Media yang bebas Peran Kelompok Kepentingan : LSM Hak masyarakat untuk Tahu Melindungi Hak – hak Minoritas Kontrol Sipil Atas Militer

4 Landasan Hukum Kebebasan Berkomunikasi
Undang – Undang Dasar 1945, pasal 28F, menyebutkan : “ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, meperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

5 Komunikasi Politik Pembicaraan Politik dan penyampaian pesan politik
Komunikasi Verbal Komunikasi Non Verbal Untuk mempengaruhi rakyat dan pemerintah

6 ESENSI KOMUNIKASI POLITIK
Komunikator Politik Pesan Politik Media Komunikasi Politik Khalayak Komunikasi Politik Dampak Komunikasi Politik

7 Mempengaruhi Khalayak
Meningkatnya Jumlah Khalayak Menyepakati isi pesan Memberikan suara dalam pemilu

8 Jumlah Golput Pemilu Legislatif tahun 2009, jumlah golput (27,77 %). Jumlah ini lebih besar, dibandingkan dengan perolehan suara Partai Demokrat, sejumlah suara. (Kompas, 10 Mei 2009).

9 Golput Pilpres Pilpres 2004 Putaran 1 (23,47 %,)
Dari tahun terjadi penurunan jumlah pemilih

10 Faktor yang Menentukan Pilihan Caleg 2009
Hasil survei Kompas (2 Februari 2009) Karakteristik Mmpengaruhi Tdk Memp Sama Jenis Kel 15,7% 84,3% Sama Agama 38,9% 61,1% Sama Daerah 12,8% 87,2% Sama Etnis 17,3% 82,7% Artis/Seleb 5,9% 94,1%

11 MENCARI ANGGOTA LEGISLATIF BERKUALITAS
Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat Pemerintah mendapat kekuasaan dari mereka yg diperintah

12 Hasil Pilpres Tahun 2009 Berdasarkan Penguasaan di Provinsi
Kompas, 24 Juli 2009 SBY-Budiono (60,8%) (28) (DKI Jkt, Jabar, jateng, Jatim, DIY, Aceh,Sumut, Kalsel, Papua, NTB, NTT dll Megawati- Prabowo (26,79%) (1).Bali JK- Wiranto (12,41%) (3)Sulsel, Sultra, Gorontalo, Malut

13 Kepedulian DPR terhadap Kritik : Kinerja DPR Makin Buruk saja, Kompas, 11 April 2011

14 Konsep Satu Arah Dalam Komunikasi dalam Komunikasi Politik.
Pesan Penerima Pengirim Kekurangan : Penerima dapat kecewa Ketelitian rendah Kurang kepercayaan thd informasi Kelebihan : Tampak tertib krn pengirim tidak ditanya Pengirim lebih berprestise & berwenang Cepat dan Murah

15 Cybernetics : Konsep Umpan Balik dalam Komunikasi Politik
Konsep Umpan Balik penting untuk memahami bekerjanya sistem komunikasi dalam politik negosiasi. Pesan Penerima Pengirim Kekurangannya : Memakan waktu, Menekan pd pengirim, Menurunkan prestise pengirim Kelebihan: Lebih Akurat, Meningkatkan rasa percaya, Mengurangi kecewa penerima, Moral tinggi Umpan Balik

16 REFERENSI Bower, John W and James J. Bradac , Issues in Communication Theory : A Metatheoritical Analysis, Communication Yearbook 5, Sage Publication. Johnson, John W “ Peran Media Bebas” dalam Demokrasi, Jakarta : USISINFO State Goverment Melvin I. Urofsky “ Naskah Pertama, Pendahuluan : Prinsip – Prinsip Dasar Demokrasi” dalam Demokrasi, USIS : Jakarta.

17 REFERENSI Stepphenson Jr, D Grier, “ Naskah Ketiga Prinsip – Prinsip Pemilihan Demokratis” dalam Demokrasi, Penerbit Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia, USIS : Jakarta Undang – Undang Dasar ”Sejarah UUD 1945 Sejak Pembentukan hingga Amandemen pada Zaman Reformasi” , Jakarta : Penerbit Visi Media. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

18 Terimakasih Dr. Eko Harry Susanto
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta