SISTEM POLITIK INDONESIA

Presentasi berjudul: "SISTEM POLITIK INDONESIA"— Transcript presentasi:

1 SISTEM POLITIK INDONESIA
Prof. Drs. Totok Sarsito, SU, MA, Ph.D. Drs. Ign. Agung Satyawan, SE, S.Ikom, M.Si.

2 Literatur Mochtar Mas’oed dan Colin MacAndrews, Perbandingan Sistim Politik, Gadjah Mada University Press, 1978 Budi Winarno, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, Medpress, 2007 A. Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia, Graha Ilmu, 2007 Donald K. Emmerson, Indonesia Beyond Suharto, Gramedia, 2001 Totok Sarsito & Subagyo, Sistem Politik Indonesia (BPK), UNS Press, 1994.

3 Sistem Apakah ‘sistem’ itu?
Bagaimana ‘sistem’ dipakai dalam dunia politik? Apa keuntungan aplikasi ‘sistem’ dalam politik? Adakah kerugiannya?

4 Ciri-ciri sistem Identifikasi Yang dapat membedakan dengan sistem lain Diferensiasi Pembagian tugas dari anggota sistem Integrasi Memadukan pelaksanaan kegiatan yang berbeda-beda

5 Definisi “Politik” Menurut Alan C. Isaak dalam bukunya yang berjudul “Scope and Methods of Political Science” (1975), politik sering diartikan sama dengan pemerintahan (government), pemerintahan atas dasar hukum (legal government), atau negara (state). Selain itu politik juga sering diartikan sama dengan kekuasaan (power), kewenangan (authority), dan atau perselisihan (conflict) (Isaak, 1975 : 15).

6 Politik=Pemerintahan
Politik dilihat sebagai apa yang terjadi di dalam badan pembuat undang-undang negara, atau kantor walikota. Alfred de Grazia: “politik (politics atau political) meliputi peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitar pusat-pusat pembuatan keputusan pemerintah” (Isaak, 1975: 16) . Charles Hyneman: “politik sebagai pemerintahan atas dasar hukum” (Isaak, 1975: 16). “Titik pusat perhatian ilmu politik Amerika adalah bagian dari masalah-masalah kenegaraan yang berpusat di pemerintahan, dan macam atau bagian pemerintahan yang berbicara melalui undang-undang”. Ada dua versi yang mendefinisikan politik sama dengan pemerintahan: versi pertama hanya membicarakan tentang pemerintahan, sedangkan versi kedua menambahkannya dengan konsep undang-undang.

7 Alan C. Isaak mengartikan pemerintahan sebagai “lembaga-lembaga dari suatu masyarakat yang didasarkan pada hukum atau undang-undang yang bertugas untuk membuat keputusan yang mengikat secara hukum” (the legally based institution of a society which make legally binding decisions) (Isaak, 1975 : 16). Apakah politik diartikan sebagai “pemerintahan” (government) atau “pemerintah yang berdasarkan hukum” (legal government) yang jelas kedua-duanya memfokuskan perhatiannya pada lembaga-lembaga formal (formal institutions).

8 William Bluhm: “politik merupakan proses sosial yang diikuti oleh kegiatan yang melibatkan permusuhan dan kerjasama dalam menjalankan kekuasaan, dan mencapai puncaknya pada pembuatan keputusan bagi suatu kelompok” (Isaak, 1975 : 18). Politik dijumpai dimanapun hubungan kekuasaan ataupun situasi konflik terjadi, ini artinya ilmuwan politik dapat juga dengan secara sah mempelajari politik dari serikat buruh, perusahaan atau suku-suku di Afrika, dan juga apa saja yang terjadi didalam badan pembuat undang-undang atau administrasi. Definisi lebih menekankan pada jenis kegiatan (action) atau perilaku (behaviour) daripada jenis kelembagaan (institutional) tertentu.

9 David Easton: Politik atau sistem politik sebagai “penjatahan nilai-nilai bagi suatu masyarakat secara sah” (the authoritative allocation of societal values). Definisi ini lebih menekankan pada aktifitas atau kegiatan daripada lembaga. Easton: “penjatahan nilai-nilai secara sah” merupakan jenis kegiatan yang menarik bagi kita dengan alasan karena “setiap nilai masyarakat dibutuhkan oleh setiap orang, bahwa orang-orang memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda-beda dan hal ini harus dialokasikan, dibagi-bagikan oleh seseorang atau oleh sesuatu, dan inilah yang disebut situasi power atau konflik” (Isaak, 1975 : 20). Setiap masyarakat, memiliki sistem politik yang didefinisikan sebagai suatu sistem yang secara sah menjatahkan atau mengalokasikan nilai-nilai, tetapi sistem-sistem ini memiliki bentuk yang berbeda-beda.

10

11

12

13

14

15 Proses Input - Output Input : Energi suatu sistem Input tuntutan Mengacu pada pemenuhan alokasi sumber yang terbatas Input dukungan Energi yg dibutuhkan untuk menopang: komunitas politik, rejim, pemerintahan]

16 Tempat untuk mengubah input menjadi output
Konversi Tempat untuk mengubah input menjadi output

17 Proses Input - Output Out-put Hasil/produk sistem politik: Keputusan dan kebijakan Tidak semuanya memuaskan maka akan muncul feedback Tuntutan baru akan muncul

18 Lingkungan Sistem Politik
Lingkungan Internal Lingkungan fisik Kondisi geografi Sumber daya alam Kehutanan Kelautan Migas

19 Lingkungan Sistem Politik
Kondisi demografi Tingkat laju pertambahan penduduk Tingkat angka penganguran Tingkat pendidikan Tingkat kesehatan Kesetaraan gender Lingkungan Sosial Kondisi politik Kondisi sosial budaya

20 Lingkungan Sistem Politik
Kondisi Hankam Kondisi hukum Lingkungan ekonomi Sumber daya migas Sumber daya non migas Sumber daya pajak

21 Lingkungan Sistem Politik
Lingkungan Eksternal Sistem politik internasional Polarisasi kekuatan Organisasi int: PBB, ASEAN, EU, NATO Sistem ekonomi internasional Sistem sosial-budaya internasional Sistem demografi internasional Sistem ekologi internasional