Paradigma Administrasi Publik

Presentasi berjudul: "Paradigma Administrasi Publik"— Transcript presentasi:

1 Paradigma Administrasi Publik
Asisten : Dedy Wahyu Hernanda, S.AP

2 Old Public Administration
Miftah Thoha, 2008 “Ilmu Administrasi Publik Kontemporer” Bidang adm sama dg bisnis, oleh karena itu seharusnya publik mengadopsi model bisnis AP menurut Woodrow Wilson Tugas administrator melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan dg netral, profesional dan lurus sesuai dg tujuan yg telah ditetapkan Wilson, mengingatkan bahwa JANGAN sampai pelaksanaan kebijakan itu di intervensi oleh kepentingan politik

3 Ada perbedaan yg jelas antara politik dan administrasi
Miftah Thoha, 2008 “Ilmu Administrasi Publik Kontemporer” Ada perbedaan yg jelas antara politik dan administrasi Kunci memahami AP menurut Woodrow Wilson Adanya perhatian untuk menciptakan struktur & strategi pengelolaan adm yg memberikan hak organisasi publik dan pemimpinnya untuk menjalankan tugas secara efisien dan efektif

4 Miftah Thoha, 2008 “Ilmu Administrasi Publik Kontemporer”
Titik perhatian pemerintah pada jasa pelayanan melalui institusi yang berwenang KP dan Adm berkaitan dg merancang dan melaksanakan kebijakan dlm usaha mencapai tujuan Peran AP sebagai pelaksana KP, kecil perannya dalam buat kebijakan Mainstream dari OPA Administrator bertanggung jawab kepada pejabat politik atas tugas-tugasnya Program kegiatan dilakukan melalui garis hirarki organisasi dan dikontrol oleh pimpinan di atasnya Nilai utama dari AP adalah efisiensi dan rasionalitas, sangat tertutup (tdk ada ruang keterlibatan WN) Peran AP dirumuskan seperti POSDCORB

5 New Public Administration
G. Frederickson pada 1984 – lebih menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan Elton Mayo yang mampu memunjukkan bahwa unsur manusia dalam organisasi merupakan faktor terpenting. Manusia tidak boleh dianggap sebagai alat yang hanya diperas tenaganya untuk kepentingan organisasi, tetapi harus mendapatkan perhatian yang layak dan diperlakukan secara manusiawi. Seiring perkembangan memunculkan pendekatan baru yang disebut dengan Organization Behavior Approach (Pendekatan Keperilaku dalam Organisasi) dan memunculkan Teori motivasi

6

7 New Public Management / Reinventing Government
Miftah Thoha, 2008:75 “Ilmu Administrasi Publik Kontemporer” NPM dipandang sebagai suatu konsep baru yang ingin menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisien yang dilakukan oleh instansi dan pejabat-pejabat pemerintah Miftah Thoha, 2008:75 “Ilmu Administrasi Publik Kontemporer” Konsep NPM

8 Bagaimana pemerintah bisa membuat program yang lebih responsif ?
Bagaimana pemerintah bisa menemukan cara untuk mengubah pelayanan dari hal yang sama dan dari dasar pendapatan yang lebih kecil ? Bagaimana pemerintah bisa menggunakan insentif pola pasar untuk memperbaiki patologi birokrasi ? Doktrin NPM menurut Donald Kettl “the global public management reform” Bagaimana pemerintah bisa menggunakan mekanisme pasar dalam menyediakan pelayanan publik ? Bagaimana pemerintah bisa membuat program yang lebih responsif ? Bagaimana pemerintah bisa menyempurnakan kemampuan untuk membuat dan merumuskan kebijakan ? Bagaimana pemerintah bisa fokus pada hasil dan dampak (output dan outcome) ketimbang fokus pada sistem yg sifatnya kaku, top down. Sependapat dengan Jonathan Boston

9 (David Osborne dan Ted Gaebler)
Fadel Muhammad, 2008 Reinventing Local Government - Pengalaman dari daerah Pemerintah dianjurkan orientasi pada kinerja atau hasil kerja dan meninggalkan sistem dan prosedur Pemerintah harus fleksibel dan melepaskan diri dari birokrasi klasik yang kaku Doktrin NPM / RG Mengubah cara-cara dan model birokrasi publik yg tradisional ke arah model private dan perkembangan pasar (Christopher Hood) Upaya untuk mentransformasikan entrepreneurial spirit – jiwa dan Kinerja kewirausahaan ke sektor publik / birokrasi pemerintah (David Osborne dan Ted Gaebler)

10 10 Prinsip Reinventing Government :
Fadel Muhammad, 2008 Reinventing Local Government - Pengalaman dari daerah 10 Prinsip Reinventing Government : Pemerintahan harus bersifat sbg katalis Pemerintahan milik masyarakat Pemerintah yang kompetitif Pemerintah yang berorientasi misi Pemerintah berorientasi hasil Pemerintah berorientasi pelanggan Pemerintah wiraswasta Pemerintah antisipatif Pemerintah desentralisasi Pemerintah berorientasi pasar

11 Efficiency (perbandingan antara input n output)
Fadel Muhammad, 2008 Reinventing Local Government - Pengalaman dari daerah Efficiency (perbandingan antara input n output) Indikator Kinerja ? Effectiveness (perbandingan antara output n outcome) Economis (biaya lebih kecil yg dikeluarkan)

12 Faktor yg mempengaruhi kinerja
Fadel Muhammad, 2008 Reinventing Local Government - Pengalaman dari daerah Kemampuan/ kapasitas Motivasi Kesempatan Lingkungan Budaya organisasi Faktor yg mempengaruhi kinerja

13 New Public Service Melayani warga masyarakat bukan pelanggan
Mengutamakan kepentingan publik Lebih menghargai warga negara daripada kewirausahaan Berfikir strategis & bertindak demokratis Menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah Melayani daripada mengendalikan Menghargai orang, bukannya produktivitas semata

14 Teori democratic citizenship
Ide dasar dari konsep NPS Postmodern ilmu administrasi publik Model komunitas dan civil society Organisasi humanism

15 Good Governance ASPEK PEMBEDA GOVERNMENT GOVERNANCE PENGERTIAN
BADAN/INSTITUSI NEGARA TATA KELOLA YANG BAIK SIFAT HUBUNGAN HIRARKI/ADA JENJANG ADA INTERAKSI KOMPONEN PEMERINTAH DOMINAN STATE, PRIVATE, CIVIL SOCIETY EFEK YANG DIHARAPKAN KEPATUHAN MASYARAKAT AGAR ADA PARTISIPASI HASIL YANG DICAPAI TUJUAN DICAPAI LEWAT KEPATUHAN MASYARAKAT TUJUAN DICAPAI LEWAT PARTISIPASI MASYARAKAT PERAN DOMINAN 1 AKTOR SAJA 3 AKTOR

16 Frederickson, Pierre, Peters
Bersatunya sejumlah organisasi, aktor, stakeholder baik secara langsung/tdk langsung dalam kagiatan mengurusi urusan publik KONSEP GOVERNANCE Frederickson, Pierre, Peters Governance mengakui batasan yang kabur antara organisasi publik dan private Ada saling ketergantungan antara aktor dan institusi Sebagai Perubahan Sistem hirarki dalam struktur organisasi, sebagai sistem networking, sebagai sistem pasar / mekanisme kerjasama antar stakeholder

17 Prinsip-Prinsip GG (Bappenas) Visioanary Transparansi Partisipasi
Akuntabilitas Rule of low Komitmen to environmental protection Komitmen to fair market/tdk memihak demokrasi Profesionalitas dan kompetensi Responsif Efisien dan efektif desentralisasi Ada kemitraan dg luar Komitmen to reduce inequality / ketidaksamaan

18 State private Civil society

19 Sound Governance Tjahjanulin Domai, 2010 Sound Governance Sound Governance : menggambarkan sistem penerintahan yang jelas secara demokratis, baik secara ekonomi, finansial, politik, konstitusi, organisasi, administratif, managerial dan etik dan juga secra internasional/global dalam interaksinya dengan negara bangsa lain dan dengan bagian pemerintahan dalam cara yang independen dan mandiri Proses mencakup interaksi antar aktor berdasarkan prinsip kemitraan dengan mengedepankan dialog dan aksi komunikatif, keterlibatan lewat interaksi masyarakat sipil, NGO, private, dan institusi pemerintah.

20 Tjahjanulin Domai, 2010:15-17 Sound Governance
Pemikiran Ali Farazmand Struktur kekuatan internasional/global membentuk/mendominasi/mempengaruhi lingkungan internal dan eksternal Governance > titik awal munculnya konsep Sound Governance

21 Organisasi dan intitusi Manajemen dan kinerja Kebijakan Sektor
Dimensi SG : Proses Struktur Kognisi dan nilai Konstitusi Organisasi dan intitusi Manajemen dan kinerja Kebijakan Sektor Kekuatan internasonal dan globalisasi Etika, akuntabilitas, dan transparansi