Landasan Kebijakan UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara, APBN dirancang oleh Presiden dibahas bersama DPR Produk UU yang lain dapat dibentuk Presiden atau.

Presentasi berjudul: "Landasan Kebijakan UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara, APBN dirancang oleh Presiden dibahas bersama DPR Produk UU yang lain dapat dibentuk Presiden atau."— Transcript presentasi:

1 Landasan Kebijakan UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara, APBN dirancang oleh Presiden dibahas bersama DPR Produk UU yang lain dapat dibentuk Presiden atau DPR UU 15/2004 ttg Perbendaharaan Negara : siapa pengguna anggaran, bendahara, laporan Pemeriksaan Keuangan : Opini TMP (Kejaksaan, Kepolisian, Kehakiman, KPU) Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

2 Renja --- RKA Kementerian/Lembaga
KPU – merencanakan program dan anggaran KPU Prov dan KPU Kab/Kota menjabarkan program dan anggaran Psl. 114 UU No. 22 Tahun 2007: sumber anggaran KPU dari APBN PA KPU adalah Ketua KPU Pasal 121 UU No. 22 tahun 2007 : KPU dapat Fasilitasi dari Pemda

3 Anggaran Pemilukada Bersumber dari APBD, diusulkan APBN
Problem anggaran Pemilu 2009 : Menkeu telah terbitkan pagu indikatif bln Januari , via tering April 2008, anggaran turun bln November, sehingga anggaran tidak dapat digunakan untuk pengadaan, DPT tidak terbiayai UU tidak mengatur dengan tegas kedudukan lembaga KPU – UU tidak menyebut sebagai lembaga negara Kedudukan keuangan KPU diatur dengan Perpres dgn syarat ada perbaikan pengelolaan keuangan

4 Program KPU Penguatan kelembagaan demokrasi : Pendidikan Pemilih
Anggaran 2010 – Pelatihan, evaluasi dan pendidikan pemilih (Modul dalam proses finalisasi) Anggaran Pemilu ,8 T Tahun ,1 T 6,6 T realisasi 1,9 T

5 Forum Diskusi Sekretaris Kendal : agar ada pengawalan rekrutment CPNS melalui test dan PTT. Anggaran KPU tidak dpt dipastikan blm ada konsep pendidikan pemilih. KPU harus kredibel. Ketua KPU Demak : KPU harus solid perlu dukungan sekretariat tidak hanya sumpah/janji tapi sumpah pocong. Jika sekretariat diminta memilih, cenderung kembali mjd pegawai Pemda. Kelinci percobaan ttg uang kehormatan (PP 62/2003) Sekretaris Batang : tidak punya gudang, ijin penghapusan logistik belum terbit. PKPU menyatakan harus ijin. Perpanjangan sewa gudang hanya 2 bulan. Pemeliharaan mobil, kesejahteraan sekretariat kecil dan potong pajak.

6 Tugas KPU Kab/Kota Menyampaikan hasil rakor dalam forum Pleno ttg:
Mekanisme Anggaran Kebijakan Program, renja dan anggaran tahun 2011 Menyusun rencana belanja mengikat Mengembangkan kreativitas untuk melaksanakan program penguatan kelembagaan demokrasi KPU mengupayakan kebijakan pemerintah ttg gedung KPU Provinsi dan Kab/Kota Uang makan pegawai non organik, sepanjang ada surat dari instansi asal disampaikan pada KPU Mohon diperhatikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Tahun 2010, pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban Melakukan penataan data personil dan aset.