Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah

Presentasi berjudul: "Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah"— Transcript presentasi:

1 Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah
Peningkatan Manajemen Pemerintah Daerah dan Desa menuju Good Governance dan Clean Government Disampaikan Oleh: Herman Hermawan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya, 3 Oktober 2017

2 HUBUNGAN KONTRAK PRINSIPAL–AGEN: SOLUSI
Y T P E M R I N T A H P R I N S A L L E M B A G P R W K I N Ketentuan Undang-Undang A G E N Rencana Anggaran / Kerja Akuntansi + Pelaporan Auditing

3 Birokrasi Bersih Melayani
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif pada Seluruh Tahapan Proses Manajemen/Pengelolaan Keuangan Negara Peru-musan Kebijakan Perenca-naan Pengang-garan Pelaksa-naan Anggaran Panata-usahaan Pelapo-ran Moni-toring dan Evaluasi PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA AKUNTA-BILITAS KEUANGAN WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI WTA GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT WAJAR TANPA PENGECUALIAN WTP AKUNTABILITAS KINERJA WILAYAH BEBAS KORUPSI WBK WBBM Birokrasi Bersih Melayani Peran Aparat Pengawasan Internal yang Optimal (Consulting & Assurance) 3

4 Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015
Arahan Presiden RI Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015 Jakarta, 13 Mei 2015 Kapabilitas APIP: Lima tahun kedepan, level Kapabilitas APIP ditargetkan mencapai 85% Level-3; dan 1% Level-1. APIP membuat sistem peringatan dini. APIP memberikan solusi atas berbagai masalah. Tingkatkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah.

5 KEBUTUHAN PENINGKATKAN LEVEL KAPABILITAS APIP
Kondisi Saat Ini 628 APIP NASIONAL (KL 86 + PEMDA 542) Kondisi Yang diharapkan PP 2/2015: RPJMN Tujuan RB pada Area Pengawasan: Terwujudnya pemertintahan yg bersih, bebas dari KKN 258 APIP ( 41,08% ) Level 1 (initial), 335 APIP (53,34%) Level 2 (infrastructured ), dan 26 APIP (4,14%) berada di Level 3 (integrated) serta 9 APIP (1,43%) belum initial assessment APIP melakukan Peran yang Efektif Psl 11, 59 PP 60 Th 2008 Target Kapabilitas APIP Level 3 (Integrated), dengan outcome: reasonable assurance atas ketatan, 3E, dan konsultansi (advisory services dan insight) perbaikan GRC APIP perlu meningkatkan kualitas hasil audit intern dan meningkatkan kemampuan (kapabilitas) organisasinya Semua Instansi Pemerintah berbenah diri melakukan RB & SPIP Pemerintahan Berkelas Dunia (World Class) Visi RB (Perpres 81 Tahun 2010) Untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Mengintensifkan peran APIP di lingkungan masing-masing KLP dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi terutama Instruksi no. 2 mempercepat penyelenggaraan SPIP dan no. 3 mengintensifkan peran APIP (Inpres 9 Tahun 2014) 1 2 First & Second Lines of Defense Third Lines of Defense

6 LAPIS PERTAHANAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN
5 External Auditor APH 4 3 2 1 Independent & Objective Assurance (Internal Auditor) I N T E R A L BPK APIP Management Oversight Manajemen Risiko dan Internal Control SPIP Dimodifikasi dari Sumber: Three Lines of Defence, Institute of Internal Auditors Four Lines of Defence, Association of Chartered Certified Accountants, UK:

7 TINGKATAN KEMAMPUAN BERDASARKAN LEVEL APIP
Optimizing LEVEL 4 Managed LEVEL 3 Integrated LEVEL 2 Infrastructure LEVEL 1 Initial APIP menjadi agen perubahan APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan,mampu mendeteksi terjadinya korupsi APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi APIP yang efektif (Ps. 11 PP 60) KEMAMPUAN LEVEL

8 PETA PK APIP DAERAH Level 1 Level 2 Level 3 13 11 24 10 3 8 5 4 12 4 5
7 3 16 1 10 5 11 3 7 5 11 2 1 24 6 7 8 5 3 1 2 4 3 9 2 9 2 8 1 9 6 11 6 15 8 2 6 10 1 12 15 3 3 6 19 20 22 1 5 23 10 10 2 1 11 Level 1 Level 2 Level 3

9 CAPAIAN NASIONAL KAPABILITAS APIP LEVEL 3
(S.D. 25 AGUSTUS 2017) *) Dalam Proses

10 PERKEMBANGAN CAPAIAN NASIONAL PK APIP PER 25 AGUSTUS 2017
2014 2015 2016 2017

11 SPIP

12 CAPAIAN LEVEL MATURITAS SPIP Target dan Capaian maturitas Level > 3
PERIODE S.D. 18 AGUSTUS 2017 No Indikator Penilaian Maturitas Target dan Capaian maturitas Level > 3 Target Capaian % Capaian 2017 2019 2016 s.d. TW II 2017 1 K/L 77 28 75 5 8 28,57 10.67 2 Provinsi 34 10 29 4 40,00 13.79 3 Kab/Kota 503 102 356 16 32 31,37 8,99 Jumlah 612 140 460 22 44 31,43 9,57

13 CAPAIAN LEVEL MATURITAS SPIP
PERIODE S.D. 18 AGUSTUS 2017 Perkembangan Penilaian Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2014 s.d. 30 Juni 2017 ISNAN IAN NANI SIDI SIGIT AGUS AYLIN DADANG HEROS LUFTHI DITYA WISNU DEVITA ALAN

14 ANALISIS GAP NILAI PER UNSUR SPIP NASIONAL
Gap masing-masing unsur antara kelompok DI BAWAH LEVEL 3 dan LEVEL 3 KE ATAS adalah sbb: Penilaian risiko (1,94) Monitoring dan Evaluasi (1,56), Informasi dan komunikasi (1,42) Lingkungan Pengendalian (1.09) Kegiatan Pengendalian (0.84) AGUS LUFTHI ALAN DEVITA ADIT

15

16 CAPAIAN TARGET MATURITAS SPIP TAHUN 2017 (PEMKAB/KOT) 1
No Perwakilan Jml Kab/Kot Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 QA Level 3 Keterangan Rencana QA Capaian Target Sudah Belum 1 ACEH 23 - 19 21 4 2 Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe SUMUT 33 18 29 11 3 SUMBAR 5 10 7 Kab. Tanah Datar, Kota Padang RIAU 12 KEP RIAU 6 JAMBI 8 SUMSEL 17 Kab. Lahat , Kab. Muara Enim BABEL 9 BENGKULU LAMPUNG 15 Kab Pringsewu DKI JABAR 27 24 13 BANTEN Kab. Serang , Kota Tangerang , Kota Tangerang Selatan 14 JATENG Kab. Boyolali , Kab. Karanganyar , Kab. Kudus , Kota Surakarta DIY Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman , Kota Yogyakarta 16 JATIM 38 22 Kab. Banyuwangi , Kota Surabaya, Kota Blitar, Kab Bojonegoro, Kab Bondowoso, Kab Jombang, Kab Lumajang, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kab Pacitan, Kab Ponorogo, Kab Probolinggo KALBAR KALTENG KALSEL Kab. Banjar , Kota Banjarmasin 20 KALTIM Kota Balikpapan , Kota Bontang, Kab Kutai Kertanegara, Kota Samarinda KALTARA SUB JUMLAH 323 99 161 156 107 68 35

17 CAPAIAN TARGET MATURITAS SPIP TAHUN 2017 (PEMKAB/KOT) 2
No Perwakilan Jml Kab/Kot Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 QA Level 3 Keterangan Rencana QA Capaian Target Sudah Belum 22 SULUT 15 - 5 4 8 10 2 1 Kota Bitung 23 GORONTALO 6 3 24 SULTENG 13 25 SULSEL 11 21 Kab. Pinrang 26 SULBAR 27 SULTRA 17 28 BALI 9 Kab. Jembrana 29 NTB Kab. Lombok Barat 08/2017 30 NTT 14 16 Kab. Timor Tengah Selatan 31 MALUKU 32 MALUT 7 33 PAPUA 12 19 34 PAPUA BARAT Kab. Sorong , Kota Sorong , Kab. Teluk Bintuni SUB JUMLAH 185 44 79 106 81 35 JUMLAH 508 143 240 262 188 103

18 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

19 SIKLUS TAHUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, dan PELAPORAN
RKPD TAHUN RPJMD FEEDBACK Renja SKPD Renstra SKPD KUA PPAS EX-POST ? Lap. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) MENDAGRI APBD DPA SKPD PERKIN Presiden mll Men PAN-RB Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ? Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) BPK-RI KUA PPAS PERUBAHAN APBD-P DPPA SKPD Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) ? DPRD PERUBAHAN RKPD TAHUN Laporan Hasil Pelaksanaan RKPD Perubahan Renja SKPD MENDAGRI LAP TW RENJA SKPD

20 Agenda Kerja Penganggaran di Kab/Kota

21 Agenda Kerja Penganggaran di Kab/Kota.. (cont’d)

22 Implementasi SIMDA Perencanaan
Meningkatkan/mendorong implementasi sistem perencanaan (e-planning), e-musrenbang dan e-ASB serta e-budgeting secara penuh dalam penyusunan penganggaran pemerintah daerah; Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Pemerintah Daerah dengan melakukan bimbingan teknis, workshop, dan asistensi sistem perencanaan pembangunan daerah;

23 DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM
GRAND DESIGN SIMDA DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM A computer program designed to manage a database, a large set of structured data, and run operations on the data requested by numerous users. Tujuan : Membantu Pemda dalam pelaksanaan Tata Kelola Keuangan, Aset, Pendapatan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Membantu Pemda dalam proses Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD lebih efisien, efektif dan akurat Pengendalian transaksi terjamin, cek recek secara otomatis (validasi data terjamin) Menyimpan, mengolah dan menyajikan informasi data sesuai peraturan perundang-undangan, untuk mengambil keputusan/kebijakan untuk manajemen dan pengguna informasi lain

24 INTEGRATED FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM
SIMDA KEUANGAN (BERBASIS AKRUAL) SIMDA PERENCANAAN KASDA ONLINE SIMDA PENDAPATAN RETRIBUSI PAJAK BELANJA PAD Lainnya PENDAPATAN* Pajak, Retribusi dan Piutang, PAD Lainnya PERENCANAAN* BUDGETING TREASURY REPORTING Musrenbang, Forum RKPD Kontrol Anggaran Kontrol Realisasi Anggaran, Kas Lap Manajemen, LKPD OUTPUT KEBUTUHAN LAPORAN PEMDA POSISI KAS, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN ASET DIKETAHUI SECARA REAL TIME Rekonsiliasi dg Bank Daerah Lap RPJMD, RKPD, KUA-PPA Lap APBD Lap Piutang Lap Pengendalian Kas Bendahara Lap Pengawasan SP2D Lap Manajemen AT Lap Rekonsiliasi Lap Keuangan SIMDA BMD ASSET Penatausahaan Aset SIMDA GAJI PAYROLL Penatausahaan Gaji Pegawai ASB Terintegrasi Penganggaran – Penatausahaan – Pelaporan INTEGRATED – CONTROLLING – REGULATION –MAINTENANCE STD HARGA

25 KEBIJAKAN INSTANSI PADA RENJA
RPJMN 2015 – 2019 KEBIJAKAN NASIONAL Penyusunan Laporan Keuangan yang akuntable dan sesuai dengan SAP (PP 71/2010) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Penggunaan SIMAK BMN dan SIMDA pada setiap unit organisasi % Opini WTP K/L KEBIJAKAN INSTANSI PADA RENJA INDIKATOR SASARAN 2019 95 % % Opini WTP Provinsi % Opini WTP Kabupaten % Opini WTP Kota 85 % 60 % 65 %

26 Capaian WTP VS Target RPJMN 2019
Pemda Capaian WTP Target RPJMN 2019 OPINI WTP 2012 2013 2014 2015 2016 Provinsi 34 17 16 26 29 100% 31 91% 85% Kabupaten 415 71 105 170 223 82% 275 66% 250 60% Kota 93 35 56 60 98% 72 77% 65% Jumlah 542 119 156 252 312 378 340 *) data per 11 September 2017

27 Opini BPK terhadap LKPD *)
No Jenis Opini Jumlah Pemda LKPD 2011 LKPD 2012 LKPD 2013 LKPD 2014 LKPD 2015 LKPD 2016*) 1. WTP 67 13% 119 23% 156 30% 252 48,00% 312 57,56% 378 70 % 2. WDP 352 67% 320 61% 311 59% 248 46,67% 196 36,17% 140 26 % 3. TW 7 1% 6 11 2% 4 0,57% 0,74% 0 % 4. TMP 97 19% 79 15% 46 9% 34 4,76% 30 5,53% 23 4 % JUMLAH 523 100% 524 538 100,00% 542 541 Provinsi Pemda WTP SIMDA 2015 2016 Bali 10 9 100% Kalsel 14 DI Yogyakarta 6 50 % NTB 11 dari 378 WTP, 304 pemda dengan SIMDA (80%) Dari 140 WDP, 112 pemda dengan SIMDA (81%) Dari 23 TMP, 10 pemda dengan SIMDA (43%) Catatan: *) Diolah dari berbagai sumber. Data per 11 September 2017

28 OPINI LKPD SD TGL 25 AGUSTUS 2017
NO PROVINSI JUMLAH PEMDA OPINI LKPD 2015 OPINI LKPD 2016 WTP WDP TW TMP JUMLAH 1 Aceh 24 22 2 - 19 Sumatera Utara 34 6 25 3 12 18 4 Sumatera Barat 20 13 7 Riau 11 5 Kepulauan Riau 8 Jambi 9 Sumatera Selatan 17 Bangka Belitung Bengkulu 10 Lampung 16 DKI Jakarta Jawa Barat 28 Banten 14 Jawa Tengah 36 21 15 31 DI Yogyakarta Jawa Timur 39 29 Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara 23 Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan 26 Sulawesi Barat 27 Sulawesi Tenggara Bali NTB 30 NTT Maluku 32 Maluku Utara 33 Papua Papua Barat 542 312 196 374 140 537

29 STATUS OPINI LKPD SD TGL 25 AGUSTUS 2017
No PEMDA JUMLAH PEMDA Naik Tetap Turun Baru JUMLAH WTP WDP TW TMP 1 Aceh 24 - 18 19 2 Sumatera Utara 34 6 16 3 Sumatera Barat 20 5 13 4 Riau Kepulauan Riau 8 Jambi 12 7 Sumatera Selatan Bangka Belitung 9 Bengkulu 11 10 Lampung DKI Jakarta Jawa Barat 28 Banten 14 Jawa Tengah 36 15 DI Yogyakarta Jawa Timur 39 25 17 Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur 21 Kalimantan Utara 22 Sulawesi Utara 23 Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan 26 Sulawesi Barat 27 Sulawesi Tenggara Bali 29 NTB 30 NTT 31 Maluku 32 Maluku Utara 33 Papua Papua Barat TOTAL 542 83 292 107 537

30 Update sesuai PP 18/2016 ttg Perangkat Daerah (30 sept 2016)
Aplikasi SIMDA Pengelolaan Keuangan, dari penganggaran, penatausahaan/pelaksanaan, s.d akuntansi (LKPD) dan pertanggungjawaban Tahun 2014 telah dikembangkan Versi 2.7, sesuai dengan PP 71/2010 dan Permendagri 64/2013 Basis Akrual Update sesuai PP 18/2016 ttg Perangkat Daerah (30 sept 2016) Pemda Pengguna : 374 SIMDA KEUANGAN Pengelolaan BMD, mendukung sistem akuntansi berupa data rincian AT, akumulasi penyusutan, dan beban penyusutan AT Mengakomodasi Permendagri ttg Pengelolaan BMD dan PP 71/2010 ttg Aset Tetap Pemda Pengguna : 356 SIMDA BMD SIMDA Pendapatan Pengelolaan PAD, mendukung sistem akuntansi berupa data rincian penetapan, penerimaan dan saldo piutang PAD Pemda Pengguna : 83 SIMDA Gaji Pengelolaan penggajian PNSD, menghasilkan dokumen penggajian di pemda, mendukung sistem akuntansi berupa data beban/belanja pegawai Pemda Pengguna : 67 SIMDA Perencanaan Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah Lima Tahun (RPJMD/Renstra) , Satu Tahun (RKPD/Renja), ASB/SSH, Musrenbang dan PPAS Sesuai dengan Permendagri 54/2010 dan terintegrasi dengan SIMDA Keuangan Pemda Pengguna : 12

31 BANK DAERAH (CMS/Kasda Online) PT Taspen (Simgaji Taspen)
PEMANFAATAN SIMDA DJP (DTH/RTH) LKPP (SI-RUP) BANK DAERAH (CMS/Kasda Online) PT Taspen (Simgaji Taspen) DJPK (SIKD) BPK (E-Audit)

32 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PENGAWALAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DESA DESA Sejahtera LINGK. STRATEGIS UU 6/2014 UU 23/2014 PP 43/2014 jo PP 47/2015 PP 60/2014 jo PP 22/2015 jo PP 8/2016 PP 60/2008 PMK 93/2015 jo 247/2015 jo 49/2016 Perka LKPP 13/2013 jo 22/2015 Permendagri 113/2014 114/2014 52/2015 Per.DesaPDTT 1/2015 3/2015 5/2015 jo 21/2015 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pemerintah Pusat Provinsi Kab/Kota Masy/P III Kemenkeu Kemendagri Kemendes PDTT Dana Desa (melalui APBD Kab/Kot) Ban.Keu ADD Dana Bagi Hasil Pajak/Ret Dae PADes/ Hibah RPJMN/ RKP DESA Laporan ke Bup/Wali: LRA Semesteran dan Tahunan LPJ Realisasi APB Des (Tahunan) LPPDesa tahunan (LRA, LPJ, Lap.KMD) dan LPPDesa akhir Masa Jabatan Lap. Dana Desa per Semester Laporan ke BPD Lap. Keterangan Penyelenggaran Pem. Desa terdiri dari LRA Desa & Lap. Kekayaan Milik Desa (Tahunan) Kepala Desa Perangkat Desa BPD Lembaga Kemasy. Desa RPJMD/ RKPD RPJM Desa/ RKP Desa APB DESA Prioritas Penggunaan Dana Desa (Kem.DesaPDTT) Pendapatan Desa: PADes, Transfer, Lainnya Belanja Desa PBJ Pajak Bel. Pegawai TITIK KRITIS Koordinasi Kementerian, Alokasi, SDM, Kebijakan, Sarana/Prasarana, SPIP 70% Pemb. & pemberdayaan Masy. Desa Bel. Brg&Jasa 30% Penghasilan Tetap / Operasional Bel. Modal Lingkungan Strategis: UU 6/2014: Desa UU 23/2014 : Pemerintahan Daerah PP 43/2014: Peraturan Pelaksanaan UU Desa PP 60 /2014 : Dana Desa yang Bersumber dari APBN PP 60/ : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Perka LKPP 13/2013: Pengadaan B/J di Desa Permendagri 113/2014: Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri 114/2014: Perencanaan Pembangunan Desa Perkemendes 3/2015: Pendampingan Desa Pembiayaan Desa Pembinaan & Pengawasan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota (trmsuk Kec & Insp)

33 WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Provinsi: 34 Kab: 416 Kota: 98 Kecamatan: 7.160 TAHUN 2015: DANA DESA (APBN-P 2015) Rp 20,776 Triliun (UU No 3/2015, Perpres 36/2015) Jml. Desa : TAHUN 2016: DANA DESA (APBN 2016) Rp 46,982 T (UU No. 14/2015, Perpres 137/2015) Jml. Desa : TAHUN 2017: PAGU DANA DESA Rp 60 T Jml. Desa : Dana Desa: Kab: 416 Kota: 19 Kel: 8.430 DESA:74.754 Luas: ,68 Km2 Penduduk Sumber Data: Permendagri 56 Tahun 2015, yg mencabut Permendagri 39 Tahun 2015

34 TARGET 100% IMPLEMENTASI SISKEUDES
31 Agustus 2016: Surat Himbauan KPK kepada Kepala Desa di menggunakan Aplikasi Siskeudes 18 Mei 2017: Arahan Presiden Jokowi Agar Mengimplementasikan Siskeudes Juli – Desember 2017 PERCEPATAN PENERAPAN APLIKASI SISKEUDES 31 Des 2017: 100% Penerapan Aplikasi Siskeudes 27 November 2015: Surat Kemendagri kepada Gub & Bup/Walikota untuk implementasikan Aplikasi Siskeudes Saat ini : 41% Juni 2017 Percepatan Desember %

35 Langkah Percepatan SISKEUDES
Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kemendes terkait percepatan Siskeudes Kerja sama Korsupgah KPK dan BPKP mendorong Pemkab/kota mengimplementasi Siskeudes Kerja sama Pemerintah Provinsi: Komitmen Dukungan Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Penerapan Aplikasi Siskeudes (diantaranya melalui Penyediaan Dana dalam APBD dan Pembentukan Satgas/Admin Siskeudes)

36 Apa yang harus dilakukan oleh Pemda?
Komitmen terhadap Integritas pada semua tingkatan Penguatan e-Government menggunakan tools yang telah dibangun (Simda Perencanaan) Peningkatan awareness terhadap risiko dan pengendaliannya Penguatan Kapabilitas APIP, terutama terkait ketersediaan sumber daya pengawasan

37 TERIMA KASIH Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Jl. Pramuka 33 Jakarta Telepon (021) (hunting) Web: