KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN KOTA JAYAPURA.

Presentasi berjudul: "KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN KOTA JAYAPURA."— Transcript presentasi:

1 KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN KOTA JAYAPURA.
BERBAGI PENGALAMAN DALAM MEMBENTUK ULP MENJADI BPBJ PERMANEN DAN BERDIRI SENDIRI OLEH : MATIAS B. MANO, S.Par.,M.KP. KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN KOTA JAYAPURA. DISAMPAIKAN DALAM : TEMU DAERAH UNIT LAYANAN PENGADAAN PAPUA GRAND ABE HOTEL , 25 NOVEMBER 2016 DI JAKARTA PROVINSI BALI

2 LANDASAN HUKUM PEMBENTUKAN KANTOR LAYANAN PENGADAAN KOTA JAYAPURA
1. PERPRES 54 TAHUN 2010 PASAL 1 AYAT 8 ULP ADALAH UNIT ORGANISASI PEMERINTAH YANG BERFUNGSI MELAKSANAKAN PENGADAAN BARANG/JASA DI K/L/D/I YANG BERSIFAT PERMANEN, DAPAT BERDIRI SENDIRI ATAU MELEKAT PADA UNIT YANG SUDAH ADA 2. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010, PASAL 14 BHW PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DIWAJIBKAN MEMPUNYAI ULP YANG DAPAT MEMBERIKAN PELAYANAN/PEMBINANAN DIBIDANG PENGADAAN BARANG/JASA; 3. PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERKA LKPP NO. 5 TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN; PP NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, DIMANA DALAM PASAL 45 AYAT (1) “… PEMERINTAH DAERAH DAPAT MEMBENTUK LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH.”

3 KONDISI EKSISTING KANTOR LAYANAN PENGADAAN KOTA JAYAPURA
DIBENTUK TAHUN 2013 SK. WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN TENTANG KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA (KLPBJ) (27 September 2013) DIUBAH MENJADI KANTOR LAYANAN PENGADAAN ( KLP ) DENGAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2014 (14 Agustus 2014)

4

5 TUJUAN PEMBENTUKAN KLP
(Perda 15 Tahun 2014) Menjamin pelaksanaan pengadaaan barang/jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan (Prinsip-Prinsip dan Etika Pengadaan); Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kota Jayapura

6 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LAYANAN PENGADAAN KOTA JAYAPURA
LAMPIRAN : Peraturan daerah Kota Jayapura Nomor : 15 Tahun Tanggal : 14 Agustus 2014 RUANG KLP BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LAYANAN PENGADAAN KOTA JAYAPURA KEPALA (ESELON III.A) KASUBAG TATA USAHA (ESELON IV.A) KELOMPOK JABATAN FUNG SEKSI PENGADAAN BARANG (ESELON IV.A) SEKSI PENGADAAN PEKERJAAN KONTRUKSI (ESELON IV.A) SEKSI PENGADAAN PEKERJAAN KONSULTANSI & JASA LAINNYA (ESELON IV.A) Keterangan : : :;;;:: Garis Komando : Garis Koodinatif Jln. Balai Kota No. l, Entrop - Jayapura Telp & Fax : (0967) Website : KELOMPOK KERJA (POKJA) WALIKOTA JAYAPURA, ttd BENHUR TOMI MANO

7 TAHUN 2015

8 RENCANA AKSI KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG/JASA
II PENGUSULAN PERUBAHAN KANTOR MENJADI BADAN; PENETAPAN PERDA TTG BPBJ 2016 OPERASIONALISASI BADAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA JAYAPURA 2017 PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN BPBJ KOTA JAYAPURA 2018

9 DASAR HUKUM UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH; PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BESERTA PERUBAHNNYA; PERATURAN KEPALA LKPP NO. 2 TAHUN 2015 TTG PERUBAHAN ATAS PERKA LKPP NO. 5 TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN;

10 LATAR BELAKANG PERAN KLP YANG LEBIH STRATEGIS SBG FUNGSI PEMBINAAN, PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN, SEHINGGA DIPERLUKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN & STRUKTUR ORGANISASINYA. BERLAKUNYA UU NO. 23 TAHUN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PP NO. 18 TAHUN TTG PERANGKAT DAERAH, PEMERINTAH KOTA JAYAPURA PERLU MENYESUAIKAN PERANGKAT DAERAH SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, TERMASUK KLP KOTA JPR. UU NO 23/2015 & PP 18/2016 TIDAK ADA NOMENKLATUR KANTOR, SEHINGGA KLP YG SUDAH DIBENTUK DGN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2014 DILAKUKAN PENYESUAIAN NOMENKLATURNYA, DG MEMBENTUK LEMBAGA YANG MEMPUNYAI KARAKTERISTIK SAMA DENGAN KANTOR SESUAI PER-UU-AN. MESKIPUN UU NO. 23/2014 DAN PP NO. 18/2016 TIDAK SECARA SPESIIFIK MENGATUR MENGENAI UNIT LAYANAN PENGADAAN; KLP KOTA JAYAPURA SBG SALAH SATU DARI 44 K/L/D/I YG MENJADI PILOT PROJECT ULP PERCONTOHAN DLM PROGRAM MODERNISASI PENGADAAN DI INDONESIA YG DILAKSANAKAN OLEH LKPP BEKERJASAMA DGN LKPP DAN DI BINA OLEH MCAI (MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT INDONESIA), SEHINGGA KLP KOTA JAYAPURA PERLU MENJADI SALAH SATU PELOPOR MODERNISASI PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIA.

11 PEMETAAN KARAKTERISTIK TUGAS & FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH (PASAL 29)
BADAN (PASAL 46) 1. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 2. TUGAS : MEMBANTU BUPATI/WALIKOTA DLM MELAKS FUNGSI PENUNJANG UP 3. FUNGSI : A. PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS B. PELAKS TUGAS DUKUNGAN TEKNIS C. PEMANTAUAN, EVALUASI & PELAP PELAKS TUGAS DUKUNGAN TEKNIS D. PEMBINAAN TEKNIS PENYELENGG FUNGSI2 PENUNJANG UP SEKRETARIAT DAERAH (PASAL 29) SBG UNSUR STAF 2. TUGAS SETDA : A. MEMBANTU BUPATI/WALIKOTA DLM PENYUSUNN KEBIJAKAN B. PENGKOORDINASIAN ADMINISTRATIF TERHDP PELAKS TUGAS OPD SERTA C. PELAYANAN ADMINISTRATIF 3. FUNGSI : A. PENGKOORDINASIAN PENYUS KEBIJAK DAERAH B. PENGKOORDINASIAN PELAKS TUGAS OPD C. PEMANTAUAN & EVALUASI PELAKS KEBIJAK DRH D. PELAYANAN ADMINISTRATIF & PEMBINAAN ASN PADA INSTANSI DAERAH PP 18/2016 PERKA LKPP 5/2012 ULP 1. UNIT ORGANISASI BERFUNGSI MELAKS PBJ BERSIFAT PERMANEN, DPT BERDIRI SENDIRI ATAU MELEKAT PD UNIT KERJA YANG ADA 2. RUANG LINGKUP TUGAS & KEWENANGAN : PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA BJ YG PEMBIAYAANNYA BERSUMBER APBN/APBD KESAMAAN TUSI KEBIJAKAN TEKNIS FP UP PELAKS TUGAS TEKNIS PEMBINAAN TEKNIS FUNGSI PENUNJANG UP TIDAK ADA KESAMAAN TUSI

12 MENGAPA PEMBENTUKAN BADAN ?
ULP BERFUNGSI MELAKSANAKAN PENGADAAN BARANG/JASA DI K/L/D/I YANG BERSIFAT PERMANEN, DAPAT BERDIRI SENDIRI ATAU MELEKAT PADA UNIT YANG SUDAH ADA” (PASAL 1 AYAT 8 PERPRES 54 /2010) NOMENKLATUR KANTOR TIDAK SESUAI LAGI DGN JENIS PERANGKAT DAERAH (PASAL 5 PP 18/2016) KESESUAIAN KARAKTERISTIK TUSI ANTARA ULP DENGAN BADAN (PASAL 46 PP 18/2016) : A. PELAKSANA KEBIJAKAN TEKNIS PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN; B. PELAKSANA TUGAS DUKUNGAN TEKNIS, C. PELAKSANAAN PEMANTAUAN EVALUASI & PELAPORAN D. PEMBINAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN FUNGSI PENUNJANG.

13 4. TERSEDIA RUANG UTK PEMBENTUKAN BADAN, SESUAI PASAL 46 (5) :
A. UNSUR PENUNJANG UP : PERENCANAAN, KEUANGAN, KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN & PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA FUNGSI PENUNJANG LAINNYA SESUAI PERATURAN PER-UU-AN; B. FUNGSI PENUNJANG LAINNYA TSB, DG KRITERIA : DIPERINTAHKAN PERATURAN PER-UU-AN & MEMBERIKAN PELAYANAN YG MENUNJANG PELAKS TUGAS DAN FUNGSI SEMUA OPD. 5. SURAT KEPALA LKPP NO 154/KA/8/2016 TANGGAL 5 AGUSTUS 2016 PERIHAL USUL PERUBAHAN PERMENDAGRI NO. 99 TAHUN 2014 TTG PEDOMAN PEMBENTUKAN ULP DI PEMPROV, KAB. KOTA. 6. SURAT KEPALA LKPP NOMOR 179/KA/9/2016 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2016 PERIHAL PEMBENTUKAN BADAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA FUNGSI PENUNJANG LAINNYA.

14 PENETAPAN RAPERDA DLM SIDANG DPRD (14-10–2016) TAHAP EVALUASI PROVINSI
PERATURAN DAERAH 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA JAYAPURA PENETAPAN RAPERDA DLM SIDANG DPRD (14-10–2016) TAHAP EVALUASI PROVINSI NAMA OPD : BADAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA JAYAPURA SUSUNAN ORGANISASI : KEPALA BADAN SEKRETARIAT BIDANG KELOMPOK KERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL MAKSIMAL SETARA TIPE C : SEKRETARIAT : 2 SUBBAG BIDANG : 2 BID & 2 SUB BID POKJA : ORANG JABFUNG : SESUAI KEBTHN

15 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS SUBBAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN BIDANG PELAYANAN DAN PENGELOLAAN DATA/ INFORMASI PBJ BIDANG PEMBINAAN SDM DAN ADVOKASI PBJ SUB BIDANG PELAYANAN PBJ SUB BIDANG PEMBINAAN SDM PBJ Keterangan : : :;;;:: Garis Komando : Garis Koordinatif SUB BIDANG PENGELOLAAN DATA/ INFORMASI PBJ SUB BIDANG ADVOKASI PBJ POKJA

16 ADANYA KOMITMEN PIMPINAN DAERAH
KUNCI SUKSES ADANYA KOMITMEN PIMPINAN DAERAH PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN YG PERMANEN DAN BERDIRI SENDIRI; MODERNISASI PENGADAAN DI DAERAH; MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YG TERTIB ADMINISTRASI, TERTIB ATURAN, DAN BEBAS KKN.

17 MATERI DAPAT DIUNDUH MELALUI :
klp.jayapurakota.go.id

18 SATU HATI MEMBANGUN KOTA UNTUK KEMULIAAN NAMA TUHAN
BURUNG IRIAN BURUNG CENDERAWASIH….. CUKUP SEKIAN DAN TERIMA KASIH….. SATU HATI MEMBANGUN KOTA UNTUK KEMULIAAN NAMA TUHAN WANIAMBEY….