Disampaikan oleh : Sjaiful DP

Presentasi berjudul: "Disampaikan oleh : Sjaiful DP"— Transcript presentasi:

1 Disampaikan oleh : Sjaiful DP
SITUASI KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA Disampaikan oleh : Sjaiful DP

2 PETA SUMBER DAYA MANUSIA
 Penduduk (2011) :  Angkatan Kerja (2011) :  Pengangguran (2011) : 8.12 juta.  Pekerja formal : juta.  Pekerja informal : juta.  Orang miskin :

3 PETA PERUSAHAAN DAN SERIKAT PEKERJA/BURUH
 Perusahaan tercatat :  Mempekerjakan > 50 orang : (7%). 25 s/d 49 orang : (19%). 25 orang : (74%).  Pemborong/Subkontraktor : dengan (data dari 20 propinsi) : orang.  Penyedia Jasa Tenaga Kerja : dengan (data dari 20 propinsi) : orang.  Federasi SP/SB : 95. (SP tingkat perusahaan) : termasuk BUMN 170.

4 PETA HUBUNGAN INDUSTRIAL
 Mediator :  Konsiliator : 232.  Arbiter : 60.  Peraturan Perusahaan :  PKB :  LKS Bipartit :  Pekerja ter-PHK (2008 s/d 2010) : Mogok kerja (2008 s/d 2010) : 545 kasus, melibatkan pekerja, jam kerja hilang.

5 Lanjutan  Kecelakaan (2008 s/d 2010): 9.700 peristiwa. 133 meninggal
(terbesar transportasi). 288 cacat.  Pengawas tersedia : orang. Yang dibutuhkan : orang. Dalam kenyataannya pengawas diatas lebih kurang karena banyak yang pension, atau dialih tugaskan oleh Pemerintah Daerah.

6 BEBERAPA MASALAH  Jumlah Serikat Pekerja/Buruh yang banyak, sangat berpotensi mendatangkan perbedaan prinsip, visi, dibarengi kuatnya persaingan yang kadang tidak sehat.  Akses Serikat Pekerja/Buruh lemah terhadap pemerintah dan pengusaha. Kurangnya Pimpinan Organisasi yang professional dihampir semua lini kepemimpinan.  Peraturan Perundang-Undangan yang kurang flexible bahkan berbenturan satu sama lain, sementara penerapannya tidak terkontrol oleh pengawas atau mediator.

7 Lanjutan  Lambat mengantisipasi kebijakan ekonomi global.
 Kebijakan yang lebih “export oriented”, sehingga kebutuhan dalam negeri sukar terpenuhi.  Perlindungan atas kepastian kerja, kepastian penghasilan dan jaminan social masih lemah terutama Pekerja PKWT, sub-kontarktor, pemborong pekerjaan dan Penyedia Jasa Pekerja.

8 BEBERAPA SARAN  SP/SB supaya memperkuat diri dan meningkatkan kwalitas sumber daya manusia-nya terutama pimpinannya.  Mampu menyusun PKB yang bermutu dan tidak sekedar menyalin peraturan perundang-undangan.  Meyakinkan pengusaha, betapa pentingnya pelatihan kerja.  Mendorong pemerintah membatasi import barang yang sudah diproduksi dalam negeri dan mendahulukan kebutuhan dalam negeri.

9 Lanjutan  SP/SB supaya bersatu dalam visi dan missi.
 Mendorong dapat dilaksanakannya social dialogue.  Memperjuangkan agar semua Pekerja, diberlakukan prinsip “upah yang sama bagi pekerjaan yang bobotnya sama”. Semua Pekerja tanpa membedakan status diberi akses berorganisasi dan perlindungan sosial.

10 Terima Kasih